Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan20152021 baru dikeluarkan setelah Keberatan terkait hasil PerhitunganSuara Pemilinan kepala Desa sudah diselesaikan, dan dengan telahdikeluarkannnya Surat Nomor 141.1/1348BPMPd/2015 perihal Tanggapanatas keberatan hasil perselisihan pemilihan kepala desa di KabupatenPandeglang Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang

Sehingga dengan mendasarkan kepada laporan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Kadubelang mengenai calon terpilihbeserta lampiran persyaratanpersyaratan yang disampaikan kepadaTergugat, dan setelah Tergugat menyelesaikan keberatan yang diajukanoleh Penggugat dengan disampaikannya surat dari Bupati PandeglangNomor : 141.1/13848BPMPD/2015 perihal tanggapan atas keberatan hasilperselisihan pemilinan Kepala Desa Kadubelang, Tergugat selanjutnyamengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1

Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan20152021, sah menurut hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Atau;4.

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten PandeglangPeriode Masa Jabatan20152021 baru dikeluarkan setelah Keberatan terkait hasil PerhitunganSuara Pemilinan kepala Desa sudah diselesaikan, dan dengan telahdikeluarkannnya Surat Nomor 141.1/1348BPMPd/2015 perihal Tanggapanatas keberatan hasil perselisihan pemilihan kepala desa di KabupatenPandeglang Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang

Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan20152021, sah menurut hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Atau4.

Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Kepala DesaSujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang diangkat olehsurat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati a quo;e.

Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015;22.Bahwa atas terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj.

Eti Jarniyah sebagai Kepala Desa Sujung;42.Bahwa terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor :141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, SdriHj. Eti Jarniyah, tertanggal 13 Agustus 2015;3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSerang Nomor : 141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Sujung Kecamatan TirtayasaKabupaten Serang, Sdri Hj.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati SerangNomor : 141.1/kep.578Huk/2015 tanggal 138 Agustus 2015Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilin Desa Sujung,Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang atas nama Hj. Eti 22a"3.

Bahwa, objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat KeputusanBupati Karawang Nomor 141.1/KEP.861HUK/2012 tentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Pejabat dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan 67 PejabatKepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 di Wilayah KabupatenKarawang Periode Tahun 20122018, tertanggal 13 Desember 2012Khusus pada lampiran Il Nomor 50 atas nama Saudari Lia Amaliayang diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2012;2.

Putusan Nomor 5 PK/TUN/201622.23.24.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 141.1/03/BPD tanggal27 November 2012 perihal permohonan penerbitan SK Kepala Desaterpilih; pada kenyataannya telah bertentangan atau tidak sesuaidengan point 18 (delapan belas) diatas, bahwa BPD pada tanggal 28November 2012 baru melaksanakan Rapat Paripurna tentangPenetapan Calon Kepala Desa Terpilin dan dikuatkan dengan SuratKeputusan BPD Nomor 141.1/03/BPD tertanggal 30 November 2012,jadi sangat tidak logis dan beralasan

hukum bagi BPD untuk membuatSurat Nomor 141.1/03/BPD tanggal 27 November 2012, oleh karenasurat yang dimaksud Tim Monitoring Kecamatan Majalaya adalahSurat Nomor 141.1/03/BPD tanggal 30 November 2012 tentang SuratKeputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilin hasil Pilkades,sehingga sangat tidak relevan Tim Monitoring Kecamatan Majalayamembuat surat laporan hasil Pilkades kepada Tergugat tertanggal 29November 2012 yang mendahului Surat Keputusan BPD tentangpenetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBupati Karawang Nomor 141.1/KEP.861HUK/2012 tanggal 13Desember 2012:b. Bahwa hal tersebut pada persidangan tanggal 5 Juni 2013 juga telahditerangkan dibawah sumpah oleh Almarhum Bapak M. Yunus CamatMajalaya pada waktu itu, yang juga mengaku kurang teliti menandatangani surat tersebut karena menurut keterangan SekretarisKecamatan sudah selesai dan beres;c. Bahwa kesaksian Almarhum Bapak M.

