Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanah17obyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari pengujian Pasal 112 ayat (12)Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanUmum di atas juga diperkuat dengan pertimbangan yang telah disampaikanMahkamah Konstitusi dalam memutus Sengketa Perselisinan HasilPemilihan Umum (PHPU) Kota Tanggerang, di mana dalam putusanMahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.DXII/2013, dinyatakan:DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembagaperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang

MembatalkanKeputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tanpa membatalkan PutusanDKPP yang mendasari dikeluarkannya Keputusan tersebut justru akanmenimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sendiri ;.Bahwa berdasarkan Pasal 53 dihubungkan dengan Pasal 1 butir 12 danPasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubahterakhir kali dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, adalah sah menurut hukum untuk menarikDKPP sebagai Tergugat II dalam perkara a quo

Bahwa ketidakjelasan dasar hukum diterbitkannya objek perkara a quooleh Tergugat juga dapat dibuktikan dengan tidak adanyapertimbangan hukum yang jelas yang dimuat dalam objek perkara.Setidaktidaknya, Tergugat tidak pernah memberitahukan secara resmiHalaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkara kepadaPenggugat.

Setidaktidaknya, Tergugat tidak pernah memberitahukansecara resmi alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkarakepada Penggugat.

Sebab, alasan hukumyang utama yang mendasari pembatalan PSU adalah rekomendasiPanwaslu.

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi SecaraElektronik telah terbit Nomor Induk Izin Berusaha Nomor8120013082136 milik Penggugat. Surat izin tersebut TIDAKSERTA MERTA menjadi izin penyelenggaraan peternakan ayamdi lokasi tersebut.

Mendasari hasil penyampaian dari SKPD terkait yang hadir,bahwa Penggugat yang merupakan pemohon perizinan belummengajukan permohonan komitmenkomitmen yang diminta,sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara PerizinanPertanian sesuai Pasal 33 bahwa perusahaan peternakan wajibmenyampaikan pemenuhan atas komitmen dimaksud palinglambat 2 bulan sejak izin berusaha nomor 8120013082136 namausaha pembesaran ayam potong alamat usaha Dukuh PeronGang Garuda III nomor

Mendasari Peraturan Pemerintahn Noor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan TerintegrasiElektronik telah terbit izin usaha, telah terbit Nomor Induk IzinBerusaha nomor 8120013082136 nama usaha PembesaranAyam Potong, alamat usaha Dukuh Peron Gang Garuda IllNomor 7 RT.05 RW.13 Kelurahan Petarukan, nama KBLIBudidaya Ras Ayam Pedaging kode KBLI:01641, tertanggal 23Oktober 2018, surat izin tersebut TIDAK SERTA MERTAmenjadi izin penyelenggaraan peternakan ayam di lokasitersebut, dikarenakan

mendasari Peraturan Menteri PertanianNomor 29/Permentan/PP.210/7/2018, Tentang Tata CaraPerizinan Pertanian diperbarui Peraturan Menteri PertanianNomor 05 Tahun 2019 bahwa NIB tersebut sampai batas akhirdua bulan menurut Pasal 33 Ayat (1) tidak melengkapipersyaratan perizinan peternakan rakyat sehingga tidak bolehmenyelenggarakan usaha peternakan di lokasi tersebut.2.

Gugatan Dinilai Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)1.Bahwa atas formulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinilai rancu/tidak jelas dan kabur, dikarenakan atas uraian dalil Penggugat telahmencampur adukkan antara gugatan perobuatan melawan hukum dengangugatan pembatalan risalah lelang dan gugatan pembatalan proses baliknama sertifikat tanah Hak Guna Bangunan yang menjadi objek sengketadalam perkara ini, sedangkan atas peristiwa hukum yang mendasari gugatandalam perkara ini didasari adanya

Atas kerancuandalam menentukan formulasi gugatan dalam perkara ini membuktikangugatan Penggugat dinilai obscuur libel sehingga cukup beralasan atasgugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau ditolak ;Bahwa kekuatan lainnya atas gugatan Penggugat dalam perkara initernyata Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan adanya,perbuatan melawan hukum.

Disamping itu berdasarkan surat dariKepala Balurjabar Nomor B/39/II2016 tanggal 15 Februari 2016 dan Nomor B/108/IV/2016 tanggal 12 April 2016tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Klk Mes HendriNRP 93036 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer ll08 Jakarta karena sejak tanggal 12Februari 2016 Terdakwa melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun

RIKIN, dan Saksi atasnama Koptu Pom BUDI DWI SANTOSO telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedangmelaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan

Karena Termohon tidak ada waktuuntuk belanja dan memasak di karenakankesibukan Termohon, pergi pagi pulang siangmenjelang sore hari, bahkan kadang sampaimaghrib, maka Pemohonlah yang menyiapkanmakan anak di siang hari, serta masih banyak lagiyang mendasari Pemohon untuk mengatakanbahwa Termohon sudah tidak bisa lagi menjadiisteri yang baik bagi Pemohon.Halaman 7 dari 27 halamanPutusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA.MdnBahwa Termohon memang sudah tidak maulagi melayani Pemohon sebagai suami dalamhubungan

