Ditemukan 972 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : spesialis spesialisasi specialitis spesiality
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3088 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — E. YUSUF Alias Usup (Almarhum) VS PT. (Persero) BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Cabang Singaparna, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Ganjar Fardian
79 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3088 K/Pdt/2016Nomor 62/PPAT/1988;Menurut Undang Undang Nomor 4/1996 tentang Hak Tanggungan Pasal11 ayat (1) titik c, demi azas spesialitas, jumlah utang atau utang utangyang dijamin harus ditunjuk secara jelas di dalam akta Credit Verband;karena utang yang dijamin tidak ditunjuk, maka pembuatan aktamenurut penjelasan Pasal 11 harus diangap, secara hukum tidaklengkap, karena itu batal demi hukum;Akibat tidak dinyatakan secara jelas utang yang yang dijamin maka tidakada kepastian apakah jumlah
    Nomor 3088 K/Pdt/2016tidak sama:16.Bahwa di dalam akta Credit Verband Nomor 62/PPAT/1988 tidakdicantumkan identitas pemberi Hak Tanggungan seperti KTP atausejenisnya sehingga tidak memenuhi azas spesialitas; hanya memuatnama pemberi Hak Tangungan saja yaitu Usup, (yaitu Usup yangberalamat di Kampung Tarikolot Desa Suka Asih), tanpa menyebutkanKTP atau kartu identitas lainnya; padahal kartu identitas ini, seperti KTP,penting karena dapat membuat spesifiknya subjek perjanjian penjaminanpelunasan piutang
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-02-2016 — Putus : 03-02-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Bks
Tanggal 3 Februari 2017 — Hj. Nurmilah Alias Hj. Nemah Binti H. Muhabar sebagai Penggugat Melawan 1. PT. Asuransi Kredit Indonesia (persero) sebagai Tergugat I 2. Pd. Metro sebagai Tergugat II 3. Muhamad Mujaki, S.H. Notaris Bekasi sebagai Turut Tergugat I 4. Pemerintah, Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Turut Tergugat II
126 — 41
  • Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yangmeliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan,domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan,penunjukan secara jelas utang atau utangutang yang dijaminkanpelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraianyang jelas mengenai objek Hak Tanggungan;3.
    Didalam APHT disebutkan syaratsyarat spesialitas (sebagaimana disebutkan diatas), jumlah pinjaman,penunjukan objek Hak Tanggungan, dan halhal yang diperjanjikan(ps.11 (2) UUHT) oleh kreditor dan debitort, termasuk janji Roya Partial(ps.2 (2) UUHT) dan janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawahtangan (ps.20 UUHT);8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-05-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 PK/Pdt/2014
Tanggal 27 Mei 2015 — H. MASYKURI Bin H. ROSAD VS H. SHOLIKAH Alias SALAMI Binti SUPARWI, DKK
28 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat dari ketidakjelasan objek yang dimaksud pada gilirannya akanmengakibatkan kekaburan serta ketidakjelasan substansial;Ketidakjelasan dalam menyebutkan objek dalam perkara ini adalah bahwaoleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah, maka sebagaikonsekuensinya penerapan atas spesialitas harus lengkap, sedemikianhingga dapat diketahui dengan jelas dan pasti tentang identitas tanah yangdisengketakan;2.
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 20-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Mpw
Tanggal 5 September 2018 — Pemohon:
SURYADI HAMZAH Alias ADI Bin HAMZAH
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Mempawah Reserse Kriminal Umum
39 — 4
  • Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaanwewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).Bertindak sSewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganketentuan Peraturan PerundangUndangan.Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 30 Tahun
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 05-08-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pms
Tanggal 16 September 2019 — Pemohon:
Poibe Suryani Sinaga
Termohon:
Polres Kota Pematangsiantar Cq Satuan Lalu Lintas
51 — 22
  • Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenangdengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenangtersebut diberikan (asas spesialitas);. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang(hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukansehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan PeraturanPerundangUndangan.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 416/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 29 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : LAW DJU KIAN
Terbanding/Tergugat I : NARSEN LAWISAN
Terbanding/Tergugat II : PT BANK PANIN Tbkcabang Medan
58 — 37
  • dijaminkankepada Tergugat Il dengan Hak Tanggungan dan Tergugat II adalahselaku pemegang Hak Tanggungannya yang secara hukum Tergugat IImempunyai HAK PREFERENT atau HAK DIUTAMAKAN atas SertipikatHak Milik Nomor : 2808, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung,Kota Medan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undangundang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah.Bahwa selanjutnya dengan diterbitkannya hak tanggungan maka telahmemenuhi Asas SPESIALITAS
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN Plg
Tanggal 26 Juli 2021 — Pemohon:
SEPTARI CITRA MULANDA
Termohon:
Unit I Subunit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumsel
102 — 19
  • Pendapat ini mengandungpengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang denganmelakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan(asas spesialitas). Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnyadilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan PeraturanPerundangUndangan.
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 1953/Pdt.G/2015/PA.Po
Tanggal 25 Oktober 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
193 — 58
  • Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapatmengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukumkepada pihakpihak yang berkepentingan;d.
