Hj Jubaidah Pulungan, yang diketahui oleh Mediator dari Disnaker, Sah dan Berharga dan Mempunyai Kekuatan Hukum yang Mengikat dengan segala akibat hukumnya.- Menolak gugatan untuk selebihnya.Dalam Konpensi/Dalam Rekonpensi. - Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 536.000, (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Oleh karena itu proses dilanjutkan dengan Tripartit yangdiperantarai oleh Pejabat Mediator Disnaker Kota Medan sesuai dengan Pasal 8dan 13 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial.6.

Hj Jubaidah Pulungan, yang diketahui oleh Mediator dari Disnaker,SAH DAN BERHARGA dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukumnya.102. Bahwa dengan adanya Surat Gugatan dari Tergugat Rekonvensi seolaholahPenggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak pernah memberikan perhatianterhadap karyawan Penggugat Rekonvensi padahal semua hak karyawan yangtelah meninggal dunia telah diberikan haknya sesuai dengan PeraturanPerundangan yang berlaku.

Hj Jubaidah Pulungan, yang diketahui olehMediator dari Disnaker, SAH DAN BERHARGA DAN MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM YANG MENGIKAT dengan segala akibat hukumnya.3.

Hj Jubaidah Pulungan, yang diketahui olehMediator dari Disnaker, Sah dan Berharga dan Mempunyai Kekuatan Hukum yangMengikat dengan segala akibat hukumnya, beralasan dan haruslah dikabulkan.Ad. 2 Tentang ganti rugi.Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi dalam dalilnya menyatakan denganadanya gugatan Tergugat rekonpensi mengakibatkan nama perusahaan Penggugatrekonpensi tercemar di masyarakat dan akibatnya adanya kerugian materiil sebesar RP1.00.000.000,(seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sejumlah

Hj Jubaidah Pulungan, yang diketahui olehMediator dari Disnaker, Sah dan Berharga dan Mempunyai Kekuatan Hukumyang Mengikat dengan segala akibat hukumnya.e Menolak gugatan untuk selebihnya.Dalam Konpensi/Dalam Rekonpensi.e Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 536.000, (limaratus tiga puluh enam ribu rupiah).Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Rabutanggal 11 Pebruari tahun

Undangan Il pada tanggal 11 Juni 2007, Pihak Tergugat juga tidak maumenemui kami, selaku kuasa hukum, melainkan Sdr.Gunawan datangkerumah Penggugat, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruanmenghitung uang pesangonnya, dengan alasan bahwa hal ini baru diketahuisetelah Pihak Tergugat konsultasi dengan Disnaker Kabupaten Tangerang(bukti P4) ;3. Adapun menurut Tergugat melalui Sdr.

tersebut tidakberhasil, sebab Tergugat masih tetap bersikukuh dan mengatakan bahwa tidakpunya kewajiban lagi terhadap nasib Penggugat yang telah bekerja selama limabelas tahun lebih ;Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas kami selaku Kuasa HukumPenggugat berkesimpulan, bahwa usaha musyawarah PHK sepihak antaraTergugav/PT Growin Internasional/PT Gronik Wahana dengan Penggugatsecara BIPARTIT tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pada tanggal 13 Juli2007 kami melaporkan permasalahan tersebut kepada Disnaker

KabupatenTangerang sebagai lembaga yang berwenang untuk membantu penyelesaianmasalah PHK (bukti P6) ;Bahwaatas laporan tersebut Pihak Disnaker Kabupatan Tangerang telahmengupayakan penyelesaian dengan cara memanggil para pihak berdasarkanSurat Panggilannya yaitu :1.

Kepala Seksi PHI dan PHK Kabupaten Tangerang juga tidakberhasil maka Pihak Disnaker Kabupaten Tangerang membuat anjuran kepadapara Pihak dengan Nomor 567/8514/Disnaker, tanggal 19 September 2007.Anjuran mana telah Penggugat terima pada tanggal 28 September 2007 dantelah dikirimkan pula kepada Tergugat pada hari dan tanggal yang sama, (buktiPll) ;Bahwa atas ANJURAN Disnaker Nomor 567/8514/Disnaker tanggal 19September 2007 Pihak Kuasa Tergugat menelpon Kuasa Hukum Penggugat,yang intinya minta damai

serta akan membuat jawaban tertulis yang akandisampaikan kepada Disnaker Tangerang pada tanggal 8 Oktober 2007, namunkenyataannya sampai gugatan ini diajukan tidak memberikan jawaban apapun ;Bahwa perlu Penggugat kemukakan fakta yang sebenarnya sebagaiseorang Sekretaris Perusahaan Penggugat sangat mengetahui hampir secarakeselurunan apaapa yang terjadi di dalam perusahaan, adapun fakta yangsebenarmya adalah sebagai berikut :PT.GRONIK WAHANA beralamat di JI.

