Ditemukan 11260 data
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 "Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang Pajabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan TataUsaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri".Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi dan PemohonKasasi Il tersebut
65 — 26
tidak mengajukan buktiapapun untuk menguatkan dalil bantahannya perihal kepalsuan bukti P.1 a quo,oleh karenanya dalil bantahan Termohon tersebut sudah seharusnya ditolak;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rachmanto Abdullah, Nik 840051,dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per tanggal 620.Oktober 2011, sehingga berhak menerima denda keterlambatanpembayaran manfaat pensiun sebesar Rp616.027.531,94 KX 2% X28 = Rp344.975.400,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilanratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Rupiah);19.6. Penggugat Sdr.
56 — 21
Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.620 K/Pdt/1999diberi tanda TTIll3a ;Foto copy Putusan No.482/Pat.G/2013 /PNBdg diberi tanda TTIIl3b ; Halaman 30 dari 36 hal Putusan No. 596/Pdt.G/2014/PN.TngSuratsurat bukti yang diberi tanda TTll2.a , TTllk2.b , adalah berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dipersidangan oleh Majelis Hakimtelah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan surat aslinya, ternyatafoto copy tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya, sedangkan
168 — 103
dalam Register Nomor 181/Pdt.G/2016/PN.Bgr,telah mengajukan gugatan yang telah dirubah dengan gugatan perubahantertanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut:1.Bahwa Berdasarkan PERMA 3 Tahun 2016 Pasal 2, Pasal 1 Ayat 6, Pasal4b, dan Pasal 37;Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2006 Pasal 1 ayat2, ayat 6, ayat 7, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor620/Kep.467 Pemum/ 2015 tentang Perubahan Ketiga atas KeputusanGubernur Jawa barat Nomor 620
19 — 11
6029555fa92e25e7 708 df fb 1956ba56f0413c96e1134840e0cde0d307112df0cfad0716e7ffdcleed 43196 6e8efdb14a287a25e103d6fled84083c8cca8eab3e2e6cd9b1a53cl1d9b20 68a 46dd8 33.a528f773e9c43d51015ef0a750c0Jeaaef8ed5577497e063f0c1862d588633b0816f8916d78be5817c18 002df120a8881226c4d08 70f5e2cl72cac7d2clea8d71b3556b5 48bddb55577d5caT7abf0152ca9f79eE1b4701d4bdb8 16lea83ca0 62aa8 aab0ab7 804 fc7O3f55c7e3ala2ca43e4b1e503dae8al95771d12bb900cefalfeafa58770a8 10c9 6b1 479d6067c2fealdfa23ab3f73bcf92ZeflTba3e790f 6c 620
76 — 14
NARTYO Bin NGARIDIN ;Dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Irfani, Se dan tidak ada hubungankeluarga ;bahwa saksi membenar isi BAP saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;Bahwa saksi memiliki pinjaaman di BKK Wonosalam sebesar Rp.7.000.000, denganjaminan berupa sertifikat Hak Milk No. 620 atas nama Naryo.Bahwa saksi tidak pernah memiliki pinjaman di BKK Wonosalam sebesarRp.20.000.000, dengan jaminan sertifikat Hak Milik No. 620
Saksi hanyameminjam sebesar Rp.7.000.000,.Bahwa Istri saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman apalagi memilikipinjaman sebesar Rp.20.000.000, tanggal perjanjian kredit 22 Februari 2012 jangkawaktu 12 bulan di BKK Wonosalam.Bahwa sertifikat Hak Milk Nomor 620 atas nama Naryo adalah benar milik saksi.Bahwa lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat HM No.620 an Naryodan rumah saksi tidak pernah disurvey oleh petugas dari PD BPR BKK Demakcabang Wonosalam.87Bahwa isi surat pernyataan
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ERWIN HERMAWAN, ST
76 — 23
lembar Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 144/BKD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang mutasi pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan structural eselon IV di lingkungan pemerintah Kubu Raya;
- Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/116.A/Dikbud.C-2016 atas nama RIVAI, SE dan ISHAK, SE;
- Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2 Rasau Jaya;
- Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 620
Maerad, S.Pd.Fotocopy 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor144/BKD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang mutasi pegawai negeri sipildalam dan dari jabatan structural eselon IV di lingkungan pemerintahKubu Raya;Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Perintan Tugas Nomor094/116.A/Dikbud.C2016 atas nama RIVA, SE dan ISHAK, SE;Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2Rasau Jaya;Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu RayaNomor 620/BPKAD/2015 tanggal
MUHAMMAD YUNUS,M.Pdsendiri diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dn Kebudayaan Kab.Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor :620/BPKAD/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pejabat PenggunaAnggaran / Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab.
