., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDNHakim Anggota, Hakim Ketua,Tid. Tid.DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, Tigor Manullang , S.H.,M.H.Ttd.Nursyam, S.H.M.Hum.Panitera PenggantiTtd.Hj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 503/Pid/2021/PT MDN

PUTUSANNOMOR 125/PID.B/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : DEDY SOSANDI HUTAPEA;Tempat lahir : Padang Sidempuan; SsUmur/Tgl.

Tipikor/2019/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkanbahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Penasihat Hukum Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agungtersebut;Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Mei 2019 dariPenasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Maret 2019 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 Cimaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang No. 51/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 13 November 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.TipikorSmg yang dimintakan Banding;e Membebankan

diatas,sehingga Terdakwa selaku Kabag Keuangan Kabupaten Batang telah melakukantugas serta fungsinya sesuai dengan prosedur dan melakukan tugasnya denganmengacu kepada Kepmendagri Nomor: 29 tahun 2002 (Vide: Bagan AlurPenganggaran Berdasarkan Kepmendagri Nomor: 29 tahun 2002)Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Sebagai Judex Factimerupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd),Karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum PengadilanNegeri Tipikor

2016;2 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d 10Maret 2016;3 Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Tahap sejak tanggal 11Maret 2016 s/d 09 April 2016;4 Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016;5 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei2016;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 Mei 2016 s/dtanggal 16 Juli 2016;7 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;8 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal16 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016;Halaman dari 37 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN JthTerdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama YAHYA ALINSA, S.H.

demikian, sudahbarang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauhdari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilanmenjadi sirna karenanya;Bahwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penunutut Umum kepadaTerdakwa, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;1) Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf a UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor

), Jo Pasal 65ayat (1) KUHP2) Dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal Pasal 12 huruf (6) UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Jo Pasal 65ayat (1) KUHP3) Dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal Pasal 11 UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.Bahwa

Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UU Tipikor).; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun danpaling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling sedikitRp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dan pailing banyakRp. 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ).

Terdakwa rasa keadilan subtansial bagi Terdakwa belum didapatkan, danhal itu mohon menjadi pertimbnagan Majelis Hakim yang Mulia.Setelah Terdakwa cermati Runtutan Jaksa Penuntut Umum, Bahwa Jaksamenyakini bahwa Terdakwa dianggap sudan memenuhi unsur pasal pasal11 UU TIPIKOR, tapi setelah Terdakwa simak berdsarakan ahli yang telahdihadirkan, berdasarkan pendapatnya atas rujukan Undang undang PokokPokok Kepegawian dan UU Desa, bahwa Kepala Desa bukan PegawalNegeri karena kami tidak punya NIP secara

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgmembenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkaraini, Saksi mMembenarkan tanda tangan yang ada dalam berkas perkaraadalah benar tandatangan saksi.Bahwa saksi adalah selaku anggota Unit Tipikor Sat Reskrim PolresBogor yang telah ikut didalam pelaksanaan kegiatan Operasi TangkapTangan Terdakwa yang telah menerima uang pungutan dari hasilUang Ganti Rugi Pembebasan Lahan terkena Jalan Tol di wilayahDesa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab.

Faisal Aswan, NIKNo.1471071612800021;Bahwa barang bukti Nomor 1, 5 dan 7 telah berkekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Pekanbaru Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 20 Mei2013 dalam perkara atas nama Ir.

Roem Zein, M.Pdi. masingmasing membayarbiaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa . Syarif Hidayat, SH, Terdakwa II. Adrian Ali danTerdakwa Ill. Drs. Mohd.

No. 118 PK/PID.SUS/2014Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan memutuskan menyatakan Pemohon PK Drs. Mohd.

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, telah salah memberikan keputusan, karena putusantersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidakbenar dan bertentangan satu dengan lainnya yang menimbulkanketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,mengakibatkan Drs.

Suhadi, S.H., M.H. dan Leopold Luhut Hutagalung,S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua Majelis;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.

., yang memalsu tanda tangan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa akan tetapi dalam musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 25 Mei 2016 tersebut salah seorang Hakim Anggota Majelis,yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S.

Lumme, S.H.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) maka sesuai denganketentuan Pasal 14 Ayat (8) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat Hakimyang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan, maka pendapat Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S. Lumme, S.H. yang berbeda tersebutdimuat secara lengkap dalam putusan ini;Menimbang, bahwa M.S.