tersebut Penggugat minta dibuatkan surat PHK namuntidak diberikan ;Bahwa atas PHK sepihak tersebut Penggugat berusaha meminta untukdilakukan perundingan bipartit, surat permintaan tersebut disampaikanPenggugat sebanyak 2 kali yaitu tanggal 5 Juni 2008 dan tanggal 10 Juni2008 namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari pihak Tergugat(P3) ;Bahwa atas PHK sepihak tersebut dan permintaan perundingan bipartiteyang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka tanggal 18 Junl 2008 mengadukan haltersebut ke Disnaker

(P4) ;Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 Penggugat menerima surat dariDisnaker Nomor : 560/4097/436.5.10/2008 perihal Panggilan Dinas untukpertemuan tanggal 16 Juli 2008 guna memilih penyelesaian perselisihanhubungan industrial melalui Konsiliator atau Arbiter, pada waktu yang telahditentukan tersebut Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;Bahwa tanggal 22 Juli 2008 Penggugat menerima surat Nomor :560/4322/436.5.10/2008 dari Disnaker perihal Panggilan pertama untukpertemuan tanggal 28 Juli 2008

pada waktu yang telah ditentukan tersebutPenggugat memilih penyelesaian hubungan industrial melalui Konsiliatorsedangkan Tergugat yang hadir diwakili olen Bapak Istiono belum bisa memilihkarena akan dikonsultasikan dengan Direktur namun disampaikan bahwaTergugat tidak akan menanggapi gugatan karena Tergugat tidak pernahmenerbitkan surat pengangkatan karyawan serta menganggap Penggugatsebagai tenaga Freelance (P6) ;Bahwa tanggal 29 Juli 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4415/436.5.10/2008 dari Disnaker

No.819 K/PDTSUS/2009Bahwa tanggal 6 Agustus 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4415/4528.5.10/2008 dari Disnaker perihal panggilan ke III untukpertemuan tanggal 12 Agustus 2008, pada waktu yang telah ditentukan tersebutPenggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir (P8) ;Bahwa tanggal 23 Agustus 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4980/436.5.10/2008 dari Disnaker perihal panggilan IV untuk pertemuantanggal 28 Agustus 2008 dari Disnaker perihal Panggilan ke IV untuk pertemuantanggal 28 Agustus 2008

, pada waktu yang telah ditentukan tersebut Penggugathadir sedangkan Tergugat tidak hadir (P9) ;Bahwa sesuai dengan Analisa dan anjuran surat No.005/4980/436.5.10/2008 dari Disnaker adalah :1.

Disnaker No. 77RT.03/RW.05 Kel. Tangkerang Utara Kec.

Disnaker No. 77 RT.03/RW.05 Kel. TangkerangUtara Kec.

Disnaker No. 77 Kel. Tangkerang Utara Kec.

Disnaker No. 77 RT.03/RW.05 Kel. Tangkerang Utara Kec.

Nomor 57 K/Pdt.SusPHI/2016Perkebunan Tebu Pakuan Ratu, sehingga sudah patut dan wajar jikaMediator Disnaker Kota Bandarlampung menilai Tergugat yang telahmenerbitkan produk Keputusan yang cacat hukum (sebagaimana Bab IllHasil Mediasi dan Pendapat Mediator pada poin 8 s/d 11 dari Anjuranyang diterbitkan Disnaker hakhak Kota Bandarlampung), untukseterusnya agar Mediator Disnaker Kota Bandarlampung hanyamenganjurkan Tergugat mengeluarkan Penggugat dengan ketentuanuang pesangon sebesar 2 kali ketentuan

Hubungan Industrial, tetapikenyataannya Risalah dikeluarkan per tertanggal 8 Juni 2015 denganalas analasan yang dilakukan Mediator Disnaker Kota Bandarlampunguntuk tidak cepatcepat ke Pengadilan alias mencoba dengan upayadamai (negoisasi di belakang kemudian) padahal jika diketahui TahapMediasi telah dilakukan oleh Mediator Disnaker Kota Bandarlampungbahkan sudah melebihi 30 hari kerja secara a contrario adaiktikad tidakbaik antara Mediator Disnaker Kota Bandarlampung bersama Tergugatuntuk mencekal

agar tidak naik ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelasi A Tanjungkarang; Sedangkan jikalau Pihak Mediator Disnaker Kota Bandarlampungmengerti arti suatu Risalah (Rincian Masalah) tentunya muatannyadibuat pada saat mediasi terjadi dan bukan sesudah Anjuran dibuat olehMediator Disnaker Kota Bandarlampung atau secara a contrarioseharusnya pihak Mediator Disnaker Kota Bandarlampung setidaknyamemasukkan seperti poin 11 yang intinya ada iktikad tidak baik dariTergugat pada tanggal

7 Mei 2015 memperkerjakan Penggugat di bagiancleaning service (bersihbersih)/oukan tempat semula Penggugat bekerjasebelum Anjuran yang dibuat Mediator Disnaker Kota Bandarlampungtertanggal 20 Mei 2015, bahkan terlalu berani dan berat sebelah jikaMediator Disnaker Kota Bandarlampung menyatakan bahwa TergugatHal. 10 dari 49 hal.