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBupati Karawang Nomor 141.1/KEP.861HUK/2012 tanggal 13Desember 2012:b. Bahwa hal tersebut pada persidangan tanggal 5 Juni 2013 juga telahditerangkan di bawah sumpah oleh Almarhum Bapak M. Yunus CamatMajalaya pada waktu itu, yang juga mengaku kurang teliti menandatangani surat tersebut karena menurut keterangan SekretarisKecamatan sudah selesai dan beres;c. Bahwa kesaksian Almarhum Bapak M.

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 2 di atas, maka Surat KeputusanBupati Serang Nomor: 141.1/Kep.899Huk.DPMD/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa CirangkongKecamatan Petir Kabupaten Serang, tertanggal 23 Desember 2019 adalahterang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yangmembuatnya (einmalig);.

Bahwa Surat Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.899Huk.DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Cirangkong, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, tertanggal 23Desember 2019 bersifat konkrit, individual dan final dengan alasansebagai berikut:Halaman 6 dari 160 halaman, Putusan No. 15/G/2020/PTUN.SRG.

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya surat Keputusan Bupati SerangNomor: 141.1/Kep.899Huk.DPMD/2019 tentang Pengesahan ' danPengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Cirangkong Kecamatan PetirKabupaten Serang adalah pada saat dilaksanakan pelantikan Kepala DesaTerpilin pada tanggal 26 Desember 2019;2.

Bahwa Penggugat berkalikali meminta salinan atau hard copy SuratKeputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.899Huk.DPMD/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa CirangkongKecamatan Petir Kabupaten Serang kepada Tergugat baik melalui BagianHalaman 9 dari 160 halaman, Putusan No. 15/G/2020/PTUN.SRGHukum dan/atau Kepala DPMO Pemda Serang namun salinan suratkeputudan Bupati Serang sebagaimana dimaksud tidak pernah diberikan;.

Bahwa selain itu Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.899Huk.DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Desa Cirangkong Kecamatan Petir Kabupaten Serang,tertanggal 23 Desember 2019 telah melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB), karena penyelesaian permasalahansengketa pilkades dilaksanakan dengan jalan melakukan pelanggaranterhadap aturan perundangUndangan yang ada yaitu UndangundangNo. 6 tahun 2014 tentang Desa Jo.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata UsahaNegara yang di terbitkan oleh TERGUGAT, berupa: Surat KeputusanBupati Jepara Nomor 141.1/494 Tahun 2018 tentang PengesahanPengangkatan Petinggi Terpilin Desa Telukwetan KecamatanWelahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018 ;3.

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara yang di terbitkan oleh TERGUGAT, berupa:SuratKeputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/494 Tahun 2018 tentangPengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilin Desa TelukwetanKecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG4.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati JeparaNomor . 141.1/494 Tahun 2018 Tentang Pengesahan PengangkatanPetinggi Terpilih Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan KabupatenJepara sudah benar, tepat serta Memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan;b.

Bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/494 Tahun 2018 TentangPengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilin Desa Telukwetan KecamatanWelahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018; 5. Bahwa Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/494 Tahun 2018Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilin Desa TelukwetanKecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember 2018berdasarkan peraturan perundangundangan antaralain:a.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/494Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilin DesaTelukwetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tanggal 28 Desember2018 ; Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.SMG3.

Dengan demikian Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan PetinggiDesa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara No. 141.1/5/2013tertanggal 5 November 2013 tentang penetapan calon Petinggi terpilih DesaTulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dinyatakan tidak sahataubatal demi hukum 3 222202022 222 en nnn en nnn n een n ene nee een nee16.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor :141.1/679/ Tahun 2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang pengesahanpengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo,Kabupaten Jepara atas nama H.M. Sutrisno, SH ;+=+3. Mewajibkan kepada Bupati Jepara untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:141.1/679/ Tahun 2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang pengesahanpengangkatan Petinggi terpilih Desa Tulakan, KecamatanDonorojo, Kabupaten Jepara atas nama H.M. Sutrisno,4.

