Bahwa demi rasa keadilan yang berdasarkan nilainilai ketuhanan yangmaha esa dan rasa keadilan masyarakat, kami penasehat hukum terdakwamemohon kepada majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi BandaAceh, untuk menghukum terdakwa Rahmat Fajar lebih ringan dari Putusanmajelis hakim judex factie Pengadilan negeri Ihoksukon.Berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding memohon dengan hormatkepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehyang mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan

Rp 139.000,00Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Untuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1 029Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA

Pimpinan Cabang Badan Penelitian AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang ProvinsiBengkulu dengan menakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebut dengancara antara lain meminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya) terkaitpenggunaan Dana Desa tahun 2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuangGaling, Desa Talang Babatan dan Desa Bayung untuk dilakukan audit olehtim ahli dari Universitas Indonesia Jakarta yang hasilnya nanti akanHalaman 21 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgldiserahkan ke "Tipikor

melakukanperbuatan yang bertentangan tugasnya selaku Ketua Dewan PimpinanCabang Badan PenelitianAset Negara Lembaga Aliansi IndonesiaKabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan menakutnakuti ketigaKepala Desa tersebut dengan cara antara lain meminta RAB(Rancangan Anggaran Biaya) terkait penggunaan Dana Desa tahun2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuang Galing, Desa Talang Babatandan Desa Bayung untuk dilakukan audit oleh tim ahli dari UniversitasIndonesia Jakarta yang hasilnya nanti akan diserahkan ke "Tipikor

dan PTUN, dimana Cahaya selaku Kepala DivisiHukum dan Terdakwa Suryadi selaku Ketuanya memberikan pilihan yaitumasing masing Kepala Desa menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Biaya)Desa tahun 20152017 kepada Cahaya dan Terdakwa Suryadi apabila paraKades tidak mau memberikan RAB tersebut maka berdasarkan Putusan KIPHalaman 118 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgldan PTUN para Kades saksi Aliansono, saksi Ali Imron dan saksi LadanHawadi, serta Hamzah,saksi Edi Kusmanto akan dilaporkan ke tipikor

,Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk Umum padahari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.,Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bglsebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, S.H., M.H., dan HENNY ANGGRAINI, S.H.

., Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBengkulu Kelas 1A Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl, tertanggal 21 November2019 dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadirioleh M.

Rini Hidayati yangditandatangani diatas materai tertanggal 25 Juni 2016 yang menyatakanTelah melakukan hubungan intim dengan saudara Sukeri (Penggugaty)dimana surat pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan laporanpengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak PidanaKorupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR RVVIIV2016 tertanggal 02 Agustus2016 dengan perihal : Pengaduan Perbuatan Asusila terhadap Perempuancacat fisik yang bernama saudara Rini Hidayati dan Pengaduan dari LSMNEW LANTANG No:

Sukeri (Penggugat),Surat Pengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak PidanaKorupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR RVVIIV2016 tertanggal 02 Agustus2016 dengan perihal : Pengaduan Perbuatan Asusila terhadap Perempuancaacat fisik yang bernama saudara Rini Hidayati, Berita Acara Rapat Plenodan Notulensi Rapat Pleno pada tanggal 18 Agustus 2016 serta dokumenpendukung lainnya.

Disiplin PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan pada pasal 1 ayat (6) menyatakanKomite Disiplin dan Kehormatan Partai adalah Komite yang bertugasuntuk memeriksa setiap laporan, aduan, informasi terjadinyaPelanggaran kode Etik dan Disiplin Anggota Partai yang didugadilakukan oleh anggota Partai berdasarkan peraturan tersebut TergugatIV berwenang melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan sesuaidengan Surat Pengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi TindakPidana Korupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR

Pejabat Pembina Kepegawaian InstansiDaerah, Nomor : K 2630/V.729/99 Tanggal 22 Juli 2016(foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 0O05/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor (fotokopidari fotokopl);Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 019/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 4 September2018 tentang Pertajam Penyikapan atas PNS Tipikor BKN KPK Perluas Sinergi dengan Kementrian PANRB danKemendagri, (fotokopi

dari fotokopi) ;Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 022/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 13 September2018 tentang Sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht AktifBekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota (fotokopi darifOLOKOPI) 222 nn neon nn nn nn nn nn nena nn ne enna nn nnnnnnneFoto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 061/RILIS/BKN/IV/2018, tanggal 30 April 2019,tentang Tenggang Waktu Baru 53 % SK PTDH PNS TipikorBHT Diterbitkan (fotokopi dari fotokopi);Halaman 37 dari 55

./2013/PT.JBI, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding ;Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor :27/Pid.B/TPK/2012/PN,JBI tanggal 10 April 2013 dalam perkara para Terdakwaferse@bul Gialas 5 ==eqsssesscnesscessennenceeemee hence nee riicnieemeneeeisMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.

Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP, maka majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair JaksaPenuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, dan oleh karenanyaTerdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tersebut diatas setelahMajelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama salinanresmi Putusan Pengadilan Tipikor

Terdakwa dan Terdakwa II telah mengembalikan kerugian keuangan NegaraMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta alasan dalammemori banding Jaksa Penuntut Umum tidak cukup beralasan untuk dapatmembatalkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 27/Pid.B.

Hal initercermin dari pertimbangan putusan hakim, yang antara lain:""Menimbang, bahwa perbedaan juga tertetak cara bagaimana subjek/ pelakumendapatkan objek korupsi, yang ditentukan unsur pokok dalam pasal masingmasing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luar atau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku" (vide : putusan nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDGhalaman 65 dari 99).Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatanpelaksanaan makan minum Pimpinan dan ikut mencari faktur

No. 2517 K/PID.SUS/2015"Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d,e, f, h, j, k danI pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkat Pertamadan Banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan cara mengadili ketentuanPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kami memohon atas amar tersebutagar PT Tipikor Padang Nomor 10/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 26 Juni2015 atas nama SAWIRMAN, SE.

Penerimaananggaran kegiatan makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten PadangPariaman Tahun 20112013 tersebut sleain telah menambah keuntungan ban EriZulfian, SPt, SH., MM., saksi Desril Yani Pasha dan Yusalman, SP, dengandemikian unsur ini dalam dakawaan subsidair telah terbukti"(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR/2015/PT.

bukti nomor: 2.7.181 dikembalikan kepada Azizah;Barang bukti nomor: 2.7.182 ;Barang bukti nomor: 2.7.183 dikembalikan kepada Yumentis; Barangbukti nomor 2.7.184 dikembalikan kepada Agustasri; Barang bukti nomor: 2.7.185 dikembalikan kepada Dewi Fitri Deswati;Barang bukti nomor : 2.7.186 dikembalikan;Barang bukti nomor: 2.7.187 dikembalikan kepada Syamsuniar;Barang bukti nomor: 2.7.188;Barang bukti nomor: 2.7.189(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR

,HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.MS. LUMME, S.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.ttd.Prof.Dr.KRISNA HARAHAP,S.H.,M.H.Panitera Pengganti :ttd.R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.

Medan telah salah dankeliru dalam amar putusannya ;1.Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atastelah salah dan keliru dalam memeriksa putusan TIPIKOR PN. Medanyang dimohonkan banding oleh Pemohon, hal ini terlihat jelas dalambutir 2 amar putusan PT. Medan yaitu : Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2012 #4No.31/Pid.Sus.K/2011/PNMdn., yang dimohonkan banding tersebut;Bahwa putusan TIPIKOR PN.

Medan yang dimohon banding olehTerdakwa/Pemohon adalah putusan TIPIKOR PN. Medan Nomor :23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tanggal 21 Mei 2012 atas nama Terdakwalr.

Medan No. 23 / Pid.Sus.K / 2011 /PN.MDN., tanggal 21 Mei 2012) ;Judex Facti TIPIKOR PN. Medan telah salah dan keliru dalam menerapkanPasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (PTPK) terhadap Terdakwa ;Majelis Hakim Agung yang Mulia,1.Bahwa di dalam surat tuntutan dan dakwaan JPU maupun dalamputusan TIPIKOR PN. Medan, Terdakwa Ir. Gatot Suhariyono, dituduh /didakwa telah memalsukan atau membubuhkan tanda tangan di atasnama Ir. Fadjrif H.

;Fakta Persidangan :1.Bahwa hanya ada satu saksi saja yaitu Wahman yang menerangkankalau ia (saksi) melihat Terdakwa menandatangani dokumen dokumendi Kantor Bappeda Medan, namun tidak tahu dokumen apa yangditandatangani sedangkan saksi saksi lain tidak mengetahui siapayang menandatangani Addendum Kontrak serta dokumen lainnya, hal inisesuail dengan kesaksian Wahman dalam putusan Tipikor PN.

