PudakKabupaten Tabalong, namun di dalamnya telah terjadi kesalahan penulisannama yaitu Anida binti Sarwani (Alm), yang benar adalah nama Mida bintiSaruwani;Hal 4 dari 7 hal Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 0102/Pdt.P/2017/PA.TjgMenimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit

Nomor 11 tahun2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodatasuami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yangbersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) maka permohonanin bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang

isteri dari TANDI WATULINGAS sebagai ahliwaris TANDI WATULINGASMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonanyang hanya ada satu pihak atau gugatan voluntair yang antara lain masalahyang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit

walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenapengadilan negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;Menimbang, bahwa ciri knas suatu permohonan (voluntair), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

Nomor 11 tahun 2007 tentangPencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harusberdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yangbersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohonsendiri ( for the benefit of one party ) maka permohonanse ceini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusansebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebutdi atas harus diartikan sebagai

Nomor 11tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party )maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harusdiartikan sebagai Penetapan

Nomor 108/PDT/201 7/PT DkIpengembang, untuk selanjutnya akan dijual kembali kepadaPIHAK KETIGA dengan program dan benefit khusus dariPIHAK KEDUA. ;Bahwa perjanjian tersebut mengenai jual beli antara Tergugat II(PIHAK PERTAMA) dan Tergugat (PIHAK KEDUA) yangmengatur diantaranya mengenai Obyek dan Harga Jual Beli, TataCara Pembelian serta Hak dan Kewajiban masingmasing pihak;2.

PIHAK PERTAMA tidak terlibat dan tidak bertanqqungjawab atas segala paket promosi dan benefit khusus yangditawarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA selakucalon pembeli/pemesan.Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, ayat 2, dan ayat 5 yangdiKutib yaitu:2.PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh transaksipenjualan unit kepada pihak ketiga selakupembeli/pemesan sesuai metode dan skema pembayarandan benefit yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Hak Dan Kewajiban Para Pihak,Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama ayat 6, yang dikutib yaitu : PIHAK PERTAMA tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atassegala paket promosi dan benefit knusus yang ditawarkan oleh PIHAKKEDUA kepada PIHAK KETIGA selaku calon pembeli/oemesan.Bahwa Tergugat Il menolak dalil Para Penggugat dalam positagugatnnya pada angka 4 gugatannya.

Pihak Pertama tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atassegala paket promosi dan benefit knusus yang ditawarkan olehPIHAK KEDUA kepada pihak ketiga selaku calon pembeli/pemesan.Bahwa Sebagaimana di atur dalam Perjanjian Kerjasama PembelianCondotel Secara Kolektif, tertanggal 24 September 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris Monika Antonputri, SH., Mkn. Nomor :037A/Leg./IX/2012/Rangkap Dua, Pasal 4 Hak Dan Kewajiban ParaHal 46 dari61hal. Puts. Perk.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh transaksipenjualan unit kepada pihak ketiga selaku pembeli/ pemesansesuai metode dan skema pembayaran dan benefit yangditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Nomor11. tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

agar ditetapkanpermohonan Akta Kematian ,untuk Kakak Perempuan Pemohon.Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebihdahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan NegeriTanjungkarang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkarapermohonan (volunteer jurisdiction);Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkarapermohonan memiliki karakteristik sebagai berikut: Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit

atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yangbersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party ) maka permohonanini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undangundang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

UndangundangNomer 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khas masalah yangdiajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party ), karena itu masalahyang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukanPeraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama Pemohon dalamKutipan Akta Nikah agar

Oleh karenatempat kediaman Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Parigi, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifatkepentingan sepinak semata (for the benefit of one party only), sesuaiketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan AgamaParigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonanPemohon tersebut:;Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon suatu hak atau dalamhal ini untuk ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak, berdasarkanPasal

Wali meninggaldunia;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintankankepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinanpenetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenParigi Moutong, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, dan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Balai Harta Peninggalan Makassar,Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingan sepihaksemata (for the benefit

Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, TERGUGAT juga mengeluarkanMEMORANDUM Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 yang mana isidari MEMORANDUM tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :TERGUGAT telah mengambil kebijakankebijakan terhadap kompensasidan benefit karyawan dan pembayaran THR Tahun 2020 denganpenjelasan sebagai berikut :1.

BuktiP.7 : Bukti P8 : Memorandum Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20Perihal Meliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid19 dan Dampak Ekonomiyang ditimbulkan, Tanggal 13 Mei 2020;Bukti P8 : Memorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 PerihalKebijakan Kompensasi dan Benefit Sehubungan dengan KeputusanMeliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yangditimbulkan, Tanggal 13 Mei 2020;Bukti P9 : Surat Tugas Nomor : 054/HRSPM/BJM/V/20, Tanggal 18Oktober 2020;10.

SPMterpaksa harus meliburkan/merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan FasilitasPerusahaan,Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.8 tentang TentangMemorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 SubjectKebijakan Kompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan MeliburkanKaryawan akibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yangdibuat dan ditandatangani NANIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC

MARINE yang menerangkan Bahwa memorandum inidikeluarkan sebagai lanjutan dari MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 Perihal meliburkan karyawan akibat wabah Covid19 dan dapkaekonomi yang ditimbulkan Perusahaan telah mengambil kebijakankebijakanHalaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjimterhadap kompensasi dan benefit karyawan dan pembayaran THR Idul FitriTahun 2020 sebagai berikut :1.

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri ( for the benefit of one party )maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusansebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikansebagai

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

tercantum dalamKutipan Akta Nikah agar sesuai dengan tanggal lahir Pemohon sebagaimanatercantum dalam KTP, dan KK Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Rl.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit

Surabaya dan di Malang yang tertulis atas namaGatut Rudijanto menjadi Gatoet Roedijanto ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta, terlebih dahuluPengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabayaberwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan(Volunteer jurisdiction);Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkarapermohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:e Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang