;Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun 2018 yang dibuat oleh NotarisJAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M.

No40 Tahun 2020 tentang Undangundang Perseroan Terbatas;Bahwa, Pasal 78 (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 menyatakan"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir";Bahwa, pada Pasal 71 (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007menyatakan "seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikankepada pemegang saham deviden, kecuali ditentukan lain oleg RUPS";.Bahwa, sepengetahuan Penggugat

H., M.kn. dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun2018 yang dibuat oleh Notaris JAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M. Kn,;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan materilsebesar Rp.7.600.000.000 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);5. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset yakniSebuah ruko yang beralamat di JI. Cipto Mangunkusumo CSB Mall RukoYellow Ribbon No. 1, Kel. Pekiringan, Kec.

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Nomor 3. tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris JaenudinUmur,S.H.,S.E.,M.Kn;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya;5.

, jawabannya adalah TIDAK karena untuk mengambil sebuahkeputusan RUPS harus disetujui lebih dari 50% suara, dan selanjutnya,apakah hanya dengan menggugat satu orang pemegang saham BudiSantoso Saroyo yang hanya mempunyai suara 6,6% dapat membatalkanKeputusan RUPS ?, jawabannya juga TIDAK, karena jumlah suara yangHal. 34 dari 72 hal. Put.

Dwima Turangga Gunung ; Bahwa tata cara pemanggilan RUPS PT.

Dwima Turangga Gunung diaturdalam : UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatasdiatur dalam Pasal 68 dan 69 yang menyebutkan :Pasal 68 :1) Untuk penyelenggaraan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadapemegang saham.2) Dalam halhal tertentu. yang ditetapbkan dalam Anggaran Dasar,pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh Komisaris.Pasal 69 :3) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPSdiadakan.4) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat

tidak sah, karenaseorang pemegang saham yang biasanya mempunyai kedudukan dantingkat sosial yang tinggi tidak pernah mau mengurusi halhal yang remehdan secara langsung menerima undangan RUPS dan secara langsungmenandatangani tanda terima surat akan tetapi akan selalu diwakilkanbaik oleh bawahannya ataupun karyawannya ; Bahwa dalam perkara aquo, yang menerima surat undangan RUPS yangditujukan kepada Budi Kurniawati Nauli adalah Soetrisno, Satpam penjagarumah yang merupakan karyawan dari Budi Kurniawati

Pasal 68 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas UU PT 1995") menentukan bahwa "Untukmenyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadaPemegang saham". Dalam pasal 69 ayat (2) UU PT 1 995ditentukan bahwa "Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surattercatat. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) UU PT1995 disebutkan bahwa "Ketentuan ini untuk memastikanHal. 52 dari 72 hal. Put.

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;e. Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;f, Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;g. Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Sena Perkasa Indonesia, beralamat di jalanSutomo No.3 Medan, pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta ;Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;e. Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;Penetapan Perkara Permohonan No.01/Pdt.P/2014/PN.Mdn, halaman 7 dari9 halamanf. Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;g. Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

JMU sejak 1112011 ;Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono adaberita acara serahterima, dilampiri dengan memorandum, isinyalaporan keuangan, laporan kinerja 2010, naskah RUPS 2010 danperkembangan PT. Jatim Marga UtamaPT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMUtahun 2002 sampai 2011/serahterima ;Hal 31 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.PT.

Jatim Marga Utama belum sepenuhnya sesuaidengan maksud dan tujuan awal pendirian perusahaan ;Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000,Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;Kebijakan akuntansi PT.

Trans Marga Pasuruantidak pernah dibahas dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa tugas Komisaris adalah Pengawasan ;Bahwa tahun 2005 baru ada RUPS ;Bahwa Komisaris Utama PT. JMU pak Agung dari Jakarta ;Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah dilapori pengeluaran uang PT.JMU kepada PT. NAM ;Bahwa isi MOUNota Kesepahaman pasal 10 : Biayabiaya yangditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak kedua/PT.

Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000. ;3. Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;4. Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;5. Kebijakan akuntansi PT.

JMU sejak tahun 2005 s/d 23Agustus 2008 ;Bahwa saksi diangkat dengan Surat Gubernur dan RUPS ;Bahwa saksi menggantikan Supirman ; Direktur Utama TerdakwaBambang Koesbandono dan Direktur Keuangan Slamet Santoso ;Bahwa PT. JMU belum pernah melakukan RUPS ;Bahwa RUPS Luar Biasa untuk pengangkatan pengurus tanggal 12102005 dan 2382008 ;Bahwa PT. JMU ~ bergerak di bidang pembangunan jalan tolSurabaya Mojokerto ;Bahwa penyertaan modal PT.

