Ditemukan 202468 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 09-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 2423/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 6
  • Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2020/PA.CkrKecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Baratsebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor 248/38/II/2015tertanggal 06 Februari 2015;Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Mati danTergugat berstatus Duda Cerai mati;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersamadan membina
    Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2020/PA.CkrFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/38/II/2015 tanggal O6 Februari2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukupdan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugatmenghadirkan
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 20-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.Mkd
Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 3
  • Fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor 248/15/IV/2012.Tanggal 6 April 2012. (bukti P.2);3. Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Desa XXXXXX, KecamatanXXXXXX, Kabupaten Magelang. Nomor 474.2/005/05/II/2019. tanggal18 Februari 2019. ( bukti P.3);Bahwa, disamping itu. Penggugat dalam persidangan jugamenghadirkan saksisaksi yaitu :1.
    Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1)oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengandengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara iniadalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah DuplikatKutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX,Kabupaten Magelang, Nomor 248
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 575/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat III : TJOE INGE SUSILOWATI HAMZAH Diwakili Oleh : MOHAMMAD IQBAL SALIM,SH,DKK
Pembanding/Penggugat I : Ny. ONG A KIM Diwakili Oleh : MOHAMMAD IQBAL SALIM,SH,DKK
Pembanding/Penggugat IV : LANNY HAMZAH HANAFI Diwakili Oleh : MOHAMMAD IQBAL SALIM,SH,DKK
Pembanding/Penggugat II : TJOE HARRY HAMZAH Diwakili Oleh : MOHAMMAD IQBAL SALIM,SH,DKK
Pembanding/Penggugat V : LILY HAMZAH HANAFI Diwakili Oleh : MOHAMMAD IQBAL SALIM,SH,DKK
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq MENDAGRI C.q GUBERNUR PROV.DKI JAKARTA C.q WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKSEL
Terbanding/Tergugat I : PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN ATR DAN BPN C.q KANTOR BADAN PERTANAHAN PROV.DKI JKT C.q KEPALA KTR PERTANAHAN ADM.JAKSEL
Terbanding/Turut Tergugat : YAYASAN GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN
56 — 45
  • PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No.248/PDT/2011/PT.DKI tertanggal 16Januari 2012 jo.
    Putusan Pengadilan TinggiJakarta No. 248/PDT/2011/PT.DKI tertanggal 16 Januari 2012 jo.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.23/PDT/G/2010/PN.JKT.SEL tertanggal 26 Agustus 2010, olehhal 22 dari 62 hal put. No. 575/PDT/2019/PT.DKIkarenanya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.B.
    Putusan Pengadilan TinggiJakarta No. 248/PDT/2011/PT.DKI tertanggal 16 Januari 2012 jo.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.23/PDT/G/2010/PN.JKT.SEL tertanggal 26 Agustus 2010.Bahwa meskipun jangka waktu SHGB telah habis dan belum bisadiperpanjang akibat adanya perkara sebagaimana dijelaskan dalampoin 15 diatas, Hak Keperdataan terhadap Tanah & Bangunan yangterletak di Jalan M.T.
    Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.248/Pdt/2011/PT.DKI tertanggal 16 Januari 2012 jo. PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.23/Pdt/2010/PN.Jkt.Selhal 34 dari 62 hal put. No. 575/PDT/2019/PT.DKItertanggal 26 Agustus 2010 (selanjutnyadisebut dengan "perkaraterdahulu);b.