P22 : Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan petinggiNomor 141.1/1 tahun 2013 tentang Tata Tertib pemilihan petinggitanggal 12 September 2013 ( Fotokopi dari fotokopi ) ; 23.

TUWInt5 : Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan PemilihanPetinggi Desa Tulakan Nomor: 141.1/1 Tahun 2013 Tentang TataTertib Pemilihan Petinggi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; 6. TIIInt6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara tanggal 3November 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya ); 7.

TUWInt7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan,Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Nomor : 141.1/6/2013tanggal 5 November 2013, Perihal : Usulan Pelantikan PetinggiTerpilih ; ( fotokopi sesuai dengan aslinya); 8.

DALAM PENUNDAAN :

• Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141.1/Kep.006

-Sekret/2020 tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang beserta lampirannya sepanjang atas nama Para Penggugat;

OBJEK GUGATAN;KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020,Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESAGEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa a quo,memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PENUNDAAN :1.Mengabulkan permohonan penundaan KEPUTUSAN KUWU GEBANGKULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULONKECAMATAN GEBANG ;Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindaklanjut administrasi pelaksanaanKEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS JABATANPERANGKAT

ZAMRONI;Mewajibkan Tergugat mencabut KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULONNOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANGALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULONKECAMATAN GEBANG. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang KulonNomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang AlihTugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang, khususHalaman 17 dari 63 Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.BDGuntuk dan atas nama: Sdr. DINDIN FIRMANSYAH, SE., Sdr.

SEKDES) ( Foto copy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Keputusan Kuwu Gebang Kulon KecamatanGebang Kabupaten Cirebon Nomor : 141.1/010Kpts/Des/GK/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 TentangPengangkatan Sdr. Dindin Firmansyah, SE.

ZAMRONI Sebagai Kepala Dusun 06 DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang ( Fotocopy sesuaidengan fotocopy );Fotocopy Keputusan Kuwu Gebang Kulon KecamatanGebang Kabupaten Cirebon Nomor : 141.1/018Kpts/Des/GK/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 TentangPengangkatan Sdr.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada tanggal 26 Agustus 2013 dalam Register PerkaraNomor : 35/G/2013/PTUNSRG, gugatan mana telah dilakukan perbaikan terakhirkalinya pada tanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut : nn nn non nnn nnn nnn nnn nen nnnc ncnAdapun dasar dan alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaiberikut1.Bahwa Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan BupatiTangerang Nomor : 141.1

Bahwa ketidakpastian hukum mengenai waktu maupun administrasipenomoran surat yang diterbitkan oleh BPD di atas, adalah merupakandasar pertimbangan Bupati Tangerang dalam menerbitkan Keputusan TUNNo. 141.1/Kep.386Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dukuh Terpilin sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang;13.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan, yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan BupatiTangerang nomor 141.1/Kep.386Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2013tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilihsebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan, yaitu Keputusan Bupati Tangerang nomor 141.1/Kep.386Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilin sebagai Kepala Desa DukuhKecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;4.

Cikupa Tahun 2013 ; Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Dukuh serta PILKADES tersebut telahberjalan dengan aman, tertib, dan kondusif sesuai dengan asas lansung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan pertimbangan tersebut sehinggaTergugat mengeluarkan keputusan berupa : Surat Keputusan BupatiTangerang No, 141.1/Kep.386Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2012 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh, terpilin sebagai Kepala DesaDukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangeran atas nama H.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah : Surat Keputusan Bupati Bandung,Nomor : 141.1/Kep.676DPMD/2019 tertanggal 29 Nopember 2019,Perihal : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin HasilPemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019, KabupatenBandung, Masa Jabatan Tahun 2019 2025, dalam Lampiran KeputusanBupati ditujukan untuk Nomor urut : 146 atas nama : EMAN sebagai KepalaDesa Babakan, Kecamatan Ciparay, KabupatenBandung ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa SuratKeputusan Bupati Bandung, Nomor : 141.1/Kep.676DPMD/2019 tertanggal29 Nopember 2019, Perihal : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019,Kabupaten Bandung, Masa Jabatan Tahun20192025, dalam LampiranKeputusan Bupati ditujukan untuk Nomor urut : 146 atas nama : EMANsebagai Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;4.

Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;Bahwa, adapun kronologis Penerbitan Objek Sengketa yaitu SuratKeputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/Kep.676DPMD/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil PemilinanKepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 Di KabupatenBandung Masa Jabatan Tahun 20192025 oleh Tergugat adalah sebagaiberikut !

/875/Pem tanggal 27 November2019 tentang Permohonan penerbitan Keputusan Pengesahan danPengangkatan serta pelantikan Kepala Desa terpilin hasil pemilihanKepala Desa Serentak Kabupaten Bandung Tahun 2019 ;Halaman 44 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDGSurat Nomor: 141.1/13/Panwaskec perihal Pengaduan tanggal 4November 2019 yang ditujukan kepada Para Penggugat ;3.

Menyatakan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.676DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihHasil Pemilihnan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 diKabupaten Bandung Masa Jabatan 20192025 tertanggal 29 November2019 beserta lampirannya khusus nomor urut 146 an. Eman sebagai KepalaDesa Babakan Kecamatan Ciparay, tetap sah dan berlaku mengikat dengansegala akibat hukumnya 5 2022222 22 23.

Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Pebruari 2012 Tentang Pengesahandan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuSecara Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2011 atasnama : 1. Carita (Kendo) sebagai Kuwu Desa Patrol, 2. Aminsebagai Kuwu Desa Mekarjaya, 3. Ernawati sebagai Kuwu DesaBojongslawi dan 4.

Bahwa, Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Pebruari 2012 Tentang Pengesahan danHalaman 15 dari 76 halaman Putusan Perkara Nomor. 36/G/2012/PTUNBDG10.11.Pengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu SecaraSerentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2011 atas nama : 1. Carita(Kendo) sebagai Kuwu Desa Patrol, 2. Amin sebagai Kuwu DesaMekarjaya, 3. Ernawati sebagai Kuwu Desa Bojongslawi dan 4.

+berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 tentang Pengesahandan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan KuwuSecara Serentak di Kabupaten Indramayu tanggal 7 Desember 2011,atas nama : (1). CARITA (KENDO) sebagai Kuwu Desa Patrol, (2).AMIN sebagai Kuwu Desa Mekanaya, (3). ERNAWATI sebagai KuwuDesa Bojongslawi, dan (4).

PetikanKeputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012tanggal 08 Pebruari 2012 tentang Pengesahan dan PengangkatanCalon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak diKabupaten Indramayu Tahun 2011 ; =" "=~ NomorUrut : 123, Nama : CARITA, Tempat/Tgl.

;Menimbang, bahwa mendasarkan pada pertimbangan danperaturan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim dasar dan alasangugatan Penggugat menetapkan Surat keputusan No. 141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012, tentang Pengesahan dan Pengangkatancalon Kuwu terpilin hasil pemilihnan Kuwu secara serentak tanggal 7Desember 2011 di Kabupaten Indramayu atas nama 1.