Babakan Karang Mulya RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

Dedua Sinar Propertindo;

Krakatau Steel lebih tulen PERSERO setelah terbitnyaUndangUndang PERSERO terbaru nomor : 40 Th.2007 & UndangUndangPenanaman Modal Nomor 25 Th.2007.Oleh karenanya Direksi PT.KS dalam pengambilan keputusan tertinggiadalah RUPS....adalan BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA....

No. 1103 K/Pdt/2009c) Para Pelaku Pemutus Air & Listrik tidak dilengkapi SuratPerintah dari Direksi PTKDL & PIKTI..... serta tidakberdasarkan Keputusan RUPS baik RUPS PTKS, RUPSPTKTDL maupun RUPS PTKTI.d) Para Pensiunan Korban Pemutusan Aliran Air & Listrik yangberpegang pada Peraturan Rumah Dinas PTKSnomor 87/CDU/KSKpts/1988 secara timbal balik TIDAK MEMILIIHUBUNGAN HUKUM DENGAN PTKTI & PTKDL (bukti P04)...kecuali Hubungan Hukum antara KONSUMEN &PRODUSEN beserta Hak & Kewajibannya sebagai Konsumen

KrakatauSteel...yang masing2 memiliki RUPS berdiri sendiri.Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/20097.6 Para Penggugat memiliki Bukti2 Pembayaran Rekening TagihanAir (PT.KTI) & Listrik (PT.

Keputusan RUPS, tanggal 31 Mei 1996, yang isinya PT.

Krakatau Steeltidak menjual lagi tanah dan rumah pada penghuninya termasuk parapensiunan penghuni rumah dinas, dan putusan RUPS tahun buku 1998,supaya Para Pensiunan meninggalkan rumah yang ditempatinya,melawan Kebijakan, Keputusan, Peraturan Mentri Keuangan /Pemerintah yang mengizinkan Pengalihan Rumah Dinas kepadaKaryawan dan Pensiunan.Para Penggugat / Pensiunan tidak meninggalkan rumah Dinas, berpegangdengan Rasa keadilan, dimana banyak rekanan para pensiunan dan karyawanlain telah memperoleh

AGB Mining No.30dan No.35, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengansurat Keputusan tanggal 12 Juni 2008 dibawah nomorAHU32378.AH.01.01.TH 2008;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Rudhi Prasetya, SH., Menurut Pasal113 Undang Nomor 40 Tahun 2007, besarnya gaji atau honorarium untukKomisaris ditetapkan oleh RUPS. (Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH.

Sehin hal ini dian ik n yang mempunyaikekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang telah disepakatiseluruh pemegang saham untuk dijadikan dasar bagi pemberian gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun untuk Direksi dan Komisaris.

Hal ini diatur dalam Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemegang saham dapatjuga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan.10 Pendapat ahli hukum Prof. Dr.

., menurut Pasal 91 UU 40Tahun 2007, RUPS itu tidak usah selalu harus dalam bentuk rapat di suatutempat di mana para pemegang saham berkumpul berhadap muka, tetapi dapatpula melalui pengambilan keputusan diluar RUPS, yaitu dengan secara tertulisoleh direksi diedarkan kepada para pemegang saham yang mengusulkan sesuatuputusan yang diusulkan oleh Direksi, yang kemudian disetujui secara tertulispula oleh sekalian pemegang saham.

Yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa : - 1 (satu) bundel fotocopy leges Akta Nomor: 06 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembar fotocopy leges Keputusan Menkumham RI Nomor: C-19613 HT.01.01.TH.2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundel fotocopy leges Akta Nomor: 54 tanggal 28 Maret 2014 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti

Lestari;- 1 (satu) bundel fotocopyleges Akta Nomor: 15 tanggal 14 Juli 2014 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-19974.40.22.2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundelfotocopyleges Akta Nomor: 22 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges

Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0049823 tanggal 19 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundelfotocopyleges Akta Nomor: 03 tanggal 05 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0105799 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 3 (tiga) lembar

LuarBiasa;Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 P.T TIL mengadakan RUPS LuarBiasa dimana 55% saham diakuisisi P.T Cakra Mineral Tbk dengan janjiharga saham yang diakusisi akan disetor setelah dua tahun;Bahwa didalam RUPS luar biasa P.T TIL tersebut P.T CakraMengakuisisi 55% saham juga menempatkan/menunjuk Dexter SjarifPutra sebagai Direktur Utama, Argo Trinanditio sebagai KomisarisUtama, sedangkan saksi dan Budiyanto Karwelo berubah jabatanmenjadi direktur dan Komisaris P.T TIL;Bahwa sdr.

