Kuorum Kehadiran RUPS Ketiga berdasar Penetapan Ketua PengadilanNegeri;Jika kuorum RUPS Kedua tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS Ketigadengan mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agarditetapkan kuorum kehadiran RUPS Ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :Ayat (2)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dapat dilakukan ataspermintaan 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh

P/2018/PN Jmbsaham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatujumlah yang lebih kecil atau Dewan Komisaris;Ayat (5)Direksi wajidb melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8)RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yangberkaitan dengan alas an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danmata acara rapat lainnya

Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham dilakukan sebelum RUPSdiselenggarakan;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 165/Pat. P/2018/PN Jmb3. Pemanggilan RUPS harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P1 PT.

ataupun RUPS Luar biasa, tetapi dengan memenuhipersyaratan RUPS.

Yahya Putra Perkasa kepada Herry NixonSiregar tanggal O7 Juni 2018 yang menerangkan mengenai SuratPemberitahuan dan Undangan RUPS dengan lampiran Hasil RUPS Tanggal25 Mei 2018;P17 Tentang bukti pengiriman undangan barcode DJBAA10422913418tertanggal 08 Juli 2018 dari Pengirim PT.

salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepadaPenggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu : Ny.

) hari RUPS tidak pernah mengadakan RUPS lainnya sehinggakeputusan pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.b.

Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa "Penggugat telah diberhentikansementara berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 7 April 2006, sehingga harus diselenggarakan RUPS paling lambat 30hari setelah RUPS tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepadaPenggugat selaku Komisaris melakukan pembelaan diri (poin 8. a.

tanggal 7 April 2006 dankeputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum sehingga RUPS tersebut beserta akibathukumnya minta dibatalkan demi hukum.

Sri Taslim sebagai Komisaris diambilberdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat (3) jo.

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

UtrRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

REN LING membuat surat undangan RUPS LuarBiasa PT.

adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yangmenentukan alasan pemberhentian tesebut.

, RUPS itu yang mengadakan siapa?

RUPS LuarBiasa PT.

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 undangundangtersebut, Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS, dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukanatas permintaan 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebihkecil atau atas permintaan Dewan Komisaris, yang diajukan kepada Direksidengan surat tercatat disertai alasannya;Menimbang, bahwa dalam hal ada permintaan penyelenggaraan RUPS,Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, dan dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Padt.P/2016/PN PlkMenimbang, bahwa mengenai kuorum RUPS, berdasarkan ketentuanPasal 86 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, Kecuali undangundang dan atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS tersebut tidak tercapai,maka dapat diadakan pemanggilan RUPS ke dua, dan dalam pemanggilanRUPS ke dua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dantidak mencapai kuorum;Menimbang, bahwa RUPS ke dua sah dan berhak mengambil keputusanjika dalam RUPS

Penetapan kuorum untuk RUPS ke tiga oleh Ketua Pengadilan Negeridengan ketentuan: Yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan menjadipemohon adalah perseroan;Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 40/Padt.P/2016/PN Plk Pemanggilan untuk mengikuti RUPS telah disampaikan kepada parapemegang saham sesuai ketentuan, namun dalam RUPS pertama kuorumyang ditentukan tidak tercapai, sehingga diadakan pemanggilan ke dua,dan apabila dalam RUPS ke dua kuorum yang ditentukan juga tidaktercapai, maka perseroan

No. 566 K/Pid/2015dibuatkan risalah rapat yang dsetujui dan ditandatangani oleh semua pesertaRUPS ", disetujui dan ditandatangani secara fisik oleh perserta RUPS danyang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang saham yangdatang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.

RUPS", sehingga menunjukkan Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 merupakan karangan dariHal. 4 dari 18 hal.

oleh semuapeserta RUPS ", disetujui dan ditandatangani secara pisik oleh persertaRUPS dan yang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang sahamyang datang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.DEWIMURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI dibuatkan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009,padahal Undang Undang PT No.40 Tahun 2007 tidak mengenal Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ada

daftar hadir yangdilampirkan dalam Berita Acara RUPS PT.

DHANI ANDRIAWAN tidak hadir dalam RUPStersebut, tetapi menandatangani' Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 karena diedarkan olehTerdakwa; Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 menyatakan : Dengandemikian rapat tanggal 07 Februari 2009 dinyatakan sah dan memenuhiKORUM padahal yang sebenarnya RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal7 Pebruari 2009 hanya dihadiri oleh 4 (empat) Pemegang Saham; Bahwa dalam RUPS PT.

