Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Dan AnggaranTahunan PD PK kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawasyang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan,keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkanpengesahan;G: Menyusun dan menyampaikan laporan keuagan secara berkalakepada pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas;d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PD PK setiap 3bulan sekali kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas dane.

Pimpinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnyabertanggungjawab kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas;b.

Pimpinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnyabertanggungjawab kepada Pemilik atau RUPS melalui DewanPengawas;b.

Nazarudinsimpanan PD PK Ciomas;1 (Satu) buah odner meliputi: BA rapat umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengawasanpersetujuan Dewan Kominsari terhadap laporan keuanganan kinerjaserta penetapan pembagian dividen PT LKM Ciomas KabupatenSerang Tahun buku 2016; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengawasanpersetujuan Dewan Kominsari terhadap laporan keuanganan kinerjaserta penetapan pembagian dividen PD PK Ciomas KabupatenSerang Tahun buku 2015; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang PerubahanPendirian

Nazarudinsimpanan PD PK Ciomas;1 (Satu) buah odner meliputi: BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengawasan persetujuan Dewan Kominsari terhadap laporankeuanganan kinerja serta penetapan pembagian dividen PT LKMCiomas Kabupaten Serang Tahun buku 2016; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengawasan persetujuan Dewan Kominsari terhadap laporankeuanganan kinerja serta penetapan pembagian dividen PD PKCiomas Kabupaten Serang Tahun buku 2015; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPerubahan

selaku Kuasa Pemegang Saham Kabupaten Cilacapmengadakan Rapat Uinum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)dan memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Utama danTurut Tergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD BPR BKKCILACAP TENGAH melalui RUPSLB yang dibuat oleh KurniaArmunanto, S.H.

BKK) diPropinsi Jawa Tengah mengatakan, bahwa Anggota Direksi dapatdiberhentikan oleh RUPS karena :30a. Permintaan sendiri,b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. BkK,c. Melakukan tindakan atau mempunyai' sikap yang bertentangandengan kepentingan Daerah atau Negara dan atau PemegangSaham,d.

Foto copy Notulen RUPS LB, tertanggal 20 Juli 2010, di Cilacap(Bukti Tl, Il, Ill, TT I 9) ;Foto copy Surat Nomor 581/536/01/BPR BKK/IX/2010, tertanggal 3September 2010, yang dibuat oleh Yayat Sumaryoto, Direktur UtamaPD BPR BKK Cilacap Tengah Kab.

Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuanBupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku ;f. Membeli, menjual atau. dengan cara iain mendapatkan = ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKKCilacap Tengah berdasarkan' persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuanketentuan lain yangberlaku ;g.

Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK CilacapTengah berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbanganDewan Pengawas ;h. Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan lembagakeuangan/perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR BKKCilacap Tengah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas ;i.

Babakan Karang Mulya RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

Dedua Sinar Propertindo;

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;e. Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;f, Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;g. Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Sena Perkasa Indonesia, beralamat di jalanSutomo No.3 Medan, pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta ;Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;e. Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;Penetapan Perkara Permohonan No.01/Pdt.P/2014/PN.Mdn, halaman 7 dari9 halamanf. Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;g. Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

No. 333 K/Pdt/2009Bahwa penyelenggaraan kedua RUPS di atas dilakukan secara bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No.1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, oleh karenannya Lim Tji Bin dalam kapasitasnya selakupemegang saham perseroan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum untukmembatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta UtaraRegister Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.

Jkt.Ut tersebut telah memberikan putusannya pada tanggal 2 Maret2003 yang pada pokoknya telah membatalkan kedua RUPS tersebut ;Bahwa walaupun kedua RUPS tersebut sedang dalam proses sengketamenyangkut keabsahannya, ternyata sebagai upaya lanjutan untuk menyingkirkanketerlibatan Lim Tji Bin secara menyeluruh dalam pengelolaan bahkan pengawasankegiatan operasional perseroan, maka Tergugat I khususnya melalui wakilnya yang telahditunjuk sebagai salah satu anggota Komisaris Perseroan yakni Tergugat IV

Terhadap penyelenggaraan kedua RUPS Luar Biasa tersebut Lim Tji Bindalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham Perseroan telah mengajukan GugatanPerdata pula sebagaimana telah terdaftar dengan Register Perkara No 271/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, yang mana Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 28 Juli 2004 telahmemutuskan dengan isi putusannya adalah membatalkan kedua RUPS Luar Biasatersebut.Bahwa disamping upaya hukum berupa pengajuan gugatan perdata padaPengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana yang

perseroan, telah mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebutpada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Gugatannya tersebut telah dikabulkanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.

