PangeranMangkubumi No.52 Yogyakarta diadakan RUPS yang dihadiri oleh : saksiSUGENG NUGROHO, saksi SLAMET SETIABUDI, saksi ALEX HARTONOGUNAWAN, saksi VINA AJENG PUSPA DEWI, saksi Teo A.

Chandra, saksiMETA RAMA dan Terdakwa dalam rangka penggunaan uang sejumlahRp.11.650.782.607, (Sebelas milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) yang ada di Rekening BankCapital Cabang Permata Hijau Jakarta Selatan yang telah digunakanTerdakwa tanpa jin.Pada saat RUPS tersebut Terdakwa beralasan dana yang ada direkeningatas nama PT.

GRACE FENNY PEKERTI) dan pengurus di internalPENGGUGAT, yaitu berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PTHalaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 629/Pat.G/2020/PN Jkt. UtrZANETERRA STAR INTERNATIONAL No. 2 tanggal 6 April 2020, dibuat dihadapan dibuat di hadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di JakartaUtara, sebagai berikut :Susunan Pemegang Saham :a.

Bahwa perihal Gugatan Penggugat cacat formil pada poin 1 dan 2dalam hal kedudukan Penggugat tidak sesuai dengan hasil RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Akta Nomor 2Tanggal 6 April 2020, dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati,S.H., Notaris di Jakarta Utara sehingga gugatan tidak memenuhisyarat formil gugatan;4.

Zaneterra Star Internationalsejak bulan Agustus 2020; Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 ada RUPS dan saksi ikutdalam RUPS tersebut; Bahwa saksi mengetahui, Tergugat meminta akuntan publik untukdilakukan audit; Bahwa PT. Zaneterra Star International sering melakukan auditinternal dari perusahaan; Bahwa PT.

Gugatan Penggugat cacat formil, dimana Penggugat sebagai DirekturUtama, yang mana Penggugat mewakili selaku Direktur Utama pada PT.ZANETERRA STAR INTERNASIONAL berdasarkan Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT ZANETERRA STARINTERNASIONAL Nomor 2 Tanggal 6 April 2020, dibuat dihadapan FranciscaSusi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara, kedudukan Penggugat tidaksesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)Akta Nomor 2 Tanggal 6 April 2020, dibuat

Zaneterra Star Internasionalberdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT ZANETERRA STAR INTERNASIONAL Nomor 2 Tanggal 6 April2020, dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara,kedudukan Penggugat tidak sesuai dengan hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formilgugatan sehingga secara otomatis Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhisyarat formil, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana runutan

Thamrin No.5 Jakarta Pusat dalam rangkaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta,Terdakwa selaku Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta mengatakan : PT.Graha Finesa itu BANDIT yang selanjutnya Terdakwa mengartikan kataBANDIT adalah singkatan dari Bandit yang dilindungi Ibu TIT? PT. GrahaFinesa adalah salah satu pemegang saham di PT. Bursa Berjangka Jakarta;Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009 Bahwa ucapan atau katakata Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO yangmengatakan PT.

Graha Finesa Bandit diucapkan di hadapan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta, sehingga parapemegang saham mendengar dan mengetahui bahwa saksi TiflHENDRAWATI, SH. melindungi perusahaan pialang yaitu PT.

GrahaFinesa, bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)saksi korban menjadi omongan peserta rapat; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMOmenyebarkan perkataanperkataan tersebut di atas di hadapan RUPSmerasa nama baik saksi yaitu TIT HENDRAWATI, SH. dicemarkan olehTerdakwa sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut di atas. Kemudiankuasa hukum saksi TITI yaitu saksi UNG RAYES.

pemilik saham (Tergugat), dan Tergugat sama sekali tidakmenerima materi apapun yang berkaitan dengan RUPS tersebut.

DalamSurat tersebut hanya disebutkan agenda acara Pembahasan terkaitkegiatan umum, strategi dan perencanaan di masa depan danmanagement perseroan;Pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018,Tergugat baru melihat ada materi rapat yang baru ditunjukan olehPenggugat Il kepada Tergugat, terkait Kode Etik Perusahaan yang samasekali tidak disebutkan dalam Surat Panggilan RUPS LB, dan belakangandiketahui bahwa RUPS LB tersebut ternyata mengagendakan halhalsebagai berikut:1) Perubahan

Artinya rapat ini dilaksanakan beberapa saat setelahTergugat walkout dari RUPS dan meninggalkan kantor. Sebelummeninggalkan ruang kerja Tergugat menanyakan kunci mobil Pajerokepada Sdr. Suharto (staff personalia) namun yang bersangkutan tidakmengetahui keberadaan kunci mobil tersebut.

RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat, keputusan atas mata acara rapat yangditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. (Frans SatrioWicaksono, Janggungjawab Pemegang Saham, Direksi, danKomisaris, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009, him. 69);IV.

selaku Pemegang SahamMinoritas (6.07 %) Perseroan kepada PERSEROAN yang dianggap tidak adildan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari kKeputusan RUPS (SetiapPemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri jika dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, olehkarenan cukup relevan bila hal yang demikian sekaligus diajukan dalamGugatan Rekonvensi a quo oleh karena terdapatnya hubungan yang eratdengan

Penggugat secara Lisan tanpa alasan yang jelas dansewenangwenang sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama (Tergugat);Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT SatriaMaju Bersama tersebut di mana atas bertentangan dengan Pasal 105 dan106 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdan pasal 11 ayat (7) antara Pendirian PT Satria Maju Bersama Nomor 1tanggal 7 Oktober 2008, maka pada tanggal 9 September 2011 Penggugatmengirim Surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

)kepada Komisaris Utama Tergugat, agar diadakan RUPS mengenaipemberhentian Penggugat selaku Direktur PT Satria Maju Bersama(Tergugat), Surat Permohonan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 9September 2011;Bahwa setelah surat Penggugat tersebut diterima Tergugat, kKemudian padatanggal 14 September 2011 Penggugat menerima surat Tergugat (diantarlangsung oleh karyawan Tergugat).

Nomor 2583 K/Pdt/2016Sesuai Keputusan RUPS PT Satria Maju Bersama, Akta Notaris HemWarsito, S.H.

tersebut di atas,terdapat kejanggalankejanggalan yaitu: Surat Tergugat tersebut dikirim kepada Penggugat pada tanggal 14September 2011, setelah Penggugat mengirim Surat PermohonanRUPS kepada Tergugat tanggal 9 September 2011; Penggugat masih terus bekerja sebagai Direktur PT Satria MajuBersama (Tergugat) sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011, kenapatidak diserahkan Surat Tergugat tertanggal 16 Agustus 2011 kepadaPenggugat sewaktu Penggugat masih bekerja; Penggugat tidak pernah diberitahu tentang RUPS

pemberhentianPenggugat dan Penggugat tidak diundang pada RUPS tersebut,sehingga Penggugat tidak bisa membela diri (tidak diberi kesempatanuntuk membela diri); Surat Tergugat tersebut tidak ditembuskan kepada para pemegangsaham Tergugat;Bahwa terbukti surat Tergugat tersebut di atas terdapat kejanggalankejanggalan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberhentian Penggugatsebagai Direktur Tergugat merupakan rekayasa dari Dewan KomisarisTergugat untuk memberhentikan dan menyingkirkan Penggugat dariTergugat

PT Sadhana Graha Adhika sesuai data dari Pemerintah RI cqKemenkum HAM RI tidak tercatat dalam database Kemenkum HAMRI (linat bukti P Int 12 halaman 1).Berhubung PT Sadana Graha Adhika (pemegang saham mayoritasPT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tidak tercatat sebagai BadanHukum Perseroan dalam database Kemenkum HAM RI (lihat pada P Int 12 halaman 1), maka PT Sarana Griya Kedamaian Abadi tidakdimungkinkan untuk dapat mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sehingga membawa akibat PT Sarana Griya KedamaianAbadi

tak dapat mengadakan RUPS (tak dapat mencapai quorum)demikian berlanjut membawa akibat PT Surabaya Lingkar Mas juga takdapat mengadakan RUPS berhubung pemegang saham mayoritasnya(PT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tak dapat mengadakan RUPS.Sejalan dengan hal tersebut, maka bukti Termohon Kasasi yang berupaAkta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015yang dibuat di hadapan Notaris Susy Sandrawati, S.H., M.Kn. dapatdiketahui dibuat atas dasar adanya RUPS pengangkatan kembalianggota

menyampaikanpemberitahuan dalam jangka waktu 60 hari dari tanggal aktapernyataan Notaris tentang perubahan data perseroan(pengangkatan kembali anggota Komisaris dan Direksi), makaanalog dengan ketentuan Pasal 6 ayat 5 PERMEN Nomor M01 HT0110/2007, maka: akta pernyataan Notaris tentang data perseroan tentangpengangkatan kembali anggota Komisaris dan dewan Direksi sertaperubahan alamat perseroan adalah batal sejak lewatnya waktutersebut ; dan data perseroan kembali kepada keadaan sebelum ada aktakeputusan RUPS