PUTUS ANNomor: 06 /PID.SUS.K/2012/PTMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tipikor dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan HakimMajelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18Januari 2012, Nomor : 06/PID.SUS.K/2012/PTMDN. telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :Nama lengkap :Y A K U B.Tempat lahir : PadangsidempuanUmur/tgl.lahir :51 Tahun / 22

MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn dan ROSMALINA SITORUS,SH.MH. masingmasing selaku Hakim Ad Hock Tipikor pada PengadilanTinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU , tanggal :14MARET 2012, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut diatas, serta: HARS ON O, SH. Plt.

Chapter 36 Bahwa selama perkara Tipikor berjalan di pengadilan, sempat vakumsegala proses yang terkait dengan rencana pembangunan gedung Stikes danDPRD, selanjutnya setelah selesai proses hukum dan berkekuatan hukumtetap, maka kembali dilakukan serangkaian negosiasi dan rapat, hingga terjadiempat kali perubahan terhadap desain atas advice planing dan tata letak yangdiajukan oleh pihak yayasan atas perintah dan arahan Pemko Bukittinggi, danatas seluruh perubahan tersebut selalu dituruti Secara itikad

Pangeran yang masih terikat jual beli dengan kami pihak yayasansampai sekarang ini, belum ada balik nama atas nama pemerintah KotaBukittinggi, yang patut kami duga hal ini terjadi akibat pernah adapermasalahan Tipikor dulu atas tanah tersebut, yang pada hari ini kembalidiungkitungkit dan dibuat kisruh oleh pemko Bukittinggi, dengan carapenyelesaian permasalahan yang menurut kami tidak sepatut dan sepantasnyadilakukan oleh negara (Pemko) kepada rakyat atau masyarakat (yayasan) yangselama ini sangat

PUTUS ANNo. 243 PK/PID.SUS/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama : Drs.

,Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.HakimHakim Anggota: Ketua,ttd./H. Suhadi, S.H., M.H., ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,ttd.

PUTUSANNo. 1291 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. BANI BAEHAKI, M.Eng ;tempat lahir : Tasikmalaya, Jawa Barat ;umur / tanggal lahir : 54 tahun / 29 Januari 1956 ;jenis kelamin : LakiLaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan R.

,Mhum., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaHal. 35 dari 32 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2012Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,Mhum., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

didampingi oleh Penasihat Hukumnya,HASNO, SH, dan SUMIADIN, SH masingmasing adalah Advokat/PenasihatHukum pada kantor Advokat HASNO & ASSOCIATES beralamat di LorongMentari, Dusun Asa, Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo, KabupatenButon Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telahditandatangani oleh para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember2018 dan yang telah didaftarkan dalam buku Register di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor:735/Tipikor

yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggarapada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh kami MUJAHRI, S.H., HakimTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggarasebagai Hakim Ketua Majelis, BONAR HARIANJA, S.H., M.H., Hakim TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara danTIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

.: Foto copy sesuai stempel tandatangan asli Surat BadanKepegawaian Negara Nomor : F.IV.2630/V.494/58,Perihal Tindak lanjut tanggapan atas pemberhentianPegawai ASN yang melakukan Tindak Pidana Tipikor, tanggal 25 April 2017 ;Foto copy sesuai dengan asli tanda terima SK Nomor881/268/BKD, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TamrinD., S.Sos tanggal 28 September 2016 ;Foto copy sesuai dengan asli tanda terima SK Nomor :881/56/BKPSDMA tentang Pencabutan Surat

Bahwa Tergugat telah mengirim surat Kepada BadanKepegawaian Negara di jakarta tanggal 15 agustus 2016perihal permohonan penjelasan tekhnis pemberhentianpegawai ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan(vide bukti T 3); Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut, BadanKepegawaian Negara telah mengirimkan jawaban tanggal25 April 2017 perihal tindak lanjut tanggapan ataspemberhentian pegawai ASN yang telah melakukantindak pidana tipikor (vide bukti T 9 );Menimbang, bahwaberdasarkan fakta fakta tersebutdiatas

Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amdial, S.H., Advokat/PenasihatHukum beralamat di Jalan Merdeka No. 36, Tapaktuan/Jalan T.

