., jabatan Staf SubBagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat;4.

MAU, SH, Jabatan : Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Timur3. YOULA. Y.WANGANIA, SH, Jabatan : Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur4. FIDEON G. SIOKAIN, SH, Jabatan : Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur5. TITUS DJAMI, SH Jabatan : Staf Pada Birohukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;6.

belakang dan berjalan melewati belakang rumah saksi korban menujuketempat tinggal terdakwa dan menaruh tas laptop yang berisi 1 buah laptop sertachargenya diatas lemari pakaian; Bahwa 1 buah laptop merk Lenovo beserta 1buah charge laptop dan 1 buah tas laptop merk Lenovo warna hitam yang diambilTerdakwa dari dalam rumah saksi Anmad Muwahid adalah barang inventaris milikSub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur yang sementaradipegang oleh saksi Anmad Muwahid untuk menunjang kerja saksi pada SubBagian

., Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan ;Mulyanto, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum ,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;Dyah Kisworini, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;Didit Junaedi, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat

., Jabatan Kepala Subbagian PeraturanPerundangUndangan, Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi;6 Ananta Antasari, SH., Jabatan Kepala Subbagian Perencanaandan Jaringan Dokumentasi Hukum, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkedudukan padaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, JalanJenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : SKK

., Pelaksana pada Subbagian BantuanHukum Ilb, Rina Maryana, Pelaksana pada Subbagian BantuanHukum IIb, Marwan Sembiring, Penanganan Perkara pada KPKNLLhokseumawe, Muhammad Nagif, Penanganan Perkara padaKPKNL Lhokseumawe, Anugrah Satria, Penanganan Perkara padaKPKNL Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKU127/MK./2017, tertanggal 13 April 2017, selanjutnya disebutsebagai Tergugat III;.

Kepala Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumsel;Hendry Setiawan, SH.MH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum danHAM Setda Provinsi Sumsel;H. Ali Musir, SH. S.IP.MH. Kepala Sub BagianSengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAMSetda Sumsel;Gautama Dandhi, SH. Kepala Sub BagianPenyusunan Keputusan Gubernur pada Setda danSekretariat DPRD Provinsi pada Biro Hukum danHAM Setda Provinsi Sumsel,Hisbullah, SH.

ditemukan saat dilakukanpenangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh AnggotaPolsek Rangsang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul02.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Wisata Dusun Ill Desa TelukSamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanMenimbang, bahwa rumusan bagian inti delik (delictsbestanddelen) ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu subbagian

pembantuan ; Pasal 13 ; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12Dinas Kebersihan dan Tata Ruang menyelengarakan Fungsi ; a Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan tata ruang ;b Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangkebersihan dan tata ruang ;c Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan tata ruang ;16Perlu diketahui bahwa susunan organisasi Dinas Kebersihan dan TataRuang Kota Solok terdiri Kepala Dinas, Sekretaris (membawahi tiga subbagian

saat itu saksi Irfan Rahardi selaku kasubagkelembagaan yang menangani proposal bansos di bidang kelompokmasyarakat, perorangan dan lembaga swadaya masyarakat sertainstansi pemerintah, dan yang menjadi dasar saksi Irfan Rahardimenjadi PLH yakni saksi Irfan Rahardi adalah Kasubag palingsenior dibagian sosial, sehingga secara otomatis apabila saksi dinasluar dan berhalangan maka = saksi Irfan Rahardi yangmenandatangani telahaan staf;e Bahwaterdakwa Shinta adalah staf di bagian sosial tepatnya staf subbagian

masuk tata usaha Bagian Sosial lalu101112masuk ke Kepala Bagian Sosial untuk didisposisi yang mana saat itu KepalaBagian Sosial dijabat oleh PLH Kepala Bagian Sosial yaitu Saksi IRFANRAHARDI sehingga yang mendisposisi ke 16 (enam belas) proposal tersebutadalah Saksi IRFAN RAHARDI sendiri;Bahwa setelah 16 (enam belas) Proposal didisposisi oleh saksi Irfan Rahardi,lalu ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam sub bagian masingmasing, untuk ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam SubBagian