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

saat RUPS karena Denni tidak punya jabatandi PT.

pada saat itu juga RUPS akan menentukan diterima atau tidakditerima.

RUPS Luar Biasa tersebut adalah atas suratpermohonan dari PT.

bertindak sendiri atas nama direksi, ada haknya dan sudah diaturdalam UUPT itu untuk memimpin RUPS, mengundang RUPS dan lainsebagaimnya.

RUPS LuarBiasa PT.

Anugrah Alam Buana Indonesia ;

, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Bahwa dengan demikian, Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte PendirianTergugat Ill (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat olehNotaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTPenjaminan Kredit Daerah

Banten) juncto ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT(Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2015tersebut juga dihadiri olen Notaris Rita Elfida, S.H., selaku notaris yangditunjuk oleh Tergugat III untuk membuatkan akta RUPS Luar Biasa ini,namun tidak dapat dihadiri oleh Penggugat karena pada saat RUPSdadakan ini diselenggarakan oleh Para Tergugat, Penggugat sedangberada di luar kota Serang dan bukti RUPS Luar Biasa ini dilakukan secaramendadak

adalah undangan RUPS Luar Biasa dengan pelaksanaan RUPShanya berselang (1) satu hari:Halaman 3 dari 27 hal.Put.

Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa padatanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukan penyampaianundangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegang saham dengan suratundangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat Penggugat darijabatan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan alasanPenggugat sudah tidak menjadi Pengurus PT Banten Global Developmentdan telah diangkat

Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataud.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/ ataub.

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Bilamana Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka menurutPasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, telah ditegaskan, bahwa :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;b.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Dewan Komisaris yang menerima surat permintaan dari Pemegang Saham,wajib melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal79 ayat (7) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yaitu bahwa:Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanPemegang Saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat dengan ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/atau;b.

Megah Prima diluar RUPS Maret2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril pernyataan KeputusanPemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima5.Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atasKeputusan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat yang tertuang dalam akta akta tersebut dibawah ini berikut setiapdan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atausehubungan dengan :1.

Bumimas Megahprima dan/ atausurat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroanPT.Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah keputusan parapemegang saham PT.Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret2009;9.Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonanperubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima danperubahan data Perseroan PT.Bumimas Megah Prima sehubungandengan Keputusan Para Pemegang Sahan PT.Bumimas MegahPrima diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusantentang persetujuan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalamkeputusan yang mengikat diluar RUPS aquo,Terbanding/Penggugat asal seharusnya tidak melakukantindakan perubahan apapun diluar yang ditentukan;.

Bahwa sirkuler yang disusun dan dibuat oelhTerbanding/Penggugat asal dimana diatasnya dilekatkankeputusan yang mengikat diluar RUPS, maka berdasarkanapa yang telah ditetapkan dalam keputusan yang mengikatdiluar RUPS tersebut Para Pembanding/Tergugat danTERGUGAT Il asal meyakini tidak ada penambahan danatau pengurangan maka diparaf oleh ParaPembanding/Tergugat dan Tergugat II asal, ternyatasirkuler aqguo menyimpang dari keputusan yang mengikatdiluar RUPS yang mendahuluinya yaitu secara sengajaTerbanding

Bahwa perubahan yang dibuat Terbanding/Penggugat asaldalam sirkuler aquo, selain bertentangan dengan keputusanyang megikat diluar RUPS taggal 2 Pebruari 2009 aquoHal 7 dari 14 Hal. Put.

Bukti T-8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;23. Bukti T-8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;24. Bukti T-8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;25. Bukti T-8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;26. Bukti T-8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safii;27. Bukti T-8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safii;28.

Bukti T-8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;29. Bukti T-8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;30. Bukti T-8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;31. Bukti T-8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;32. Bukti T-8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;33. Bukti T-8.l : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;34.

;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan

RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safi;Hal 31 Putusan No.571/Pid.B/2018/PN.Sby.34.

Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;30. Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;31.Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSusastro Soephomo;32. Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;33.

;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017 untukSafii;Bukti T8.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safi;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan

RUPS LB Tahun 2017 untukSafii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSusastro Soephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018 untukSafii;Bukti T9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk menyelengarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa) yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pemegang saham sebesar 82 % (delapan puluh dua pesen) dari PT. Bali Villas dengan agenda melakukan perubahan Angaran Dasar (AD), yang mana didirikan dengan DATA PERSEROAN:Nama Perseroan : BALI VILLAS, Nomor SK Pengesahan : AHU-535753.AH.01.02. Tahun 2010Tanggal SK.