, padahal saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Gatot Suhariyono dan saksi terakhirkali ke Medan tahun 2004 :Bahwa, terbukti Judex Facti TIPIKOR PN. Medan merekayasa danmenambah nambahkan keterangan saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, padahal secara logika hukum, saksi ini bukanlah saksi mahkota/saksikunci yang mengetahui proyek master plan Kota Medan, mohon MajelisHakim Banding mendengarkan relaman sidang terkait saksi ini ;Bahwa saksi Ir.

PUTUSANNO. 91/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap :TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNOTempat lahir :PonorogoUmur/Tanggal lahir :55 Tahun / 15 Desember 1963Jenis kelamin LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal :Desa Pragelan RT.001

dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidakmengajukan keberatanatau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor

terdakwa, sehingga putusan yang dibuat dapat berkeadilan bagi terdakwa, bagiJaksa Penuntut Umum bagi bangsa dan Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor tidak menemukanHalaman ke 136 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sbyadanya faktafakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafmaupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabanpidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakanbersalah dan dapat bertanggung jawab secara

139 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyDikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaanberlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sahberdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAPditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

WAYANSOEDARSANA, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriBojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA I,Halaman ke 143 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyJOHN DISTA, S.H., COKORDA GEDE ARTHANA, SH., M.H.,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Il,KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H.

Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Penuntut Umumpada tanggal 6 Desember 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W11.U1/6921/HK.07 /XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, dan Surat Nomor W11.U1/6919/ HK.07/XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus, telah memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor

Totoh Gunawan selaku penyedia paketsembako bansos untuk menyisihkan sebesar 6% dari total keuntungan bagiterdakwa jelasjelas bertentangan dengan fakta hukum di atas.Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR dan Dakwaan Kedua Pasal 12 Huruf B tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan oleh karena tidak didukung oleh

Memori Banding tertanggal25 Nopember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR

berikut :Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.TPK/2021/PT BDGBahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal12 Hurui UU TIPIKOR

atas,Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan tanggapan (kontra) sebagaimana yang telah diuraikandi atas, Penuntut Umum Komsi Pemberantasan Korupsi berpendapatbahwa dalildalil atau alasan banding yang diajukan PemohonBanding/Penasihat Hukum Terdakwaharuslah ditolak dan dikesampingkankarena sama sekali tidak beralasan hukum, dan selanjutnya kami memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum masingmasing pada tanggal 31 Oktober 2018 No.07/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal tanggal 25

Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding No.07/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 5 Desember 2018 bahwaJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukandan menyerahkan memori banding dari Terdakwa kepada Jaksa PenuntutUmum ;V. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal Desember2018 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasinpada tanggal 17 Desember 2018;VI.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada PenasihatHukum Terdakwa Nomor W15.U14088/Pid/Tipikor/XI/2018 dan JaksaPenuntut Umum W15.U14089/Pid/Tipikor/XI/2018 masingmasing padatanggal 21 November 2018;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBanjarmasin, tanggal : 9 Juli 2018. No. reg. perkara : REG.PERK:PDS09/BURMS/06/2018, yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa Terdakwa Drs. H. KASMAN, M.AP., Bin H.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah keliru dalam menilai fakta saksi Ir. Fahmi Nurrahmansebagai sub kontraktor dari PT. Anugerah Bangun Kencana (ABk); saksiIr. Fahmi Nurrahman adalah bagian tidak terpisahkan dari PT.ABK,karena saksi Ir. Fahmi Nurrahman mendapatkan Kuasa sebagaiManager lapangan dari saksi Ir. Agus Sumartono sebagai direktur PT.ABK berdasarkan akta notaris Herliena, SH Nomor 29 tahun 2012.d.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah keliru dalam menilai fakta saksi Ir. FahmiNurrahman sebagai sub kontraktor dari PT. Anugerah BangunKencana (ABK); saksi Ir. Fahmi Nurrahman adalah bagian tidakterpisahkan dari PT.ABK, karena saksi Ir. Fahmi NurrahmanHalaman 89 dari 117 Halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUSTPK/2018/PT.BJMmendapatkan Kuasa sebagai Manager lapangan dari saksi Ir. AgusSumartono sebagai direktur PT.

perjanjian kesepakatan bersama calon mahasiswa PPKHBUniversitas Bung Hatta kelas Pasaman Barat;31 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PasamanBarat No. 800/071/Dindik/2011 tentang Penetapan Pengelolaan kualifikasipendidikan guru setara S1 tahun 2011 bulan Agustus 2011;Dikembalikan kepada pemilik yang sah;6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 04/Tipikor

