., MH.dan Drs.Zubair Masruri, S.H. masing masing HakimAnggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan TinggiAgama Samarinda untuk memeriksa perkara ini dalamtingkat banding dengan Penetapan Nomor37/Pdt.G/2008/PTA Smd. tanggal 29 Oktober 2008 sertadibantu oleh Drs.Hairil Anwar Panitera Penggantidengan tidak dihadiri pihak pihak yang berperkara;Ketua Majelis,Hakimhakim Anggota,ttdttdDrs.H.M.Karsayuda,S.H., M.AgDrs. H. Jaliansyah, S.H.

152/Pdt.G.S/2019/PN Smd

pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Biaya Proses/Atk : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)Biaya panggilan : Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh limaribu> rupiah);PNBP Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Biaya Sumpah : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)Materai : Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);Redaksi : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah):Jumlah : Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah);Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 152/Pdt.G.S/2019/PN Smd

Tanggal 20 Maret 2017;Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan didaftar padaPengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor15/Pdt.G/2017/PTA Smd.

,M.H., masingmasing sebagai hakim anggota berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Smd. tanggal 31 Maret 2017. Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengandidampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Aderi,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belahpihak yang berperkara.Ketua Majelis,Ttd.Drs. H.

Smd.

Smd tanggal 04 Januari 2012, telahmengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Smd tanggal 9 Januari 2012, 24 Januari 2012 dan 2 Pebruari2012, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sahmenurut hukum dan oleh yang demikian, perkara ini diperiksa tanpa dihadiri olehtergugat;Menimbang, bahwa mediasi antara penggugat dengan tergugat dalamperkara ini tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Majelis Hakim tidak dapatmelaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dengan tergugat karena tergugattidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah

Bin H MUDJAMIL telah mengajukan proposal untuk danabantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) sehingga kemudian susunankepengurusan Kelompok Tani Ternak Mekar Djaya oleh Terdakwa MUKTI ALI,S.Pt. Bin H MUDJAMIL dirubah sehingga susunan kepengurusan kelompok TaniTernak Mekar Djaya Desa Sumbang Kecamatan Sumbang KabupatenBanyumas menjadi sebagai berikut:a. Manager Teknis : MUKTI ALI, S.Pt. Bin H. MUDJAMIL YUSUF.b. Ketua : SARWONO Als SARNO SARWONO.c.

Terdakwa pernahmendaftar sebagai penerima dana bansos untuk Program SMD pada tahun2008, 2009 dan 2010. KTT Mekar Djaya belum eksis; Bahwa dana yang diterima oleh KTT Mekar Djaya sebesar Rp.440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah) di Bank kemudian dicairkan padatanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp.440.000.000, dan bungaRp.600.000,.

Yang intinyabahwa KTT Mekar Djaya tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan; Bahwa setelah diketahui jumlah sapi milik KTT Mekar Djaya menjadiberkurang maka selanjutnya Tim Teknis melakukan upaya sebagai berikut:1) Pada tanggal 15 Januari 2011 Dinas Peternakan dan PerikananKab.Banyumas melayangkan Surat Nomor: 005/20/l/2011 tentang RapatKoordinasi Penyelamatan sapi betina produktif dan SMD yang isinyamengundang KTT di wilayah Kab.

Bin H.MUDJAMIL YUSUF membentuk Kelompok Tani Ternak (KTT) Mekar Djayayang awalnya didirikan sebagai syarat untuk pengajuan proposal danabantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) dimana awalnya Terdakwaadalah sebagai Ketua.

MUDJAMIL YUSUF membentuk Kelompok Tani Ternak (KTT)Mekar Djaya yang awalnya didirikan sebagai syarat untuk pengajuanproposal dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) dimanaawalnya Terdakwa adalah sebagai Ketua.

(satu) lembar foto copy Surat keterangan KelurahanLalang No. 474/07/LLIV/2012.pada 30 April 2012.5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala DesaSimodong No. 474/110/SMD/2012, pada tanggal 2 April2012.6. 1(satu) lembar foto copy surat keterangan Keluran LalangNo. 474/08/LLIV/2012.7.