    Bahwa materi gugatan aquo pernah diperkarakan, diperiksa dandiputus sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dalamperkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 583 PK/PDT/2014 tertanggal 12 Maret 2015 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2096K/Pdt/2012 tertanggal 4 Juni 2013 Jo Putusan Pengadilan JakartaNomor 248/PDT/2011/PT.DK! tertanggal 16 Januari 2012 Jo.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 22-05-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 4662/Pdt.P/2012/PN.SBY
Tanggal 22 Mei 2012 —
7 — 0
  • Kependudukan danCatatan Sipil kota Surabaya untuk mendaftarkan / mencatat tentangKelahiran tersebut diatas dalam Register Kelahiran tahun yangsedang berjalan serta menerbitkan Akte Kelahiran dimaksud ;Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan suratsurat bukti yangtelah di cocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa : 1.Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama SITI FARIDAH dariLurah Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota SurabayaNo.474/248
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 21-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 12-08-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Sby
Tanggal 24 Februari 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
9 — 1
  • Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Juni 2012berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 248/43/V1I/2012 yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ;2. Bahwasetelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidupbersama di XXXX Kota Surabaya;3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai keturunan;4.
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Putus : 27-11-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 6/PDT.G/2012/PN.PRA
Tanggal 27 Nopember 2012 — - KAMARUDIN Alias H.KAMARUDIN -HAJI LALU ARABIAH, DKK
36 — 15
  • Bahwa gugatan yang PENGGUGAT ajukan sekarang ini masih dalam proseshukum yaitu sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung RI terkait permohonanPeninjauan Kembali yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap putusanMahkamah Agung RI No. 248 K/TUN/2010 tanggal 30 September 2010Sedangkan pada perkara yang berbeda, terkait pemeriksaan perkara pidana atas17nama PENGGUGAT yang saat ini masih dalam tahanan, telah diputus olehPengadilan Negeri Praya dengan No.
    Bahwa terhadap pemeriksaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam putusan No. 248 K/TUN/2010 tanggal 30 September 2010 yang sedang diajukan PeninjauanKembali dan terhadap putusan pidana No. Perkara : 209/PID.B/2011/PN.PRAtanggal 29 Pebruari 2012 yang sedang diajukan Banding. Karenanya terhadapkedua putusan tersebut masih memiliki Koneksitas dengan gugaanPENGGUGAT dalam Perkara No.6/PDT.G /2012/PN.PRA ;11.
    Putusan Mahkamah Agung RI No. 248 K/TUN/2010 tanggal 30 September2010 dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap( Inkracht ) ;Bahwa pada saat proses persidangan di PTUN Mataram Tergugat 6 mengetahuiobyek sengketa dengan sertipikat Hak Muilik Nornor 126/ Desa Pengemburtanggal 25 Juli 1989 atas nama Saham luas 10.200 M2 dan sertipikat Hak MilikNo. 127/ Desa Pengembur tanggal 25 Juli 1989 an.
    Putusan Mahkamah Agung RI No. 248 K/TUN/2010tanggal 30 September 2010 dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap ( Inkracht ) ;Bahwa pada saat proses persidangan di PTUN Mataram Tergugat 6 mengetahuiobyek sengketa dengan sertipikat Hak Milik Nornor 126/ Desa Pengembur tanggal25 Juli 1989 atas nama Saham luas 10.200 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 127 /Desa Pengembur tanggal 25 Juli 1989 an.
