Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Rp3.000.000, Desa11. Kegiatan Pengadaan 60 Unit PLTS Desa Rp481.042.000, 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Keamanan Rp 21.600.000,Desa2. Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Rp 3.000.000, Besar Keagamaan3.

UndangUndang Nomor 51Tahun 2009, berdasarkan pada:1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, menyatakan:Pasal 14:Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnyayang dimiliki oleh negara dalam undangundang ini adalah:a.Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jeniskegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan,sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;Nama lengkap pemegang saham

(lima juta rupiah) secara tunai sebagaimana ketentuanbesarnya ganti kerugian yang telah diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang PelaksanaanUndangundang Nomer 14 Tahun 2008 tentangketerbukaan informasi publik pada pasal 16 dan pasal 17 ; .

lama, seharunsya itu dijabarkan lagi kebijakan, unjungnya SOPtata caranya seperti apa, ada menejemen kelembagaan jadi siapa yangmenangani hal tersebut, yang kedua kebijakan, perencanaan, keuangan danlain sebagaianya, itu harus ditetapkan, ahli tidak tahu apakah sudah dibuatatau belum disana, buat mekanisme itu sehingga kewenangannya menjaditerlanggar, lewat mestinya dijawab, ditanggapi terhadap Pemohon ; Bahwa menurut ahli seharusnya permohonan tersebut ditanggapi, nanti adaUndangUndang Keterbukan Informasi

Publik, jadi kalau ada pengaduan darimasyarakat harus ditanggapi ; Bahwa menurut ahli kalau di dalam UndangUndang disini disebutkan pejabattersebut melanggar UndangUndang dan kewenangannya bisa ditarik, didalam UU No. 23 kewenangan itu bisa ditarik oleh yang punya kewenangan,kalau. provinsi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, makakewenangannya bisa dicabut, dan Kembali ke yang mampunyai kewenangan,yang punya kewenangan dalam hal ini Mendagri melalui SK, artinya melekatdisitu ; Bahwa menurut

Bahkan terlebih lagi Transmart Kota Padangtelah lama beroperasi yaitu sejak 19 Mei 2017;Halaman 22 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDGBahwa Situs milik TERGUGAT tersebut dapat dengan mudah diakses olehSiapapun juga karena telah diatur melalui Undangundang No. 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tunjangan Kepala Desa, Jumlah: Rp4.250.000,00;
- No. 0087/SPP/08.2012/2019 tanggal 20 November 2019, SPP Panjar Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sanitasi Pemukiman, Jumlah: Rp50.000.000,00;
- No. 0089/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019, SPP Operasional Pemerintah Desa, Jumlah: Rp 2.600.000,00;
- No. 0090/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019, SPP Operasional BPD, Jumlah: Rp 2.000.000,00;
- No. 0091/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019, SPP Penyelenggaraan Informasi

Publik Desa (Poster, Balihu, Dll), Jumlah: Rp 1.000.000,00;
- No. 0092/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019, SPP Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Balita, dan Insentif), Jumlah: Rp 1.175.000,00;
- No. 0093/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019, SPP Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat, Jumlah: Rp1.400.000,00;
- No. 0094/SPP/08.2012/2019 tanggal 09 Desember 2019, SPP Peningkatan Jalan Pemukiman, Jumlah: Rp27.000.000,00;
- No. 0088/SPP/08.2012/2019

2019,SPP Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa,Jumlah: Rp4.250.000,00;> No. 0087/SPP/08.2012/2019 tanggal 20 November 2019,SPP Panjar Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan SanitasiPemukiman, Jumlah: Rp50.000.000,00;> No. 0089/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Operasional Pemerintah Desa, Jumlah: Rp2.600.000,00;> No. 0090/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Operasional BPD, Jumlah: Rp 2.000.000,00;> No. 0091/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Penyelenggaraan Informasi

Publik Desa (Poster, Balihu,Dil), Jumlah: Rp 1.000.000,00;> No. 0092/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,Balita, dan Insentif), Jumlah: Rp 1.175.000,00;> No. 0093/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat, Jumlah:Rp1.400.000,00;> No. 0094/SPP/08.2012/2019 tanggal 09 Desember 2019,SPP Peningkatan Jalan Pemukiman, Jumlah:Rp27.000.000,00;> No. 0088/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Panjar

2019,SPP Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa, Jumlah:Rp4.250.000,00;> No. 0087/SPP/08.2012/2019 tanggal 20 November 2019,SPP Panjar Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan SanitasiPemukiman, Jumlah: Rp50.000.000,00;> No. 0089/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Operasional Pemerintah Desa, Jumlah: Rp 2.600.000,00;> No. 0090/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Operasional BPD, Jumlah: Rp 2.000.000,00;> No. 0091/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Penyelenggaraan Informasi

