/PA TALUMenimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal:;Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan in casu untuk itsbatnikah dan pencatatan

Pasal 10 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2015tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan,Buku Nikah dan Akta Kelahiran, jo.

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah SyariahHal. 5 dari 12 hal

Penetapan nomor 0046/Pdt.P/2017/PA TALUdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 286.000,(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada sidang keliling Pengadilan Agama Natuna di Kecamatanxxx pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 22Syaban 1438 hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.HI.

Harnan PoduBerita Acara SidangNomor 41/Pdt.P/2019/PA.Sww.Sidang PertamaPengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkaraPermohonan Perbaikan Akta Nikah pada tingkat pertama yang dilangsungkanpada kegiatan sidang keliling bertempat di Aula Kantor Camat Tapa, pada hariSenin tanggal 8 April 2019 yang diajukan oleh :Astin Wahidji binti Sona Wahidji, umur 40 tahun, pendidikan SD, pekerjaantidak ada, tempat kediaman Desa Bulotalangi Kecamatan BulangoTimur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon

PENETAPANNomor 11/Pdt.P/2017/PA WGPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang keliling yang dilaksanakan diAula Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalamsidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbatnikah yang diajukan oleh:Mucklis bin Suwarno, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahMenengah Pertama (SMP), pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Hal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor0048/Pdt.P/2018/PA BicnDemikian dijatuhkan penetapan ini di Balai Sidang Keliling TerpaduKantor Bupati Tanah Bumbu, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriah. dandiucapkan pada hari itu juga dalam sidang terobuka untuk umum oleh Hj.Aslamiah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim

1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksuddengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkanHim. 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Psoundangundang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurutsyariah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadisebelum Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dandijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan PERMA No. 1 tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, danAkta Kelahiran maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahanperkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku PedomanPelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f)angka (1), halaman (144), maka

Pasal 92 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, bahwa pemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidanganMajelis hakim, namun karena perkara a guo merupakan perkara penetapannikah yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling,pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015;Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diumumkan selama

Pasal 92 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, bahwapemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim,namun karena perkara a guo merupakan perkara penetapan nikah yangdilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, pemeriksaandilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015;Hlm.6 dari 13 him.

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Demikian dijatunkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim dalam Sidang Keliling pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqadah 1440 Hijriah, oleh kamiRusdiansyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan NurMoklis, S.H.I.

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Demikian dijatunkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim dalam Sidang Keliling pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqadah 1440 Hijriah, oleh kamiRusdiansyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan NurMoklis, S.H.I.

PENETAPANNomor 0091/Pdt.P/2016/PA TIaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling di Balai Nikah KantorUrusan Agama, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten MalukuTenggara, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbatnikah yang diajukan oleh :Ahmad Sinamor bin Soleman Sinamor, umur 37 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggaldi Dusun

Pasal 10 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah, dan Akta Kelahiran; Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkankepada Pemohon I dan Pemohon IJ mencatatkan pernikahannya pada KantorUrusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuaiPasal 89 ayat (1) Undangundang

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yanghingga kini dihitung sebesar Rp. 326.000 , ( tiga ratus dua puluh enam riburupiah );Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Sleman dalam acara Sidang keliling di BalaidesaPakem Binangun pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 Masehibertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kamiDrs. Muhammad Asnawi sebagai Hakim Ketua Majelis sertaDra. Rosmaliah, SH, MSI dan Dra.

Pasal 92 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, bahwapemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim,namun karena perkara a quo merupakan perkara penetapan nikah yangdilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, pemeriksaandilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015;Hlm.6 dari 13 him.

Penetapan No. 0137/Pdt.P/2019/PA.Slw.sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, bahwa pemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidanganMajelis hakim, namun karena perkara a guo merupakan perkara penetapannikah yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling,pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015;Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diumumkan selama

Penetapan No. 0132/Pdt.P/2019/PA.SIw.pemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim,namun karena perkara a quo merupakan perkara penetapan nikah yangdilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, pemeriksaandilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015;Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diumumkan selama 14 haripada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesualdengan

Pasal 92 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, bahwapemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim,namun karena perkara a guo merupakan perkara penetapan nikah yangdilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, pemeriksaandilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015;Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diumumkan selama