UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3bagian d berbunyi: Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitutransparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan halaman 10;UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yangbersin dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 bagian 1 danbagian 3 berbunyi: Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi : bagian1. Asas Kepastian Hukum dan bagian 3.

Hak Milk No. 297 tertanggal 2891974 ;Foto copy Surat Kematian No.474.3/03 tertanggal 14 Oktober 2010 ;: Foto copy Surat Kematian No.4743/14 tertanggal 10 09 2012 ;Foto copy Surat Kematian No.4743/03 tertanggal 14 102010;: Foto copy surat undangan dari Camat Margoyoso kepada Kepala DesaTanjungrejo tertanggal 21 Oktober 2010 ;: Foto copy surat dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KabupatenPati kepada Sekretaris Kecamatan Margoyoso selaku PPID Pembantu, perihalPemberitahuan Permohonan Informasi

Publik Nomor: 486 / 562 tertanggal 23April 2012 ; 23Bahwa bukti foto copy suratsurat di atas telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelahdisesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali buktiP2, P7, dan P11 yang tidak ada aslinya ;Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy suratsurat tersebut, para Penggugatjuga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu :1.

10yang mempergunakan lIjazah palsu pada pemilihan Kepala Desa Blok 10tahun 2017 dari SOLAHUDDIN, dimana SOLAHUDDIN mengirimkan pesanHalaman 8 dari 37 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srhkepada Saksi melalui aplikasi Mesengger yang memberitahukan akan adanyapenggunaan ljazah palsu lalu Saksi megkonfirmasi berita yang Saksi terimakepada SOLAHUDDIN; Bahwa Setelah mendapatkan pemberitahuan dari SOLAHUDDINselanjutnya Saksi secara pribadi berdasarkan UndangUndang nomor 14tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik pada tanggal 4 Juli 2019melayangkan Surat kepda Pihak Dinas Pendidikan Kota Medan untukmemohon Informasi tentang dokumen atau data Ijazah paket B atas namaSUHARDI selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019 pihak Dinas PendidikanKota Medan sesuai dengan Surat Nomor : 420/13486 PNF/2019 menjelaskantentang PKBM Mandiri pada tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak ada diKota Medan; Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua BUMDes/BPD di Desa Blok10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Bahwa Tergugat III merupakan Kantor Pelayanan Publik yangdalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melayani publik/masyarakat mempedomi Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik DiLingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sertaperaturan/PerundangUndangan lainnya ;c.

Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik, hasil hasil evaluasi sehubungan dengankapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorangtermasuk dalam informasi yang dikecualikan untuk diinformasikan olehbadan publik ;Menimbang, bahwa dari hasil pelaksanaan tes kesehatan bahwawalaupun dinyatakan tidak sehat, namun ada catatan dari pihak RumahSakit Umum Daerah Arga Makmur terhadap salah seorang peserta yangbernama Hunadi untuk dapat bekerja sebagai anggota KPU, sehinggamenurut

Ahli Waris saja, danturunan Leter C tidak mau diberikan/menolak untuk memberikan, denganalasan untuk melindungi kepentingan orangorang yang menempatitersebut dan menjaga rahasia Negara, sehingga Penggugat memintasecara resmi melalui Surat hingga 2X (dua kali), namun tetap tidak adajawaban yang pasti hingga saat ini, padahal telah ada UU no. 14 tahun2008. ttg Keterbukaan Informasi Publik & pasal 20 Komisi Informasi no. 1tahun 2010 menyebutkan badan public termasuk perangkat desa wajibmengumumkan informasi

Bahwa Saksi mengirim surat kepada Komisi Informasi Pusat (KIP), yang intinyaadalah sebagai berikut : Bahwa informasi publik mengenai alasan ketidak lulusan tersebut diberikankepada yang bersangkutan saja. Bahwa hasil keputusan dan pertimbangan seleksi administrasi dapatdiberikan kepada yang bersangkutan secara langsung sepanjang bersifat pribadi.Bahwa apakah sebagai suatu badan publik menunggu memberikan informasisampai adanya sengketa terlebih dahulu.

Perkara ini, yaitu berada diblok A3 (Tiga) dan 7 (Tujuh); Bahwa saat pemanenan tanggal 26 Februari 2021 ada sekitar 20 orangtermasuk saksi dan Pemohon II yang saat itu memanen buah kelapa sawittersebut; Bahwa saat pemanenan buah buah kelapa sawit tersebut Pemohon tidak berada di lokasi kejadian, Pemohon berada di lokasi kejadian saatpihak kepolisian datang di lokasi kejadian; Bahwa saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh Termohon dalamperkara ini; Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan informasi

publik yang diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:DR.Erdianto.