Publik Desa (Poster, Balihu,Dil), Jumlah: Rp 1.000.000,00;> No. 0092/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Posyandu (Makanan Tambahan, Kis Bumil, Lamsia,Balita, dan Insentif), Jumlah: Rp 1.175.000,00;> No. 0093/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Penyuluhan dan Pelatihnan Bagi Masyarakat, Jumlah:Rp1.400.000,00;> No. 0094/SPP/08.2012/2019 tanggal 09 Desember 2019,SPP Peningkatan Jalan Pemukiman, Jumlah:Rp27.000.000,00;> No. 0088/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Panjar

Publik Desa (Poster, Balihu,Dil), Jumlah: Rp 1.000.000,00;> No. 0092/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Posyandu (Makanan Tambahan, Kis Bumil, Lamsia,Halaman 168 dari 181 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT BJMBalita, dan Insentif), Jumlah: Rp 1.175.000,00;> No. 0093/SPP/08.2012/2019 tanggal 06 Desember 2019,SPP Penyuluhan dan Pelatihnan Bagi Masyarakat, Jumlah:Rp1.400.000,00;> No. 0094/SPP/08.2012/2019 tanggal 09 Desember 2019,SPP Peningkatan Jalan Pemukiman, Jumlah:Rp27.000.000,00

Investigasi yang dilakukan oleh Hill & Associates juga bukanlah sebuahpelanggaran karena informasi yang diperoleh dan Hill & Associatesdiperoleh dari ranah publik dan merupakan informasi publik dan hasil dariinvestigasi tersebut tidak dipaparkan ke publik.

Investigasi Hill & Associates juga bukan merupakan suatu kesalahankarena informasi yang didapatkan oleh Hill & Associates didapat dariranah publik, merupakan informasi publik, dan hasil investigasinya puntidak diumumkan kepada publik.

;Halaman 6 dari 114 halaman Perkara No : 17/Pdt GLH/2020/PN.Rgt.Bahwa Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014menyatakanPemerintan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kKewenangan daerah otonom;Bahwa sebagai badan publik dan pejabat publik TERGUGAT memilikikewajiban berdasarkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik untuk mengumumkan ke publik mengenai dataperizinan

Perkebunan yang izinnya di keluarkan atau diterbitkan olehTERGUGAT dan membangun sistem pelayanan keterbukaan informasi publikmengenai perizinan Perkebunan, (vide Pasal 9, 10, 11 dan Pasal 13 UUKeterbukaan Informasi Publik);Bahwa TERGUGAT memiliki kewajiban menjamin agar Investasi di bidangperkebunan yang dberikan izin oleh Tergugat tidak akan mencemarilingkungan sekitar, terurataman Sumber air yang digunakan PDAM Tirta Sarisebagai salah satu BUMD Kabupaten Inhu ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan informasisebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturanpemerintah;Ketentuan Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 mengatursebagai berikut :"Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;Ketentuan Pasal 30 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagaiberikut :Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3) huruf aterdiri atas :a. informasi

publik; danb. informasi khusus:Ketentuan Pasal 29 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 mengatur sebagaiberikut :(1) Pemerintah wajib menyediakan pelayanan meteorologi, klimatologi, dangeofisika;(2) Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan;(3) Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) terdiri atas:a. informasi; danb. jasa;Sebagai informasi, menurut UndangUndang Nomor 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan informasisebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah;Ketentuan Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009mengatur sebagai berikut :"Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;Ketentuan Pasal 30 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 mengatursebagai berikut :Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3) huruf aterdiri atas :a. informasi

publik; danHal. 90 dari 108 hal.

SBY.pada prinsipnya itu soal metode atau cara tapi yang lebih penting melibatkanmasyarakat memberikan masukan atau pengaduan adalah penting, karena ada3 fungsi yaitu mendapatkan informasi publik, ikut memberikan masukan saran,3 akses mendapatkan keadilan; Bahwa, ketika seseorang di pidana misalnya di Jayapura kemudian mengikutiPilkada di Surabaya, tidak otomatis pidana di Jayapura menjadi hapus denganpersyaratan di Surabaya karena UndangUndang berlaku seluruh di Indonesia; Bahwa, UndangUndang dan

KetuaMajelis Hakim Sidang Sengketa Informasi Publik Register Nomor 037/VII/KIPPS/2015 dan ditembuskan kepada Kuasa Hukum Pemohon PeninjauanKembali, menyatakan sebagai berikut :a. Bahwa Kejaksaan Negeri Waikabubak tidak memiliki Dokumen asli BeritaAcara Sarah Terima Pekerjaan No. 37/PPKDISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan dokumen asli Berita AcaraHal. 53 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016Panitia Penilai dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan No.