danbukan seenaknya Tergugat dengan mudahnya menerbitkan SuratPerintah Kerja (jika memang itu seandainya ada diterbitkan olehTergugat) atas pendapat Mediator Disnaker Kota Bandarlampung;sehingga terlihat di sini mendeskriditkan Penggugat menjadi bersalahsedangkan Mediator Disnaker Kota Bandarlampung sendiri telahmenyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat seperti padapoin 12 di atas pada saat Mediasi dilaksanakan menyatakan cacathukum/null en void;16.

terakhir sebesar Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu atau Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;Bahwa Penggugat adalah anggota DPC F NIKEUBA SBSI KOTAPALEMBANG;Bahwa Penggugat selama bekerja tidak disertakan ke dalam 4 ProgramJamsostek yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKk),Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPkK);Bahwa Penggugat pada bulan Maret 2009 melalui DPC F NIKEUBASBSI mengajukan pengaduan ke Pengawas Disnaker

Kota Palembang tentangpelanggaran Normatif oleh perusahaan Tergugat yaitu tidak disertakannyaPenggugat dan kawankawan ke dalam 4 Program Jamsostek dan setelah ditindak oleh Pengawas Disnaker Kota Palembang pada bulan Juni 2009Tergugat mendaftarkan karyawannya ke dalam 3 Program Jamsostek namunPenggugat tetap tidak disertakan dan pada tanggal 31 Agustus 2009 Penggugatmengadukan kembali kasus Jamsostek tersebut di Pengawasan Disnaker KotaPalembang dan sedang dalam proses;Bahwa Tergugat pada tanggal

pengalaman kerjayang isinya menyatakan pengakhiran kerja ;Bahwa tanggal 29 Mei 2009, Penggugat tetap bekerja seperti biasanamun Tergugat memberikan uang sebesar Rp 4.200.000, dan terhitung saatitu Penggugat tidak dibolehkan lagi datang ke perusahaan karena dianggapmengundurkan diri;Bahwa terhitung sejak tanggal 30 Mei 2009 Penggugat tidak lagidiberikan upah dalam setiap minggunya oleh Tergugat;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009, Penggugat melalui DPC F NIKEUBASBSI Kota Palembang memasukkan pengaduan ke Disnaker

Kota Palembangdan setelah 3 kali perundingan melalui Bipartid dan Mediasi tidak juga adapenyelesaian maka pada tanggal 5 Agustus 2009 Mediator mengeluarkanPutusan Anjuran ;Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan musyawarah setelahmenerima Putusan Anjuran dari Mediator Disnaker Kota Palembang namunTergugat tidak merespon dengan baik;Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat karena Penggugat telah dianggap mengundurkan diri, tidakmemenuhi ketentuan Pasal

ada lagi hubungan kerja karena hakPenggugat telah terpenuhi;Bahwa perundingan yang dilakukan oleh Mediator pada tingkat MediasiDisnaker Kota Palembang tidak tercapai karena Penggugat merasa masihada hak atas pemutusan hubungan kerja tersebut namun sebenarnyaTergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja melainkan Penggugatsendiri dengan kemauan sendiri mengundurkan diri secara sepihak danpihak Penggugat ada indikasi melakukan tekanan terhadap Tergugat;10.Bahwa Tergugat tidak merespon Anjuran Disnaker

Robertus Kuncoro Jati, Umur : 44 tahun; Jenis Kelamin : Lakilaki; Agama:Kristen; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Disnaker Kab.Sleman, DIY;Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokonya kedua orang Saksi membenarkan Terdakwa telah melanggar pasalPasal 108 ayat (1) Jo 188 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan dan atas keterangan Saksisaksi tersebut terdakwamembenarkan;Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa: Nota pemeriksaan

pengawasan ; Nota pemeriksaan pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Nomor Perkara 131/Pid.C/2019/PN Smn., Hal. 1Bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang padapokoknya membenarkan dakwaan tersebut;Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dianggapcukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor: 131/ Pid.C / 2019 / PN.

Memerintahkan agar barang bukti berupa; Nota Pemeriksaan Pengawasan I; Nota Pemeriksaan Pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Dikembalikan kepada PT. GIT GO AYO;4.

November 2003, diakhiri hubungan kerja tanggal 04 Maret2009, masa kerja 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan mendapatkan upah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);6 Penggugat VI (enam) :Bekerja sejak Agustus 2003, diakhiri hubungan kerja tanggal 04 Maret 2009,masa kerja 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan mendapatkan upah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);4 Bahwa di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan(PP) yang disahkan pada Disnaker

Bahwa setelah melalui proses mediasi di Instansi Disnaker, terhadap Keterangan danPendapat, serta Anjuran dari Mediator melalui Surat Nomor : 567/TKII/272tanggal 26 Mei 2009 :1)2)Penggugat menolak karena sangat bertentangan dengan UndangUndang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151 : Pengusaha, Pemerintahdengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi PemutusanHubungan Kerja (PHK). Bahwa Keterangan dan Pendapat Sdr.

Zainal Abidin,S.Sos selaku Mediator Disnaker Bintan dapat dinilai sebagai sikap membiarkanyang sangat toleran atas tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadapPenggugat hanya karena masalah teknis cara pembayaran gaji yang merugikankaryawan. Sdr.