., Kepala Biro dan Informasi Publik;2 drh. AGUS SUNANTO, MP, Kepala Balai Besar KarantinaPertanian Tanjung Priok;3 MM. EDDY PURNOMO, S.E., M.H., Kepala BagianHukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian;4 Ir. R. FAUZAR ROCHANI, S.E., MM., Kepala BalaiKarantina Kls I Bandar Lampung;5 drh. TRI WAHYUNI, M.Si., Kepala Bidang KarantinaHewan BBKP Tanjung Priok;6 drh. PUJI HARTONO, MP, Kepala Seksi Karantina HewanBKP Kis I, Bandar Lampung;7 JHON INDRA G.

Dengan demikian, Keputusan Bupati itumerupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan sesualketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014.Bahwa tindakan Tergugat tidak memberitahukan SK Nomor540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 kepada Penggugatnyatanyata bertentangan dengan ketentuan UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 2 menyatakan setiap informasi publik harus dapatdiperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dancara sederhana.Bahwa menurut

Bahkan menurut UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 2 menyatakan setiap informasi publik harusdapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan,dan cara sederhana.Bahwa pada kenyataannya Tergugat telah menerbitkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012.

2016merta Tergugat dan Tergugat IV membantu Tergugat II sebagai pemohonlelang, hal ini jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum,asas keadilan dan kepatutan, selain itu tindakan Tergugat dan Tergugat IIyang tidak menanggapi surat dari Para Penggugat tersebut, telah pulamelanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal11 ayat (1) bagian (b) dan (2), pada Bagian Ketiga Informasi yang WajibTersedia Setiap Saat dari Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi

Publik;9.

., Kepala Biro dan Informasi Publik, KementerianPertanian;2. drh. Agus Sunanto, MP, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tj.Priok;3. MM. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Kepala Bagian Hukum dan Humas,Badan Karantina Pertanian;4. Ir. R. Fauzar Rochani, S.E., MM., Kepala Balai Karantina Kls Bandar Lampung;5. drh.Tri Wahyuni, M.Si., Kepala Bidang Karantina Hewan BBKP Tj.Priok;6. drh. Puji Hartono, MP, Kepala Seksi Karantina Hewan BKP Kls ,Bandar Lampung;7. Jhon Indra G.

Penunjukkan Lahan Disposal Area (OBJEKGUGGATAN) setelah adanya surat dengan Nomor 614/4250tertanggal 18 Juli 2018 perihal Pengosongan Lahan untuk DisposalArea Normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT), yang pada intinyamemerintahkan PENGGUGAT untuk segera melakukan pengosonganlahan tambak yang dikuasasi dan dirawat dengan baik olehPENGGUGAT . 7222222 none nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Tindakan TERGUGAT berdasar pada penjelasan angka4.23. diatas melanggar pasal 10 UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik yang berbunyiHalaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta mertasuatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertibanumum. (2) Kewayiban menyebarluaskan Informasi Publiksebagaimana dimaksud pada aya t(1) disampaikan dengan carayang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yangmudah dipahami.Bahwa selain itu salah satu alasan disusunnya kebijakanPenataan ruang yang terpadudan saling berkolerasi

Sebagai Pejabatpublik seharusnya pejabat tersebut wajib memberikan keterangan yangdiminta oleh kedua saksi tersebut dengan merujuk kepada Undang undang Keterbukaan informasi publik.

Tidak ada informasi yang Tergugat tutupi,Halaman 52 dari 88 halaman, Putusan Nomor 136/G/2020/PTUNJKTsepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yangdikecualikan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2.

Seluruh Dasar Hukum yang menjadi dasar tidak diberikannyaRemisi kepada Penggugat telah Tergugat sampaikian secaraterbuka, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa dari serangkaian fakta hukum sebagaimana telah Tergugatsampaikan di atas, maka tidak terdapat adanya pelanggaran terhadapasas keterbukaan informasi publik dalam penerbitan Surat Nomor NomorB/2848/HK.06.04/55/06/2020.

