Pasal 92 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, bahwapemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim,namun karena perkara a guo merupakan perkara penetapan nikah yangdilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, pemeriksaandilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015;Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diumumkan selama

PENETAPANNomor 114/Pdt.P/2015/PA TIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Balai KantorUrusan Agama Kecamatan PulauTayando Yamtel, Kota Tual, telahmenjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :RUSLI WATNGIL bin NURDIN WATNGIL, umur 40 tahun, agama Islam,Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DesaTayando Yamtel, Kecamatan

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Pemohon Ilsejumlah Rp. 241000, (duaratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikianlah Penetapan ini ditetapbkan dalam sidang keliling oleh Hakimtunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Masehibertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 Hijriyah olen ANTONI SAID,S.Ag. yang ditetapbkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kotabumi sebagaiHakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabu mitanggal 12 April 2017, penetapan tersebut diucapkan

SALINAN PENETAPANNomor 0225/Pdt.P/2016/PA.Blcnge 25) 5 Sai DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis pada sidang keliling yangdilangsungkan di Aula Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbutelah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikahyang diajukan oleh:Nama Pemohon I, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I,Nama Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai

owDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama pada sidang keliling yang dilangsungkandi ruang sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxtelah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:Xxxxx, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan xxxxx RT xxxx RW xxx DeSa XXxxx,Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx selanjutnya sebagaiPenggugat

secaranasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan statuspribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingyang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinanini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinanyang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasikependudukan di Indonesia;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung NomorTahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, ketentuan di atas memilikimaksud dan tujuan yang sama dengan UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dantata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalamperkara ini adalah dengan diajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayananterpadu merupakan keinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuansecara hukum

Putusan Nomor Perkara : 0023/Pdt.G/2016/PA Negara5. .Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakimPengadilan Agama Negara pada sidang keliling bertempat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada hari Jum/at, tanggal 26 Februari2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, olehkami Drs.

Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPAPengadilan Agama Unaaha tahun 2020 sejumlah Rp 386.000, (tigaratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada sidang keliling di Kecamatan Langgikima padahari Selasa tanggal 31 Maret 2020 M., bertepatan tanggal 06 Syaban 1441 H.,oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H. dan Dr.

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp 341.000, (tiga ratus empat puluh saturidbu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada sidang keliling di Kecamatan Asera pada hariKamis tanggal 08 Agustus 2019 M., bertepatan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 H.,oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh.

Pasal 92 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, bahwapemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim,namun karena perkara a quo merupakan perkara penetapan nikah yangdilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, pemeriksaanHlm.6 dari 13 him.

secaranasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan statuspribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingyang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan inimerupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yangbelum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan diIndonesia;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2015, tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, ketentuan di atas memilikimaksud dan tujuan yang sama dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, tentang AdministrasiKependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang persyaratan dantata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalamperkara ini adalah dengan diajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayananterpadu merupakan keinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuansecara

SK Kades hanya mencantumkan tanggal nikah saja, bulan dan tahun tidakadaNomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut PengadilanAgama, Pemohon dan Pemohon Il berdomisili di wilayah Kecamatan PadangUlak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, maka oleh karenanya PengadilanAgama Curup berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pelayananterpadu sidang

keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/MahkamahSyariyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan aktakelahiran maka pemeriksaan permohonan Pemohon dilaksanakan dengan HakimTunggal;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 31 Maret2017, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI dan selamadalam tenggang waktu 14 hari

perkawinan menurut ketentuan UndangUndang Nomor Tahun 1974, jo.Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan aquo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agardisahkan pernikahannya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor tahun 2015tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'ityah Dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah, danAkta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telahdikabulkan maka untuk ketertiban administrasi pencatatan perkawinan, hakim patutmemerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahanmereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan BukuNikahnya;Menimbang

akanmemerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya keKantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariyah, Dalam RangkaPenerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, biaya perkaraharus dibebankan kepada para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknyasebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANDemikian ditetapkan oleh

a UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Absolut PengadilanAgama, Pemohon dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Kota Padang,Kabupaten Rejang Lebong, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Curupberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayananterpadu sidang

keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/MahkamahSyariyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan aktakelahiran maka pemeriksaan permohonan Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan dengan Hakim Tunggal:;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 30 Maret2017, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun dalamtenggang waktu

akanmemerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya keKantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariyah, Dalam RangkaPenerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, biaya perkaraharus dibebankan kepada para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknyasebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANDemikian ditetapkan oleh

Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2017/PA TALUMenimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan in casu

Pasal 7ayat (2) dan ayat (8) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2017/PA TALUMenimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan in casu

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara sebesar Rp 996.000, (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yangdilaksanakan dalam sidang keliling bertempat di Kantor Badan Perwakilan Desa(BPD) Desa Sari Mulya Jalan No.03 RT.02 (Sebamban Blok.A) Desa Sari Mulya,Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Senin tanggal 02April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kamiDrs. H.