Saksi IRWAN DJUNAIDI, disumpah selanjutnya memberikan keteranganyang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Bahwa saksi ikut hadir dalam RUPS yang rapat tersebut diadakan calonpemegang saham;Bahwa yang hadir dari pihak PT Cakra adalah DEXTER SJARIFPUTRAdanARGO TRINANDITYO;Bahwa Danny Paulus bukan sebagai pemegang saham;Bahwa RUPS Luar Biasa dengan hasil perubahan modal, konversisaham, dan perubahan kepengurusan;Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 256/Pid.B/2017/PN PlkBahwa PT Cakra Mineral masuk sebagai

walaupun belum ada pengesahanoleh Dirjen AHUKementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa pembatalan akte hanya dapat dilakukan lewat pengadilan;Bahwa saksi sebagai Notaris hadir dalam RUPS luar biasa P.T TILtanggal 28 Maret 2014 di Hotel Swiss Bell Palangka Raya tersebutdiadakan bersama calon pemegang saham;Bahwa yang hadir dari pihak P.T Cakra Mineral Tbk adalah sdr.

Argo Tri Nandityo;Bahwa Terdakwa hadir tetapi bukan sebagai pemegang saham;Bahwa RUPS luar biasa dengan hasil perubahan modal, konversi sahamdan perubahan kepengurusan;Bahwa P.T Cakra Mineral Tok telah mengakuisisi 55 % saham P.T TILdan Dexter Sjarif Putra menjabat Direktur Utama dan Argo Trinanditiosebagai Komisaris Utama;Bahwa Berita Acara RUPS Luar Biasa P.T TIL tanggal 28 Maret 2014,akta nomor 54 tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum danHAM dan kemudian ditegaskan kembali di dalam Akta

Takaras Intilestari Palangka Raya No. 54 tanggal 28Maret 2014 tentang RUPS perseroan terbatas PT Takara Intilestari danakta perubahan No.15 tanggal 14 Juli 2014 tentang Berita acara RapatUmum Pemegang Saham perseroaan terbatas PT.

, adapun sepadannya adalah sebagai berikut : sebelah Utara : berbatas dengan Laut sebelah Selatan : berbatas dengan Laut sebelah Timur : berbatas dengan Laut sebelah Barat : berbatas dengan Laut.Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPSpertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.

Bahwa sebabnya terjadibeberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkanpengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhirtepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acara dalamrapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai :Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011a. Pengantian Direksi Perseroanb.

Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisatatanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum danHam, RI No. AHU43611 AH. 01022009 tentang persetujuan Aktaperubahan Aanggaran Dasar perseroan yang telah ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2005.

Mentawai SurakWisata diganti menjadi Penggugat (Novi Leni Savitri), penggantiantersebut berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal31 Oktober 2008 dengan akta no. 39 SK Menteri Hukum dan HakAzazi Manusia RI tentang akta perubahan anggaran dasar perseroantanggal 4 September 2009, sedangkan PT.

Mentawai Surak Wisata dikarenakantidak berjalan sebagaimana mestinya yang ditetapkan seorang Direksidengan tugas dan kewajibannya maka berdasarkan Rapat UmumPemegang saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara(RUPS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganioleh Satria Darma, SH Notaris di Padang telah diganti Direksi PT.Mentawai Surak Wisata dari semula Robi Mayersya menjadi Novi LeniSavitri.Bahwa oleh karenanya susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut(PT.

BTN ke PT MCS
CV Karyanta
CV Ike
CV Nelly
Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid
Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab
Covernote No 89 tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad
Akta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab
Akta Pengakuan Hutang No 392
Akta Cessie No 400
Akta SKMHT No 396
Akta Perjanjian Subordinasi No 399
Akta RUPS

No 388
Akta RUPS No 390
Akta Personal Guarentee No 395
Akta Personal Guarantee No 394
Akta Perjanjian Subordinasi No 397
Akta Subordinasi No 398
Salinan Rekening Koran PT.