Turut Tergugat IJ dan Turut Tergugat IIImenghentikan dan atau menunda Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan danPengesahan Turut Tergugat I sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap, namun jelas dalil permohonan Penggugat tersebut telah terlambatkarena gugatan ini justru baru diajukan Penggugat ke Pengadilan pada saat prosespenerbitan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pengsesahan Turut Tergugat ITELAH DILAKSANAKAN dan ditetapkan sebagaimana dalam Keputusan BupatiCianjur Nomor 141.1

Pasal 32 ayat 2 Peraturan DaerahKabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2006 yang berbunyi :"Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilih paling lama 15 (Lima Belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaianhasil pemilihan dari BPD".Maka jelas Bupati harus segera menerbitkan Keputusan Bupati Cianjur tentangPengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 hari sejak Keputusan BPD a quoditerima.194 Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1

/ Kep.8 Pem / 2014 Tentang PengangkatanKepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cibeber tertanggal 6 Januari 2014 adalahmerupakan keputusan Tata Usaha Negara (beschiking);Menimbang, bahwa walaupun Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1 / Kep.8 Pem / 2014 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cibebertertanggal 6 Januari 2014 tidak secara tegas disebutkan dalam posita nomor 17 maupunpetitum dalam provisi namun demikian majelis hakim berpendapat bahwa untukmenghentikan dan atau

BupatiCianjur Nomor 141.1 / Kep.8 Pem/ 2014 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih diWilayah Kecamatan Cibeber tertanggal 6 Januari 2014 yang merupakan keputusan TataUsaha Negara (beschiking) serta untuk menghindari pertentangan antara putusanPengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan sengketahasil PILKADES Desa Sukamanah kecamatan Cibeber maka majelis hakim berpendapatsebaiknya penggugat mengajukan gugatan hasil PILKADES Desa Sukamanah yang telahdisahkan dengan

/ Kep.8 Pem / 2014) yang telah mengakibatkankerugian bagi penggugat dan karenanya memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segipenerapan hukumnya dalam hal ini apakah keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1 / Kep.8 Pem/ 2014 tersebut dibuat sesuai dengan hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakanmenurut Peraturan Daerah kabupaten Cianjur nomor 5 tahun 2006 tentang tata caraPencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ataukah tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut

Rekening tersebutditetapbkan berdasarkan Keputusan Kuwu Tawangsari Nomor 141.1/04Des/2017 tanggal Maret 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Desa.Yang mana Penarikan uang tersebut dilakukan oleh Sdri. Siti.Romlah selakuBendahara Desa bersama dengan Sdr. Nuradi Sekretaris Desa Tawangsaridan terdakwa Saidin selaku Pj.

Kuwu Tawangsari No.141.1/Des/2016 tanggal 29 Mei 2016 tentang Tim Pengelola Posyandu,dimana terdapat 6 Posyandu yaitu Posyandu Dahlia , Dahlia Il, Kenanga,Melati, Mawar dan Mawar II.

Kuwu Tawangsari No.141.1/Des/2016 tanggal 29 Mei 2016 tentang Tim Pengelola Posyandu,dimana terdapat 6 Posyandu yaitu Posyandu Dahlia I, Dahlia Il, Kenanga,Melati, Mawar dan Mawar II.

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat telah mengajukan PeninjauanKembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 151/B/2013/PT.TUN.SBY, Tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahuluTerbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:I OBYEK SENGKETA GUGATAN :Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1

ARISSUPARMAN Dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa Kamulyan KecamatanBantarsari;IITTENGGANG WAKTU GUGATAN :Bahwa gugatan ini diajukan dalam batas tenggang waktu sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, karena obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa KamulyanNomor : 141.1 / 247 / XII / 2012 Tanggal 9 Desember 2012 Tentang PemberhentianSementara (Scorsing) Sdr.

