No. 584 K/Pid.Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 28Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018, Nomor55/Pid.SusTPK/2017/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;3.

MH.Perincian biayabiaya : Materai Penetapan Rp. 6.000,00 Risalah Panggilan Rp.3.645.000,00 Biaya proses Rp. 50.000,00Penerimaan Negara : Pendaftaran Rp. 30.000,00 Hak Redaksi Penetapan Rp. 5.000,00Jumlah Rp.3.736.000,00(Tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Kuasa Pemohon, ataspermintaannya pada tanggal : 2017.PANITERA PENGADILAN NEGERVH/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AH. YUS SURYANA, SH MH.NIP.19680131 199403 1 004.

;Kewarganegaraan: Indonesia;PekerjaanAlamatEmailNomor Hp: Advokat;: Kantor YLBH Garda Tipikor Indonesia, JalanWortel Ill Blok E. 4/13 Sektor 16 BSD City,Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong,Kota Tangerang Selatan;: munir.O888@yahoo.co.id: 082312563585 Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;nalaman 1 dari 14 halaman.

KompleksYayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop, KelurahanArdipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING Il, semulaTERGUGAT II;LAWAN:SABIR DJAPARA: Pekerjaan : Direktur CV Sinaji Raya, beralamat di Bucen IlArdipura RT 003/ RW 011, Kelurahan Ardipura, Distrik JayapuraSelatan; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : JUHARI, SHdan JUNADI E TUAH,SHut, SH,MH,MS; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 september 2017 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR

ABBASTempat lahir : SingkawangUmur/Tanggal lahir : 46 Tahun/14 Juni 1973Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Keramat RT.014 RW.007 KelurahanLumbung Kecamatan Sambas KabupatenSambasAgama : IslamPekerjaan : PNS Pada Politeknik Negeri SambasTerdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkanpenetapan/perpanjangan penahanan oleh:1.2.Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d 25 Agustus 2019;Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak

tanggal 22Agustus 2019 s/d 20 September 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriPontianak, sejak tanggal 21 September 2019 s/d 19 Nopember 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 20 Nopember 2019 s/d 19 Desember 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020;Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada

Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(1) KUHAP) sejak tanggal 10Januari 2020 s/d tanggal 8 Februari 2020;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(2) KUHAP) sejaktanggal 9 Februari 2020 s/d tanggal 8 April 2020;Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT PTKTerdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:Esti Kristianti, S.H. dan Erwin Hendry, S.H., Para Advokat dan PenasihatHukum pada Kantor Esti Kristianti

Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September2014 Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos.

Pertimbangan Sendiri,Sebagaimana Terungkap Dalam Keberatan Penasehat Hukum TerdakwaSebagaimana Fakta Dalam Persidangan Pada Tingkat Pengadilan Negeri TipikorSemarang ;Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara pidana Nomor: 34/PID.SUSTPK/2014/PT.SMG. diputus pada tanggal 03 September 2014 atas namaTerdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm), oleh Judex Factitidak mempertimbangkan keberatankeberatan sebagaimana terungkap dalam faktafakta di persidangan pada Pengadilan Negeri Tipikor

Semarang sebagaimanaputusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 17/PID.SUS/2014/PN.TIPIKOR SMG yang diputus pada tanggal 10 Juli 2014 ;Bahwa, keberatan Penasihat Hukum yang sama sekali tidak dijadikan pertimbanganoleh Judex Facti, diantaranya sebagai berikut :a Keberatan tentang sebenarnya selaku Kepala Sub, Bagian Kesra, Pendidikan danBudaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal,dalam menjalankan kegiatan pemberian Bantuan Sosial Sarana Keagamaan danBantuan Sarpras

Tipikor Semarang danyang bersangkutan juga tidak dilakukan penahanan. Hal ini menunjukkan adanyaperlakuan yang diskriminatif terdahap Terdakwa yang justru dalam fakta dipersidangan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ada keterlibatannyaterhadap adanya kerugian negara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluhjuta rupiah) dalam pemberian bansos di Kabupaten Kendal pada tahun 2010menurut hasil audit BPKP Jawa Tengah yang mendasarkan atas surat perintahKejaksaan Negeri Kendal.

tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya perlakuanyang diskriminatif dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dibandingkanterdakwa lainnya dalam perkara a quo ;3 Sehubungan Dengan Pembuktian Unsur Menyalahgunakan KewenanganKesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Dan KdudukanPertimbangan Judex Facti Mengenai Unsur Ini Saling Bertentangan(Kontradiksi) Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Sendiri Sehubungan DenganPembuktian Unsur Melawan Hukum ;Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor

Lampung Utara Tahun Anggaran 2011.Telah ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh:1.2.33Penyidik Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Juli 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal O01 Juli2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 31 Juli 2013

sampai dengan tanggal 28 September 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(I) sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(II) sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;Terdakwa semula didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: HERWANTOSEMENGUK, SH.