Put Nomor 93 K/Pdt/2016Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan:Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi dan Komisaris;Sejalan dengan memori banding Pemohon Kasasi angka 2, 3 di atas jo.data dari Pemerintah RI cq.

Kemenkum HAM RI (bukti P Int12 halaman 2)RUPS terakhir PT Surabaya Lingkar Mas tanggal 08082008 Nomor8 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo Agus Wieyono, S.H,dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 (Undang Undang Perseroan Terbatas) diperoleh fakta hukumTermohon Kasasi PT Surabaya Lingkar Mas saat ini tidak memiliki organperseroan lagi (tidak terdapat anggota Direksi, anggota Komisaris dan tidakmemungkinkan untuk mengadakan RUPS) atau dapat dikatakan tidakeksis

Bahwa penambahan modal tersebut telah menyimpang danketentuan Pasal 41 dan pasal 42 UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam int sanpasal tersebut secara jelas dan terang menyaiakan :Setiao penambahan modal perseroan hams berdasarkanpersetuuan RUPS serta keputusan RUPS untukpenambahan modal adalah sah apabila dihadin lebih dan(satu per dua) jumlah saham;FL leeeeeeeteeeteeees Adapun obyek eksekusi fidusia atas namaPT.

Sariyunika Jaya, yang tidak pemah memberikanpersetujuan baik diluar RUPS maupun didalam rapat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham);ALASAN HUKUMNYA :5.1. Bahwa Terlawan telah menjelaskan secara gamblang dalam jawabanangka 4 oleh karena Terlawan Il dan Terlawan Ill telah Ingkar Janji(vanprestasi) kepada Terlawan , maka berdasarkan ketentuan : Pasal 14.2, Pasal 14.3 dan Pasal 14.4 Perjanjian Kredit No.0244/0008/07 tanggal 08 Agustus 2007 Jo.

Sariyunika Jaya,yang tidak pernah memberikan persetujuan baik diluar RUPS maupundidalam rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) haruslah ditolakdan dikesampingkan;6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pelawan dalam Perlawanannya padahuruf F, G, H, dan yang menyatakan :F. Bahwa Terlawan tdak cermat dalam membenkan kredit terhadapTernawan II dan Terlawan Ill.

Luswati (Teh Siang aliasLiong Hoeng Jan), pembenan fasilitas kredit dengan jaminan fidusiaberupa mesinmesin adalah tdak melalui persetujuan dan paraPemegang Saham, yaitu RUPS maupun RUPSLB PT.

Sariyunika Jaya tidakdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun menurut dalil Pelawanbahwa Pelawan merupakan salah satu dari Pemegang saham di PT.Sariyunika Jaya yang menurutnya tidak pernah memberikan persetujuan baikdiluar RUPS maupun di dalam rapat RUPS, oleh karenanya PerlawananPelawan ini telah kekurangan pihak, dengan demikian Perlawanan Pelawanharuslah ditolak dan dikesampingkan;3.

,Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT.

Bahwa RUPSLB 2222016 dilakukantidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun terkait dengan prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) diatur dalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, dimana RUPS wajibdidahului dengan pemanggilan seluruh pemegang saham.

Adapun jika langkah yangdiambil adalah dengan pengambilan keputusan diluar RUPS, maka wajib disetujuloleh seluruh pemegang saham tanpa terkecuali.Bahwa selain itu, terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dantelah memiliki IUP OP, juga terdapat peraturan khusus yang mengatur setiapkegiatan perusahaan termasuk namun tidak terbatas terhadap perubahan direksi dankomisaris, pengalihan saham, serta perubahan modal dasar.

