Ditemukan 19088 data
Terbanding/Penggugat I : TARMIZI YUNUS
Terbanding/Penggugat II : MAYA GUSNITA
Turut Terbanding/Tergugat V : CQ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat III : AMSARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : NADIA SH MKn dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Terbanding/Tergugat II : JALALUDDIN MOEBIN, S.H
33 — 22
PUTUSANNomor 98/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :1. ABID ARIEF, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan MadongLubis No. 26G, Keluruhan Panda Hulu 1, KecamatanMedan Kota, Kota Medan Sumatera Utara. Dalam halini memberikan kuasa kepada Zulfikar Sawang,S.H.
,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh Nomor 98/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 9 Nopember 2017, putusantersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 pada persidanganterouka untuk umum oleh Hakim Ketua hadiri oleh Hakim Anggota tersebut,Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisSuyadi, S.H. Ardy Djohan,S.H.Muhammad Nur,S.H.
86 — 11
Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 27Agustus 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 28 Agustus2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Nopember 2016;. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tahap 2 sejak tanggal26 Nopember 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.
32 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 1389 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HALOMOAN alias LOMO;Tempat lahir : Sipirok;Umut / tanggal lahir : 47 tahun / 03 Agustus 1964;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Perumahan Wira Asri IT Kampung Baru,Kecamatan Rantau Selatan, KabupatenLabuhan Batu;Agama : Islam;Pekerjaan :
,Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehNy. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.
63 — 11
Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh: Penyidik sejak tanggal28 Maret 2013 s/dtgl16 April 2018 ; Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013sid tgl 26 Mei 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejaktanggal27 Mei 2013 s/dtgl26 Juni 2013; Penuntut Umum dalam sejak tanggal, 25 Juni 2013 s.d tgl14 Juli 2013; Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejaktanggal15 Juli 2013 sid tgli3 Agustus 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor
Bandung sejak tanggal, 25 Juli 2013 2013 s.d tgl 23Agustus 2013; Perpanjangan Penahanan oleh KPN Tipikor Bandung sejak tanggal. 24Agustus 2013 s.d 22 Oktober 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap sejak tanggal 23Oktober 2013 s.d 21 Nopember 2013 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat HukumnyaSUBARYONO, SH dan IMAN NURHAEMAN, SH, para Advokatl Konsultan Hukumpada SUBARYONO, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Otto IskandardinataNo. 207 Subang, berdasarkan Surat Kuasa
103 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebut beserta H.
., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan dibantu olehPurwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonPeninjauan Kembali : Terpidana dan Jaksa/Penuntut UmumHakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH. ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Untuk salinanPanitera Pengganti ; MAHKAMAH AGUNG R.1ttd./ a.n.Panitera,Purwanto, S.H., M.H.
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
(sepuluhribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor : 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR. tanggal 4 Februari 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA DAN BERLANJUT;2.
Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pekanbaru Nomor: 05/TIPIKOR/2014/PTR tanggal 6 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yangdimohonkan banding tersebut; Membebankan biaya
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku pejabat KepalaKASDA yang baru ;Selain itu terdapat putusan sebelumnya terkait kriteria Memperkaya dirisendiri atau orang lain ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 23 April 1988 No: 144/ Pid.B / 1987 yang menyebutkan bahwa hasiltindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar hutang dan biayakeliling ke Eropa adalah memenuhi unsur Memperkaya diri sendiri atau oranglain (dalam buku Pembahasan UndangUndang TIPIKOR karangan R.Wiyono, SH. hal. 31 s/d 32).