RW.003.Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, KotaKupangAgama : KatholikPekerjaan : WiraswastaPendidikan : $1 TehnikPENAHANAN :Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 Maret 2018 s/dtanggal 1 April 2018;Majelis Hakim PN Tipikor Pada PN Kupang Sejak tanggal 15 Maret 2018sampai dengan tanggal 13 April 2018;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang

Sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilanTinggi Kupang, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli2018;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018.Halaman 1 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUSTPK/2018/PT.KPG Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejaktanggal

1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober2018.Dalam persidangan perkara ini Terdakwa FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUELIE, ST didampingi oleh Penasihat Hukum, RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H.

ABBASTempat lahir : SingkawangUmur/Tanggal lahir : 46 Tahun/14 Juni 1973Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Keramat RT.014 RW.007 KelurahanLumbung Kecamatan Sambas KabupatenSambasAgama : IslamPekerjaan : PNS Pada Politeknik Negeri SambasTerdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkanpenetapan/perpanjangan penahanan oleh:1.2.Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d 25 Agustus 2019;Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak

tanggal 22Agustus 2019 s/d 20 September 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriPontianak, sejak tanggal 21 September 2019 s/d 19 Nopember 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 20 Nopember 2019 s/d 19 Desember 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020;Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada

Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(1) KUHAP) sejak tanggal 10Januari 2020 s/d tanggal 8 Februari 2020;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(2) KUHAP) sejaktanggal 9 Februari 2020 s/d tanggal 8 April 2020;Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT PTKTerdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:Esti Kristianti, S.H. dan Erwin Hendry, S.H., Para Advokat dan PenasihatHukum pada Kantor Esti Kristianti

Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September2014 Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos.

Pertimbangan Sendiri,Sebagaimana Terungkap Dalam Keberatan Penasehat Hukum TerdakwaSebagaimana Fakta Dalam Persidangan Pada Tingkat Pengadilan Negeri TipikorSemarang ;Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara pidana Nomor: 34/PID.SUSTPK/2014/PT.SMG. diputus pada tanggal 03 September 2014 atas namaTerdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm), oleh Judex Factitidak mempertimbangkan keberatankeberatan sebagaimana terungkap dalam faktafakta di persidangan pada Pengadilan Negeri Tipikor

Semarang sebagaimanaputusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 17/PID.SUS/2014/PN.TIPIKOR SMG yang diputus pada tanggal 10 Juli 2014 ;Bahwa, keberatan Penasihat Hukum yang sama sekali tidak dijadikan pertimbanganoleh Judex Facti, diantaranya sebagai berikut :a Keberatan tentang sebenarnya selaku Kepala Sub, Bagian Kesra, Pendidikan danBudaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal,dalam menjalankan kegiatan pemberian Bantuan Sosial Sarana Keagamaan danBantuan Sarpras

Tipikor Semarang danyang bersangkutan juga tidak dilakukan penahanan. Hal ini menunjukkan adanyaperlakuan yang diskriminatif terdahap Terdakwa yang justru dalam fakta dipersidangan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ada keterlibatannyaterhadap adanya kerugian negara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluhjuta rupiah) dalam pemberian bansos di Kabupaten Kendal pada tahun 2010menurut hasil audit BPKP Jawa Tengah yang mendasarkan atas surat perintahKejaksaan Negeri Kendal.

tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya perlakuanyang diskriminatif dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dibandingkanterdakwa lainnya dalam perkara a quo ;3 Sehubungan Dengan Pembuktian Unsur Menyalahgunakan KewenanganKesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Dan KdudukanPertimbangan Judex Facti Mengenai Unsur Ini Saling Bertentangan(Kontradiksi) Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Sendiri Sehubungan DenganPembuktian Unsur Melawan Hukum ;Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor

Lampung Utara Tahun Anggaran 2011.Telah ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh:1.2.33Penyidik Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Juli 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal O01 Juli2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 31 Juli 2013

sampai dengan tanggal 28 September 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(I) sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(II) sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;Terdakwa semula didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: HERWANTOSEMENGUK, SH.

(Hakim Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 18 November 2013 olehKetua Majelis yang sama didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas dengandibantu oleh Zainuddin sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum sertaterdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Majelis: Ketua Majelis Hakim:EKO ARYANTO, SH. MH. MIEN TRISNAWATI, SH. MH.JAINI BASIR, SH.

(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera Pengganti,ZAINUDDIN121123125127129131133135137139141143145

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (Ssepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 18 November2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;2. Menghukum Terdakwa dr.

Iskandar, M.Kes sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 33/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 26 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 17/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR tanggal 18 November 2013;Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota;Membebankan biaya perkara

menurutketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo.8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun dengan demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor

Hoc Tipikor padaMahkamah Agung/Prof. Dr.