    Selain daripada itu hal yang dapatmenunjukkan bahwa Perbuatan Tergugat 1 yang telah melakukan persertifikatan atastanah sengketa secara tidak bertentangan secara hukum yaitu telah didukung pula olehbukti bertanda T.53 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No.248 K/TUN/2010 (buktibertanda P.5, T.53) yang telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap bukti Penggugatbertanda P.5 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No.248 K/TUN/2010 sebagaimanatersebut diatas yang artinya Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 46/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN
Tanggal 1 Desember 2014 — AMAR HAMZAH
34 — 14
  • SAKIT PABATU kepadaterdakwa seraya terdakwa menerima besaran Retribusi untukPUSKESBUN sebesar Rp. 913.000, (sembilan ratus tiga belasribu rupiah) sedangkan untuk RUMAH SAKIT PABATU sebesarRp. 6.500.000,, (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada saatterdakwa menerima uang tersebut, terdakwa disuruh menandatangani Kwitansi tanda penerimaan uang tersebut, kemudianterdakwa ke kantor dan menyimpan berkas tersebut di ruangannya,lalu pada esok harinya Sertipikat Izin Gangguan (HO) PUSKESBUNADOLINA Nomor: 248
    SAKIT PABATU kepada terdakwa serayaterdakwa menerima besaran Retribusi untuk PUSKESBUN sebesarRp. 913.000, (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sedangkanuntuk RUMAH SAKIT PABATU sebesar Rp. 6.500.000, (enamjuta lima ratus ribu rupiah) pada saat terdakwa menerima uangtersebut, terdakwa disuruh menanda tangani Kwitansi tandapenerimaan uang tersebut, kemudian terdakwa ke kantor danmenyimpan berkas tersebut di ruangannya , lalu pada esok harinyaSertipikat Izin Gangguan (HO) PUSKESBUN ADOLINA Nomor :248
    SAKIT PABATU kepada terdakwa serayaterdakwa menerima besaran Retribusi untuk PUSKESBUN sebesarRp. 913.000, (Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sedangkanuntuk RUMAH SAKIT PABATU sebesar Rp. 6.500.000, (enamjuta lima ratus ribu rupiah) pada saat terdakwa menerima uangtersebut, terdakwa disuruh menanda tangani Kwitansi tandapenerimaan uang tersebut, kemudian terdakwa ke kantor danmenyimpan berkas tersebut di ruangannya, lalu pada esok harinyaSertipikat Izin Gangguan (HO) PUSKESBUN ADOLINA Nomor:248
    pidana terhadap Terdakwa AMAR HAMZAH selama5 (lima) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanandenda Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair selama6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan membayar uang pengganti sebesar Rp. 26.343.000, (duapuluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) jika tidakdibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulanpenjara ;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar sertifikat Ijin Gangguan (HO) No. 248
    tetap, maka harta bendanya dapat disita dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwatidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;e Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;e Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar sertifikat Ijin Gangguan (HO) No.248
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 04-04-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PN TEBO Nomor 19/Pid/B/2013/PN.Tebo
Tanggal 4 April 2013 — 1. MARZUKI ILYAS Als ZUKI BIN ILYAS, 2. WIDIYANTO Als ANTON BIN YISMAN TRASNO
41 — 18
  • Lab:248/NNF/2013 tanggal 5februari 2013, shabu milik para terdakwa seberat 0,016 Gram danPOSITIF mengandung Methamfemina yang termasuk kedalamNarkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang undangNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa I.
    Bahwa berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab:248/NNF/2013 tanggal 5 februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani olehAmri Kamil, B.Sc, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri CabangPalembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel darah serta urinemilik para terdakwa Positif Mengandung Metamfemina yang termasuk kedalamNarkotika Golongan I pada lampiran Undang undang No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana
    Lab:248/NNF/2013 tanggal 5 februari 2013 yang dibuat danditanda tangani oleh Amri Kamil, B.Sc, SH selaku Kepala Laboratorium ForensikPolri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampeldarah serta urine milik para terdakwa Positif Mengandung Metamfemina yangtermasuk kedalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang undang No. 35tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsure tanpa hak atau melawan hukum penyalah
Pengadilan PA KENDAL Perdata Agama
Register : 30-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA KENDAL Nomor 2178/Pdt.G/2020/PA.Kdl
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
  • No. 2178/Pdt.G/2020/PA.KdlTergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagaimana dalam KutipanAkta Nikah Nomor: 248/01/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014, dansebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatusJejaka;2.
    Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPageruyung Kabupaten Kendal Nomor 248/01/X/2014 tanggal 1 Oktober2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiHal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2178/Pdt.G/2020/PA.KdlP.2);B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-03-2003 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/Pid/2003
Tanggal 17 Maret 2003 — ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON
82 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (UndangUndang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikianpermohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi Il/Terdakwa pada tanggal 12Nopember 2002 dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 26 Nopember 2002 akan tetapi
    risalahkasasi yang memuat alasanalasan permohonannya untuk pemeriksaanperkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Desemeber 2002 jadimelewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukandalam pasal 248 (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untukmengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikianpermohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak
Pengadilan PA BLAMBANGAN UMPU Perdata Agama Perceraian
Register : 12-08-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 144/Pdt.G/2015/PA.Blu
Tanggal 17 September 2015 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
18 — 11
  • Way Kanan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalamBuku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/06/IX/2004, tertanggal 01 September 2004;Bahwa perikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka,Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dantelah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Lahir tanggal 19 Agustus
    tersebut tidakberhasil, lalu. oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat tertanggal gugatannya tanggal 12 Agustus 2015yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu denganregister perkara Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Blu pada tanggal 12 Agustus 2015, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktibukti tertulis berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 29-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 1355/Pdt.G/2019/PA.Pwd
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
  • Putusan Nomor : 1355/Pdt.G/2019/PA.Pwd.Nikah No. 248/14/VII/2011 di Kantor Urusan Agama KecamatanTanggungharjo, Kabupaten Grobogan;2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahkediaman orangtua Termohon di Kabupaten Grobogan, selama kurang lebih7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan. Dan Pemohon dengan Termohon telah hiduprukun layaknya suami isteri (Badaddukhul) dan sampai saat telah dikarunia2 (dua) anak bernama :a. Anak ke 1(Umur : 7 tahun);b.
    Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanTanggungharjo, Kabupaten Grobogan Nomor 248/14/VII/2011 tanggal 12Juli 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiP.2);iSaksi :1. Saksi 1, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangansebagai berikut:Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 1355/Pdt.G/2019/PA.Pwd. Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami ister!
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 09-10-2017 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1250/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn
Tanggal 13 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 12
  • Bangkalan Madura(Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/40/1X/1987 tanggal 15 September 1987);2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat denganTergugat telah berjalan selama 30 tahun, setelah menikah Penggugat danTergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan bersamadi Surabaya selama 20 tahun, ba'da dukhul dan sudah dikarunial 3 anakkesemuanya ikut Penggugat;3.
    Penggugatagar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usahatersebut tidak berhasil;Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melaluimediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat mengajukanbukti Surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor : 248
Pengadilan PA PEMALANG Perdata Agama
Register : 04-02-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA PEMALANG Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.PML
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
  • Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni2000, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/32/VI/2000tanggal 21 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, serta pada saatberlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan danHal 1 dari 11 hal Put.
    Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bantarbolang, KabupatenPemalang Nomor 248/32/VI/2000 tanggal 21 Juni 2000, yangbermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);B. Saksi:1.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 10-04-2007 — Putus : 08-05-2007 — Upload : 28-12-2011
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1183/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg
Tanggal 8 Mei 2007 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
7 — 4
  • Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidakada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwaperkawinanPenggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akanmenimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilidII, halaman 248
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 02-12-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 232/Pid.B/2014/PN-SGI
Tanggal 2 Desember 2014 — T. NASRULLAH BIN T. MARHABAN, DK.
29 — 3
  • Print550/N.1.12/Ep.1/08/2014,sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;Hakim Pengadilann Negeri Sigli tanggal 14 Oktober 2014 No. 248/Pen.Pid/2014, sejaktanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;Ketua Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Oktober 2014 No. 248/Pen.Pid/2014/PNSgi,sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;T. NASRULLAH Bin T. MARHABAN.Penyidik tanggal 05 Agustus 2014 No.
    Print549/N.1.12/Ep.1/08/2014,sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;Hakim Pengadilann Negeri Sigli tanggal 14 Oktober 2014 No. 249/Pen.Pid/2014, sejaktanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;5 Ketua Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Oktober 2014 No. 248/Pen.Pid/2014/PNSgi,sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;Terdakwaterdakwa tersebut tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukummeskipun telah diberitahukan akan haknya
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : HAMID IDRUS, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kelurahan Ngade RT.005/RW 003 Desa Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.Ip., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.Ap., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.Ap., Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK/Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
100 — 36
  • tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan UndangUndangtentang Administrasi Pemerintahan serta UndangUndang tentang PeradilanTata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai posedurdan mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasalpasal di bawah ini,yaitu :* Pasal 248 menyatakan bahwa :Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Nomor:15/G/2018/PTUN.ABN(1).