Bantarsari ditetapkan pada tanggal 9Desember 2012, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut pada Pasal 55, yaitu :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Il KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa Penggugat sebagai Kepala Dusun Mulyadadi Desa Kamulyan KecamatanBantarsari Kabupaten Cilacap dengan adanya Keputusan Kepala Desa KamulyanNomor : 141.1

menyebutkan pasalpasalpelanggaran yang disangkakan kepada Penggugat sebagai dasarpemberhentian sementara Penggugat sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang PerangkatDesa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa.VDASAR TUNTUTAN GUGATAN :1Bahwa pada Tanggal 17 Desember 2012, Penggugat menerimaSurat Skorsing dari Tergugat yaitu Keputusan Kepala DesaKamulyan Nomor : 141.1

Pejabat Tata UsahaNegara terhadap diri Penggugatdalam mengeluarkan suatuKeputusan Pejabat Tata UsahaNegara yang merugikanPenggugat.c Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwaObyek Sengketa yaitu KeputusanKepala Desa Kamulyan Nomor :141.1 / 247/ XII / 2012 Tanggal9 Desember 2012 TentangPemberhentian Sementara(Scorsing) Sdr.

Bahwa Penggugat merupakan calon Kepala Desa Trikoyo KecamatanJaken Kabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia berdasarkan Suratkeputusan Panitia Pilkades Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten PatiJawa Tengah Indonesia Nomor: 141.1/09/III/2015 Tanggal 1 Maret2015;2.

Bahwa Penggugat merupakan calon Kepala Desa TrikoyoKecamatan Jaken Kabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia nomor urut1 (satu) berdasarkan Berita Acara Panitia Pilkades Trikoyo KecamatanJaken Kabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia Nomor: 141.1/10/III/2015Tanggal 2 Maret 2015;3.

Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada KepalaDesa yang diangkat oleh surat Keputusan Bupati Pati Nomor :141.1/2562/2015 tanggal 21 April 2015 yang berisi tentangPengangkatan Jabatan Kepala Desa Saudara Tarmijansebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati a quo;c.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Pati Nomor: 141.1/2562/Tahun 2015Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Tarmijan sebagaiKepala Desa Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati ditetapkan di PatiTanggal 21 April 2015;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pati Nomor:141.1/2562/Tahun 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan SaudaraHalaman 13 dari 55 halaman.

Putusan Nomor 152 PK/TUN/2016Penutup;pada Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan KepalaDesa Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Nomor :141.1/12/III/2015 tanggal 28 Maret 2015 (vide: Bukti T9).

Objek GugatanObjek gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah Keputusan Tergugat, yakniSurat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari TerpilihSebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang,tertanggal 22 JUll 2013; n nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnnnncnnnnncsIl.

Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan TataUsaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat Hukum bagi seseorangatau badan Hukum perdata; n0 nn nn nnn nnn nena2.1.Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 diatas, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1

Bahwa Keputusan Tergugat yang berdasarkan laporan dari surat keputusanBadan Permusyawaratan Desa Talagasari Nomor 016.BPDDs.Tgl/2013Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara TerbanyakSebagai Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 3 Juli 2013 yang bersumberdari Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa TalagasariKecamatan Cikupa tertanggal 30 Juni 2013 sehingga menjadi SuratKeputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383Huk/2013tentang Pengesahan Pengangkatan

Bahwa sampai kepada ditetapkannya Surat Keputusan Bupati KabupatenTangerang Nomor: 141.1/Kep. 383Huk/2013 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilin Sebagai Kepala DesaTalagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Juli2013. Tergugat tidak mempertimbangkan, mendengar dan bahkanmenerima pengaduan dan penyelesaian masalah; .

Sampai kepada didaftarkannya gugatan ini tertanggal, 26 Juli 2013 kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Serang, sebagaimana terlihat dalamkonsiderans Keputusan Tergugat sama sekali bukan menjadi dasar bagiTergugat untuk melakukan sebuah keputusan menyangkut urusan TataUsaha Negara yaitu pengangkatan seorang Kepala Desa; 10.Bahwa Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kabupaten1.Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383Huk/2013 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilin Sebagai Kepala

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati CirebonNo.141.1/Kep.734DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 Tentang:Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilinan KuwuSerentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 beserta Lampiran KhususNo.172 nama Hasan Bisri tanggal lahir Cirebon, 08091968 yang disahkansebagai Kepala Desa atau Kuwu Desa Weru Lor Kecamatan WeruKabupeten Cirebon;3.