Bahwa masih banyak lagi yang mendasari Termohonuntuk mengatakan bahwa Pemohon adalah kepala keluargayang tidak bijaksana apalagi perlakuanperlakuan kasarPemohon terhadap Termohon dan keluarga, sehinggacukup beralasan Majelis Hakim agar berkenan memutuskanperkara ini dengan seadiladilnya.II.

menyimpang dari fakt hukum persidangan yang telah terjadiselama persidangan karena Judex Facti terlalu berat sebelah dan hanyamembela kepentingan sepihak Termohon Kasasi saja;Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktianyang seharusnya dilakukan oleh Judex Facti sesuai dengan tata cara hukumpersidangan yang seharusnya ditaati sesuai dengan ketentuan undangundang;Bahwa kekeliruan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut telahmengakibatkan landasan pertimbangan hukum yang mendasari

No.958 K/Pdt.Sus/2010Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan bahwa telahterjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telahdipakai oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya;Jadi jelaslah bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara rolNo. 41/Merek/ 2010/PN NIAGA JKT.PST tanggal 6 September 2010 adalahkeliru, tidak adil dan telah melewati batas kewajaran baik ditinjau dari segiketentuan hukum yang belaku maupun logika yang benar dan wajar dilihatdari

Putusan Nomor 66K/PM.I01/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangsederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (/nAbsentia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer I01 Banda Aceh Nomor Sdak/65K/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwapada pokoknya didakwa telah melakukan tindakpidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa

Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakanapabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikandibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainyadengan keterangan Saksi dibawah sumpah yangdiucapkan di sidang.: Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita acara pemeriksaan telah diberikan dibawahSsumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal155 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor: 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ataspersetujuan

Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142ayat 1 RBg, maka Pengadilan yang seharusnya berwenang untukmemeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Maros (actor sequiturforum rel);Jikalaupun Penggugat mendasari pengajuan gugatannya pada kalusuladomisili pada Pasal 12 Akta Pengakuan Hutang Nomor 26, yang menunjukdomisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, maka itupunmasih keliru.

EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLIBahwa dalam posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat tidaksecara jelas dan terinci menerangkan tentang dasar peristiwa (feitelijkeground) dan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatanPenggugat.Dimana dalam surat gugatan Penggugat jelasjelas memohon agarTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Ingkar janji / wanprestasi,sedangkan Penggugat juga nyatanyata menuntut atas adanya kerugianimmateriil yang diderita oleh Penggugat ;Sedangkan, pembedaan antara gugatan

Undangundang Hukum PidanaMiliter, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidakdiketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah, tetapi tidak hadir di sidangtanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dandiputus tanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun2009 tentang pokokpokok kekuasaan kehakiman yangmenyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana,cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan mendasari

Nomor 79K / PM. 01 /AD/ X / 2020Menimbangyang berhubungan dengan kepentingan negara,keterangan yang sudah diberikan itu. dibacakan.Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabilaketerangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawahsumpah, keterangan itu disamakan nilainya denganketerangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita) acara pemeriksaan telah diberikan dibawahsumpah, maka dengan mendasari

B/2006/PN.Dmk tanggal 21 Maret 2007 yangdiperbaiki dan dikuatkan Putusan BandingNo. 104/ Pid/ 2007/ PT.Smgitanggal 14 Mei 2007 dandikuatkan pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 2012K/Pid/2007 tanggal 10 Desember 2007, dalampertimbangan hukumnya yang mendasari atasketerbuktian kesalahan Terpidana / Pemohon PeninjauanKembal iHal. 11 dari 19 hal. Put.

B/2006/PN.Dmk tanggal 21 Maret 2007 dalampertimbangan hukumnya yang mendasari terbuktin yakesal ahan Terpid ana / Pemohon Peninjauan Kembali padadasarnya adalah didasarkan pada keterangan saksiKUSWANTO dan keterangan saksi JUMANI, yaitu Saksi KUSWANO menerangkan:"saksi sewaktu berada di belakang rumah di sumurmau cuci tangankemudian medihat kearah kebun pisang, saksimeli hat MASROKAN yang sedang menbungkuk di pukuldari belakang oleh Terdakwa BUKORI denganpentungan hingga terdengar suara buk"."

sesuai Akta Jual BellNo. 206 / JB / BTR / XII / 2001 tanggal 10 Desember 2001 ataugabungan dari 2 Akta Jual Beli a quo dan telah bersertifikat atas namaTergugat UMI KALSUM;Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, in casumengetahui obyek sengketa telah bersertifikat hak milik atas namaTergugat UMI KALSUM, lalu Penggugat mencaritahu apa yangmendasari permohonan Tergugat kepada Tergugat II sehingga terbitsertifikat hak milik atas nama Tergugat UMI KALSUM, dan ternyatadasar atau alasan yang mendasari