Adapun jika langkahyang diambil adalah dengan pengambilan keputusan diluar RUPS, maka wajibdisetujui olen seluruh pemegang saham tanpa terkecuali.Bahwa selain itu, didalam Bab VIII Pasal 125 sampai Pasal 131 UUPT, diaturmengenai prosedur akuisisi yang mewajibkan dilakukannya prosedur akuisisitermasuk adanya pengumuman koran.Bahwa selain itu, terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangandan telah memiliki IUP OP, juga terdapat peraturan khusus yang mengatur setiapkegiatan perusahaan termasuk

Akita No. 4 Tertanggal 6 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh Notaris Eti Susilawati,35.36.37.38.EB.S.H Bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.Bahwa Pelawan mendasarkan kedudukan hukumnya berdasarkan Akta No. 4Tertanggal 6 Desember 2014 Yang Dibuat Oleh Notaris Eti Susilawati, S.H (AktaNo. 4/2014).Didalam angka 12 Gugatannya, Pelawan menyampaikan dengan sadar jikaTerlawan II dan Terlawan Ill membuat Akta No. 4/2014, yang mana Pelawansendiri akui sebagai akta RUPS PT MSP.Bahwa terkait RUPS suatu

PEMOHON PKPU telah mendapatkan persetujuan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan PKPU Sukarela(Volunteer).Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yangmempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditor atau oleh Kreditor.Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapatmelanjutkan membayar utangutangnya yang sudah

jumlahpiutang dan Utang Debitor beserta Surat Bukti secukupnya.Hal. 2 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyPenjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPKPU, menyatakan:Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

INJAPLAST TELAH MENDAPATKANPERSETUJUAN RUPS GUNA MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPUSECARA SUKARELA (VOLUNTEER)3. Bahwa PEMOHON PKPU/PT. INJAPLAST, merupakan suatu badanhukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukumyang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidangindustri karung plastik4.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena PEMOHON PKPU berbentukbadan hukum Perseroan Terbatas, maka Permohonan PKPU secaraSukarela (Volunteer) atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukansetelah mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Hal. 3 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyBahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT.

,Notaris di Kabupaten Gresik (Bukti P5); maka PEMOHON PKPU terbuktitelah mendapatkan persetujuaan RUPS guna mengajukan PermohonanPKPU Sukarela a quo.Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PerseroanTerbatas PT. Injaplast No. 14, tanggal 21 September 2020 (Vide BuktiP5), menyatakan:Rapat dengan suara bulat menyetujui pengajuan Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sukarela (volunteer) atauatas prakarsa PT.

SINTAI INDUSTRISHIPYARD (TURUT TERGUGAT). 1 Bahwa pada tanggal 20 April 2013 Pemegang Saham dalam TURUTTERGUGAT telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaternyata berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM(RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, dan kemudiantelah dinyatakan dalam akta otentik sebagaimana ternyata berdasarkan aktaPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.

., M.Kn, Notarisdi Kota Batam.2 Bahwa sebagai organ tertinggi dalam Perseroan, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) telahmengambil keputusankeputusan yang sah dan mengikat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD jo Pasal 76 ayat (1), ayat (3),ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.3 Bahwa selanjutnya NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANGSAHAM (RUPS) PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.5 Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dengan demikian jelaslahkiranya bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ternyata berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANGSAHAM (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, yangkemudian telah dinyatakan dalam akta otentik berdasarkan akta PERNYATAANKEPUTUSAN RAPAT PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUTTERGUGAT) dibuat dan ditandatangani berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, SarjanaHukum, Notaris di Batam tersebut, akan tetapi terjadi karena adanya peralihanberdasarkan Jual Beli Saham yang telah dilakukan berdasarkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

;c Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupasehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atauHal. 15 dari 34 hal.

(RUPS) oleh Penggugat;13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmenyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen yang diperlukanguna pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai maksud AktaPerseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H.,berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q, Jakarta dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;14.

di Jakarta yang berkedudukan di Ambondan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Menetapkan hak Penggugatberupa pemilikan 42 (empat pulunh dua) lembar saham senilaiRp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 4huruf b Akta Pendirian PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 Nopember1983 adalah sah menurut hukum:Memerintahkan kepadaPenggugat, Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemilik saham agarmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dantaat pada isi putusan ini, kemudian melarang Tergugat , Tergugat II danTergugat III untuk menghalanghalangi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) oleh Penggugat;13.

yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Provisi:e Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan putusan inimemiliki kekuatan hukum

Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.

Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggi59didalam perseroan.

Turut Termohon Kasasi dankeseluruhan hasil pembagian deviden tersebut telah diakui kebenarannyamelalui RUPS Tahunan Turut Termohon Kasasi;6194.Bahwa dalam pelaksanaan setiap RUPS yang risalahnya telah dibuat didepan Notaris secara tegas dan terang telah memberikan dan/ataumenyatakan nilai atau jumlah deviden yang sepatutnya diterima oleh parapemegang saham yang selanjutnya hal tersebut disetujui olen para pesertaRUPS.

Selain itu, pihak Termohon Kasasi selalu hadir dan menandatanganiapa yang menjadi hasil dan/atau kesepakatan dari RUPS tersebut dankeseluruhan risalah RUPS yang dilaksanakan oleh Turut Termohon Kasasitidak satu pun yang menjelaskan dan/atau menerangkan adanya keberatandari Termohon Kasasi tentang proses pembagian deviden yang ada. Hal inidibuktikan juga dengan adanya persetujuan dari Termohon Kasasi dalamsetiap pembagian deviden kepada para pemegang saham melalui RUPSTurut Termohon Kasasi.

Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS Luar Biasa yangdiadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agenda antara lain sebagaiberikut :a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atas hartakekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen untukkepentingann para kreditur yang dijamin,, sebagaimana disyaratkanberdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atas sahamsahamPT. J.

atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperolehPerseroan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;8 Bahwa dari undangan RUPS tersebut di atas nampak sangat jelas sikap sewenangwenang Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat.

Dengan demikian perlu Penggugattegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernahmenyetujui semua agenda RUPS dari Tergugat I.Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepada hasilRUPS dan tidak pernah mnyetujui semua agenda RUPS dan Tergugat I karena ParaTergugat telah banyak merugikan Penggugat.

BAHWA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAMMINORITAS DIATUR DALAM UUPT NO.40 THN 2007 DIMANA PADAPASAL 61 MENYATAKAN ;(1).0SETIAP PEMEGANG SAHAM BERHAK MENGAJUKANGUGATAN TERHADAP PERSEROAN KE PENGADILANNEGERI APABILA DIRUGIKAN KARENA TINDAKANPERSEROAN YANG DIANGGAP TIDAK ADIL DAN TANPAALASAN WAJAR SEBAGAI AKIBAT KEPUTUSAN RUPS,DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS.4.5.

Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS LuarBiasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agendaantara lain sebagai berikut :a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminanatas harta kekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbksebagai agen untuk kepentingann para kreditur yang dijamin,sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atas sahamsaham PT. J.

Bahwa pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut di atas, adalahjelas merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan salah bahkankontradiktif/saling bertentangan (in contradiction) dengan pertimbanganJudex Facti sendiri pada halaman 21 sampai dengan halaman 22putusan, sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan NomorKep.105/KOM/PPT/O4 (vide bukti T1), diketahui Penggugat diangkatsebagai Direktur Komersial pada perusahaan Tergugat terhitung tanggal2 Mei 2004 adalah bukan melalui RUPS

bukti apapun terkait kerugian tersebut, apalagi bukti yangmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, 67, 68, danPasal 69 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai dasar hukumlaporan keuangan/laporan tahunan perseroan terbatas, yang tata carapembuktiannya dapat dijelaskan dengan kutipan langsung sebagaiberikut:Pasal 66 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS

tahun buku yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yangwajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 67 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggotaDewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yangbersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggalpanggilan RUPS

Diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS;(3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi;(4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelahmendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) suratkabar;(5) Pengumuman neraca

dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapatpengesahan RUPS;(6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah;Pasal 69 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS;(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan

Mitra Cahaya Sentosa yang sebelumnya spesimen atas namaKaryanta J Sinulingga selaku Direktur Utama menjadi spesimen NellyApriani dengan tujuan supaya terdakwa Nelly Apriani yang dapatmelakukan pencairan atas kredit tersebut.Bahwa pada saat yang bersamaan pula dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Mitra Cahaya Sentosa untukmemasukkan Saksi Agridja Rasyid sebagai salah satu pemegangsaham di PT.