2013
Copy NPWP Berkah Trimitra
Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
SID-BI an Nelly Apriani
Copy Memo No 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond
CV Nelly Apriani
Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
Copy Notulen RUPS

2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016
Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016
Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Halaman 86 dari 99 dan Dokumen saat AkadAkta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni2012 Notaris Abdul WahabAkta Pengakuan Hutang No 392Akta Cessie No 400Akta SKMHT No 396Akta Perjanjian Subordinasi No 399Akta RUPS No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

Halaman 90 dari 99 Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH.M.KnAsli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra No 268Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn 20.

tahunan PT BTN Persero tok No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, sehinggaA.A.Ngurah Pujawan tidak pernah mendapatkan pembagian deviden, makapada tanggal 20 Juni 2002, dia menjual 30% sahamnya kepada:e Soedjianto = 20%e Sigit Priyono = 5%e Budi Purnomo = 5%Sesuai akta no 45, tanggal 20 Juni 2002, tentang RUPS luar biasa4. Bahwa setelah 30% saham A.A.

Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, padahal RUPS tersebutsesuai pasal 18 akta notaris Made Puryanma, SH wajib dilakukan setiaptahun, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan di tutup, jugamelanggar ketentuan pasal 78 (1); (2) UU No. 40/2007 tentang PerseroanTerbatas.9.

Bahwa selain Termohon tidak pernah melaksanakan RUPS, juga tidak pernahmembagi keuntungan/deviden kepada Pemohon sehingga Pemohon patutmenduga ada rekayasa pembukuan atau penggelapan deviden/keuntungandalam mengoperasionalkan PT.

AlfaAriantour.10.Bahwa Pemohon sudah sejak Bulan Februari 2014 berusaha untukmenyelesaikan perkara ini dengan musyawarah mufakat, dengan caramengirim surat untuk melakukan RUPS dan menjual 10% saham Pemohonkepada Termohon, tetapi dijawab oleh saudara Termohon bahwa tidak bolehdilakukan pemeriksaan RUPS dan hanya mau memberikan kompensasikepada Budi Pornomo Rp 100.000.000 dan kepada Sigit Priyono Rp60.000.000, sesuai suratnya nomor 01/W/N/2014 tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh kuasa hukum Soedjianto

Alfa Arian Tour, saksi tidak tahuapakah pernah dilakukan RUPS ataukah tidak ;Bahwa, memang ada aliran dana dari Prancis masuk ke PT. Alfa ArianTour, karena PT. Alfa Arian Tour punya agen di Prancis, dimana danatersebut digunakan untuk mensuport dan menghendel tamu dari luarnegeri ;Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada uang dari PT.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera) tanggal 23 Januari 2015, berikut setiap perikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII :--------------------------a.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Manyatakan sah dan menetapkan susunan pengurus baru perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2015 sesuai Akta Berita Acara Rapat PT. Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining) tanggal 23 Januari 2015 tersebut, berikut setiap perikatan yang timbul dari, dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Il kepada Tergugat ,sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat olehTergugat VII, yang memuat tentang pengalihan saham danperubahan pengurus perseroan Turut Tergugat I,dan Akta Nomor 6tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII, yangmemuat tentang pengalihan Saham dan perubahan pengurusperseoran Turut Tergugat II ;Hal 10 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.10.Bahwa pada tanggal 21 April 2015 Direksi yang sah Turut Tergugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

RUPS LuarBiasa Turut tergugat tersebut pada pokoknya memutuskan :a. Meratifikasi tindakan anggota Direksidan Dewan Komisaris ;b. Perubahan susuan anggota Direksidan Dewan Komisaris ;Selanjutnya susunan pengurus perseroan Turut Terugat adalah: Direktur Utama : Dewi Sasmita Kosasih 5 Direktur : Suprianto 5 Komisaris : Bellamy Suhendra ;Bahwa ketika Ny.

Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat )Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang memuat tentangpelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat tanggal 23 Januari2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat Ill, dimana RUPSLuar Biasa tersebut pada pokoknya memutuskan halhal sebagaiDer ikut : 222222 = nnn non non nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn nee ne ene nea. Pengalihan seluruh Saham Milik Penggugat dan Saham MilikTergugat Il kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI ;b.

Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat Il)Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015, yang memuat tentangpelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat Il tanggal 23 JanuariHal 12 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.13.2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III, dimana RUPSLuar Biasa tersebut pada pokoknya memutuskan halhal sebagaiDOLIKUt tn= no no nnn nnn nnn ne nnn non nnn nce nc ccc cn cnn nce nee cece cen canaa.

Yoyok Nurprasetiyohadi Pramono ;Bahwa setelah Penggugat mengetahui : Adanya Akta RUPS Luar Biasa Turut Tergugat dan TurutTergugat II tariggal 23 Januari 2015 jax

Adhi Padang Gusti mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dimana RUPS tersebut sebagai penetapansaham tertinggi dalam organ perseroan, yang wajib mengetahui tentangpenjaminan atas harta kekayaan perseroan seluruh atau sebagian kekayaanperseroan terhadap pihak lain ;Termohon sebagai pemberi fasilitas kredit, sebagai penerima jaminanberkewajiban meminta persetujuan seluruh pemegang saham diantaranya10adalah Pemohon Peninjauankembali sendiri, tanpa memperhatikan aturan danUndangUndang yang telah

Bank Utama), padahal Direksi wajib menyampaikan laporantahunan perseroan kepada RUPS, apabila telah terjadi perseroanmengeluarkan Surat Pengakuan Hutang ;Bahwa pada RUPS pertama tanggal 25 eptember 1990 Pemohon dengan jelasdalam rapat itu, menyatakan menjual seluruh sahamsahamnya kepada Sdr.

BINA CITRA NIAGA, padahalAMIRUDDIN (TERGUGAT V) tersebut adalah Pendiri dan atau Pemilikdan Pemegang Saham Terbesar Perusahaan PT BINA CITRA NIAGA,dan demikian pula PENGGUGAT diturunkan dari DIREKTUR menjadiANGGOTA KOMISARIS PT BINA CITRA NIAGA tanpa dasar hukum danatau. tanpa melalui RUPS maupun RUPSLB dengan paraPendiri/DIREKSI/PEMEGANG SAHAM/PENGURUS PT.

BINA BINA CITRA NIAGAberdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT BINA BINA CITRANIAGA yang didukung AKTA NOTARIS Nomor 103, tanggal 31 Maret2003 pada tahun 2003 tidaklah pernah melakukan RUPS/RUPSLB untukmerubah Anggaran Dasar dan susunan Kepengurusan PT BINA CITRANIAGA sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa :(1) Perubahan Anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;(2) Berita Acara mengenai Perubahan Anggaran Dasar wajibdicantumkan dengan

jelas dalam panggilan RUPS;Kenyataannya selama ini Penggugat maupun TERGUGAT Vtidak pernah menerima Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar dantidak pernah menerima surat panggilan RUPS/RUPSLB;Bahwa upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT ~ melakukanperubahanperubahan Akta dan Susunan Kepengurusan PT BINA CITRANIAGA secara diamdiam dan atau tanpa persetujuaan PENGGUGATtelah melanggar Hak Hukum PENGGUGAT;Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum, dan PENGGUGAT telah sangat dirugikan

:Bahwa tindakan PT Bina Citra Niaga aquo yang melakukanpenjualan asset (objek tanah sengketa aquo) kepada Tergugat IIsebelumnya telah mendapatkan persetujuan melalui mekanismeRUPS, hal mana perihal RUPS PT Bina Citra Naga aquotermaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 553/ Kendari/ Tahun2011, dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah H. AsbarImran, S.H.

Bahwa jika memeriksa dalildalil Penggugat, maka senyatanyaditemukan substansi persoalan hukum yang digugat adalah :(1) Keberatan Penggugat atas RUPS/RUPSLB yangmenghilangkan Penggugat dari Struktur/Organ Perseoran PTBina Citra Niaga;(2) Keberatan Penggugat atas keputusan RUPS/RUPSLB yangmenthilkan saham 25 % (dua puluh lima persen) milikPenggugat di Pt Bina Citra Niaga;(3) Keberatan Penggugat akibat tindakan PT Bina Citra Niagayang mengalihkan asset PT Bina Citra Niaga berupa ObjekTanah sebagaimana

Yang menjadi dasar dan alasan daripermohonan tersebut adalah karena tindakan BURHANUDIN BURMARAS dalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111 belummemperoleh persetujuan dari anggota direksi yang lain dan RapatHal 16 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT .DKI3.2.3.3.3.4.Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Lekom Maras.

atau lebih, baikyang berkaitan satu sama lain maupun tidak.Bahwa menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT tersebut dapatdiketahui bahwa anggota Direksi terlebin dahulu harus memintapersetujuan RUPS jika akan menjaminkan kekayaan Perseroan atas suatuHal 21 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT .DKI12.13.14.utang.