Bahwa Sdr.Ridwan Bin Abdul Wahab SE, Lewat Kuasanya M.ZuhriHasibuan SH,MH dan Helman Madewa, SH telah pernah mengirimkan surat kepada Kepala KantorPertanahan Kab.Pidie tanggal 26 Desember 2012 No: 026/LBPHFK/XII/2012memohon keterbukaan informasi publik sehingga kami menjawab surat tersebut olehKepala Kantor Pertanahan Kab.Pidie tanggal 28 Desember 2012 No:21/600.14.11.07/XII/2012 sudah cukup jelas dan tembusan surat kami termasuk adapada Sdr.Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kalau kita melihat jarak

Selain itu upaya publikasimerupakan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasipublik yang dijamin dalam undang undang in casu Undang UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwaselama ini Pemohon Peninjauan Kembali selalu mengupayakan untukmemberitakan kepada publik melalui media massa tentang prosespenanganan perkara tanpa kecuali termasuk penanganan perkara atasdiri Termohon Peninjauan Kembali.

Informasi yang lain tidak dapat kami berikan dikarenakan termasukklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan Berita Acara UjiKonsekuensi Dinas Perumahan Kawasan dan Pertanahan KotaBontang No.065/161.2/DPKP2.01 yang mengacu pada pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;Bahwa dengan adanya surat jawaban Tergugat melalui DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota BontangHalaman 7 dari 64 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bon12.13.14.15.16.tersebut Para Penggugat

Sesuai dengan dataresmi yang ada di website KPU Kabupaten Kediri ( www.kpudkedirikab.go.id )sebagai sarana informasi publik, diketahui bersama bahwa detail berkas pasangancalon meliputi form Model BKWK Parpol, Model B.1KWK Parpol, Model B.2KWK Parpol, Model B.3KWK Parpol, Model BB.2KWK Parpol, jazah dan foto.(terlampir);Bahwa Berkaitan dengan Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telahdi daftarkan di KPU Kabupaten Kediri (TERGUGAT ID, diketahui bahwa dr.

menuntut kepadaTergugat V atas salinan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Deli TuaBarat atas nama Amena Yusuf Tarigan karena salinan hanya dapatdiberikan apabila ada asli sertipikat;Bahwa sSelanjutnya mengenai salinan sertipikat yang ada pada KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Pasal 12 ayat (4)huruf (i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publikdi Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiamerupakan informasi

publik yang dikecualikan yang bersifat ketat danterbatas sehingga Tergugat V menolak petitum Para Penggugat;Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah diperoleh 3(tiga) kepastian hukum terutama kepastian subjek, kepastian objek,dan kepastian status hak yang didaftar telah memenuhi prosedur dansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganberpedoman pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang

Misalnya sajaPenjelasan Pasal 14 huruf h UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memaknai kemandiriandengan definisi sebagai berikut: Kemandirian dimaknai sebagai keadaan dimana perusahaandikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan danpengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai denganperaturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.Berdasarkan pengertian tersebut, kata kunci dari makna kemandirianyaitu tanpa benturan kepentingan dan

TandaTanda Batas Bidang Tanah Pasal 20ayat (1) Sebelum bidangbidang tanah diukur, pemegang hak atas tanah harusHalaman 19 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 68G/2021/PTUNJKT.21.22.memasang tandatanda batas berdasarkan kesepakatan dari pemegang hakatas tanah yang berbatasan.Bahwa karena Obyek Sengketa a quo tidak dapat dipertanggungjawabkankepada Para Penggugat, oleh karena sejak awal Tergugat tidak memberikaninformasi dengan melakukan pengumuman/diumumkan secara terbuka sebagaibagian dari keterbukaan informasi

publik agar memberikan kesempatan kepadapihakpihak untuk melakukan keberatan termasuk keberatan yang datangnya dariPara Penggugat dimana dilakukannya pengumuman dimaksudkan untukmemberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukankeberatan.

Bahwa dikarenakan Penggugat belum menerima jawabandari Tergugat, Penggugat kembali mengirimkan surat kepadaTergugat bernomor :01/FRK/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanHalaman 16 dari 81 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUNJKTPemukiman Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonanketerbukaan Informasi Publik.5.

evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokjakepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelangbahwa ada penolakan untuk dilakukan evaluasi ulang, apa yang harusdilakukan oleh Pemenang lelang jika surat penolakan yang disampaikan olehPPK kepada Pokja tidak ditindak lanjuti sehingga Pemenang lelang menjaditidak tahu apakah dia menang atau tidak, bagaimana solusinya dia untuktahu, menurut Ahli kalau solusi untuk tahu ini tentunya minta untuk diberitahuatau diinformasi, lewat informasi

publik, di daerah itu ada pejabat PPID(Pejabat Pengelola Informasi Daerah), tetapi kalau sudah bersurat langsungdengan Pejabat yang bersangkutan tidak dijawab berarti ini tetap berlanjut,berarti tidak ada keputusan lain selain keputusan penetapan pemenang, iniHalaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTbukan soal fiktif positifnya tapikan menanyakan tidak ada keputusan lainselain keputusan penetapan pemenang;Bahwa dalam hal ini Pemenang telah beberapa kali bertanya dan bersurattetap