Hal ini dapat dijelaskansebagai berikut:Bahwa perkara a quo diputus pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang tanggal 27 Februari 2013;Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang melalui Surat No.W3UI/780/Tipikor/I/2013, memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Padang dari tanggal 6 s.d. 15 Maret 2013,namun pada saat kami mempelajari berkas perkara sampai tanggal 15 Maret2013, putusan

Namun ternyatapada tanggal 21 Maret 2013 berkas perkara sudah dikirim ke Pengadilan TinggiPadang;Bahwa setelah kami memperoleh putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Padang pada tanggal 25 Maret 2013, maka pada tanggal 9 April 2013kami menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Padang. Namun Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telahmemutus perkara a quo pada tanggal 8 April 2013.

Dengan demikian JudexFacti (Pengadilan Tinggi) telah memeriksa dan mengadili perkara a quo tanpamempertimbangkan alasanalasan banding dari Terdakwa sebagai Pemohonbanding;Oleh sebab itu Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukumpembuktian sebagaimana mestinya dalam membuat pertimbangan hukumputusannya yakni tanpa mempertimbangkan alasanalasan banding dari Terdakwa,oleh sebab itu putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang No. 04/Tipikor/2013/PT.PDG, tanggal 8 April 2013,

Akil Mochtar maupun perkaradugaan Tipikor Pemohon10.11.12.Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, PEMOHON ditetapkan sebagaiTersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikannomor : Sprin.Dik73/01/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnyadikeluarkan Nomor: Sprin.Dik81A/O1/1 1/2016 tanggal02 November 2016 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsimemberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksuduntuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanyauntuk diadili terkait dengan

AKIL MOCHTAR diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa Penuntut Umum pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIselama persidangan juga tidak pernah menghadirkan ARBAB PAPROEKA untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim pemeriksaperkara Nomor:10/PID.SUSTPK/2014/PN.JKT.PST .a.n.Terdakwa : M.

Akil Mochtar maupun perkaradugaan Tipikor Pemohon71.Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, PEMOHON ditetapkan sebagaiTersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikannomor : Sprin.Dik73/01/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnyadikeluarkan Nomor: Sprin.Dik81A/O1/11/2016 tanggal 02 November2016 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi memberi ataumenjanikan sesuatu. kepada hakim dengan maksud untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untukdiadili terkait dengan sengketa

AKIL MOCHTAR diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa Penuntut Umum pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIselama persidangan juga tidak pernah menghadirkan ARBABPAPROEKA untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakimpemeriksa perkara Nomor: 10/PID.SUSTPK/2014/PN.JKT.PST. a.n.Terdakwa: M.

Akil Mochtar maupun perkara dugaan tipikor PEMOHON;2. Kuantitas dan kualitas alat bukti sah tidak diperoleh TERMOHON dalammenetapkan status tersangka kepada PEMOHON;3. Penetapan PEMOHON sebagai tersangka bertentangan dengan asaskepastian hukum yang diatur dalam UU KPK; dan4.

.: Diploma satu.Terhadap Para Terdakwa Penahanan Rutan masingmasing oleh :Putusan Nomor 32/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN. BjmHal1dari1251. Penyidik Polres Banjar sejak tgl. 2 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016.2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016.3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPT.Banjarmasin sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :DR (cand) DIAN KORONARIADI,SH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI,MH.,RUSNIANSYAH MARLIM,SH., ABDUL HAMID,SH.,MH., M.ANSHARY YUSUF,SH.

., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar padaRegister PN.Banjarmasin no.02/PID/2016 tanggal 01 September 2016.Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumPara Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek tertanggal 15Nopember 2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semuaargumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimanaNota

Bahwa terdakwa terdakwa dan terdakwa Il juga mohon agar ditiadakanpenyitaan barang atau asset Terdakwa dan terdakwa Il mengingat tidak adalagi harta atau asset yang memadai untuk disita, agar tidak menambah bebankepada keluarga terdakwa;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, mohon agar yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memutuskansebagai berikut :1.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal 12Oktober 2014 s.d 10 November 2014. Diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejaktanggal 11 November 2014 s.d 10 Desember 2014. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 s.d 28 Desember2014.. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 17 Januari2015;.

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejaktanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. DEDEN SYUQRON,S.H.,M.H., HARDIAN, SH.,MH., AMALIYAH, S.H. masingmasing selakuAdvokat/Pengacara pada SYUQRON, HARDIAN & PARTNERS, yangberalamat di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12 Jalan Jend.Sudirman, Tangerng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Desember 2014Putusan Perkara No. 63/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg.