,ternyata semuanya atas perintah dari atasan Terdakwasebagaimana telah disimpulkan oleh Judex Facti, maka menuruthukum Mahkamah AgungR.I. dimohonkan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPmembatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabayadengan mengadili sendiri membebaskan saudari ASTIENLYLANDARI, SE., MM. dari dakwaan Penuntut UmumKejaksaan Negeri Batu ;Keberatan KeduaTERHADAP DAKWAAN PRIMAIR PASAL 2 AYAT (1) UUPEMBERANTASAN TIPIKOR PERTIMBANGAN HUKUM DANKESIMPULAN JUDEX
AKAN TETAPI PENDAPAT JUDEX FACTI BAHWA DAKWAANSUBSIDAIR PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TIPIKOR TERNYATADIDASARKAN PADA KEKELIRUAN DALAM MENERAPKAN HUKUM ;Bahwa Yth. Judex Facti tingkat banding yang mengambil alihpertimbangan Yth. Judex Facti tingkat pertama, berpendapat perbuatansaudari ASTIEN LYLANDARI, SE., MM. merumusi dan memenuhiunsurunsur dakwaan subsidair ;Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan primair Pasal 2ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, Yth.
Judex Facti telahkeliru dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan ketentuan Pasal 3UU Pemberantasan Tipikor (dakwaan subsidair) ;Bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair yaituunsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telahdisimpulkan tidak terbukti terpenuhi, sedangkan unsur ini volledig identiekdengan unsur kedua dari ketentuan Pasal 3 dakwaan subsidair, maka unsurkedua dari ketentuan Pasal 3 dakwaan subsidair memperkaya diri sendiri atauorang lain
tidak terbuktiterpenuhi pula, sebab jika sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwasebelumnya telah disimpulkan tidak terbukti, maka sifat melawan hukumyang dikandung dalam rumusan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan dari dakwaansubsidair menurut hukum juga tidak terbukti ;Bahwa dari uraian alasan kami terakhir ini telah menguatkan adanyakekeliruan dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan ketentuan Pasal3 UndangUndang Pemberantasan Tipikor
100 — 18
P U TU $ A NNo: 6/Pid.B/2011/TPK/PN.PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;1.
Kurnia Abadi ;Pendidikan : SMA ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ; Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011 ; Hakim Majelis, sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Padang, sejak tanggal 18 Agustus 2011s/d tanggal 16 Oktober 2011 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor PT.
Padang, sejak 17 oktober 2011 s/d15 November 2011 ; Dperpanjang oleh Ketua Pengadlan Tipikor PT Pandang, sejak 16 november s/d 15Desember 2011 ;Terdakwa selama dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ELLY YANTI,SH, WILSON SAPUTRA, SH, YULIWAN RAJO AMEH, SH dan DIDI CAHYADI NINGRAT,SH dari kantor Hukum SOLUSINDO berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2011 dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan No.24/PF.Pid/VII/2011/PN.Pdg tanggal 26 Juli 2011 ;Pengadilan TIPIKOR
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Padang tanggal 20 Juli 2011 Nomor :06/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pdg tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/Pid.B/TPK2011/PN.Pdg tanggal 21Juli 2011 tentang penetapan hari sidang ;3.
383 — 315 — Berkekuatan Hukum Tetap
GPI19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari JPU Rumbiyanti Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.
GPIJPU19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari RumbiyantiJPU Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.
Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M.tanggal 20 Desember 2012 23 April 2013 (2);Hal. 197 dari 293 hal. Put.
Sedangkan dalam Pasal 18Undang Undang Tipikor pada prinsipnya untuk mengembalikankerugian negara. Dengan tidak adanya kerugian negara dalamkasus ini, tetapi PT GPI telah dihukum untuk membayar kerugiannegara sejumlah US$ 3,089,281.26. Hal ini membuktikan negaramendapat keuntungan sebesar US$ 3,089,281.26 dalam kasus ini.Padahal filosofinya pasal 18 Undang Undang Tipikor tersebuthanya untuk mengembalikan kerugian negara bukan untukmendapat keuntungan untuk negara.
No. 36 PK/Pid.Sus/2015 XIV.Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.
84 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
harian Januari 2008;107. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Desember2007;108. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Nopember2007;109. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Oktober 2007;110. 1 (satu) bundel perhitungan data pengukuran awal:;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 03 / Pid.Sus Tipikor
No. 1928 K/Pid.Sus/2015Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan setempat dan foto foto pemeriksaan setempat kami lampirkan agar dapat menjadipertimbangan (terlampir) ;Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya menyebutkan putusan PengadilanNegeri Palu Nomor 51/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014yaitu An. Ir.