, SE dan ISHAK, SE;Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2 RasauJaya;Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu RayaNomor 620/BPKAD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang PejabatHalaman 146 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptk77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;Fotocopy 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya
124 — 46
Bahwa berdasarkan daftar manifest, berat penumpang dan barangbawaannya adalah 620 Kg, namun pada saat itu pesawat terbang hanyadengan 3 (tiga) orang crew dan dari 11 (sebelas) orang penumpang yangdiangkut hanya 9 (sembilan) orang dewasa sedangkan 2 (dua) orangadalah anakanak, sehingga penerbangan pada saat apabila dikaitkan denganbeban yang diangkut masih berada dalam batas aman.
saat tsunami di Nias sehinggamengangkut masyarakat sipil ke Mapenduma juga dibenarkan karena alasan kemanusiaan.Bahwa sekira pukul 09.11 WIT TerdakwaI selaku Pilot menerangkan bahwapesawat Helly Bell 412 dari Bandara Kilangin Timika menuju Mapenduma yang dibantuoleh Ko Pilot Lettu Cpn Abdi Darnain (Terdakwa2)dan Saksi 1 Praka Muhadi sebagaimekanik dengan penumpang dari masyarakat sipil 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 9(sembilan) orang dewasa dan 2 (dua) orang anakanak serta barang seberat 620
Terdakwa karena tidak sesuai dengan tupoksi para Terdakwa yang BKO diKodam XVII/Cendrawasih.Bahwa benar sekira pukul 09.11 WIT TerdakwaI selaku Pilot menerangkan bahwa pesawatHelly Bell 412 dari Bandara Kilangin Timika menuju Mapenduma yang dibantu oleh KoPilot Lettu Cpn Abdi Darnain dan Saksi 1 Praka Muhadi (Terdakwa II) dan Saksi 1 PrakaMuhadi sebagai mekanik dengan penumpang dari warga sipil 11 (sebelas) orang yang terdiridari 9 (sembilan) orang dewasa dan 2 (dua) orang anakanak serta barang 620
TerdakwaI dan TerdakwaII adalah tidak berhubungan dengan dinasmiliter maupunkepentingan dinas.9 Bahwa benar sekira pukul 09.11 WIT TerdakwaI selaku Pilot menerangkan bahwa pesawatHelly Bell 412 dari Bandara Kilangin Timika menuju Mapenduma yang dibantu oleh KoPilot Lettu Cpn Abdi Darnain dan Saksi 1 Praka Muhadi (TerdakwaI) dan Saksi 1 PrakaMuhadi sebagai mekanik dengan penumpang dari warga sipil 11 (sebelas) orang yang terdiridari 9 (sembilan) orang dewasa dan 2 (dua) orang anakanak serta barang 620
83 — 17
Bahwa kemudian proses realisasi pembangunan stadiontersebut diawali dengan adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kab.Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
Kutai Kartanegaramengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor:600182.a/ 620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohonpenetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.Tenggarong Seberang;Bahwa kemudian permohonan tersebut ditindaklanjuti sehingga ditetapkan lokasipembangunan Stadion dengan Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 02/ PL/ BPN44.3/ VII2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang PenetapanLokasi Pembangunan Untuk Kepentingan
83 — 13
(tiga ratus sebelas meter persegi) danbangunan di atasnya seluas 620 M? (enam ratus dua12puluh meter persegi), yang terletak di jalan Cisitu Lama No. 8 RT.08/RW.011, Kelurahan Dago, kecamatan Coblong, Kota Bandung atas namaPRABOWO SOEKARDIMAN (PENGGUGAT); Pada Pasal 2, tentang besarnya dana yang akan dipinjam, yakni sebesar Rp.1.900.000.000, (satu milyar sembilan ratus juta rupiah); dan tentang besarpinjaman yang digunakan masingmasing pihak, yakni: H.