(Hakim Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 18 November 2013 olehKetua Majelis yang sama didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas dengandibantu oleh Zainuddin sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum sertaterdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Majelis: Ketua Majelis Hakim:EKO ARYANTO, SH. MH. MIEN TRISNAWATI, SH. MH.JAINI BASIR, SH.

(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera Pengganti,ZAINUDDIN121123125127129131133135137139141143145

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (Ssepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 18 November2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;2. Menghukum Terdakwa dr.

Iskandar, M.Kes sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 33/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 26 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 17/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR tanggal 18 November 2013;Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota;Membebankan biaya perkara

menurutketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo.8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun dengan demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor

Hoc Tipikor padaMahkamah Agung/Prof. Dr.

Menghukum Terdakwa ARYYOTO,SE.MM membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima Ribu Rupiah) ;Membaca berturutturut : I.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10Juli 2014 dan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 2014 Nomor 74/Pid.Sus/2014/ PN.Sby ;Relaas pemberitahuan

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisyang dihadiri HakimHakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli2015;7.

Permohonan perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014;Pengadilan Negeri Tersebut,Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 30 Juni 2014 No.70/Pid.Sus/2014/PNMbo tentang = penunjukan = Majelis Hakim yangmenyidangkan dan mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 30 Juni 2014,No.70/Pid.Sus/2014/PNMbo tentang penetapan hari sidang;3.

dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 (satu) sampaidengan nomor 45 (empat puluh lima) selengkapnya sebagaimana dalamTuntutan Penuntut Umum:Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR

,MH.Advokat/Penasehat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Makassarberdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Februari 2018 Nomor :208/Pen.Pid/2018/PN MksPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal O7 Mel2018 Nomor 272/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan HakimMajelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding;Penunjukan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggalO07 Mei 2018 Nomor 272/PID.SUS/2018/PT

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding PengadilanTinggi Bandung, tanggal 26 April 2011 Nomor: 24/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg., sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal 31 MeiTerdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh PenasehatHukum bernama : 1. C. Suryana, SH.MM., 2. Yudi Prihartono S,SSH.M.Hum.,3. Rusli Subrata, SH., 4. C.R. Zhahir, SH., 5. Agus Rianto, SH., dan 6.

(LurahUngaran);Bukti T30 yaitu Foto copy Surat pengantar No.TAR 177/Q.3.10/FT.1/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 Perihal Memoribanding perkara Tipikor atas nama ST. WIDAGDO ;. Bukti T31 yaitu Foto copy Akta tanda Terima Penyerahan MemoriBanding dan Kontra memori Banding No. 26/AKTA.PID/Bdg/2008/PN.BJM tanggal 28 januari 2009;.

TAR176/Q.3.10/FT.1/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 Perihal KontraMemori Banding perkara Tipikor atas nama ST.WIDAGDO ;. Bukti T35 yaitu Foto copy Putusan No.: 908/Pid.B/2008/PN.BUM tanggal18 Desember 2008 atas nama ST,. WIDAGDO BinSURAJ! SASTRODIWIRYO ;Bukti T36 yaitu Foto copy Putusan No.: 02/Pid.Sus/2009/PT.BJMtanggal 25 Februari 2009 atas nama ST,. WIDAGDO BinSURAJ!

., M.M, dalam jabatan selaku KEPALA BIRO UMUMSETDA PROVINSI PAPUA BARAT, identitas secara lengkap tertera didalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi (terdaftar) di dalambukum register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 25Februari 2019 di bawah nomor = :21/Leg.SK/HK02/2019/PN.MnkPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari oleh Panitera Rose L.

Sebab konsekwensi pembayaran tanpa dasarmaka akibat hukumnya merugikan keuangan Negara tanpa dasaratau karena tidak memiliki kewenangan atas hal tersebutberurusan lagi dengan TIPIKOR, baik yang menerima uangmaupun yang memberi atau menyerahkan uang (tinggal dibaliktrail besi, siapa mauuuu);2.2.

Bahwa gugatan para Pengggugat Poin 5 tidak betul karena Korporasi (PT.SMP) tidak terkait TIPIKOR, teroukti bahwa Perjanjian Jual Beli Gas tetapberjalan sampai tahun 2019, Penggugat kurang cakap mengurus Perseroandan ada itikat kurang baik dari Penggugat dimana PJBG tersebut dialihkanoleh Penggungat ke Penggugat II;4.

Sampang Mandiri Perkasa menjadi terpidana korupsi sehingga berakibatPerjanjian Jual Beli Gas tersebut tidak dapat dilanjutkan dimana Korporasi PT.Sampang Mandiri Perkasa tidak terkait Tipikor sedangkan Perjanjian Jual BeliGas (PJBG) PT.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal8 Agustus2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialpadaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengantanggal 10 Maret 2020;. Perpanjangan penahanan tahap oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor(tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (tahap 1),sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;.

Perpanjangan penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor(tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejaktanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejaktanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020.Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT KDI8.

Kendari Barat, Kota KendariSulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019dan yang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor:677/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 17 Desember 2019;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan sSuratsurat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36