Smd. Tanggal 19 Januari 2009 M.

Smd

tahun, agama Islam, pekerjaantidak diketahui, pendidikan SLTA, bertempattinggal dahulu di Jalan xxx, Kota Samarinda,Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelasdan pasti di wilayah Republik Indonesia,selanjutnya disebut "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari surat surat perkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratGugatannya bertanggal 26 Januari 2011 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SamarindaNomor : 134/Pdt.G/2009/PA .Smd

Salomo Simanjuntak tersebut,menerangkan bahwa pada tahun 1995 sampai dengan 1997, dia adalah seorangCamat di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dan benar membuat Akte JualBeli Nomon 93/Ambarita/SMD/AJB/VI/1997 (Vide Bukti P4), pada tanggal16061997. Bahwa dalam Akta Jual Beli tersebut telah terjadi kekeliruan(kesalahan) dalam pembuatan akta tersebut, yaitu:1 Pengetikan nama penjual (pihak pertama) dalam Akta Jual Belitersebut.

Simarmata sesuai dengan Akta Jual BeliNomor 93/AMBARITA/SMD/AJB/VI/1997 (Vide Bukti P4) tersebut, pada tahun2009 telah dipermasalahkan oleh Jautar Nainggolan, sehingga telah menguasai objektanah dalam Akta Jual Beli Nomor 93/AMBARITA/SDM/ AJB/VI/1997, danterhadap tindakan Jautar Nainggolan yang menguasai tanah milik Ny.

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 2012 Nomor 2536 K/Pdt/2011 tersebutadalah merupakan pertimbangan yang keliru dan salah, sesuai dengan adanyapenegasan Surat Pernyataan dari Salomo Simanjuntak tertanggal 11 Desember 2012(Novum), dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa batas tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 93/Ambarita/SMD/AJB/V1/1997 tanggal 16061997, adalah sebagai berikut:Sebelah Utara : A. Rumintan SiringoRingo;Sebelah Timur =: Ny. P.R. Simarmata/Br. Gultom;Sebelah Selatan : Ny. P.R.

Nomor 574 PK/PDT/2013Sebelah Barat : Jalan Umum/Pasar Hitam;2 Bahwa tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 93/Ambarita/SMD/AJB/V1/1997 tanggal 16061997, adalah tanah yang terletak di sebelahUtara dari tanah perkara, yaitu tanah milik Ny. P.R.

mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atasalasan obscuur libel;4 Bahwa perbedaan batas di sebelah Utara dari tanah perkara, yaituyang menurut Penggugat batas di sebelah Utara dari tanah perkaraadalah tanah milik Penggugat, sedangkan menurut Tergugat batas disebelah Utara dari tanah perkara adalah berbatas dengan tanah milikJautar Nainggolan;Bahwa Penggugat telah membuktikan batas sebelah Utara dari tanah perkaraadalah tanah milik Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 93/Ambarita/SMD

tangan di bawah ini:Nama (Ibu) : Sutini binti KromosijanUmur : 48 tahunTempat, tanggal lahir : Blitar, 08 Juli 1970Agama : IslamPendidikan :SDPekerjaan : Usaha Jual SembakoTempat tinggal di : Jalan Mugirejo, Gang Manunggal 5, RT. 07, No. 89, KelurahanMugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarindabermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon seorangdiri karena antara Pemohon dan suami Pemohon yaitu Ndari bin Siman sudah bercerai dengannomor akte cerai : 0797/AC/2009/PA .Smd

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang No 15/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
• Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Membebankan kepada Terdakwa

lima juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

No.68/Pdt.G/2021/PA.SmdBahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah dinas Kantor di jalan Pattimura Kota Smd seberang selama1 Tahun, kKemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di JalanKS Tubun Kota Samarinda selama 1 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 1 orang anak Bernama Anak lahir SMD Tanggal 25 Agustus2008 dan anak tersebut dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;Bahwa sejak bulan Maret tahun 2010