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN RENGAT Nomor 357/Pid.Sus/2018/PN Rgt
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MARITUS HANDANI, S.H
Terdakwa:
JEFRI alias IJEP bin EDISON
28 — 7
  • Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwaterdakwa telah membeli narkotika jenis pil ekstasi;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, oleh karena tindak pidana narkotikaadalah tindak pidana yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik darisibjeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalamtindak pidana narkotika harus diadili dengan dakwaan yang tepat;Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasaripertimbangan bahwa berlakuknya asas spesialitas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-09-2018 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — dr. Hj. ANDI BESSE DEWAGONG, M.Kes
98 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muthalib sesuaidengan azas spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yangsama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat unum denganketentuan yang bersifat Knusus, maka yang diterapkan adalah ketentuanyang bersifat knusus.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 21/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PUSAT JAKARTA,CQ.BRI CABANG MAUMERE
Terbanding/Penggugat : WAHAMILA Diwakili Oleh : MASLUDI LADIDI, SH
Turut Terbanding/Tergugat I : TAHMID
Turut Terbanding/Tergugat III : NOTARIS ROSALIA KUKI NURAK, SH., MKn
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIKKA
55 — 22
  • Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan sudah sangat jelastidak memenuhi syarat Spesialitas maupun syarat Publisitas;10.
    poin 9 dan 10 Posita Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IVmerupakan suatu dalil yang dibuatbuat atau dalil yang mengadaada danmembuktikan bahwa baik Penggugat mapun Kuasanya tidak memahamiketentuan peraturan menyangkut Hak Tanggungan dan Pendaftaran Tanah,sebab dalam proses pendataran Hak Tanggungan tidak diperlukan publikasisebagaimana dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah, sebab Pendaftaran HakTanggungan adalah pendaftaran pembebanan hak di atas hak atas tanah,sedangkan berkaitan dengan syaratsyarat spesialitas
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 11-08-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Pdg
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
1.CARLO EKO WIDOYOKO H.P.
2.DONATUS SALAMANANG
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG Cq. RESERSE KRIMINAL UMUM
105 — 19
  • Menurut Sjachran Basahabus de droit(tindakan sewenangwenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidaksesual dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundangundangan.Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknyapenyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimanatujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).5.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon:
SUWANDI als WANDI Bin SURADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
58 — 11
  • Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untukmenilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukanpengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan(asas spesialitas).. Bahwa bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan denganHalaman 17 Putusan No.39/Pid.Pra/2019/PN. Sby.ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 21-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 560/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : MUHAMMAD ARIF SIREGAR
Terbanding/Tergugat : PT. BANK BRI AGRONIAGA TBK
34 — 24
  • Hak Tanggungan memiliki sifat Spesialitas dan Publisitas, yangmenyebabkan timbulnya Hak Preference kreditor.Sebagaimana berdasarkan :UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas TanahBeserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sebagaimanaberdasarkan:Pasal 1 angka 1Hak Tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah,yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak Jaminan yangdibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Gns
Tanggal 29 Januari 2019 — Pemohon:
MISBAH ZAENAL Bin ZAENAL
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kanit Reskrimum Padang Ratu
43 — 29
  • Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai adatidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian denganbagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).5) Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang(hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnyadilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuanPeraturan PerundangUndangan.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 23-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN SDA
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
H. Zainul Abidin, SH, MSi
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Sidoarjo Cq Kepda Kepolisian Sektor Sedati Sidoarjo
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Sidoarjo Cq Kepda Kepolisian Sektor Sedati Sidoarjo
69 — 31
  • Pendapat inimengandung pengertian bahwa untuk menilaiHalaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN.Sda .ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukanpengujian dengan bagaimana tujuan dan wewenang tersebutdiberikan (asas spesialitas).. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yangsepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksudbertentangandengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Upload : 23-12-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 118/ PDT/ 2015/ PT BTN
PEMBANDING semula PELAWAN; PT BARKATEL UTAMA M E L A W A N; TERBANDING I semula TERLAWAN I; PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.,KANTOR CABANG WOLTER MONGINSIDI, TERBANDING II semula Terlawan II; PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk., KANTOR PUSAT
88 — 60
  • kepada masyarakat/umat sesuai amanahdalam Undangundang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;Bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 4 tahun 1996 tentangHak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda yang berkaitan dengantanah (UUHT), telah mengatur suatu lembaga hak jaminan atas tanah yangkuat dengan ciriciri, sebagai berikut :Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepadapemegangnya;Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek ituberada;Memenuhi asas spesialitas
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 07-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 49/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 15 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Safaruddin Diwakili Oleh : MUZAKIR AR
Terbanding/Tergugat : Presiden Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
41 — 29
  • dilakukan pelelangan terhadap PekerjaanPeningkatan Jalan Batas Aceh BesarTibang yang menjadi kebutuhanmasyarakat, maka Tergugat telah mengabaikan asasasas pengelolaankeuangan negara yaitu:a) Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan danbelanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;b) Asas universalitas, yaitu. mengharuskan agar setiap transaksikeuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;c) Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatutahun tertentu;d) Asas spesialitas
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 112/PDT/2014/PT. BTN
Tanggal 20 Maret 2015 — H. MAHMUD SETIADI KARTAM, ; PT. ANTEX INDONESIA MANUFACTURING, ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ; PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Cq. BAPPEDA, ; CAMAT BALARAJA, ; LURAH SENTUL JAYA,
39 — 36
  • Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah sah menurut hukumkarena Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Hibahdan dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang dan telah memenuhiasasasas dalam Hukum Pertanahan yakni, Asas Spesialitas yaitu tanahyang didaftarkan jelasjelas diketahui dan nyata lokasi tanahnya,kemudian Asas publisitas yaitu setiap orang dapat mengetahui sesuatubidang tanah itu milik siapa, seberapa luasnya, dan apakah ada beban diatasnya, dilakukan secara terang benderang
Pengadilan PN Bintuhan Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN Bintuhan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bhn
Tanggal 16 September 2020 — Pemohon:
Eko Ade Saputra Bin Amri Isya
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq Kepolisian Resor Kaur
143 — 52
  • Pendapat ini mengandung pengertianbahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahngunaan wewenangdengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dariwewenang tersebut diberikan (asas spesialitas);6. Bertindak sewenangwenang juga dapat diartikan menggunakanwewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apayang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksudbertentangan dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.