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di KabupatenHalaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.BDGCirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 172 atas nama Hasan Bisri,tanggal lahir Cirebon O08 September 1968, yang ditetapkan sebagai KuwuWeru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;3.

Surat Bupati Cirebon No. 141.1/Kep.734DPMD/2019,tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu TerpilihHasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon desaWeru lor, Kecamatan weru, tanggal 20 Februari 2020 (buktisesual dengan asll) ;Foto copy Surat Perihal : Banding Administrasi SK.

SuratBupati Cirebon No. 141.1/Kep.734DPMD/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon desaWeru lor, Kecamatan weru, (bukti Sesuai dengan aslli) ;Foto copy Daftar Tamu Kunjungan ke MTS As Safiyah ,tanggal 21 Agustus 2019, Surat Bupati Cirebon No.141.1/Kep.734DPMD/2019, tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan KuwuSerentak di Kabupaten Cirebon desa Weru lor, Kecamatanweru, tanggal 20 Februari 2020 (bukti sesuai dengan

(bukti Sesuai dengan asili) ;Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentangHalaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.BDG10.11.12.13.14.T7T8T9T10T11T12T13T14Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2019.

kemudian saksi MUHAMMAD ATIMmenjawab Surat Pergantian Kepala Dusun tersebut dengan Berita AcaraPembinaan dan Klarifikasi tanggal 4 Juni 2015 selanjutnya pada tanggal9 Juni 2015 Berita Acara Pembinaan dan Klarifikasi tersebut dibacakandihadapan warga Dusun Blimbing dan hasilnya saksi MUHAMMAD ATIMtidak terbukti atas tuduhan dalam Surat Pergantian Kepala Dusun tanggal03 Juni 2015 dan hasil klarifikasi tersebut diterima oleh warga DusunBlimbing dan saksi MUHAMMAD ATIM diberi surat peringatan Nomor:141.1

Pergantian Kepala Dusun tersebut dengan Berita AcaraPembinaan Dan Klarifikasi tanggal 4 Juni 2015 selanjutnya pada tanggal9 Juni 2015 Berita Acara Pembinaan Dan Klarifikasi tersebut dibacakandihadapan warga Dusun Blimbing dan hasilnya saksi MUHAMMAD ATIMtidak terbukti atas tuduhan dalam Surat Pergantian Kepala Dusun tanggal03 Juni 2015 dan hasil klarifikasi tersebut diterima oleh warga DusunBlimbing dan saksi MUHAMMAD ATIM diberi surat peringatan Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBYNomor:141.1

H.YUDOYONO Nomor: 141.1 /59/424/212.2008/2015 tertanggal 3 juni2015 perihal penugasan sdr. Anang priyono, S.Ag untuk memintaiketerangan kepada sdr. MUHAMMAD ATIM selaku kepala dusunblimbing desa bulusari.5 (lima) lembar berita acara klafikasi kepada sdr. ATIM selakukepala dusun blimbing tanggal 04 juni 2015.1 (satu) lembar surat kepala desa bulusari a/n. H. YUDOYONONomor: 141.1/05/424 .212.2008/2015 tanggal 09 juni 2015 perihalperingatan terhadap kepala dusun bulusari an. M.

H.YUDOYONO Nomor: 141.1 /59/424/212.2008/2015 tertanggal 3 juni 2015perihal penugasan sdr. Anang priyono, S.Ag untuk memintai keteranganHalaman 7 dari 11 Perkara Nomor 371/PID/2017/PT SBYkepada sdr. MUHAMMAD ATIM selaku kepala dusun blimbing desabulusari. 5 (lima) lembar berita acara klafikasi kepada sdr. ATIM selaku kepaladusun blimbing tanggal 04 juni 2015. 1 (satu) lembar surat kepala desa bulusari a/n. He.