Zainal Abidin, S.Sos selaku Mediator Disnaker Bintan juga tidakkonsisten, karena telah mendorong terjadi PHK padahal dalam pertemuan diKantor Disnaker, Penggugat menyampaikan agar Mediator mengeluarkananjuran agar Penggugat dipekerjakan kembali dengan alasan tidak adakesepakatan tertulis bahwa gaji dibayar melalui rekening Bank;Penggugat menolak pada Keterangan dan Pendapat Mediator poin kalimat yangmenyatakan bahwa Penggugat telah memutuskan buku tabungan dan kartu ATMpribadi tanpa persetujuan dari

Bintan.Penggugat tidak melakukan kesalahan yang memenuhi Pasal 161 ayat (1), yangmana disebabkan : (a) dalam Perjanjian kerja tidak tertuang, (b) PeraturanPerusahaan yang disahkan Disnaker tidak ada, (c) Perjanjian Kerja Bersamasudah habis masa berlakunya sejak tahun 1996;9 Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut hubunganindustrial tidak mungkin lagi berjalan kondusif karena tidaktercapai kesepakatan, Tergugat bersikukuh untuk melakukanPHK sepihak terhadap Penggugat, maka pada prinsipnyaPenggugat

Proses Mediasi di Disnaker Cilegonjuga tetap tidak tercapai kesepakatan dan Mediator (Disnaker Cilegon) telahmengeluarkan anjuran yang pada kesimpulannya meminta kepada Penggugatuntuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bekerja dan pemberiansanksi tertulis terakhir.

Bahwa pada saat dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tertanggal 07 April 2010 terhadap Tergugat sedang dilakukan proses Mediasidi Disnaker Kota Cilegon yang memasuki Mediasi yang kedua mengenaiMutasi yang akan diterima oleh Tergugat;3.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, tidak jelas dankabur, karena tidak menjelaskan secara jelas dan rinci yang menjadi dasardari pada materi/posita gugatan Penggugat ini diajukan berkaitan denganAnjuran Disnaker atau berkaitan dengan kinerja dari Tergugat oleh karenanyagugatan yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;4.

Ulil Amri mendapat surat mandat dari DPC FSP KEPKota Cilegon, untuk menghadiri undangan rapat DEPEKO (DewanPengupahan Kota) di Kantor DISNAKER Kota CilegonTanggal 14 Oktober 2009Pukul 07.'5 Sdr. Ulil Amri Menitipkan surat ijin Dispensasi Organisasikepada Sdr.

Ulil Amri (PemohonPeninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat) dan BapakPandu Pertolo (Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Penggugat) melaksanakan perundingan TRIPARTIT (Novum P 13), di DISNAKER Kota Cilegon untuk membahas perselisihanyang sedang dialami Sdra.

mengatakan akan berkonsultasi dulu dengan KepalaRayon;Bahwa hingga pada tanggal 26 Juni 2015 pada Risalah PerundinganPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara bipartit Tergugatmasih akan berkonsultasi dengan Kepala Rayon untuk masalah hakhakPenggugat, dengan janji Tergugat akan diselesaikan dengan batas waktupertengahan Agustus 2015;Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka Penggugatakhirnya mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke DinasTenaga Kerja Kota Manado (DISNAKER

Nomor 978 K/Padt.SusPHI/201613.14.15.16.17.18.Bahwa menindaklanjuti pencatatan Perselisihnan WHubungan Industrialtersebut, DISNAKER Kota Manado telah melakukan klarifikasi telahmemanggil Penggugat dan Tergugat ke Kantor DISNAKER Kota Manado,dan kemudian 3 (tiga) kali melakukan sidang mediasi;Bahwa Tergugat dalam sidang mediasi di atas telah melakukan kebohongandalam penyampaian di hadapan Mediator, dimana Tergugat menyatakanbahwa Penggugat telah diberi SP I, SP II dan SP Ill karena Penggugat tidakcukup

target, dan yang jelas alasan Tergugat tersebut tidak benar dan akalakalan belaka, sebab tujuan Tergugat melakukan tindakan tersebut hanyauntuk menghindari pembayaran pesangon dan hakhak lainnya padaPenggugat;Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 22 September 2015 DISNAKER Kota Manado telah mengeluarkanAnjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut yang pada intinyamenganjurkan agar pihak PT Permata Finance Indonesia (Tergugat) untukmembayar kepada

Sumangkut (Penggugat), berupa:uang pesangon 5 bulan upah x Rp1.900.000,00 = Rp9.500.000,00 uangpenghargaan masa kerja 2 bulan upah x Rp1.900.000,00 = Rp3.800.000,00Uang Penggantian Hak 15 % x Rp13.300.000,00 = Rp1.995.000,00 Total(at+b+c) = Rp15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh limaridbu rupiah);Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada DISNAKER Kota Manado, yang artinya Tergugat jugamenolak anjuran DISNAKER Kota Manado;Bahwa karena Perselisihan

Surat anjuran Mediator DISNAKER Kab. Gresik No. 567/688/437.58/2016tertanggal 19 April2016.2. Kronologis Perkara Sdri. SULASMI sebagai berikut :Berdasarkan SK.

Selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2016saksi mendapatkan panggilan dari DISNAKER Gresik dan saksi hadir tapiperusahaan tidak hadir hanya telpon ke DISNAKER bahwa tidak bisamenghadiri panggilan tersebut.Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2016/PN GskPada tanggal 19 Pebruari 2016 mendapatkan panggilan lagi dari DESNAKERGresik untuk klarifikasi permasalahan PHK., perusahaan hadir di wakili 2orang, pekerja hadir hasil klarifikasi yang difasilitasi oleh DISNAKER Gresikuntuk berunding lagi

Pada sidang yang ke2 di DISNAKER Kabupaten Gresik yang dihadiri olehMEDIATOR (Bapak Sumardi) perwakilan PT INDOPRIMA GEMILANG PLAN I,Gresik serta perwakilan Serikat Pekerja 3 Orang di kasusnya Sdri.

Nomor : 19/ipgga/1/16,tertanggal 21 januari 2016, diberitanda P4 ;5. 1 (satu) lembar foto copy surat klarifikasi dari Disnaker kabupaten Gresiktertanggal 05 Februari 2016, diberi tanda P5;6. 1 (satu) lembar foto copy surat Mediasi dari Disnaker Kabupaten Gresiktertanggal 7 Maret 2016, diberi tanda P6 ;7. 1 (satu) lembar foto copy surat anjuran dari Disnaker Kabupaten Gresik nomor :567/688/437.58/2016, diberi tanda P7;8. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pencatatan PD.S.P PPMI SPSI Nomor :01 7

IndoprimaGemilang PLANT l,di beri tanda T2;1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Pencatatan dari Disnaker Gresik Nomor :02/VSPG/2011 tanggal 06 Januari 2011 untuk Pengurus Basis GBLPLEPSARBUMUSI PT.

Berdasarkan latar belakang ini, Penggugat telah 2 (dua) kali menyuratidalam bentuk Klarifikasi atas Tindakan PHK Diskriminatif danmengadakan 2 (dua) kali pertemuan, namun tidak ada titik temu,sehingga Penyelesaian PHK ini kami laporkan ke Disnaker Deli Serdanguntuk menetapkan anjuran atas Permohonan Pekerja menuntutpenyelesaian PHK secara Diskriminatif sebagaimana pasal 169 ayat (1)UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;.

Anjuran Disnaker Lubuk PakamBahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi LubukPakam tertanggal 18 Februari 2010 No. 560/829/DTKTR/2010, PerihalAnjuran yang ditandatangani R. Simorangkir SH MSP, Kabid. Pemb.Hub. Industrial dan Saharuddin SPd, Pegawai Mediator PHI/PHK dandiketahui langsung oleh Drs. H. A. Rukman Pane, Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi, ditujukan kepada sdr. Pimpinan PerusahaanPT. Pacific Palmindo Industri dan sdr.

) telah menandatangani SuratPermohonan Cuti Pekerja, sementara pekerja tidak ada mengajukan cutitahunan;Bahwa berdasarkan dalil dalil penggugat diatas dan dengan bukti BuktiP 5 dan T 4, bahkan sesuai anjuran Disnaker Deli Serdang, dapatdisimpulkan secara hukum segala tindakan Tergugat adalah diskriminatifdan bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

Hal ini didukung dengan anjuran Disnaker LubukPakam sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lubuk PakamTertanggal 18 Febuari 2010 No. 560/ 329/ DTKTR/ 2010, Prihal:Anjuran yangditandatangani R. Simorangkir SH MSP, Kabid Pemb. Hub. Industrial danSaharuddin SPd, Pegawai Mediator PHI/PHK dan diketahui langsung oleh DrsH. A. Rukman Pane, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditujukankepada Sdr Pimpinan Perusahaan PT.

Lubukpakam untuk Penyelesaian PHK akibat tindakandiskriminatif perusahaan dan telah beberapa kali dilakukan pemanggilandan pertemuan Tripartit antara Pihak Mediator Disnaker Lubukpakam,Pengusaha dan Pekerja. Lalu setelah dilakukan pertimbangan antara keduabelah pihak, kemudian Disnaker Lubuk Pakam melalui Pegawai mediatormengeluarkan Anjuran sebagai berikut :2.

No. 82/G/ 2013/PHI.Sby. penyelesaian perselisihan kepada Disnaker Kota Malang namun juga tidak ditanggapi;1. Bahwa tanggal Agustus 2012 Penggugat mengajukan permohonan penyelesaianperselisihan kembali kepada Disnaker Kota Malang dengan tembusan Bapak Walikota Malangdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang;2.

