nasional guna memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atassetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk,maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untukmelegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untukdiakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, ketentuan di atas memiliki maksuddan tujuan yang sama dengan UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danPeraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalahdengan diajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayanan terpadu merupakankeinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuan secara

PENETAPANNomor 0223/Pdt.P/2018/PA TIZA i DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di KantorUrusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur, di Ohoi Rat, Kecamatan Kei KecilTimur, Kabupaten Maluku Tenggara, telah memeriksa dan mengadili perkaraperkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakimtelah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:Nofal Alhamid bin Said Jafar Alhamid, umur 34 tahun, agama Islam,

PENETAPANNomor 0043/Pdt.P/2018/PA TISR i nb 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di BalaiDusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telahmemeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertamadalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkarayang diajukan oleh:Hanafi Rumagir bin Daud Husein Rumagiar, umur 22 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

PENETAPANNomor 261/Pdt.P/2016/PA.Pybo a oa ez por SII al peu,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapanpada sidang keliling pelayanan terpadu di Kecamatan Ulu Pungkut, KabupatenMandailing Natal dalam perkara ISBAT yang diajukan oleh:Muhammad Arif bin Japinondang , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tolang Kecamatan

huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo merupakankewenangan pengadilan Agama;Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil melalui Pengumuman padaKantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, sebagaimana petunjuk Pasal 8ayat 6 dan Pasal 12 ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PelayananTerpadu Sidang

Keliling;Halaman 5 dari 12 Halaman Pen.Nomor 0456/Pdt.P/2016/PA.Dgl.Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap di muka sidangtelah meneguhkan dalildalil permohonannya dengan perubahan dan tambahansebagaimana dalam duduknya perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan Hakim 3 harisetelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Penggantiuntuk mengumuman permohonan Pengesahan Nikah tersebut

Pasal 7ayat (2) dan ayat (8) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima,memeriksa dan mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 12 ayat(7) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling,pemanggilan para Pemohon dapat dilakukan melalui Pengumuman yang ditempelpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, dan atas panggilan tersebutpara Pemohon datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 145 menyatakan Hakim 3 harisetelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Penggantiuntuk mengumuman permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitungHalaman 5 dari 11 Halaman

HakimTunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah dipanggil secararesmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuanPasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 8ayat (6), Pasal 11 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka PenerbitanAkta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai denganketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihakyang berkepentingan (persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa alasan Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan Pengesahan Perkawinan ini

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkarayang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.191000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah);Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Panyabungan Nongliasma,S.Ag.MH sebagai hakim tunggal yang bersidang dalam sidang keliling di KecamatanAnonim, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1437 Hijriyah, Penetapan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkarayang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu riburupiah);Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2016/Pa.PybDemikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Panyabungan Nongliasma,S.Ag.MH sebagai hakim tunggal yang bersidang dalam sidang keliling di KecamatanAnonim, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehibertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1437

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian perkara ini diputus di Sinunukan sebagai tempat sidang diluargedung (sidang keliling) berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanAgama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 Masehibertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1441 H, oleh Nurlaini M.

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);Demikian perkara ini diputus di Batahan sebagai tempat sidang diluargedung (sidang keliling) berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal PengadilanAgama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 H, oleh Nurlaini M Siregar,S.H.I yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagaiHalaman 11 dari 12 halaman,

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam persidangan Hakim TunggalPengadilan Agama Panyabungan pada pelaksanaan sidang keliling hari Jumattanggal 05 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1436Hijriah, olen NONGLIASMA, S.Ag, MH sebagai Hakim Tunggal, dan pada hariitu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggaltersebut, dengan

PENETAPANNomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Kla.oy , lez ot ay >eel ak OI atl ayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang keliling yang dilaksanakan diKabupaten Pesawaran telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraPermohonan lItsbat Nikah yang diajukan oleh :XXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan BuruhHarian Lepas, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan XXXxX,Kabupaten XXXX

Zulmiati sebagai hakim tunggal yang bersidang dalam sidang keliling diKecamatan Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Anonim pada hariKamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban1437 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Fatimah, SHsebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon Il;Hakim Tunggal,Dra. Hj.

Pasal 92 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, bahwa pemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidanganMajelis hakim, namun karena perkara a guo merupakan perkara penetapannikah yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling,pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015;Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diumumkan selama

Pasal 92 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, bahwapemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim,namun karena perkara a guo merupakan perkara penetapan nikah yangdilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, pemeriksaandilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015;Hlm.6 dari 13 him.

Pasal 92 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, bahwapemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan hakim, namunkarena perkara a quo merupakan perkara penetapan nikah yang dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, pemeriksaan dilakukan denganHakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 tahun 2015;Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diumumkan selama 14 haripada

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Demikian dijatunkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim dalam Sidang Keliling pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqadah 1440 Hijriah, oleh kamiRusdiansyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan NurMoklis, S.H.I.