. ; : Kepala Subbagian Bantuan HukumMineral, Batubara dan Geologi,Sekretariat Jenderal KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral.: Jl. Medan Merdeka SelatanNo. 18, Jakarta Pusat. : DENNY Z. DAYYAN, ST. ; : Kepala Seksi Pengawasan~ Kelayakan Usaha Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral. : JI. Prof. Dr.

., Jabatan selaku Kepala SubBagian Hukum BKKBN;Masingmasing kewarganegaraan Indonesia, kesemuanyaPegawai Negeri Sipil pada Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional (BKKBN),Yang selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepadaKantor Hukum AP Law Firm Attorneys & Counsellors atLaw, berdasarkan surat Kuasa Khusus, Nomor: 79/PTUNTg.252/X1/2018, tanggal 26 November 2018 danselanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi kepada:1. Aby Hartanto.,S.H.2. AuliaAliet Praditya, S.H.3.

., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum BagianHukum pada Sekretariat Daerah KabupatenManggarai Timur; 4. FRANSISKUS C. GABUR, M.H., Jabatan : KepalaSub Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum padaSekretariat Daerah Kabupaten Mangarai Timur; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:1.

Indra Surya, SH, LLM(Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan), Didik Hariyanto,SH, MM (Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan), Adriana Viveryanti (Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwakarta), Rizal Alpiani (Kepala SubBagian Bantuan Hukum IC pada Biro Bantuan Hukum KementerianHalaman 8 dari 55 Putusan No. 04/Padt.G/2015/PN.

sampai dengan Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) ;15e Bahwa pelaksanaan kegiatan operasional PDAM Kabupaten Lumajang dilakukandengan cara masingmasing bidang/bagian mengajukan rencana biaya dan/atautagihan definitif (berikut buktibukti/dokumen dan kuitansi tagihan) kepadabagian Keuangan yang selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Sub BagianAnggaran (saksi Dian Margahayu) dan dibuatkan buktiPengeluaran ......ccccceeeeespengeluaran berupa voucher, Voucher tersebut ditanda tangani oleh Kepala SubBagian

BadanPertanahan Nasional;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNo. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PejabatPembuat Akta Tanah;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian

., jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Peraturan PerundangundanganDirektorat Jenderal Mineral dan Batu Bara KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral;8. Fahri Aryati, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Mineral danBatubara, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral;9.

(Kepala SubBagian Advokasi Hukum III pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan);8. Teza Eka Setyawaty, SH. (Analis Hukum padaBiro Hukum dan Organisasi KementerianKesehatan);9. Ira Dian Syafrani, SH. (Analis Hukum pada BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan);10.Gunawan Sobara, SH, M.Kn. (Analis Hukumpada Biro Hukum dan Organisasi KementerianKesehatan);11.Avrill Diego Vava Yapsenang, SH. (AnalisHukum pada Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Kesehatan);12.

Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, SSos Nomor :221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu SungaiUtara.312. Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama AnangSyafari, S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006yang menerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagaiKepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan KabupatenHulu Sungai Utara sejak tanggal 02 Agustus 2006313.

Sos selaku Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utarasesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Ub.

Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Anang Syafari,S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006 yangmenerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utarasejak tanggal 02 Agustus 2006 Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Atas Nama AnangSyafari, S.Sos Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai UtaraNomor : 354/03/KPHSU/2008, tentang Pejabat Pengujian Dan PerintahPembayaran

., di Jakarta, surat no. 1708/Kg/Sw/6, tertanggal 2Nopember 1961, beserta (satu) lampiran, yang ditandatanganioleh Islam Soenardi, sesuai dengan aslinya, selaku Kepala Subbagian Kepegawaian , dan sesuai dengan daftar tersebut tertandaSoetojo Karsomahardjo, selaku Direktur Djenderal DjawatanRadio R.I. a.n.b. Direktur urusan Umum; 102.Bukti P102: Kartu Pengenal Sementara dari Jajasan Gelora Bung karno,Televisi R.I, yang ditandatangani oleh Ir. Soemartono, selakuKetua Penjelenggara, an.