tata usaha Bagian Sosial lalu masuk ke Kepala BagianSosial untuk didisposisi yang mana saat itu Kepala Bagian Sosial dijabat oleh PLHKepala Bagian Sosial yaitu Saksi IRFAN RAHARDI sehingga yang mendisposisi ke16 (enam belas) proposal tersebut adalah Saksi IRFAN RAHARDI sendiri;Menimbang, bahwa setelah 16 (enam belas) Proposal didisposisi oleh saksiIrfan Rahardi, lalu ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam sub bagianmasingmasing, untuk ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam SubBagian

pertanggungjawaban orangyang turut terlibat dalam suatu tindak pidana.Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa pencairan dana Bansos dari Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 terhadap 16Proposal yang fiktif tidak hanya melibatkan terdakwa I Shinta Fhensylvania,STdalam kedudukannya sebagai Staf pada Sub Bagian Kelembagaan Masyarakat padaBagian Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan terdakwa II DavidKurniawan, akan tetapi juga melibatkan saksi Irfan Rahardi selaku Kepala SubBagian

., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum SetdaKabupaten Banjar;Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 508 K/TUN/2017Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Ahmad Yani Nomor 2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/117/KUM,tanggal 16 Februari 2017;Termohon Kasasi I, Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat,Tergugat Il Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan

HUSEIN GANDAPegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Maluku Utara selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaBadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku UtaraJalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Ternate Maluku Utara berdasarkan Suratkeputusan Gubernur Maluku Utara Nomor Nomor : 821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22Januari 2013 telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Iswan Habibselaku Pembantu Bendahara

HUSEIN GANDAPegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Maluku Utara selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaBadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku UtaraberdasarkanSurat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor Nomor821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22 Januari 2013telah melakukan atau turut sertamelakukan dengan saksi Iswan Habib selaku Pembantu Bendahara Penerima UnitPelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate

NURMINDA GANDA, SE dalam jabatannyaselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaperiode Bulan Januari sampai dengan Bulan Pebruari 2017 tidak menyetorkan 10(sepuluh) kali penerimaan uang pajak kendaraan bermotoryang bersumber dari PKBdan BBNkKB, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq.

Nurminda Ganda SEselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat KotaTernatebersama dengan saksi ISWAN HABIB selaku bendahara penerimaUnitPelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternatedan penggunaan uang tersebuttidak bisa dipertanggungjawabkan oleh keduanya;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Maluku Utaraterhadap uang pajak PKB dan BBNKB ditemukan adanya penerimaan pajak kendaraanbermotor Bulan Januari sampai dengan Bulan Pebruari 2017 yang tidak

Nurminda Ganda SEselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternatebersama dengan saksi ISWAN HABIB selaku bendahara penerimaUnit PelaksanaTeknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternateperiode Bulan Januari sampai denganHalaman 100 dari 114 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN TteBulan Pebruari 2017 tidak menyetorkan keseluruhan penerimaan uang pajak PKB danBBNKB yang dibayarkan oleh wajib pajak ke Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)Samsat Kota Ternate, yang seharusnya

yang berada dibaveah dan bertanggung jawab kepada Kepala;(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama;Pasal 8;Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberiandukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN;Pasal 10;(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro;(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian;(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian

bidang teknologipenerbangan dan antariksa yang berada di bawah dan bertanggungJawab kepada Kepala;(2) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dipimpin olehDeputi;Pasal 18;(1) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa terdiri atas palingbanyak 4 (empat) Pusat;(2) Pusat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Bagianyang menangani fungsi ketatausahaan;(3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian

";Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:"48. (1) Tunduk pada subbagian (6), Nilai Pabean atas barangadalah nilai transaksi barang jika barang tersebut dijual untukekspor ke Kanada kepada seorang pembeli di Kanada danharga yang dibayarkan atau yang harus dibayar atas barangdapat ditentukan ...(4) Nilai transaksi ditentukan dengan memastikan harga yangdibayarkan atau seharusnya dibayar untuk barang tersebutpada saat barang dijual untuk ekspor ke Kanada dan denganmenyesuaikan harga yang dibayarkan

atau harus dibayarsesuai dengan subbagian (5);(5) Harga yang dibayarkan atau harus dibayar dalam penjualanbarang untuk ekspor ke Kanada disesuaikan(a) dengan menambahkan jumlahjumlah, sepanjang tiapjumlah tersebut belum dimasukkan dalam harga yangdibayarkan atau harus dibayar atas barang, sama dengan.....Halaman 34 dari 44 halaman.

,MH dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2018/PN Sky Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BPH dengan jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Pembuatan Perundangundangan sejak tahun 2018sampai dengan sekarangBahwa yang dimaksud dengan usaha kegiatan Pengolahan Migasadalah kegiatan memurnikan, memperolh bagianbagian, mempertingg!

., Jabatan Kepala SubBagian Hukum dan Organisasi, SekretariatDirektorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan, Depnakertrans, berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 51,Jakarta Selatan ; . BAMBANG ADI IMAM B, SH., Jabatan KasubbagPenelaahan Hukum Biro Hukum Depnakertrans,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto,Kav. 51, Jakarta Selatan ; .

., selaku Kepala SubBagian Keuangan Bagian Tata Usaha Dispenda Kota Palembang dimanaSaudara Barkati, S. Sos., tersebut memerintahkan kepada Terdakwa untukmenyetorkan pajak PPh 21, PPh 22, dan PPn tahun 2008 tersebut. Hal inidijelaskan pula oleh Saudara Barkati, S. Sos., melalui surat pernyataanyang ditandatangani Sdr. Barkati, S. Sos., di atas meterai tertanggal 3November 2010 dan diperkuat oleh keterangan ahli Iwan Setiawan, AK,pada halaman 26 Putusan Nomor 1900/Pid.

,M.Hum Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasamapada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM BiroHukum Setda Provinsi Papua, Elsius F. Aragea, S.H.,M.H., Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SetdaProvinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 13 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagaiPelawan semula T ergugat;LawanJhon G.

merah hitam silver, beserta dengan kartu20:21,Pa23.24.25.26.27.28.29.30.19XL nomor telepon 081910212111 dengan no seri MBSU*H10 8962115403 dan 1(satu) buah Micro SD 2 GB No seri 044 325B26 SN033216.Dirampas untuk negara1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atas nama Sistoyo, NIP 19700723199303 1 001 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Sistoyo, SH, pangkatJaksa Muda, NIP 19700723 199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian

IMEI356587025540713 Pin 25814E1F, warna merah hitam silver, beserta dengan kartuXL nomor telepon 081910212111 dengan no seri MBSU*H10 8962115403 dan 1(satu) buah Micro SD 2 GB No seri 044 325B26 SN033216.Dirampas untuk Negara.1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atas nama Sistoyo, NIP 19700723199303 1 001 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Sistoyo, SH, pangkatJaksa Muda, NIP 19700723 199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian

(Kepala Subbagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPJakarta Pusat);7. Budi Sutrisno, S.E., M.M. (Kepala Seksi Penagihan, KPPPratama Jakarta Gambir Tiga);8. Budi Septya Armanto (Juru Sita, KPP Pratama JakartaGambir Tiga);9. Yanto (Juru Sita, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga);10.Ade Selvia Permana Putri, S.H. (Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il);11.Herman Butarbutar, S.H. (Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il);12.

(Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPJakarta Pusat);Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaGambir Tiga, beralamat Jalan K.H.