Abdul Latif Hatma sebaiknyaditarik sebagai pihak untuk diberi kesempatan membela haknya;Namun anehnya Penggugat merasa lebih pandai hingga dalamperkara ini mengabaikan pertimbangan putusan Pengadilan NegeriTinggi Kendari perkara nomor 9/PDT/2020/PT.KDI;Jawaban angka 14:Bahwa benar kalau yang mendasari permohonan penerbitan sertifikathak milik atas tanah Tergugat adalah surat pengalihan hak darialmarhum orang tuaTergugat yang bernama Abdul Latif Hatma;Halaman 12 dari 21 hal.Putusan Nomor 61/P DT/2020

Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; * Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahunatau lebih; Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lainyang membahayakan; * Mendapat cacat badan atau penyakit denganakibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/stri; Perselisihan dan pertengkaran terusmenerus sehingga tidak ada harapanhidup rukun.Didalam Gugatan Penggugat hanya mendasari

Dan bilamana Penggugat mendasari terjadinyapercekcokan dikarenakan Tergugat terlalu pencemburu, hal itu dinilaisebagai pandangan/penilaian sepihak Penggugat saja, dan dalam batasbatas tertentu cemburu pertanda cinta dan sayang.

.: Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, makadengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter serta atas persetujuan Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yangtidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan olehOditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuatoleh

03/AD/X/2020Menimbangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehpara Saksi yang hadir di persidangan maupun keteranganpara

Terdakwa pun pergiketempat latinan beladiri warga sipil di KM 14 sambilmenunggu informasi sehingga takut pulang ke Korem033/WP.Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotikajenis sabu sabu.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat buktiialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Terdakwatersebut adalah Narkotika jenis sabusabu yang termasukdalam Narkotika golongan karena untuk menentukanNarkotika Golongan apa yang telah di konsumsi olehTerdakwa harus diketahui dari hasil tes baik urine, darahataupun rambut Terdakwa dan dari hasil tes tersebut barulahkita dapat menentukan Narkotika Golongan apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan apabila hasil tes diketahui tidakterindikasi maka kita tidak dapat menentukanNarkotikaGolongan apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa, dandengan mendasari

:Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Unsurkesatu: Setiap orangBahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalahsetiap manusia, yang pada dasarnya sama denganpengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tundukpada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakansubyek hukum Indonesia.Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5,Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud denganbarang

Bahwa dengan demikian sebenarnya Para Terlawan tidakmemiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan eksekusiatas putusan perkara dimaksud dan oleh karena itu adalahSangat beralasan secara hukum jika Pelawan mohon agarpermohonan eksekusi Para Terlawan dimaksud ditolak ataudikesampingkan dengan segala akibat hukumnya, sertamenyatakan batal atau tidak mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado yang mendasari terbitnya PanggilanAanmaning dimaksud.Berdasarkan alasan tersebut di atas Pelawan mohon

W19UI/95/HT.02/II/2016 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado serta Perintah KetuaPengadilan Negeri Manado yang mendasari terbitnyaPanggilan Aanmaning sebagaimana dimaksud dalamPenggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado tertangal3 Februari 2016 No.

W 19U/95/HT.O2tlIt216 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Manado serta Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado yang mendasari terbitnya Panggilan Aanmaningsebagaimana dimaksud dalam Penggilan AanmaningPengadilan Negeri Manado tertangal 3 Februari 2016 No.

beritikat baik maka apabilaeksekusi terhadap SHGB no.91/Sario Tumpaan dan SHGBno.94/Sario Tumpaan dilaksanakan maka pelawan sebagaipihak ketiga akan dirugikan. dan dengan berdasarkanpasal 378 dan 379 RV maka logika dan konesekuensiyuridisnya adalah seharusnya Pengadilan Negeri Manadomengabulkan perlawanan Pembanding/Pelawan denganmenyatakan pula batal atau tidak sah serta tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado serta Perintah Ketua PengadilanNegeri Manado yang mendasari

W 19U/95/HT.O2tIIt216 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Manado serta Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado yang mendasari terbitnya Panggilan Aanmaningsebagaimana dimaksud dalam Penggilan AanmaningPengadilan Negeri Manado tertangal 3 Februari 2016 No.

Antara Pemohon dan Termohon sudah tidaksaling memperdulikan;Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah tidak mengajukan jawaban, karena setelah menempuh mediasi Termohontidak pernah hadir lagi dipersidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmidan patut;Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan terbuktitidaknya alasan yang mendasari permohonan Pemohon akan dipertimbangkanterlebin dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon' dan Termohon,bahwa berdasarkan bukti

menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagaiakibat perkawinan yang sah, maka apabila yang diadikan dasar adalah perkawinan Pemohon Idan Pemohon II pada tanggal 01 maret 2006, maka kedua anak para Pemohon tersebut tidaktermasuk dalam kriteria anak yang sah, karena anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannyaperkawinan tersebut;Menimbang bahwa namun begitu para Pemohon merasa telah menikah secara sah padatanggal 01 Maret 2006, sebelum anak tersebut lahir; halmana yang mendasari

berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

pekerjaan Swasta, tempat tinggal diXXXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal O07November 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor3068/Pdt.G/2016/PA.Bks, tanggal 07 Nopember 2016 dengan dalildalil sebagaiberikut:Adapun halhal yang mendasari

Puskesmas Nguling Kabupaten Pasuruan bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya