,MH yang ditunjuk sebagai hakim tunggal yang bersidangdalam sidang keliling di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natalpada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal9 Safar 1436 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh NelsonDongoran,S.Ag,SH,MM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri olehPemohon dan Pemohon Il;Hakim Tunggal,Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor: 229/Padt.P

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp 286.000, (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan pada sidang keliling di KecamatanUepai dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jumat tanggal14 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 dzulhijjah 1441 H. oleh kamiNajmiah Sunusi, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahda Amalia,S.HI.

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp 386.000, (tiga ratus delapan puluh enamribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada sidang keliling di Kecamatan Langgikima padahari Jumat tanggal 27 Maret 2020 M., bertepatan tanggal 30 Rajab 1441 H.,oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.H.I. danMuh.

Akta Kelahiran setelah lebih dari 60hari, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohondapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalamwilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UUNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam PermaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang

keliling;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 273 R.Bg. para pihak berperkara yangtidak mampu/miskin dapat dizinkan untuk berperkara tanpa biaya danberdasarkan penetapan sela Nomor 0181/Pdt.P/2020/PA.Una, tanggal 11 Juli2020, maka Pemohon dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

SALINAN PENETAPANNomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Bicnge 25) 5 Sai DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis pada sidang keliling yangdilangsungkan di Aula Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbutelah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikahyang diajukan oleh:Nama Pemohon I, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;Nama Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai

Memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan KabupatenMandailing Natal;&Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian perkara ini diputus di Sinunukan sebagai tempat sidang diluargedung (sidang keliling) berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanAgama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehibertepatan dengan

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas riburupiah);Demikian perkara ini diputus di Batahan sebagai tempat sidang diluargedung (sidang keliling) berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan AgamaPanyabungan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 H, oleh Risman Hasan, S.H.I., M.H., yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal,putusan

MajelisHakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah dipanggil secararesmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuanPasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 8ayat (6), Pasal 11 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka PenerbitanAkta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah,dalam surat permohonannya Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan berperkara secara Cumacuma (prodeo) yang oleh Hakim Tunggaltelah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana termuat dalam PutusanSela Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 6 September 2018;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);Demikian perkara ini ditetapkan di Siabu sebagai tempat sidang diluargedung (sidang keliling) berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan AgamaPanyabungan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 14 Rajab 1441 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh KetuaPengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, putusan manadiucapkan dalam sidang terbuka

Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima,memeriksa dan mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 12 ayat(7) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling,pemanggilan para Pemohon dapat dilakukan melalui Pengumuman yang ditempelpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, dan atas panggilan tersebut paraPemohon datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan para Pemohon sebagaimanadalam duduknya perkara a quo;Halaman 5 dari 11 Halaman Pen.Nomor 529/Pdt.P/2017/PA.Dgl.Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 145 menyatakan Hakim 3 harisetelah menerima PMH

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.820.000,00 (Delapam ratus dua puluh ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang keliling di KecamatanTirawuta, Kabupaten Kolaka Timur dalam musyawarah Majelis HakimPengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehibertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Zulfahmi, S.H.I.,sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S. Hl dan Muh.

Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah, dan Akta Kelahiran, maka hakim memerintahkan para pemohon untukHal.10 dari 12 Pen.

No. 0456/Pdt.P/2015/PA.Mpw.2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka hakim memerintahkanpara pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agamakecamatan di wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon dalam hal iniKantor Urusan Agama Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah danselanjutnya dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi dalampengurusan

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 286.000,(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada sidang keliling Pengadilan Agama Natuna di KecamatanMidai pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 masehi bertepatan dengan tanggal22 Syaban 1438 hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.HI.

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkarayang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah);Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Panyabungan Nongliasma,S.Ag.MH sebagai hakim tunggal yang bersidang dalam sidang keliling di KecamatanAnonim, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1437 Hijriyah, Penetapan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasukdalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahdalam rangka Penerbitan

Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima,memeriksa dan mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 12 ayat(7) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling,pemanggilan para Pemohon dapat dilakukan melalui Pengumuman yang ditempelpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, dan atas panggilan tersebut paraPemohon datang menghadap di persidangan;Halaman 5 dari 12 Halaman Pen.Nomor 502/Pdt.P/2017/PA.Dgl.Menimbang, bahwa dalildalil permohonan para Pemohon sebagaimanadalam duduknya perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 145 menyatakan Hakim 3 harisetelah menerima PMH,

nasional guna memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atassetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk,maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untukmelegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untukdiakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, ketentuan di atas memiliki maksuddan tujuan yang sama dengan UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danPeraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalahdengan diajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayanan terpadu merupakankeinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuan secara

nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuanterhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwakependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuanpermohonan itsbat perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salahsatunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitashukum administrasi kependudukan di Indonesia;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2015, tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, ketentuan di atas memilikimaksud dan tujuan yang sama dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka hal yangterpenting dalam perkara ini adalah dengan diajukannya itsbat perkawinan dalampelayanan terpadu merupakan keinginan yang besar dari para pihak untukmendapatkan pengakuan secara