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; --------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2017/PTUN-SMD tanggal 24 Agustus 2017 yang dimohonkan banding; ----------------------------
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

TIRTA MADU SAWITJAYA Nomor : 18/TMSJ/SMD/XI/2000 tanggal 14 Nopember 2000.2 (dua) rangkap Masingmasing 1 (satu) lembar Permohonan ljinPemanfaatan Kayu (IPK) di areal land clearing perkebunan kelapa sawit PT.TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2001/2002 Nomor : 09/TMSJ/SMD/III/2001tanggal 20 Maret 2001.1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun2002/2003 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor12/TMSJ/SMD/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002.Hal. 28 dari 491 hal. Put.

BULUNGAN AGRO JAYA Nomor02/BAJ/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir permohonan perpanjanganIjin Pemanfaatan Kayu tahun 20002001 atas nama PT. BULUNGAN AGROJAYA Nomor : 02/BAJ/SMD/III/2001 tanggal 26 Pebruari 2001.1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu di areal land clearingperkebunan PT.

BUMI SIMANGGARIS INDAHNomor : 12/BSI/SMD/IX/2001 tanggal 13 September 2001.1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Permohonan perpanjanganwaktu ljin Pemanfaatan Kayu tahun 20002001 atas nama PT. BUMISIMANGGARIS INDAH Nomor : 12/BSI/SMD/IX/2001 tanggal 13September 2001.1 (satu) lembar Asli Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 20022003 atasnama PT.

TIRTA MADU SAWIT JAYA tahun 2001/2002 Nomor09/TMSJ/SMD/III/2001 tanggal 20 Maret 2001.12. 1 (satu) lembar Asli permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun2002/2003 atas nama PT. TIRTA MADU SAWIT JAYA Nomor :12/TMSJ/SMD/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002.13. 1 (satu) lembar Asli permohonan ljin Pemanfaatan Kayu di areal landclearing perkebunan PT.

BULUNGAN HIJAU PERKASA Nomor :18/BHP/SMD/XI/2000 tanggal 17 Nopember 2000.16. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu diareal land clearing perkebunan kelapa sawit PT. BULUNGAN HIJAUPERKASA tahun 20012002, Nomor : 18/BHP/SMD/III/2001 tanggal 19Maret 2001.17. 1 (satu) lembar Asli permohonan perpanjangan waktu ljin PemanfaatanKayu tahun 20012002 atas nama PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA,Nomor : 06/BHP/SMD/V/2002 tanggal 15 Mei 2002.Hal. 322 dari 491 hal. Put.

denganmenasihati kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali gunamembina rumah tangganya, akan tetapi belum berhasil, lalu memberitahukankepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi gunamelaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun2016;Bahwa untuk melaksanakan Mediasi tersebut kepada Penggugat danTergugat dipersilahnkan untuk memilin Mediator yang berasal dari HakimPengadilan Agama Samarinda;Bahwa Ketua Majelis dengan surat Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA Smd

Smd. tanggal 17 Januari 2017, Mediator telah melaksanakan mediasi, danternyata telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;Bahwa pada hari itu juga, tanggal 17 Januari 2017, Penggugatmemohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untukmengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya, yaitu perkaraCerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SamarindaNomor : 0048/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 04 Januari 2017 karena Penggugatbersedia rukun kembali sebagai suami

Samarinda Kota, Kota Samarinda,selanjutnya disebut Tergugat Ill;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSamarinda, dengan Register Nomor 1843/Pdt.G/2019/PA Smd tanggal 24September 2019, telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan denganalasan dan dalil sebagai