Afandy Tandjaya yaitu Putusan Nomor50/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014, tidak dimasukkansebagai barang bukti yang dipertimbangkan adalah tidak konsisten danmerupakan kesalahan di dalam menerapkan hukum pembuktian ;Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum pembuktiansebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan penjelasan Pasal 33Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khususuntuk pekerjaan
No. 1928 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pid.Sus Tipikor/2014/PN PL., tanggal 21 Juli2014 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Ir.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang
Terbanding/Tergugat II : PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA PSBI, selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN YANG MEMERLUKAN TANAH
Terbanding/Tergugat III : PT. PRAVATA KENCANA ASRI
57 — 42
Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yang isinyamenerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019,kepada PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbanding dahulusebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan bahwa pada hari kamistanggal 5 November 2019, AINAL HUKMAN,SH.MA., Advokat, beralamatdi Menara Batavia BI No.1 Jalan KH.
/PNKwg.Tanggal 5 Desember 2019, kepada pihak lawannya, yaitu PT.Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT.PBSI) sebagai Terbanding II dahulusebagai Tergugat Il, yang pemberitahuannya disampaikan dan diterimaoleh salah seorang kuasanya (Pengacara Negara) yang bernamaROMDHANI YILIASARI SH.MH Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingPerkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G./2019/PN.Kwg., tanggal 20Desember 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROMANSYAH,SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor
Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada AINAL HUKMAN SH.MAselaku kuasa dari BASUKI WIJAYA sebagai Pembanding dahulu sebagaiPenggugat, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasidan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak daripemberitahuan kepadanya, diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara Nomor 23/Pdt.G
Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara PerdataNomor : 23 /Pdt.G/2019/PN.KWG, tanggal 20 Desember 2019, yang dibuatHalaman 37 dari 64 Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT BDGdan dijalankan oleh ROMANSYAH,SH Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada EDWIN B.LOEKSONO,SH.selaku kuasa dari PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbandingdahulu sebagai
150 — 81
LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah KotaTernateAgama : IslamPekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Halmahara Selatan/ mantanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan KekayaanDaerah Kabupaten Halmahera TimurB PENAHANANe Penyidikan : Tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum : Penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan05 Mei 2013 ; Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2013 s/d 16 Mei 2013, Rutan ;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR
pada Pengadilan Negeri Ternatesejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013, dalam rutan ;e Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Maluku Utara 16 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013, dalam Rutan ;e Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Maluku Utara sejak 15 Augustus 2013 s/d 13 September 2013, dalamRutan ;Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat hukumnya, yaituM.
SALEH, SH, SAHNAWI UMAR, SH, ISHAK RAJA, SHI, USMAN Hi.SOLEMAN, SH, RISNO NASIR, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari2013 No. 02/ADV/DMNDK/SKH/PID/II/ 2013 yang telah didaftar di KepanitraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate NO. 06/SK.Pid.Tipikor/2013 Pn.Tte tanggal 22 April 2013 dan FAKHRI LANTU, SH berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 08/ADV/MNDK/SKH/PID/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang telahdidaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate NO
NUR Hi.SALEH, SH & REKAN beralamat di Jalan Sultan Khairun no. 54 Ternate dan di JalanSoakonora, Kelurahan Soa No. 138;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Ternate, tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa DRS. RUSDAN T.
keuangan Negara ada 3 yaitu Finansial, pembentukanSPI dan PerundangUndangan yang berlaku ;Bahwa untuk Rekomendasi BPK berupa Sanksi Administrasi adalah berupateguran dan lainlainnya dan apabila Sanksi administrasi tersebut tidak di tindaklanjuti baru dapat diberikan Sanksi Pidana ;Bahwa untuk diangkat sebagai PLT harus setingkat, atau diatas satu tingkat dandibawa satu tingkat dari jabatan tersebut ;Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintakan sebagai Ahli dalam persidanganperkara korupsi di Pengadilan Tipikor
328 — 337
Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 29 Oktober 2017sampai dengan tanggal 27 November 2017;10.Penetapan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari sehingga Terdakwa dikeluarkan dari tahanansejak tanggal 22 November 2017;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernamaM.
ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,yang dilakukan terdakwa dengan
ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan
ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, Pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yangdisimpan karena jabatannya
Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari padahari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh kami ANDRI WAHYUDI, SH sebagaiHakim Ketua, dan MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH, M.AB, CFE DdanDARWIN PANJAITAN SH (Hakimhakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh Hakim Ketuadengan
Terbanding/Terdakwa : TENRI NUR IRMAWATI
73 — 34
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMamuju yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwaTENRI NUR IRMAWATI pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan6 (enam) bulan, padalah peranan terdakwa TENRI NUR IRMAWATIdalam perkara a quo sangat besar sehingga atas peranannya tersebutnegara harus mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah), hal mana terdakwa TENRI NUR IRMAWATI yangmerupakan seorang Manager Pemasaran dari PT.
Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwatersebut secara Prepentif tidak menimbulkan rasa takut secaraPsikology baik bagi orang lain maupun bagi terdakwa sebagai efekjera dan ini sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiriyang bersifat Preventif.Atas pertimbangan itu pula sehingga Penuntut Umum menuntut terdakwaTENRI NUR IRMAWATI sebagaimana tuntutan pidana yang terangkumdalam memori banding ini.Oleh karena
63 — 27
Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor : 49/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 21 April2014 atas nama Terdakwa yang dimohonkan banding tersebut;35e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tipikor
Hakim Adhoc Tipikor masingmasing Hakim Tinggipada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timu di Samarinda sebagai Hakim HakimAnggota, yang ditunjukk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal17 Juni 2014 Nomor : 19/PID.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA, putusan manadiucapkan pada hari RABU tanggal 06 Agustus 2014 dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingioleh Hakim Anggota
24 — 2
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 21Februari 2016 sampai dengan 22 Maret 2016;Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Ksp8.
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejaktanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 21 April 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKARIA, S.H. dariYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG,beralamat di jalan Batas Landuh Kota Lintang No.42 Kecamatan Kota KualaSimpang Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor 300/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ksp tanggal 7 Desember 2016;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala
Terbanding/Penuntut Umum : ANITA THERESIA,SH
101 — 32
;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kendari tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 39/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN Kdi tanggal 20September 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Reg.
,M.H., Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kendarimasingmasing, sebagai HakimHakim Anggota, dan putusan mana diucapkanpada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakimhakim anggota,serta ISMAIL, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umumdan terdakwa maupun kuasanya;Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisTtd TtdDANIEL PALITTIN, S.H., M.H. H.
81 — 45
padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMAD PANANI, SH Hakim AdHocTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan manapada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim30Anggota tersebut yang dibantu oleh SURYATI Panitera Pengganti Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor
, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.
142 — 41
Bahwa Kerugian Negara dalam perkara korupsi sebagaimana dinyatakansebagai unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakansalah satu elemen pokok, tanpa adanya unsur ini maka tidak ada korupsi.Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.0003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006 unsur kerugian negara harusdibuktikan dan harus dapat dihitung.
akan tetapi didalam penyidikan sudah melakukanpenyitaan terhadap dokumendokumen;Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai penyidik telah melakukanpemeriksaan para pemohon karena adanya dugaan korupsi dan melawanhukum terhadap penyimpangan kewenangan jabatan di KPU Pakpak Baratdan saksi juga memeriksa sekretaris dan bendahara KPU Pakpak Barat;Bahwa selain para pemohon sebelumnya saksi telah menetapkantersangka terhadap sekretaris dan bendahara KPU Pakpak Barat dan saatini sedang diperiksa di pengadilan tipikor
80 — 35
Rizal AbdGafur, S.H. adalah advokat/ konsultan hukum pada Kantor HukumYayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 September 2021 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 24 September 2021dan kuasa hukum Penggugat telah melampirkan foto copy Kartu Advokatyang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy beritaacara sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahan
Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.MORTB.pihak Termohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihakTermohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masihberlaku dari organisasi advokat PERADI, serta fotokopi berita acarasumpah dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dankeabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlumemaparkan terlebin dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalamketentuan hukum dan peraturan perundangundangan