97 — 23
TRT101 T1T12T13T14T15T16T29Foto Copy Ketentuan umum (lampiran) dari perjanjian angkutanlaut No.001/SPAL/JBSSP/IX/2010 tanggal 29 September 2010;Foto Copy Surat Kesepakatan bersama tanggal 30 September2010;Foto Copy Surat Kesepakatan bersama tanggal 30 September2010;Foto Copy Surat Berita acara Pengukuran kubikasi No.540/620/ESDM/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2010;Foto Copy Surat somasi tanggal 27 Oktober 2010;Foto Copy Surat Somasi kedua tanggal 31 oktober 2010;Foto Copy Surat Pernyataan Nahkoda Kapal
34 — 6
Umum tanggal 14 Agustus 2013No.B1545/N.3.4/Ep.1/08/2013 sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengantanggal 24 September 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri permintaan penyidiktanggal 19 September 2013 No.56/Pen.Pid/2013/PN.PDG, sejak tanggal 25September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013, No.Prin.3253/N.3.10/Ep.2/10/2013sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 11 Nopember 2013 ;Hakim Pengadilan Negeri tanggal 6 Nopember 2013 No.620
Terbanding/Terdakwa : S A H Y A N
149 — 58
Lingsar, Bupati Lombok Barat, No. 81 tahun 2017 tentang Penempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Lingsar Kepala Desa Lingsar
- 3 (tiga) lembar Foto copy surat Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 620/114/DPMD/2018 tangggal 03 Oktober 2019
- 4 (empat) lembar Foto copy Berita Acara Dilaksanakan Musyawarah Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BESERTA Daftar hadir Musyawarah Desa.
Lingsar, Bupati Lombok Barat, No. 81 tahun 2017 tentangPenempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Lingsar KepalaDesa Lingsar3 (tiga) lembar Foto copy surat Bupati Lombok Barat ProvinsiNusa Tenggara Barat, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :620/114/DPMD/2018 tangggal 03 Oktober 20194 (empat) lembar Foto copy Berita Acara DilaksanakanMusyawarah Pengisian Keanggotaan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) BESERTA Daftar hadir Musyawarah Desa.4 (empat) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala DesaLingsar tentang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H.
101 — 58
sudut pandang sepihak yang tidak sama sekalimengindahkan fakta persidangan yang sebenarnya telah membuktikanperbuatan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap anak korbanMUHAMMAD LUQMANUL HAKIM yang merupakan anak asuh dari terdakwa.Secara keseluruhan Memori Banding Penasehat hukum / Terdakwa sudahterlampau jauh BERASUMSI, BERIMAJINASI DAN BERSPEKULASIkhususnya sehubungan dengan kronologis / alur cerita dari mulai : AlasanPemeriksaan Tambahan : (hal. 46), Dasar Permohonan Banding (hal. 620
82 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jasa Marga telah melakukanupayaupaya yang cukup/duty of care yang mencerminkan sebagai pembeliyang beriktikad baik dengan mengecek status obyek sengketa di BadanPertanahan Nasional setempat dan bahkan Tergugat Il Konvensi telahmendapat dispensasi perolehan tanah seluas + 3400 m* dari Dinas PertanahanBekasi yang diperkuat Surat Wali Kota Bekasi Nomor 620/2.155Bapeda/X/2002 tanggal 20 September 2002, perihal Penetapan Rute RencanaPembangunan Jalan Akses Off Ramp Caman Pondok Gede;Bahwa putusan pemidanaan
112 — 46
uang yang ditandatangani oleh terdakwa tidak mencantumkanbatasbatas yang jelas dari tanah yang dijual, hal tersebut mencerminkan suatu perbuatanyang sangat tidak patut dalam jual beli tanah, karena jual beli tanah harusmencantumkan dengan jelas obyek yang dijual, yaitu luas dan batasbatasnya.Menimbang, bahwa Pasal 616 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenegaskan bahwa penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumumanakta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620
17 — 0
1c070805040107010103010626c821da010101010101010101010104010302070808b71386020103040101010101010101010101010101010101010101010101010101040104010501894e13001b4ef901020101010101010101010301010202c97eb201020202082301040101010101010101020 40101010101010 40806163 22148a504040101010101010101010101010101010101010101010101010701024631114356000056000056204ela211a3192080774c4400 440 01b8 Oc 08 242 4080808170 9cd3519131b3 8aecd1613440056005 6560020004 40 044119f07010501020401040201010101010101010301060al78b4350e8 3d3bee474831121320004420fe260504010104010401032308109c41474318 44184e5 620
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102071e1e20d937381e230010102010104010201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101030204020101012416b2 620
1a75230103010104010404010101088ala442020401010101010301010501dc131111006205010201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010404010106071e0702010104040101010101010101010101010101010101010401010401010 4020104051e23050230f0724030502010104010 40108 08dc4356000056005 620
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Minimum Maksimum Tembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton 60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kg Bi sekitar 26 mg/kg Ti sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi negatif PemohonPeninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2005 berupa penyerahan yang PPNnyadipungut
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut sendiriatas penjualan ke PT Smelting sebesar Rp10.590.739.470,00;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan dua invoice ataspenyerahan konsentrat kepada pembeli, yaitu (1) invoice