Penetapan Nomor 1843/Pdt.G/2019/PA Smd

B1024 PQ sebagai barang Inventaris Milik/KekayaanNegara dalam Laporan Tahunan Tahun Dinas 2002maupun dalam Lampirannya sampai dengan Desember2002 sedang kendaraan operasional itu. tetapdalam penguasaan terdakwa hal ini berlanjutnyasampai dengan tahun 2003 ;e Bahwa kemudian pada Bulan Juni 2003, terdakwamembuat dan menandatangani surat yang ditujukankepada Bapak Kepala Biro Perlengkapan SekretariatJenderal Departemen Kehutanan di Jakartatertanggal 16 Juni 2003 No.020/761/PLAN I/SMD/2003Perihal Pengembalian

Pol: B1024 PQ dan mengenai surat No.020/761/PLANI/SMD/2003 tanggal 16 Juni 2003yang dibuat oleh Ir. Satrio Tjaroko Utomo telahdijawab oleh Kepala Biro Umum dengan Nomor2S .252/UM 4/2005, tanggal 09 Mei 2005 yangmenjelaskan bahwa setelah dilakukan Pengecekanternyata mobil Toyota Kijang No. Pol: B1024 PQ32tidak pernah ada di Departemen Kehutanan RI ;Bahwa didalam struktur organisasi Dept.

B 1024 PQ tersebut, terdakwa telahmelapor kepada Kepala Dinas Kehutanan PropinsiKaltim dengan surat No. 020/761/PLANI/SMD/2003 tanggal 16 ~=Juni 2003 tentangpengembalian pinjaman kendaraan roda 4inventaris Dephut No.Pol. B 1024 PQ dan laporansecara lisan tanggal 14 September 2003 kepadaKepala Dinas Kehutanan prop .Kaltim;Bahwa pengembalian mobil Kijang No.Pol.

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltimtelah mempertanyakan perihal mobil dinas tersebutdengan surat no.020/3576/MAT/DK1I/2003 tanggal 22Juli 2003. dan surat no.020/4153/MAT/DK 1/2003tanggal 26 Agustus 2003 perihal pengembalian mobildinas dan oleh terdakwa telah membalas kedua surattersebut dengan suratnya tertanggal 19 September2003 no.020/939/PLAN I/SMD/2003 perihalpengembalian mobil dinas ke Departemen Kehutanan ;5.

Pol: B1024PQ dan mengenai surat No.020/761/PLANI/SMD/2003 tanggal 16 Juni 2003 yangdibuat oleh Ir. Satrio Tjaroko Utomo telah dijawaboleh Kepala Biro Umum dengan Nomor :S8.252/UM 4/2005,tanggal O09 Mei 2005 yang menjelaskan bahwa setelahdilakukan Pengecekan tternyata mobil Toyota KijangNo.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABSLT Kabupaten Lampung Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan SMD Kabupaten MRNM untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnyaberlangsung di Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Juli 1988,berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SMD Kabupaten MRNM, NomorXX/48/V1V5/1988 tertanggal 01 Agustus 1988;Hal 1 dari 12 hal Put NoXXXX/Pdt G/2015/PA.K tom2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugatberstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABSLT KabupatenLampung Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan SMD KabupatenMRNM untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

Smd, tanggal 24 April dengan Akta Cerai Nomor 0586/AC/2014/PA.Smd, tanggal 09 Mei 2014;e Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena anak yang ketigatersebut masih berumur 6 tahun, sehingga anak tersebut memerlukan kasihsayang ibunya.

Smd tanggal 04 Januari2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 Hijriah yangamarnya sebagai berikut:.

Smd, tanggal 24 April 2014 dengan AktaCerai Nomor 0586/AC/2014/PA.Smd, tanggal 09 Mei 2014;Bahwa alasan Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan karena anakyang ketiga tersebut masih berumur 6 tahun, sehingga anak tersebutmemerlukan kasih sayang ibunya.

Smd tanggal 04Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 Hijriah yangamarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menetapkan anak yang bernama Xxxx binti Xxxx, lahir di Samarinda tanggal26 Februari 2009 (umur 6 tahun 10 bulan) di bawah Hadhanah(pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun ataumumayyiz;3.