No. : 162 K/Pdt/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;Bahwa setelah dilaksanakan RUPS LB secara sepihak oleh Tergugat I /Termohon Kasasi I, maka Penggugat / Pemohon Kasasi tidak dapat memasuki arealpabrik dan/atau kantor PT.

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (5), UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Dalam halDireksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugasdan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS";3.

Indocentral Megah Garment untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" atas dasar pertimbangan hukum pada halaman 6 putusannyayaitu "Tuan Suprapto Tjioe (Penggugat) tidak dapat membuktikan bahwa iayang ditunjuk oleh anggota sebagai Anggota Direksi yang berhak mewakiliPersero untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan dan adapunTerbanding semula Penggugat berdalin bahwa RUPS tidak bisa dilakukankarena Anggota Direksi yang lain sudah tidak aktif adalah dalih yang tidakdapat diterima karena dalam hal

demikian maka tentunya bisa sajadilakukan RUPS dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akantetapi upayaupaya ini tidak pernah dilakukan oleh Tuan Suprapto Tjioesebagai salah seorang anggota Direksi PT.

IndoceniralMegah Garment berhak dan berwenang untuk mewakili PT.Indocentral Megah Garment mengajukan gugatan dalam perkara aquo tanpaharus ditunjuk oleh Anggota Direksi lainnya maupunmelalui RUPS untuk dapat mewakili perseroan, apalagi dalamanggaran dasar PT. Indocentral Megah Garment tidak menentukanadanya salah satu anggota direksinya mewakili perseroan tersebut.Sehingga setiap anggota direksi PT.

Dengan demikian Putusan Judex Facti yang "menyatakan TuanSuprapto Tjioe tidak mempunyai kwalitas sebagai mewakili PT.Indocentral Megah Garmen untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" dengan alasan harus ada penunjukkan dari anggotadireksi lainnya maupun melalui RUPS sebagai putusan yang salah/keliru dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ketentuanPasal 98 ayat 1 jo. Pasal 98 ayat 2, UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;2.

Bali Villas) diwajibkan harus melalui Rapat Umum PemegangSaham/RUPS (vide UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas),oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham atau yang dikenal dengansebutan "RUPS" tersebut adalah merupakan organ tertinggi dalam suatuBadan Hukum, sehingga bilamana ada para pemegang saham ataupundirektur maupun komisaris yang melakukan tindakan hukum menyangkutkepentingan perseroan tanpa melalui RUPS, maka tindakan tersebut batal13demi hukum dan merupakan tanggung jawab pribadi

Bali Villas) haruslah melaluiRapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut sesuai denganUndang Undang No. 40 Tahun 2007 (vide Pasal 75 ayatBahwa bilamana ada salah seorang pemegang saham atau pengurusperseroan melakukan aktifitas ataupun melakukan jual beli assetperseroan tanpa terkecuali berupa tanah tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka perbuatannya tersebut BATAL DEMIHUKUM, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadaperseroan/Badan Hukum, oleh karenanya terhadap dalil gugatanPenggugat

Notanota pembayaran yang diterima oleh Turut Tergugat;Bahwa oleh karena tidak adanya dokumen RUPS dari Tergugat dalam halini PT. Bali Villas, sehingga akta jual beli antara Penggugat dengan Turut17Tergugat dan Wayan Dhana maupun Frans Elmar Bader tidak dapatdiproses secara hukum oleh Notaris/PPAT Lidya Angela Chandra, SH. Bahwa jelaslah terlinat didalam datadata yang disajikan oleh Penggugatkepada Notaris/PPAT Lidya Angela Chandra, SH., tidak ada kaitannyadengan Tergugat dalarn hal ini PT.

Bali Villas tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham/RUPS dalam hal melakukan jualbeliasset peseroan kepada Penggugat, sehingga apa yang dilakukan Wayan Dhana maupun Franz Elmar Bader dalam hal jual bellisebagaimana yang dituangkan dalam dailildalil gugatan Penggugatmerupakan tindakan pribadi bukan mewakili Tergugat dalam hal ini PT.Bali Villas, sehingga tidaklah manusiawi jikalau Penggugat menuntut gantirugi kepada Tergugat terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukanoleh Tergugat kepada

Bali Villas memberi kuasa kepadaTurut Tergugat ( Lesly Aschwin Van Braam ) untukmenjual tanah assetnya ; Bahwa saksi tidak tahu suatu Badan Hukum untuk menjual asetnya ataumelalui RUPS, dan saksipun punya PT bahwa pemegang saham terbesarboleh menjual asetnya iBahwa yang disepakati jual belinya adalah sebesar 200 juta31Bahwa cara pembayaran tanah yang dibeli adalah pertama dengan uangmuka sebesar 25 juta rupiah lalu dilunasi lagi dengan membayar sebesar175 juta rupiah, sedangkan yang menerima pembayaran

Salah satu keputusan yang dihasilkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi yang berencana tidakakan menggunakan jasa kerja Tergugat Rekonvensi lagi dan akandirealisasikan/efektif untuk jangka waktu satu bulan kedepan terhitung sejaktanggal Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan DewanDireksi (2 Agustus 2013 diputuskan sampai dengan 2 September 2013).Ditegaskan juga selama waktu menunggu batas waktu 1 (satu) bulan (2Agustus 2013 sampai dengan 2 September 2013), Tergugat Rekonvensimasih

diwajibkan hadir di perusahaan untuk melakukan pekerjaannya;Bahwa masih pada tanggal 2 Agustus 2013 keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi secara khusus tentangtidak lagi memakai jasa kerja Tergugat Rekonvensi secara resmi belumdisampaikan Penggugat Rekonvensi karena harus menunggu pengetikannaskah, namun pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danDewan Direksi belum ditutup, maka dengan inisiatif sendiri bapak PaulHalliday menemui Tergugat Rekonvensi ke ruangannya untukmeginformasikan

secara khusus tentang keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi yang rencananya tidakakan menggunakan jasa kerja Tergugat Rekonvensi lagi dan efektif/berlaku1 (satu) bulan sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan Dewan Direksi.

Menunggu sampai batas waktu yang ditentukan danakan dibuat dibuatkannya surat keputusan pemberhentian, bapak PaulHalliday menginstruksikan agar Tergugat Rekonvensi tetap masuk bekerja.Setelah menginformasikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan Dewan Direksi tersebut, bapak Paul Halliday meninggalkanruangan Tergugat Rekonvensi.

Ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi yang tanpa alasanyang jelas membuat Penggugat Rekonvensi harus mengambil sikap;Bahwa pada 16 Agustus 2013 Tergugat mengirim berita tentang RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi kepada TergugatHalaman 20 dari 44 hal. Put.

BTN ke PT MCS
CV Karyanta
CV Ike
CV Nelly
Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid
Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab
Covernote No 89 tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad
Akta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab
Akta Pengakuan Hutang No 392
Akta Cessie No 400
Akta SKMHT No 396
Akta Perjanjian Subordinasi No 399
Akta RUPS

No 388
Akta RUPS No 390
Akta Personal Guarentee No 395
Akta Personal Guarantee No 394
Akta Perjanjian Subordinasi No 397
Akta Subordinasi No 398
Salinan Rekening Koran PT.

2013
Copy NPWP Berkah Trimitra
Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
SID-BI an Nelly Apriani
Copy Memo No 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond
CV Nelly Apriani
Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
Copy Notulen RUPS

2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016
Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016
Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Halaman 86 dari 99 dan Dokumen saat AkadAkta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni2012 Notaris Abdul WahabAkta Pengakuan Hutang No 392Akta Cessie No 400Akta SKMHT No 396Akta Perjanjian Subordinasi No 399Akta RUPS No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

Halaman 90 dari 99 Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH.M.KnAsli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra No 268Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn 20.

tahunan PT BTN Persero tok No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, sehinggaA.A.Ngurah Pujawan tidak pernah mendapatkan pembagian deviden, makapada tanggal 20 Juni 2002, dia menjual 30% sahamnya kepada:e Soedjianto = 20%e Sigit Priyono = 5%e Budi Purnomo = 5%Sesuai akta no 45, tanggal 20 Juni 2002, tentang RUPS luar biasa4. Bahwa setelah 30% saham A.A.

Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, padahal RUPS tersebutsesuai pasal 18 akta notaris Made Puryanma, SH wajib dilakukan setiaptahun, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan di tutup, jugamelanggar ketentuan pasal 78 (1); (2) UU No. 40/2007 tentang PerseroanTerbatas.9.

Bahwa selain Termohon tidak pernah melaksanakan RUPS, juga tidak pernahmembagi keuntungan/deviden kepada Pemohon sehingga Pemohon patutmenduga ada rekayasa pembukuan atau penggelapan deviden/keuntungandalam mengoperasionalkan PT.

AlfaAriantour.10.Bahwa Pemohon sudah sejak Bulan Februari 2014 berusaha untukmenyelesaikan perkara ini dengan musyawarah mufakat, dengan caramengirim surat untuk melakukan RUPS dan menjual 10% saham Pemohonkepada Termohon, tetapi dijawab oleh saudara Termohon bahwa tidak bolehdilakukan pemeriksaan RUPS dan hanya mau memberikan kompensasikepada Budi Pornomo Rp 100.000.000 dan kepada Sigit Priyono Rp60.000.000, sesuai suratnya nomor 01/W/N/2014 tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh kuasa hukum Soedjianto

Alfa Arian Tour, saksi tidak tahuapakah pernah dilakukan RUPS ataukah tidak ;Bahwa, memang ada aliran dana dari Prancis masuk ke PT. Alfa ArianTour, karena PT. Alfa Arian Tour punya agen di Prancis, dimana danatersebut digunakan untuk mensuport dan menghendel tamu dari luarnegeri ;Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada uang dari PT.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera) tanggal 23 Januari 2015, berikut setiap perikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII :--------------------------a.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Manyatakan sah dan menetapkan susunan pengurus baru perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2015 sesuai Akta Berita Acara Rapat PT. Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining) tanggal 23 Januari 2015 tersebut, berikut setiap perikatan yang timbul dari, dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Il kepada Tergugat ,sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat olehTergugat VII, yang memuat tentang pengalihan saham danperubahan pengurus perseroan Turut Tergugat I,dan Akta Nomor 6tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII, yangmemuat tentang pengalihan Saham dan perubahan pengurusperseoran Turut Tergugat II ;Hal 10 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.10.Bahwa pada tanggal 21 April 2015 Direksi yang sah Turut Tergugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

RUPS LuarBiasa Turut tergugat tersebut pada pokoknya memutuskan :a. Meratifikasi tindakan anggota Direksidan Dewan Komisaris ;b. Perubahan susuan anggota Direksidan Dewan Komisaris ;Selanjutnya susunan pengurus perseroan Turut Terugat adalah: Direktur Utama : Dewi Sasmita Kosasih 5 Direktur : Suprianto 5 Komisaris : Bellamy Suhendra ;Bahwa ketika Ny.

Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat )Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang memuat tentangpelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat tanggal 23 Januari2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat Ill, dimana RUPSLuar Biasa tersebut pada pokoknya memutuskan halhal sebagaiDer ikut : 222222 = nnn non non nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn nee ne ene nea. Pengalihan seluruh Saham Milik Penggugat dan Saham MilikTergugat Il kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI ;b.

Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat Il)Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015, yang memuat tentangpelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat Il tanggal 23 JanuariHal 12 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.13.2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III, dimana RUPSLuar Biasa tersebut pada pokoknya memutuskan halhal sebagaiDOLIKUt tn= no no nnn nnn nnn ne nnn non nnn nce nc ccc cn cnn nce nee cece cen canaa.

Yoyok Nurprasetiyohadi Pramono ;Bahwa setelah Penggugat mengetahui : Adanya Akta RUPS Luar Biasa Turut Tergugat dan TurutTergugat II tariggal 23 Januari 2015 jax

memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 9 Juli 2019 dan dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kendari telan salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Kasasi bukan direktur yang diangkat berdasarkan RUPS

,karena tidak ada alat bukti yang menguatkan adanya RUPS oleh pemegangsaham yang memutuskan Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama TermohonKasasi, maka Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili;Bahwa sesuai alat bukti P5 dinubungkan dengan P4 sejak 1 April 2014Pemohon Kasasi menjabat Manager Kebun PT Tor Ganda, kemudian sejak1 Juni 2016 ditugaskan pada jabatan baru selaku Direktur Utama TermohonKasasi berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Tor Ganda,sehingga tidak ada PHK terlebih dahulu

dengan PT Tor Ganda danpenugasan atau pengangkatan selaku Direktur Utama Termohon Kasasibukan berdasarkan RUPS.

;Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun 2018 yang dibuat oleh NotarisJAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M.

No40 Tahun 2020 tentang Undangundang Perseroan Terbatas;Bahwa, Pasal 78 (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 menyatakan"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir";Bahwa, pada Pasal 71 (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007menyatakan "seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikankepada pemegang saham deviden, kecuali ditentukan lain oleg RUPS";.Bahwa, sepengetahuan Penggugat

H., M.kn. dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun2018 yang dibuat oleh Notaris JAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M. Kn,;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan materilsebesar Rp.7.600.000.000 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);5. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset yakniSebuah ruko yang beralamat di JI. Cipto Mangunkusumo CSB Mall RukoYellow Ribbon No. 1, Kel. Pekiringan, Kec.

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Nomor 3. tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris JaenudinUmur,S.H.,S.E.,M.Kn;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya;5.

, jawabannya adalah TIDAK karena untuk mengambil sebuahkeputusan RUPS harus disetujui lebih dari 50% suara, dan selanjutnya,apakah hanya dengan menggugat satu orang pemegang saham BudiSantoso Saroyo yang hanya mempunyai suara 6,6% dapat membatalkanKeputusan RUPS ?, jawabannya juga TIDAK, karena jumlah suara yangHal. 34 dari 72 hal. Put.

Dwima Turangga Gunung ; Bahwa tata cara pemanggilan RUPS PT.

Dwima Turangga Gunung diaturdalam : UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatasdiatur dalam Pasal 68 dan 69 yang menyebutkan :Pasal 68 :1) Untuk penyelenggaraan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadapemegang saham.2) Dalam halhal tertentu. yang ditetapbkan dalam Anggaran Dasar,pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh Komisaris.Pasal 69 :3) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPSdiadakan.4) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat

tidak sah, karenaseorang pemegang saham yang biasanya mempunyai kedudukan dantingkat sosial yang tinggi tidak pernah mau mengurusi halhal yang remehdan secara langsung menerima undangan RUPS dan secara langsungmenandatangani tanda terima surat akan tetapi akan selalu diwakilkanbaik oleh bawahannya ataupun karyawannya ; Bahwa dalam perkara aquo, yang menerima surat undangan RUPS yangditujukan kepada Budi Kurniawati Nauli adalah Soetrisno, Satpam penjagarumah yang merupakan karyawan dari Budi Kurniawati

Pasal 68 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas UU PT 1995") menentukan bahwa "Untukmenyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadaPemegang saham". Dalam pasal 69 ayat (2) UU PT 1 995ditentukan bahwa "Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surattercatat. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) UU PT1995 disebutkan bahwa "Ketentuan ini untuk memastikanHal. 52 dari 72 hal. Put.

HARUM RESOURCES tertanggal 15 Desember 2023;

HARUM RESOURCES;

Yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa : - 1 (satu) bundel fotocopy leges Akta Nomor: 06 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembar fotocopy leges Keputusan Menkumham RI Nomor: C-19613 HT.01.01.TH.2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundel fotocopy leges Akta Nomor: 54 tanggal 28 Maret 2014 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti

Lestari;- 1 (satu) bundel fotocopyleges Akta Nomor: 15 tanggal 14 Juli 2014 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-19974.40.22.2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundelfotocopyleges Akta Nomor: 22 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges

Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0049823 tanggal 19 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundelfotocopyleges Akta Nomor: 03 tanggal 05 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0105799 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 3 (tiga) lembar

LuarBiasa;Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 P.T TIL mengadakan RUPS LuarBiasa dimana 55% saham diakuisisi P.T Cakra Mineral Tbk dengan janjiharga saham yang diakusisi akan disetor setelah dua tahun;Bahwa didalam RUPS luar biasa P.T TIL tersebut P.T CakraMengakuisisi 55% saham juga menempatkan/menunjuk Dexter SjarifPutra sebagai Direktur Utama, Argo Trinanditio sebagai KomisarisUtama, sedangkan saksi dan Budiyanto Karwelo berubah jabatanmenjadi direktur dan Komisaris P.T TIL;Bahwa sdr.

Saksi IRWAN DJUNAIDI, disumpah selanjutnya memberikan keteranganyang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Bahwa saksi ikut hadir dalam RUPS yang rapat tersebut diadakan calonpemegang saham;Bahwa yang hadir dari pihak PT Cakra adalah DEXTER SJARIFPUTRAdanARGO TRINANDITYO;Bahwa Danny Paulus bukan sebagai pemegang saham;Bahwa RUPS Luar Biasa dengan hasil perubahan modal, konversisaham, dan perubahan kepengurusan;Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 256/Pid.B/2017/PN PlkBahwa PT Cakra Mineral masuk sebagai

walaupun belum ada pengesahanoleh Dirjen AHUKementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa pembatalan akte hanya dapat dilakukan lewat pengadilan;Bahwa saksi sebagai Notaris hadir dalam RUPS luar biasa P.T TILtanggal 28 Maret 2014 di Hotel Swiss Bell Palangka Raya tersebutdiadakan bersama calon pemegang saham;Bahwa yang hadir dari pihak P.T Cakra Mineral Tbk adalah sdr.

Argo Tri Nandityo;Bahwa Terdakwa hadir tetapi bukan sebagai pemegang saham;Bahwa RUPS luar biasa dengan hasil perubahan modal, konversi sahamdan perubahan kepengurusan;Bahwa P.T Cakra Mineral Tok telah mengakuisisi 55 % saham P.T TILdan Dexter Sjarif Putra menjabat Direktur Utama dan Argo Trinanditiosebagai Komisaris Utama;Bahwa Berita Acara RUPS Luar Biasa P.T TIL tanggal 28 Maret 2014,akta nomor 54 tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum danHAM dan kemudian ditegaskan kembali di dalam Akta

Takaras Intilestari Palangka Raya No. 54 tanggal 28Maret 2014 tentang RUPS perseroan terbatas PT Takara Intilestari danakta perubahan No.15 tanggal 14 Juli 2014 tentang Berita acara RapatUmum Pemegang Saham perseroaan terbatas PT.

AGB Mining No.30dan No.35, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengansurat Keputusan tanggal 12 Juni 2008 dibawah nomorAHU32378.AH.01.01.TH 2008;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Rudhi Prasetya, SH., Menurut Pasal113 Undang Nomor 40 Tahun 2007, besarnya gaji atau honorarium untukKomisaris ditetapkan oleh RUPS. (Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH.

Sehin hal ini dian ik n yang mempunyaikekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang telah disepakatiseluruh pemegang saham untuk dijadikan dasar bagi pemberian gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun untuk Direksi dan Komisaris.

Hal ini diatur dalam Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemegang saham dapatjuga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan.10 Pendapat ahli hukum Prof. Dr.

., menurut Pasal 91 UU 40Tahun 2007, RUPS itu tidak usah selalu harus dalam bentuk rapat di suatutempat di mana para pemegang saham berkumpul berhadap muka, tetapi dapatpula melalui pengambilan keputusan diluar RUPS, yaitu dengan secara tertulisoleh direksi diedarkan kepada para pemegang saham yang mengusulkan sesuatuputusan yang diusulkan oleh Direksi, yang kemudian disetujui secara tertulispula oleh sekalian pemegang saham.