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Penggugat baru menerima surat yang dikirim kerumah Penggugat dari Disnaker Kota Malang yang menjelaskan bahwa permasalahan telahdianggap selesai dan tuntas oleh Mediator Disnaker Kota Malang, sedangkan kejanggalan dalamsurat tersebut dibuat pada tanggal 24 Juli 2012;3.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Penggugat hadir ke Disnaker Kota Malang, ditemuiIbu Mila dan menyampaikan bahwa karena Bapak sudah terima sebagian pesangon dan sudahtanda tangan maka Disnaker menganggap permasalahan antara Penggugat danTergugat sudah selesai. Penggugat hanya mengisi blanko daftar hadir yang tertulisnama Ibu Mila dan Bapak Isti serta Penggugat juga mendapatkan fotocopypenghitungan pesangon dan surat pernyataan pensiun awal;4.

Bahwa Penggugat telah meminta baik secara lisan, telfon maupun tertulis (menyurat)kepada Tergugat untuk mengklarifikasi dan menjelaskan kekurangan hak melalui upah yangditerima dari BCA namun tidak mendapatkan respon positif dari Tergugat;2, Bahwa Kuasa Hukum juga telah meminta dilakukan mediasi ulang terhadappermasalahan ini pada tanggal 21 Maret 2013 namun Disnaker Kota Malangmenjelaskan bahwa mediasi ulang tidak dapat dilakukan dan bersikukuh bahwapermasalahan ketenagakerjaan antara Penggugat

Perkara a quo diajukan oleh PemohonKasasi/Pekerja ke Disnaker Kab. Bekasi, dikarenakan PemohonKasasi/Pekerja di putuskan hubungan kerjanya tanpa adanya ijin dariDisnaker kecuali melulu berdasarkan persepsi TermohonKasasi/Perushaan yang menganggap Pemohon Kasasi/Pekerja telahmangkir 5 (lima) hari secara berturutturut, sebagaimana vide bukti SuratPemutusan Hubungan Kerja No. 045/TKMHRD/SPHK/II/2005 tertanggal21 Pebruari 2005 jo.

ANJURAN Pegawai Perantara Disnaker Kab Bekasitanggal 31 Agustus 2005, No. 567/3895/HI/VIII/2005, sub ke 7 halaman 2.(Bukti PK1 dan PK2)Selanjutnya penegasan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan Termohon Kasasi/Perusahaan dikarenakan PemohonKasasi/Pekerja mangkir 5 (lima) hari berturutturut dibuktikan dalamANJURAN Disnaker Kab. Bekasi yang memuat alasan PHK dariTermohon Kasasi/Perusahaan dalam sub 7 halaman 3, Sub 7 halaman4.

Kasasi dan kuasa hukumnya bertanyatanya adaapa gerangan yang membuat Majelis P4D/BPPKD Jawa Barat membuatputusan yang berbeda dengan Fakta Persidangan;Bahwa, majelis P4D/BPPKD a quo, juga tidak mempertimbangkan buktibukti tertulis yang diajukan oleh pihak Pekerja/Pemohon Kasasi,khususnya tidak teliti dalam mencermati dan menelaah bukti SuratPemutusan Hubungan Kerja (SPHK) NO.045/TKMHRD/SPHK/II/I2005tertanggal 21 Pebruari 2005, dan juga tidak meneliti dan mencermatiANJURAN dari Pegawai Perantara Disnaker

Dan ini membuat Pekerja/Pemohon Kasasidan Kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum apapun untukmembuktikan adanya ketidakberesan dalam putusan Majelis P4D/BPPKDa quo melalui lembagalembaga yang berwenang dalam menegakkanSupremasi hukum di Republik ini;Bahwa, sesungguhnya ANJURAN dari Pegawai Perantara Disnaker Kab.Bekasi tertanggal 31 Agustus 2005 No. 567/3895/HI/VIII/2005, telah tepatdan sesuai dengan normanorma hukum dan UU RI NO.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa terlepas dari

Bahwa atas permohonan Mediasi sebagaimana dimaksud poin (6) ,Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Mediator Disnaker KabupatenBandung setelah mendengarkan keterangan dari PENGGUGAT danTERGUGAT , mediator Disnaker Kabupaten Bandung Bandungmengeluarkan Anjuran per tanggal 26 februari 2015 Nomor : 567/468HIPK/2015, sebagai berikut :Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.SusPHI/PN.BdgMENGANJURKAN :1.

Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten BandungTergugat tidak memberikan jawaban atau menolak dan tidak menjalankansebagaimana isi anjuran tersebut tergugat tidakbersediamembayar uanghak Pensiun PENGGUGAT sesuai ketentuan Undngundang No.13 Tahun2003;9.

Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten BandungPENGGUGAT menerima dan siap melaksanakan isi Anjuran tersebut;10.Bahwa oleh karena TERGUGAT menolak dan tidak melaksanaan anjuranMediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bandung tersebut,maka PENGGUGAT mengajukan gugatan Tentang Penyelesaikan HakPenisun melalui Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKL.

Bahwa benar atas permohonan PHK tersebut telah dilakukan Mediasidi isnaker Kabupaten Bandung dan Disnaker Kaupaten Bandungtelah mengeluarkan anjuran sebagaimana point 7 dalam suratgugatan Penggugat , namun atas anjuran tersebut Tergugatmenyatakan menolak ;5. Bahwa pwnolakan Tergugat atas permohonan pensiun dariPenggugat dan anjuran mediator bukan tanpa alasan , namunberdasarkan berbagai pertimbangan sebagai berikut :5.1.