176Putusan No.68/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdne Kemudian oleh Kepala Biro Bina Sosial meneruskan kepada KepalaBagian sesuai dengan bidangnya dan oleh Kepala Bagian diteruskankepada Kepala Sub Bagian agar diperiksa kelengkapan administrasinyasesuai dengan yang diminta pada Surat Pemberitahuan.e Apabaila kelengkapan administrasinya ada yang salah atau kurang akandi kembalikan kepada yang bersangkutan/pemohon untuk diperbaikiatau dilengkapi kembali.e Setelah administrasi lengkap dan kwitansi diparaf oleh Kepala Subbagian

PengeluaranPembantu untuk di proses pencairannya .e Untuk bantuan Sosial yang tidak terarah / Paket bebas adalah :e Surat permohonan Bantuan akan dinotakan oleh Kepala Sub bagiandan diteruskan kepada Kepala Bagian dan Kepala bagian meneruskankepada kepala Biro.e Apabila Kepala Biro menyetujui akan diteruskan ke Sekda Propsu untukdiambil Keputusan.e Setelah mendapat keputusan dari Sekda Surat atau Nota tersebutditeruskan kembali ke kepala Biro.e Kepala Biro meneruskan kepala bagian dan selanjutnya ke kepala SubBagian

untuk melengkapi administrasinya.e Setelah administrasi lengkap dan kwitansi diparaf oleh Kepala Subbagian dan kepala Bagian diteruskan kepada Bendahara PengeluaranPembantu untuk di proses pencairannya.Untuk bantuan Hibah adalah :e Pimpinan / Kepala Biro Binsos akan mengeluarkan SuratPemberitahuan kepada yang bersangkutan (namanya telah terteradalam DPA).e Penerima Bantuan Hibah yang telah menerima Pemberitahuanmempersiapkan berkas atau syarat syarat kelengkapan administrasisesuai yang tertera di

WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Kendal dan Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala subbagian Agama Pendidkan dan Budaya (APB) bagian Kesra.setda Kendal melalui acarakunjungan,acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung,baik secara sendirisendiri maupun bersamasama telah menberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepadapara penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,( seratus empatbelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian

Dapat saksi jelaskan bahwa yang biasa memegang pengelolaandana taktis adalah Kepala Bagian Operasional dan Kepala SubBagian Umum.. Yang mempunyai otoritas untuk penggunaan dana taktis tersebutadalah Direktur Utama.. Dana taktis biasanya digunakan untuk kegiatan PD.

Kepala Bagian Pemasaran dibawahnya terdapat Kepala Sub BagianDana (dibawahnya ada marketing), Kepala Sub Bagian Kredit(dibawahnya ada analisa kredit dan marketing), dan Kepala SubBagian Kredit Bermasalah.4. Kepala Bagian Operasional dibawahnya terdapat Kepala Sub BagianAdministrasi dan Pelayanan, Head Teller (dibawahnya ada kasir),Kepala Sub Bagian Pembuku (IT), dan Kepala Sub Bagian Umum.5. Kepala Cabang.Untuk struktur organisasi PD.

Dapat saksi jelaskan bahwa untuk teller dilakukan pemantauan olehHead Teller, sedangkan untuk pembukuan dilakukan Kepala SubBagian Pembukuan dan EDP, yang kemudian hasilnya dilaporkan keKepala Bagian Operasional guna dilaporkan ke Direksi setiap harinyadalam bentuk cetakan neraca dan rugi laba yang dilampiri dokumenpendukung.Bahwa saksi pernah dilakukan Klarifikasi oleh terdakwa M.

Tugas dan fungsi saksi ketika menjabat selaku Kepala BagianPemasaran (Juli 2011 April 2012), antara lain :1) Menyusun perencanaan di bidang pemasaran.2) Melakukan koordinasi terhadap sub bagian kredit, sub bagiandana dan sub bagian pelayanan.3) Melakukan evaluasi kinerja terhadap sub bagian kredit, subbagian dana, dan sub bagian pelayanan.4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemasaran baikdi bidang kredit, di bidang dana, maupun bidang pelayanan.5) Melakukan koordinasi dengan bagian lain

Dan Kepala SubBagian diawasi Kepala Bagian atau Kabag.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian di lingkungan umum10. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yangtelah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja2. Bahwa berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan AnggaranOrganisasi Perangkat Daerah (DPPAOPD) Sekretariat Daerah (Setda)Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran (TA) 2017 nomor1.20.03.01.001, pada Setda Kab.