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan Pemegang Saham kepada RUPS PT.

untuk mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhak mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero) adalah RUPS ;Bahwa keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 merupakan mekanisme korporasi yang dilandaskankepada ketentuan yang mengatur bidang hukum perdata/hukum korporasi.

Surveyor Indonesia (Persero)kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) dalam rangkapemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia(Persero). ;b Bahwa Menteri BUMN selaku pemegang saham PT. Surveyor Indonesia(Persero) tidak berhak untuk memberhentikan dan mengangkat Direksipada PT. Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhakPAGEmemberhentikan dan mengangkat Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero)adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

secara fisik maupunkeputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS bagi Persero yang tidaakseluruh sahamnya dimiliki oleh Negara ; Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Menteri Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia Nomor : S412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal :usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia hanya mengesahkan, sehinggaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Pengadilan Obyek Sengketasudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukumperdata, karena RUPS hanya mempunyai sifat melegalkan tindakan dari M.

, adapun sepadannya adalah sebagai berikut : sebelah Utara : berbatas dengan Laut sebelah Selatan : berbatas dengan Laut sebelah Timur : berbatas dengan Laut sebelah Barat : berbatas dengan Laut.Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPSpertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.

Bahwa sebabnya terjadibeberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkanpengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhirtepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acara dalamrapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai :Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011a. Pengantian Direksi Perseroanb.

Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisatatanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum danHam, RI No. AHU43611 AH. 01022009 tentang persetujuan Aktaperubahan Aanggaran Dasar perseroan yang telah ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2005.

Mentawai SurakWisata diganti menjadi Penggugat (Novi Leni Savitri), penggantiantersebut berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal31 Oktober 2008 dengan akta no. 39 SK Menteri Hukum dan HakAzazi Manusia RI tentang akta perubahan anggaran dasar perseroantanggal 4 September 2009, sedangkan PT.

Mentawai Surak Wisata dikarenakantidak berjalan sebagaimana mestinya yang ditetapkan seorang Direksidengan tugas dan kewajibannya maka berdasarkan Rapat UmumPemegang saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara(RUPS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganioleh Satria Darma, SH Notaris di Padang telah diganti Direksi PT.Mentawai Surak Wisata dari semula Robi Mayersya menjadi Novi LeniSavitri.Bahwa oleh karenanya susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut(PT.

JMU sejak 1112011 ;Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono adaberita acara serahterima, dilampiri dengan memorandum, isinyalaporan keuangan, laporan kinerja 2010, naskah RUPS 2010 danperkembangan PT. Jatim Marga UtamaPT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMUtahun 2002 sampai 2011/serahterima ;Hal 31 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.PT.

Jatim Marga Utama belum sepenuhnya sesuaidengan maksud dan tujuan awal pendirian perusahaan ;Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000,Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;Kebijakan akuntansi PT.

Trans Marga Pasuruantidak pernah dibahas dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa tugas Komisaris adalah Pengawasan ;Bahwa tahun 2005 baru ada RUPS ;Bahwa Komisaris Utama PT. JMU pak Agung dari Jakarta ;Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah dilapori pengeluaran uang PT.JMU kepada PT. NAM ;Bahwa isi MOUNota Kesepahaman pasal 10 : Biayabiaya yangditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak kedua/PT.

Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000. ;3. Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;4. Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;5. Kebijakan akuntansi PT.

JMU sejak tahun 2005 s/d 23Agustus 2008 ;Bahwa saksi diangkat dengan Surat Gubernur dan RUPS ;Bahwa saksi menggantikan Supirman ; Direktur Utama TerdakwaBambang Koesbandono dan Direktur Keuangan Slamet Santoso ;Bahwa PT. JMU belum pernah melakukan RUPS ;Bahwa RUPS Luar Biasa untuk pengangkatan pengurus tanggal 12102005 dan 2382008 ;Bahwa PT. JMU ~ bergerak di bidang pembangunan jalan tolSurabaya Mojokerto ;Bahwa penyertaan modal PT.