Bahwa berdasar dengan telah berlakunya Ketentuan TJndangUndangKeterbukaan Informasi Publik, Tergugat sebagai lembaga pelayanan publiksudah seharusnya melayani permintaan Para Penggugat sesuai ketentuandan tata cara yang berlaku;Bahwa Penggugat telah melaporkan kepada Tergugat Il ketidakakuratandan tidak profesionalnya proses penyidikan terobunuhnya korban almarhumNasrudin Zulkarnaen Iskandar khususnya barang bukti baju korban dantelah meminta sejak awal Penyidikan terkait baju korban yang untukdijadikan

Darurat (IGD) Mayapada Hospital, sampai dengandipindahkannya Nasrudin Iskandar Zulkarnaen (alm.) dalam keadaan hidupke RSPAD Gatot Soebroto;Bahwa Tergugat tidak berkewajiban secara hukum untuk memberikanketerangan apapun kepada Para Penggugat, termasuk namun tidakterbatas mengenai baju Nasrudin Iskandar Zulkarnaen (alm.), sehingga dalilPara Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat seharusnya melayanipermintaan Para Penggugat sesuai ketentuan dan tata cara yang berlakudalam UndangUndang Keterbukaan Informasi

Publik jelas merupakan dalilyang mengadaada dan tidak berdasar;Bahwa Rumah Sakit tidak dapat sembarangan memberikan informasiapapun kepada pihak lain, sehingga Tergugat tidak harus menurutipermintaan Para Penggugat untuk memberikan keterangan/menjawabpertanyaan Para Penggugat, terlebih lagi Para Penggugat bukanmerupakan keluarga korban;Berdasarkan halhal tersebut di atas, terbukti bahwa, tidak ada satu dalil pundalam Gugatan a quo yang menunjukkan adanya tindakantindakan Tergugat ,yang dapat dikategorikan

(Bukti P69);Fotokopi surat permohonan informasi publik oleh Badan EksekutifMahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang kepadaHalaman 52 dari 107 halaman.

Putusan Nomor 48 P/HUM/202071.72.73.14.75.76.17.Universitas Negeri Semarang terkait dengan permohonan keterbukaaninformasi mengenai transparansi keuangan kampus (Bukti P70);Fotokopi balasan surat permohonan informasi publik oleh UniversitasNegeri Semarang (Bukti P71):Fotokopi Laporan Keuangan Rektor Universitas Negeri Semarang Tahun2018 (Bukti P72):Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 39 Tahun 2017, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang KuliahTunggal Pada Perguruan

Hal tersebut sebagaimanadiatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 Undang undang Nomor14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). (vide buktiP3)9.

Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Maret2017.13.Bahwa tindakan Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensimengakses datadata tanah milik Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi di Tangerang dan Cirebon adalahperbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan perundangundangan yakrni: Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 Pasal 14 ayat (2) Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 Undang undang Nomor 14 tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP).Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor : 51/PDT/2018/PT BTN Pasal 1 ayat (2), pasal 16 ayat (2), pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), pasal44 ayat (1) huruf h dani Undang undang Nomor 43 tahun 2009 tentangKearsipan Pasal 189, pasal 191, pasal 192 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah14.Bahwa Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi samasekali tidak pernah memberikan salinan dokumen

Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P 10Bukti P 11Bukti P 12Bukti P 13Bukti P 14Bukti P15Bukti P 16Laporan hasil pemeriksaan atas belanja daerah tahunanggaran 2011 dan semester tahun anggaran 2012 padaDinas Pemadam Kebakaran dan PenanggulanganBencana Provinsi DKI Jakarta, tanggal 7 November 2012(fotokopi dari fotokopi);Formulir Permohonan Informasi Publik (fotokopi daritindasan asili);Tanda terima penyerahan dokumen informasi publik,tanggal 25 Januari 2017 (fotokopi dari tindasan asli);Bukti elektronik

Saya BukanPembunuh Munir (Sabtu 29 November 2014) (fotokopi darifotokopi).Kliping Media : Keluar dari Lapas, Pollycarpus TetapBerkukuh Bukan Pembunuh Munir (Sabtu 29 November2014) (fotokopi dari fotokopi).Kliping Media : Dibebaskan, Pollycarpus Tetap Merasa TakBersalah (29 November 2014) (fotokopi dari fotokopi).Halaman 77 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP19eP20P21P22P 23P24P25P 26P27P 28P 28aSurat Informasi

Publik terkait Pemberian PB a.n PollycarpusBudihari Priyanto Nomor W11.PK.01.05.06D196 (fotokopidari fotokopi).Rekaman Wawancara dengan wakil ketua RT 006 dan RW005, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung,Kota Bandung.

Ir.Alex Tampubolon, MM (fotokopi dari fotokopi).Video Berita Media : Keberadaan Pollycarpus MisteriusUsai Bebas Bersyarat (1 Desember 2014) (fotokopi darifotokopi).Penelitian Kemasyarakatan untuk Pembebasan Bersyaratatau Cuti menjelang bebas terhadap Pollycarpus BudihariPriyanto (fotokopi dari fotokopi).Permohonan Informasi Publik Nomor PAS 5.TI.01.04125(fotokopi dari fotokopi).Laporan Perkembangan Pembinaan Warga BinaanPemasyarakatan atas nama Narapidana PollycarpusBudihari Priyanto (fotokopi dari