YYUDOYONO Nomor:141.1/05/424 .212.2008/2015 tanggal 09 juni 2015 perihal peringatan terhadap kepala dusun bulusari an. M.

Membebankan kepada Pemohon untuk memayar biaya yang timbul dalampermohonan ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohontelah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan Pemohon menyatakantetap pada isi permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannyadipersidangan, Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti sebagai berikut:1.Fotokopi Duplikat Surat Kelahiran nomor 141.1/25/XV2016 atas nama Darnoyang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Glintang tertanggal

dipersidanganselengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuksingkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi,selanjutnya mohon Penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapanadalah agar ditetapbkan nama Pemohon Darno sebagaimana tertulis dalamDuplikat Surat Kelahiran nomor 141.1

Darno, orangnya adalah sama atau satu orang;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P8 dan duaorang saksi, keterangan saksisaksi mana yang diberikan dipersidangan dengandibawah sumpah;Menimbang, bahwa dari faktafakta dipersidangan diperoleh faktahukum nama Pemohon Darno sebagaimana tertulis dalam Duplikat SuratKelahiran nomor 141.1/25/X1/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/LurahGlintang, Kartu keluarga nomor

berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor141.1/784/Kpts/PerUU/2019, tanggal 16 Desember 2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Saudara Jejen sebagai Kepala DesaCadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Masa Bakti Tahun 20192025;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BogorNomor 141.1

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BogorNomor 141.1/784/Kpts/PerUU/2019, tanggal 16 Desember 2019,Halaman 3 dari 6 halaman.

Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 April 2021,yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati BogorNomor 141.1

Kasasi , II/ Pembanding,Turut Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan PeninjauanKembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/TUN/2014, Tanggal09 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:OBJEK GUGATAN/SENGKETA:Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan/sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1

Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Situdam, dan jumlahCalon Kepala Desa Situdam periode 2012 s.d. 2018 sesuai SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Situdam,Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Nomor 141.1/027/BPD/2012tanggal 30 Oktober 2012 menetapkan 2 (dua) orang sebagai bakalCalon Kepala Desa yaitu: (1) lwan Kurniawan dan (2) Jejen (Penggugat),penerimaan dan penetapan Calon Kepala Desa tersebut dilakukansesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 141.1/3305/ BPMPD/ 2012tanggal

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, Panitiadengan dibantu oleh petugas pembantu Panitia dan BPD serta TimMonitoring dan Pengendali dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Karawang, melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala DesaSitudam sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 141.1/3305/BPMPD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Jadwal PelaksanaanPemilihan Kepala Desa dan sesuai Peraturan Bupati KarawangNomor 94 Tahun 2012 pada BAB VIII mengenai Pemungutan danPenghitungan Suara;b.

2012 tentang PengesahanPemberhentian Dengan Hormat 67 Pejabat dan Penjabat Kepala Desaserta Pengangkatan 67 Pejabat Kepala Desa hasil pemilinan Tahun 2012di wilayah Kabupaten Karawang periode Tahun 20122018, sepanjangmengenai pengangkatan Sdr. lwan Kurniawan sebagai Pejabat KepalaDesa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang sebagaimanatertulis pada Nomor Urut 34 dalam lampiran II Surat Keputusan Tergugattersebut ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat Nomor 141.1

2012 tentang PengesahanPemberhentian Dengan Hormat 67 Pejabat dan Penjabat Kepala Desa sertaPengangkatan 67 Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 diWilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 20122018, sepanjangmengenai pengangkatan Sadr. lwan Kurniawan sebagai Pejabat Kepala DesaSitudam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang sebagaimana tertulispada Nomor Urut 34 dalam lampiran II Surat Keputusan Tergugat tersebut;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat Nomor 141.1