Namun, syarat adanya persetujuan RUPS tersebut baru berlakuuntuk penjaminan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. Sementara itu,di dalam Surat Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal sama sekali tidakpernah menjelaskan apakah aset Pelawan Asal yang dijaminkan olehBURHANUDIN BUR MARAS jumlahnya lebih dari 50% dari jumlahkekayaan bersih Perseroan?

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, secara pasti dapatdikatakan bahwa tindakan BURHANUDIN BUR MARAS menjaminkanasetaset Pelawan Asal sebagaimana tertuang dalam Surat Jaminan No.111 belum diperlukan persetujuan dari RUPS karena selama peridanganperkara No. 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. di PN Jakarta tersebut, tidakpernah ada bukti yang menyatakan bahwa asetaset yang dijaminkantersebut jumlahnya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih dari PTLekom Maras.

persetujuan dari RUPS, namun tetap mengikatPerseroan terhadap pihak lain yang memiliki itikad baik.

Randugarut Plastic Indonesia didasarkan padahasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (DalamPailit) sebagaimana dimaksud dalam:risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarangperihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan; danrisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MM, Notaris di Semarang, perihalPernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan ;Kedua RUPS tersebut dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro,SH. MH. MM, Notaris di Semarang dan masingmasing RUPSberagendakan rapat pembahasan dan keputusan mengenai penjualanasset PT.

RANDUGARUT PLASTICINDONESIA telah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)yang masingmasing beragendakan Rapat pembahasan dan keputusanmengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan telahdisetujui oleh seluruh pemegang saham PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit)yang di dalamnya juga termasuk Penggugat, sebagaimana dimaksuddalam : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) dengan PT.RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah dilakukan secara sah danberdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimanaPenggugat, yang pada saat itu masih berkedudukan sebagai salah satuDirektur PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit), sebenarnya mengetahui,Halaman 28. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.18.19.20.menyetujui, serta mendatangani hasil keputusan RUPS untuk menjualsebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang notabenemengetahui, menyetujui serta menandatangani perihal putusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjual sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTICINDONESIA. Namun, Penggugatjustru tidak melaksanakan kewajibannyasebagai penjual karena telah menghalangi pengalihan hak atas objek jualbeli yang telah sah dibeli oleh PT.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPRAl Mabrur Klaten, Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014;P.8. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPRAl Mabrur Klaten, Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016;Hal 5 dari 16 halaman Put. No. 1135/Pdt.G/2018/PA.KIt.SALINANBerdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR AlMabrur Klaten, Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014;P.8.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR AlMabrur Klaten, Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016;Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan buktibuktinya, sedangkan Tergugat tidak lagi datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut danketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;Selanjutnya Hakim Pemeriksa menyatakan persidangan atasperkara ini cukup dan selesai.

G/2007/PN.SMG tanggal 22 Oktober 2007 hal. 28 yang memberikan pertimbanganhukum sebagai berikut "dan selama aktaakta yang dimaksud belumdibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), makaTergugat (LIU FU) dan Tergugat Il (NUR ANDAYANI) yang berhakmewakili kepentingan hukum PT. Golden Hui".

(videbukti P1) dalam lembar ke 5 Bab Direksi Pasal 10 ayat (2), yangberbunyi "Para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), masingmasing untuk jangka waktu 3 tahun";. Bahwa dengan telah berakhirnya jabatan direksi dari Penggugat Il dantidak diperpanjangnya jabatan tersebut melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), maka jabatan Penggugat Il secara yuridis berakhir padatanggal 03 Agustus 2001;.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut,maka dibuatlah surat kuasa dari pemegang saham yaitu LIU, FANGJUNG dan LIU, CHINHUl/Penggugat yang diberikan kepada LIU FUl/Tergugat dengan disaksikan di kantor Notaris Publik CHEN CHICHANG di Taiwan tertanggal 16 Oktober 2002. Surat Kuasa tersebutmemberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus dan menjalankankegiatan usaha PT.