    Pasal 248, Di dalam Pasal 248 ayat (1) disebutkan, PNS denganpidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidakdiberhentikan sebagai PNS apabila (a) perbuatannya tidakmenurunkan harkat dan martabat PNS, lalu (6) mempunyaiprestasi yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerjasetelah diaktifkan kembali, dan (d) tersedia lowongan jabatan;Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Nomor:15/
    menyatakan keputusanTergugat Nomor 167.D Tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak denganhormat Penggugat sebagai pegawai Negen Sipil pada PemerintahanKabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 17 September 2018, berdasarkanproses dan mekanisme yang cacat hukum, karena Penggugat tidakmengetahuinya, dan dianggap bertentangan dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, bahwapersyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai prosedur danmekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248
    , Pasal 249, Pasal250 dan Pasal 252;Bahwa terhadap dalil Penggugat a quo, Tergugat hanya menanggapiPasal 248 dan Pasal 250; Pasal 248 menyatakan bahwa:Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan Nomor:15/G/2018/PTUN.ABN1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengantidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:a.
    Tersedia lowongan jabatan;2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurungan dari 2 (dua)tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengantidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabilatersedia lowongan jabatan;Bahwa jika mengacu pada pasal 248 ayat (1) poin a maka tidakdiberhentikan sebagai PNS apabila perbuatan yang bersangkutantidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, artinya bahwaPenggugat tidak diberhentikan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 183/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
PHILIANUS TELAUMBANUA, S.Pd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
74 — 32
  • Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua )tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana27.Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPNS menentukan pula bahwa:1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 ( dua ) tahunatau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHal. 19 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183
    Bahwa dalam pasal 248 ayat (2)PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipildihubungkan dengan hukuman yang diperoleh oleh penggugatmaka : PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2(dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak denganberencana , tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedialowongan jabatan ;44.Bahwa Point 46 diatas mengenai Pasal 248 ayat(2) PeraturanPemerintah No 11 Tahun 2017 mempunyai
    makna Penggugat tidakdapat diberhentikan oleh karena UnsurUnsur dari komponen pasal248 ayat (2) seluruhnya sudah dipenuhi oleh Penggugat45.Bahwa untuk memenuhi Pasal 248 ayat (2) Peraturan PemerintahNo 11 tahun 2017 sudah seharusnya Pemerintah Provinsi SumateraUtara harus memberhentikan sementara Penggugat sesuai denganPasal 276 huruf (c) , pasal 282 huruf b dan pasal 287 ayat(1),(30,(4)Peraturan Pemeritah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil ;46.Bahwa berdasarkan hal tersebut
    Oleh karena dalam unsurunsur pasal 248 ayat(2) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan dengan baik olehPenggugat.
    Bahwa Penggugat memenuhi seluruh unsur dalam ketentuanPasal 248 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemberhentian terhadapPenggugat adalah tidak sah dan tidak cermat;48.Bahwa apabila dilinat lagi dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah No 11 Tahun 2017 dijelaskan prosedur pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat .
Pengadilan PA BENGKALIS Perdata Agama
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA BENGKALIS Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bkls
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
  • Putusan No.0133/Pdt.G/2019/PA.BkISKantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungunsebagaimana yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :248/19/V1/2005 tanggal 10 Juni 2005 dan sesaat setelah akad nikahTergugat mengucapkan sighat taklik talak;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di DesaTitian AntuiKecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;3.
Pengadilan PA TENGGARONG Perdata Agama
Register : 15-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PA TENGGARONG Nomor 1158/Pdt.G/2018/PA.Tgr
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
  • Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah,menikah pada tanggal 16 Oktober 2014, terdaftar pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, denganKutipan Akta Nikah 248/13/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014;.