Dalam bahasaekstrimnya, justru telah terjadi kriminalisasi dengan menerapkanUU TIPIKOR terhadap kontrak konstruksi antara Pengguna JasaKonstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi.Bahwa Terdakwa MUHAJAR BIN MATROuI telah mengembalikan2 (dua) kali kerugian keuangan negara, PERTAMA sebesar Rp.374.000.000,, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab.Tangerang.

Bank BJB cabang Tangerang, maka uangtersebut dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang penggantikerugian Negara tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yangdisampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai kaitannya denganUU Jasa Konsiruksi, sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa meskipun perbuatan terdakwa Ir ARBAIN JUNAEDI, STdapat dikenakan UU Jasa Konstruksi, namun dikarenakan hal inimenyangkut APBN/APBD yang jelasjelas merupakan ranah UU Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlahRp5.000.00 (Lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Serang pada hari JUMAT tanggal 13FEBURARI 2015 oleh EFIYANTO D,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,MUHAMMAD SAINAL, SH.M.Hum., dan Hakim Ad Hoc PARIS EDWARDNADEAK, SH.MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSENIN, tanggal 16 FEBRUARI 2015, oleh Hakim

Sentra Kredit Kecil (SKC) Purwokerto(Mantan);Tidak dilakukan penahanan ;ditahan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 08Januari 2012;ditahan sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan 21Januari 2012 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : sejaktanggal 22 Januari 2012 sampai dengan 21 Maret 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Pertama, sejak tanggal22 Maret 2012 sampai dengan 20 April 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kedua, sejak

Watulawang V No.67Page 1 of 101Papandayan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, di bawah Nomor16/Pid/KKH/2012/PN.Smg tertanggal 09 Januari 2012 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara tersebut ;Telah

mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPurwokerto tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya mohon agar MajelisPengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan putusannya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Teguh Trimurdiono sementara dalampersidangan pihak BNI 1945 Purwokerto menyatakan tidak dirugikankarena adanya jaminan sertifikat tanah.Bahwa apabila dalam kasus ini kalau terjadi kerugian negara atau potensikerugian negara sematamata karena kesalahan saksi dalam pembuatanSPK, melalui pengadilan tipikor ini saksi mohon kebijakan Majelis Hakimbahwa saksi sudah dipenjara, betapa sengsaranya keluarga saksi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangandiantaranya adalah 3 SPK dan

Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, KALIMATUL JUMRO, SH., dan AGOESPRIJADI, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariJum/at, tanggal 11 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengandidampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SOEKIRNO, SH., selaku PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yangdidampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.Page 100 of 101HakimHakim Anggota

pada Pengadilan Tingkat Pertama mengadopsi tujuan hukum berdasarkan priopritas adalah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sama sekali tidak mencerminkan asas tersebut, sehingga terjadi putusan yang amburadul dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Atau mungkin Hakim Tipikor Tingkat Pertama menilai bahwa 2 (dua) unit jembatan yang dikerjakan terdakwa menggunakan daun kayu atau daun pisang ???, sehingga yang dipertimbangkan hanya uang Negara yang dicairkan sebesar Rp.939.248.704. Perlu diketahui bahwa 2 (dua) buah jembatan yang dikerjakan oleh Terdakwa Muh.

Kemudianhakim Tipikor Tingkat Pertama menyatakan terdakwa memperkaya diri sendiri dengan menerima uang Fee sebesar Rp.295.000.000,- sehingga hartanya bertambah, padahal uang fee tersebut telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Palu sesuai Berita Acara Penitipan Barang Bukti dan slip penyetoran tanggal 11 Maret 2020 pada Bank BRI Unit Cut Nyak Dien, dan bukti tersebut telah di perlihatkan pada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama namun fakta ini tidak dipertimbangkan;

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 597/PID.SUS/2019/PT MKS

,M.Hum.PANITERA PENGGANTI,Dto.ANWAR, S.H.Salinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,T. TARMULI.Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 321/PID/2019/PT BNA.~Halaman 13 dari 12. Putusan Nomor 321/PID/2019/PT BNA.

TKN Perpanjangan Kejaksaan Negeri Redelong sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/dtanggal 18 September 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 30Oktober 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 30Desember 2015 s/d tanggal 28 Januari 2016;Para terdakwa