dalam papan jadwal kegiatan sekda;Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten BangkaSelatan tahun 2017 sesuai dengan jadwal yang terdapat dalam buku suratmasuk sedangkan jadwal kegiatan diluar jadwal tersebut Saksi tidakmengetahui;Bahwa Saksi mencatatkan kegiatan rapat Sekretariat Daerah KabupatenBangka Selatan selama tahun 2017, ada rekap buku agenda Saksi;.Sepengetahuan Saksi bahwa biasanya rapat dinas maupun rapatkoordinasi baik mengundang Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala SubBagian

Adapun tupoksi saksi selaku Kasubag Umum yaitu :oOMerencanakan kegiatan Subbagian Rumah Tangga danPerlengkapan berdasarkan rencana operasional subbagian tatausaha dan administrasi kepegawaian sebagai pedomanpelaksanaan tugas;Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dantanggung jawab masingmasing;Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada subbagian rumahtangga dan perlengkapan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan;Memeriksa hasil kerja bawahan pada subbagian rumah tangga danperlengkapan

rencana tahunan barang unit (RTBU) dan RencanaKebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan Sekretariat Daerah;Melaksanakan pendistribusian, pelaporan, pemeliharaan barangmilik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;Menyiapkan data keadaan barang milik daerah, data penerimaan,pendistribusian dan penyimpanan barang milik daerah;Mengelola barang habis pakai pada sekretariat daerah;Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbagianrumah tangga dan perlengkapan;Melaporkan pelaksanaan kinerja pada subbagian

dalamurusan umum sekretariat daerahMengoordinasikan pelayanan administrasiketatausahaan dan kearsipan naskah dinas yangditetapbkan Bupati, Wakil Bupati dan SekretarisDaerah.Mengoordinasikan pelayanan administrasi ketatatusahaan dan kearsipan naskah dinas dilingkungansekretariat daerahMerumuskan pelaksanaan kegiatan tata usahapimpinan umum, keuangan, kepegawaian kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milikdaerah dan perjalanan dinas di lingkunganSekretariat DaerahMengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian

);: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat periode Oktober sampai Desember2017 (fotokopi sesuai dengan print out);: Putusan Majelis Kehormatan Jaksa Nomor 002/SKMKJ/03/2017 atas nama Penggugat tanggal 29Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi);: Surat Keterangan Sekretaris Jaksa Agung MudaPengawasan Nomor B06/H.1/Hs/01/2018 tanggal 9Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asili);Halaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUNJKT11.Bukti T 11 : Surat Pernyataan Kepala Subbagian

RUSLAN SALEH,M.Si selaku Kepala SubBagian Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga KabupatenPinrang , dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada AnggaranPerubahan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pinrang TahunAnggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Kepada Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Pinrang Nomor : 21 Tahun 2012 tanggal 23 Februari2012 (yang perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim Tipikor Makassar dantelah berkekuatan hukum tetap), pada hari Senin

SAKSI BENI MASFAR: Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaiandan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau; Bahwa pada awal Januari 2019 saksi menerima surat keputusanobjek sengketa yang diantarkan oleh saudara Hamdanil, staf pelaksanapada BKD Provinsi Riau dan diterima oleh saudara Erwin, staf pada SubBagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi Riau; Bahwa kemudian saksi menyerahkan surat keputusan objeksengketa tersebut pada Penggugat

., Kepala Subbagian Tata Usaha;6. Rahmi Febiasari, S.H., M.Kn., Analis Hukum Pertanahan;Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan e court Nomor 158/G/2020/PTUNJKTKesemuanya memilih alamat dan berkedudukan di KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,dengan alamat Email: perkarawilayah1@gmaill.com., untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANPT. GUNTUNG IDAMANNUSA, yang berkedudukan di Spring Tower 0222,Jalan KL.

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 ~~ tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDYAMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala SubBagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan ProtokolSekretariat Daerah Kab.

mekanisme pelaksanaan pengadaan tanahsesuai ketentuan terbaru, yaitu pengadaan tanah sesuai ketentuanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, PeraturanKepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakniKepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakili Sekretaris DaerahProvinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala Biro HukumSetdaprov), Kepala Bagian Administrasi Wilayah pada Setdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian

No. 1868 K/Pid.Sus/2017Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakniKepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakili Sekretaris DaerahProvinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala Biro HukumSetdaprov), Kepala Bagian Administrasi Wilayah pada Setdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian Agraria Pemprov (lbrahimUtiya Rahman), Pemerintah Daerah Boalemo yang diwakili oleh Asisten (Musyafir Bempah), Kepala Dinas Pekerjaan