Fotocopy Surat Anjuran Penyelesaian PHK Usia Pensiun Pekerja Nomor567/468HIPK/2015 tertanggal 26Februari 2015 dari Disnaker PemerintahKabupaten Bandung atas nama Imam Subagio, selanjutnya diberi tnadabukti P7;Kemudian suratsurat bukti berupa fotocopy tersebut satu sama laindiperiksa dan disesuaikan dengan suratsurat bukti yang asli oleh Majelis Hakimdihadapan kuasa hukum Tergugat, selanjutnya suratsurat bukti asli dikebalikanlagi kepada kuasa hukum Penggugat sedangkan fotocopynya tetap dillampirkandalam

pada tanggal 24 Mei 2103pekerja PKWT tidak sesuai dengan perundangundangan;Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 perundingan antara PUK Serikat Pekerjadengan pihak Perusahaan (PT Adyawinsa Stamping Industries) sehubungandengan nota dinas dari Disnaker, tidak menghasilkan kesepakatan;Bahwa pada tanggal 02 Juli 2013, pihak Penggugat tidak bisa memenuhiNota Dinas yang dikeluarkan oleh Disnaker;Bahwa dari Serikat Pekerja melakukan mogok kerja, dengan tidak adanyarealisasi sehubungan Nota Dinas dari bulan

/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdgorang, sedangkan 2 (dua) serikat pekerja lainnya tidak melakukan mogokkerja;Bahwa ke 450 (empat ratus lima puluh) orang pegawai PT AdyawinsaStamping Industries) sekarang sudah tidak bekerja lagi;Bahwa mogok kerja para pekerja dilakukan dari tanggal 30 Juli 2013 s/dtanggal 21 Agustus 2013 yang rencananya mogok kerja tersebut akandilakukan selama 9 (sembilan) bulan, dan mogok kerja tersebut sebelumnyaada pemberitahuan terlebin dahulu terhadap pihak perusahaan (penggugat)dan Disnaker

;Bahwa saksi tidak tahu tentang aturan mogok kerja berapa lama waktunya;Bahwa sepengetahuan saksi ada pemanggilan untuk bekerja kembaliterhadap pegawai yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang,melalui pengumuman, namun para Tergugat tetap tidak mau bekerja kembalidan akan terus melakukan mogok kerja, selama hasil permintaan/tuntutanbipartit dengan nora dinas dari Disnaker tidak dilaksanakan oleh pihakperusahaan (penggugat);Bahwa saksi di PUK serikat pekerja FSPMI sebagai Bendahara 2 (dua

;Bahwa sepengetahuan saksi pernah pihak PUK serikat pekerja memintabantuan kepada pihak pengawas Disnaker untuk menegur pihak perusahaan(penggugat) agar melaksanakan nota dinas dari Disnaker, dan denganadanya permintaan tersebut pihak pengawas Disnaker mengeluarkan suratberupa teguran kepada pihak perusahaan penggugat;Bahwa setelah mediasi antara serikat pekerja dengan pihak perusahaandianggap gagal lalu adanya nota dinas dari Disnaker tidak ada permohonanlebih lanjut dari pihak serikat pekerja yang

adalahtentang pengangkatan tenaga PKWT menjadi tenaga PKWTT;Bahwa serikat pekerja yang menuntut peningkatan tenaga PKWT menjadiPKWTT dalam pertemuan dengan pihak perusahaan tersebut adalah serikatpekerja FSPMI, sedangkan serikat pekerja SPSI dan SKM juga ikut sertadalam pertemuan tersebut;Bahwa hasil dari pertemuan tersebut serikat pekerja FSPMI tidak setujudengan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen karena tidak sesuaidengan nota dinas yang dikeluarkan oleh Disnaker, sedangkan serikatpekerja

/III/2017, pada tanggal 10 Maret 2017;21.Bahwa setelah dikeluarkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi No. 567/737/Disnaker/III/2017, penggugat menerima, dan tergugattidak menerima;22.Bahwa setelah penggugat menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi No. 567/737/Disnaker/III/2017, tergugat tidak ada niat baik untukmenyelesaikan masalah ini, dan cenderung bersikap pasif.23.Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukanGugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial

Bahwabenar perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat telahdidaftarkan dan dicatatkan Penggugat di Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi dengan Mediator Ibu Lilis Suryani, S.Sos dan telah keluar AnjuranMediasi dengan No. 567/737/Disnaker/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 ;26.

Anjuran No. 567/737/Disnaker/III/2017 yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.30.

Kab.Bekasi) tentang Penyelesaian Hak Pesangon Pensiun sdr Supriyatno,sesuai asli;9.P9 : Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor: 567/737/Disnaker/III/2017tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua PUK SP KEP KSPIPT.

P10 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi, Nomor: 011/SPKEP/ALINDOBKS/III/2017, tanggal 27 Maret2017, perihal Persetujuan Anjuran Disnaker Kabupaten BekasiNo.567/737/Disnaker/III/2017 yang dbuat oleh Pimpinan Unit Kerja SPKEP Air Liquide Bekasi, fotokopi dari fotokopi;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi dalam perkaraini;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalildalil bantahannya telahmengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti

Delina ;Bahwa atas perintah Tergugat, pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 10.00s/d jam 10.50 Penggugat datang ke Perusahaan untuk menghadap Personaliatetapi Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 14.00 s/d 15.15 Penggugatdatang ke Perusahaan lagi untuk menghadap Personalia tetapi melalui SatpamPuji Lestari Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;Bahwa dengan upaya tersebut menemui jalan buntu, maka perkara inidiadukan ke Disnaker

menyuruh Penggugatuntuk bekerja lagi tetapi tidak menyebutkan kapan mulai bekerja lagi, kemudiansidang mediasi dilanjutkan ditunda satu minggu ;Bahwa pada sidang kedua pihak Tergugat tidak hadir, dan pekerjamemberikan surat kesanggupan bekerja lagi dan beberapa permohonan; Bahwapada sidang mediasi ke tiga pihak Tergugat hadir diwakili Personalia, kKemudiansurat kesanggupan Penggugat bekerja dan beberapa permohonan disampaikankepada pihak Tergugat tetapi pihak Tergugat tidak memberikan tanggapan.Oleh Disnaker

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut diatas selambatlambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima surat anjuran ini;Bahwa Penggugat menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakartamelalui surat menyatakan menerima anjuran Mediator Disnaker Surakarta,walaupun keterangan Penggugat pada saat di Disnaker Surakarta tidakdimasukkan dalam pihak pekerja di dalam surat anjuran ;Bahwa Tergugat tidak menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakarta ;Bahwa dengan sikap Tergugat

JAZULI, sebagai Pimpinan WilayahFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur, melakukan mediasi dengan PT.Sri Rejeki Mebelindo, sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi(Disnaker) Kab. Pasuruan sebagaimana Nomor : 565/3522/424.068/2008 tanggal 18Desember 2008, dan dari Disnaker diwakili oleh saksi Drs. A. Suseno Badri dan dari PT.Sri Rejeki Mebelindo diwakili oleh Slamet Riyadi, adapun dalam mediasi tersebut tidakdidapatkan titik temu, bahkan Terdakwa I.

JAZULImenuduh telah terjadi persekongkolan yang licik antara Disnaker dengan PT. Sri RejekiMebelindo, dengan menggunakan tulisan, yang ditujukan ke pihak PT.

Sri RejekiMebelindo, sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnaker)Kab. Pasuruan sebagaimana No. 565/3522/424.068/2008 tanggal 18 Desember 2008,Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1268 K/PID/2011dan dari Disnaker diwakili oleh saksi Drs. A. Suseno Badri dan dari PT. Sri RejekiMebelindo diwakili oleh saksi Slamet Riyadi, adapun dalam mediasi tersebut tidakdidapatkan titik temu, bahkan Terdakwa I. PUJIANTO, SH. dan Terdakwa II.

JAZULI,menuduh telah terjadi persengkongkolan yang licik antara Disnaker dengan PT. SriRejeki Mebelindo, dengan menggunakan tulisan, yang ditujukan kepihak PT.

Depo O03 mei 27 Juli Rp. 3.600.581 12 HKSumanjaya leader 2019 2020 2829.30.Biles32..Bahwa Penggugat setelah kejadian itu, dan tidak ada titik temunya, akhirnyaPenggugat telah mengadukan masalahnya ke Disnaker Kota Medan cqMediator karena merasa Semenamena melakukan PHK sepihak.Bahwa di Disnaker Kota Medan cq Mediator, masingmasing pihak hadir saatPanggilan dan memberikan penjelasan masingmasing pihak ke mediator, danpihak HRD tetap bersih kukuh memberikan 1 kali ketentuan.Bahwa Mediator Disnaker

Surat 567/2150 Tertanggal 30 September 2020.Bahwa dalam isi anjuran Mediator Disnaker Kota Medan tersebut,menghukum Tergugat yaitu:e Membayarkan pesangon FAUZUL AZIM sebesar Rp. 61.434.547, dane Membayarkan pesangon CITRA SUMANJAYA sebesar Rp. 38.166.158e Membayarkan hakhak normative yang belum di berikan Tergugatkepada Penggugat dan hakhak lainnya.Bahwa Penggugat melalui kuasanya, menyurati Tergugat ic PT. Arta BogaCemerlang Wil.

Sumut Aceh untuk membayarkan secara sukarela hasil darianjuran Disnaker Kota Medan cq Mediator, namun tidak di respon atau tidakdi jawab oleh Tergugat.33.Bahwa Penggugat ic FAUZUL AZIM dan CITRA SUMANJAYA selama bekerjadi Perusahaan Tergugat, menuntut hakhak nya saat terjadi PHK, karenaPenggugat merasa juga ikut memajukan, membesarkan Perusahaan PT.ARTA BOGA CEMERLANG.34. Bahwa Penggugat menuntut hakhaknya sejak tidak di pekerjakan oleh pihakTergugat ic PT. ARTA BOGA CEMERLANG seperti:1.