Golden Hui (tidak termasuk melaksanakan RUPS untuk mengubahsusunan pengurus dan/atau oper alih saham perusahaan), maka denganadanya RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat/para Termohon Kasasiuntuk mengubah susunan pengurus dan oper alih saham perusahaantanopa sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi seharusnya tindakan para Tergugat/paraTermohon Kasasi tersebut adalah termasuk dan dapat dikategorikansebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUNM, yaitu telah melampaui bataskewenangan

Golden Huidapat dipergunakan untuk melakukan semua perbuatan hukum tanpaada batasan hingga RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I/TermohonKasasi tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan paraPenggugat/para Pemohon Kasasi dianggap sah, sehingga majelis Hakimtingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi mengharuskan surat kuasayang dimaksudkan oleh Tergugat /Termohon Kasasi tersebut jugaharus dituntut pembatalannya berkenaan dengan keabsahan dan statushukum pemberian kuasa tersebut;.

Unicomindo Perdana berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli 2005 makaTerbantah sebagai Pemegang saham baru tidak mempunyai kompetensiuntuk membatalkan akta yang dibuat dan ditandantangani oleh PTUnicomindo Perdana pada tahun 1995 atau 11 (sebelas) tahun yanglalu. Kalaupun ada pemegang saham yang keberatan dengan aktaaktatersebut tentunya sangat masuk akal bila diajukan oleh PemegangSaham pada saat dibuat dan ditandatanganinya aktaakta tersebut;c.

Unicomindo Perdana (vide P6);Bahwa sangatlah tidak berdasar hukum alasan Terbantah dalam suratgugatannya yang menyatakan baru mengetahui adanya permasalahanaktaakta berdasarkan hasil laporan direksi pada RUPS tanggal 29 Juli2005 karena apabila benar quod non sesuai ketentuan Pasal 56Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang kewajiban membuat laporantahunan, maka sudah barang tentu segala perkembangan masalahperusahan telah dilaporkan oleh Direksi paling tidak dalam 10 (sepuluh)kali Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) Perseroan karena aktaakta tersebut dibuat pada tahun 1995 atau 11 (Sebelas) tahun yang lalu;Bahwa kalaupun benar quod non Terbantah sebagai Pemegang Sahamberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Juli2005, sedangkan gugatan pembatalan aktaakta diajukan olehTerbantah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2005.tentu menjadi pertanyaan bagi Pembantah kerugian seperti apa yangdialami Terbantah yang baru 8 hari sebagai Pemegang saham PT.Unicomindo Perdana?

,LLM halaman 10);Bahwa kalaupun quod non Terbantah membeli 1200 lembar sahammilik Terbantah Il berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli 2005 maka berartisebelum adanya pengalihan saham kepada Terbantah , kepemilikan sahamTerbantah II di PT. Unicomindo Perdana adalah sebanyak 1900 lembar saham(95 %) dengan 100 lembar saham (5 %) dimiliki oleh Sdr. Soekardi sehinggadapat dikatakan Terbantah Il adalah pemegang saham pengendali yangmempunyai kekuasaan mutlak terhadap PT. Unicomindo Perdana.

Unicomindo berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli2005.

Bahwa usulan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) dari kami selaku pemegang saham yang memiliki total suaralebih dari 10 % (sepuluh prosen) melalui surat kami Nomor 019/KHHR/II/J/2015, tanggal 13 Februari 2015 itu tidak digubris atau ditanggapi samasekali oleh Komisaris Utama, Tuan Teng Bun, maka hal ini merupakansalah satu alasan yang kuat agar Laporan Keuangan PT. Semua TahuKita untuk segera di audit/diperiksa dengan agenda khusus investigasi;.

Semua Tahu Kita tidak diaudit olehKantor Akuntan Publik dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan tidak diadakan oleh para pengurusnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pemohonmohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untukseluruhnya;.

alasan penetapan Pemeriksaan Laporan KeuanganPT Semua Tahu Kita oleh Kantor Akuntan Publik yang diusulkan Pemohontelah memenuhi unsur formalitas hukum yang diatur oleh UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menyatakan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kitadari Juli 2011 sampai dengan Juni 2015 oleh Kantor Akuntan Publik AmirAbadi Jusuf atau Ernst & Young adalah sah dan berharga;Atau:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkanpermohonan penetapan RUPS