No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

tahunan PT BTN Persero tbk No.40, tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihalperubahan kedua SE Direksi No.19/Dir/CMO/2011 perihal SOP Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihalSOP Small and Mikro Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No.AO, tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama PT.Fitton Windu Utama untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal penetapan ini, hal mana tata cara pelaksanaannya adalahberpedoman pada ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan/atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FitronWindu Utama, No. 65 tanggal 30 November 1999;3.

Menetapkan jenis kegiatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama meliputi :a. Laporan keuangan perseroan;b. Penyelesaian kewajiban perseroan terhadap BNI SKM Manado;C. Hutang pada pihak ketiga (Supplier pakan udang);d. Hutang pada Bapak Yeriston Kusworo serta penebusan sertifikat HakMilik a.n Bapak Yuriston Kusworo yang telah ditempatkan sebagai jaminanperseroan pada BNI SKM Manado;e.

Bahwa berdasarkan pada penetapan No. 10/Pdt.P/2010/ PN.Lwk tanggal 25Oktober 2010 terhadap dalildalil gugatan perlawanan yang dikemas sedemikianrupa dengan formulasi yang seakanakan benar dan sah sesuai dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkandalam permohonan tersebut telah ditolak, sehingga Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 danHak

Bahwa terhadap dalildalil gugatan perlawanan dari perlawanan yangmendasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13Juni 2008 dan/atau dalildalil lainnya yang berhubungan langsung dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;8.

Menyatakan Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009yang dibuat berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalahBatal dan tidak Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk No.10/Pdt.P/2010/PN.Lwk, dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkan dalam permohonan tersebut telah ditolak,sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 yangadalah Perjanjian Tambahan / Perjanjian Ikutan / Accesoir nya menjadi Hapus

Bahwa berdasarkan RUPS tanggal 29 Oktober 2007 masajabatan Penggugat dilanjutkan selama setahun terhitungsejak tanggal pelaksanaan RUPS.. Bahwa gaji terakhir yang diterima Penggugat sebesarRp.5.754.892, (terbilang lima juta tujuh ratus limapuluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh duarupiah).. Bahwa sesuai dengan ketentuan umum pada PeraturanPerusahaan PT.

No. 361K/Pdt.Sus/2010Direktur PT BPR Mega Zanur menerangkan "masatugas/jabatan Gunawan Talombo selaku Direktur UtamaBPR Mega Zanur berdasarkan RUPS tanggal 29 Oktober2007 telah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2008 tugasdan masa jabatannya sebagai direksi (DIRUT) BPR MegaZanur tidak diperpanjang lagi dan sesuai keputusanrapat Pemilik, Dewan Komisaris dan Direksi telahditetapkan Sdri Reisyafine A. Wungguli, SE sebagaiPengganti".19.

Bahwa semestinya Tergugat membayar hak hak Penggugatsetelah berakhirnya masa jabatan Penggugat' sesuaidengan RUPS tanggal 29 Oktober 2007 yaitu' tanggal 29Oktober 2008 akan tetapi Tergugat tidak maumembayarkan hakhak Penggugat sehingga keterlambatanpembayaran tersebut menimbulkan kerugian bagiPenggugat dan sanksi bagi keterlambatan tersebutadalah denda.

sebagaiberikutPasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar tentang Perubahan AnggaranDasar mengatur sebagai berikutPerubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh MRapat UmumPemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yangmewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian darijumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyaihak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh palingsedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Suara yangdikeluarkan dengan sah dalam rapatPasal 75 UU No.1 Tahun 1995 mengatur sebagai berikutKeputusan RUPS

tersebut ;2.Bahwa Majelis Hakim Agung tidak meperhatikan lagibahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh GustiSyaifuddin, SH dk telah melampaui batas waktu yangditentukan dalam undangundang, karena tenggang waktumengajukan/menyatakan Kasasi telah melampaui bataswaktu 14 hari sehingga tidak memenuhi syarat formal,hal ini terobukti dari hal hal sebagai berikut Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor11/Pdt.P/2006/ PN.Trk, yang ditetapkan pada tanggal27 September 2006 tentang Syarat Korum untukmelakukan RUPS

No. 742PK/Pdt/2009tetap yaitu) putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.101/PDT/PT.KT.Smda, tanggal 12 Mei 2008 ;e Bahwa dengan adanya permohonan kasasi terhadappenetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di manahasil RUPS yang telah dilaksanakan telah puladidaftar di Departemen Hukum dan HAM, maka permohonankasasi dipandang sebagai adanya suatu etikat yangtidak baik.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,menurut pendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali

Trans Batavia Nomor: 012/SS/DirC/V/09, tertanggal 1 Mei2009, perihal: RUPS untuk penggantian perwakilan Steady Save, Tergugatmenugaskan Penggugat dengan mengirim Surat tersebut sebagai PerwakilanPT Steady Safe Tbk ke PT Trans Batavia untuk menjadi Direktur Personaliamenggantikan Bu Nurwati Husein Perwakilan Tergugat sebelumnya di PTTrans Batavia;Sehubungan dengan surat kami terdahulu Nomor: 010/SS/DirC/IIl/09tertanggal 23 MAret 2009 perihal Penggantian Jabatan Direktur Pers &Umum PT.

Trans Batavia, bersama ini kami menanyakan dan sedangmenunggu kabar mengenai waktu diadakannya RUPS luar biasa tentangpenggantian Ibu Nurwati Hatahap dengan Saudara Fauji Tanudjaya,perwakilan dari PT. Steady Safe Tbk sebagai pemegang saham di Pt.Trans Batavia.Sambil menunggu kabar waktunya RUPS tersebut diselenggarakanbersama ini kami kirimkan Sdr Fauji Tanudjaja sebagai pejabat sementaraDirektur Pers Um di Pt.

Trans Batavia sebagai direksi jelas kiranya merupakanpekerjaan yang diperuntukan untuk mendukung dan memastikan fungsi dantujuan Tergugat tercapai sehingga kemudian ditunjuklah sebagai Direksi di PTTrans Batavia atas perintah dari Tergugat;Bahwa kemudian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukanuntuk mengangkat maisngmasing direksi sebagai bentuk legitimasi sematakeberadaan Penggugat dan wakilwakil dari perusahaan asal konsorsiummasingmasing lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam akte pendirian

Direktur tidakdapat dikategorikan sebagai pekerja, namun termasuk sebagai Pengusaha.Direksi adalah posisi pimpinan yang ditentukan dan diangkat dalam proses RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)..

Steady safe Tbk, sejak tahun 1998 S.dsekarangDengan jabatan : Financial Controller Vice PresidentDengan penghasilan: Rp. 12.500.000. / per bulanP5 Surat PT Steady Safe Tbk No: 012/SS/DirC/V/09, tertanggal 1 Mei2009Perihal: RUPS untuk penggantian perwakilan PT. Steady Safe, TbkP6. Laporan Penggugat kepada Tergugat perihal: Laporan actual plan dankegiatan operasional, tanggal 24 oktober 2012P7. Tanda Terima laporan Actual plan dan kegiatan operasional bukti P 6P8.

Komponen Futaba Nusapersada,sehubungan dengan Surat Pemindahan Hak Atas Sahamtanggal O06 Desember 2004, yang nyatanya telah disetujuioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22Desember 2004, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 28tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh MR. Muh.Hendarmawan, SH. Notaris di Jakarta. Akta mana telahmendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM No.CUM.02.01.1670tanggal 4 Februari 2005.

Frits Hendrik Eman,PhD (Penggugat / Pembanding) kepada Chenny Juliana Lintanguntuk menghadiri RUPS Tahunan yang diadakan oleh PT. KomponenFutuba Nusa Persada ;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat II dan TurutTergugat (para Terbanding) telah menggunakan surat bukti Tl 1= Tll 2 sebagai dasar untuk penyerahan 682 (enam ratusdelapan puluh dua) lembar saham milik Penggugat / Pembandingkepada Tergugat (Terbanding) melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

benar telah menerangkan hal yang tercantum dalamakte tersebut dan memenuhi syarat materiil yaitu = tentangkebenaran dari isi keterangan dalam akte dibawah tanganTergebut go m mn ww rn wn en en et ee ee enMenimbang, bahwa sesual fakta yang terungkapdipersidangan baik surat bukti Tl.1 = TIl.2 maupun saksi yangdiajukan oleh Penggugat / Pembanding sebagai berikutMenimbang, bahwa surat bukti Tl 1 = TIl 2 adalah suratyang digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan TurutTergugat (para Terbanding) dalam RUPS