Memerintahkan PARA DIREKSI dan PEMEGANG SAHAM untuk hadir pada RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

( 1), UU RI Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan yaitu: Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberahir ;Dan juga diatur dalam Pasal 79, Udang Undang No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

. ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a.

Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.

Dalam RUPS tersebutPenggugat menolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat ;9. Bahwa berdasarkan Neraca tahun 2006 sampai 2010 jelaslah bahwaPerusahaan PT.

) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS tersebut Penggugat menolak adanyaRUPS tersebut karena : RUPS diadakan hanya melampirkanNERACA tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belumdiserahkan kepada Penggugat .....

tercantum secara terang dan jelas Bahwa dalam 3 kalipanggilan RUPS Penggugat tidak pernah hadir, akan tetapi kemudianuntuk kepentingan RUPS dimaksud Penggugat telah mengirim seseorangbernama Sdri.

2011sampai tahun 2014 akan dibahas pada Rapat UmumPemegang saham ( RUPS ) yang akan dilaksanakanpada bulan Desember 2014 ;Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS PT.

Aktadimaksud dibuat oleh Notaris berdasarkan hasil RUPS atau RUPS LB yangtelah disepakati oleh para pemegang saham dan tercapai kuorum.

Namun demikian apabila Penggugat hendakmempermasalahkan mekanisme RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015 dan juga hasil keputusannya,maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.

Golden Bird Metro merupakan akta otentikdan sah berlaku secara hukum, yang juga dihadiri olen Penggugat sesuaidaftar hadir dan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT.

Golden Bird Metro merupakan akta otentik dan masih sahberlaku secara hukum dan merupakan keputusan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa PT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015, yangdihadiri oleh Penggugat dan Penggugat juga mengakui bahwapenyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT.

Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa melalui iklanpada Harian Suara Karya tertanggal 21 April 2015.Bahwa pemanggilan/undangan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud pada angka 5.3 di atas telah memenuhiketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal82 UU PT, yang mengatur sebagai berikut :Pasal 82 UU PT(1)(2)(3)(4)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal

mekanisme pemanggilan RUPS, UU PerseroanTerbatas juga menentukan ketentuan untuk menyelenggarakan RUPSyang mana apabila tidak terdapat Direksi dan Dewan Komisaris,pemegang saham yang berhak dapat melakukan pemanggilan RUPS danpenyelenggaraan MRUPS.

Telah terbukti bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan yangwajar untuk menyelenggarakan sendiri RUPS dan melakukansendiri pemanggilan RUPS, yaitu. karena: (i) Direksi tidakmengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yangtelah ditentukan; dan (ii) masa jabatan anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris telah berakhir; danc.

RUPS Luar Biasa dan menetapkan pemberianizin melakukan sendiri pemanggilan kepada pemegang saham untukpenyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.Diperbaiki sehingga ketika dibaca menjadi sebagai berikut:20.

Berikut adalah uraiannya:a) MAKNA PETITUM BUTIR 4 SEBELUM PERUBAHAN: TANPAPEMANGGILAN RUPSPemohon, selaku pemegang saham 95% PI West Point Terminalmeminta agar dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sendiri,yang berarti tanpa perlu melakukan pemanggilan kepada parapemegang saham atau pemanggilan RUPS.

pemanggilan RUPS.23.Padahal, M.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari P.T. Asmoro Jati Subur ;3.

.(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Penjelasan Pasal 78:Ayat (1):Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4): Cukup Jelas.Pasal 79:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

(baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78) tanpa melalui permintaan tertuliskepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

;(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Penjelasan Pasal 78:Ayat (1):Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) : Cukup Jelas.Pasal 79:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan RUPS kedua harusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum;(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Halaman 48 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT SMG14.15

pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 hari terhitung mulai tanggal permintaanpenyelenggaraa RUPS diterima ;2.

Pst(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.;(6) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambilkeputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batall.; (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDireksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.; (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh

Satria Maju BersamaNo.5 tanggal 16 Agustus 2011).Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPT.

;Menimbang, bahwa keputusan RUPS Luar Biasa tentang PemberhentianPenggugat selaku Direktur PT.

Satria Maju Bersama, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 91 UndangUndang RI No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi.; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 UndangUndang RI No.40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas : (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling iambat 6 (enam) bulansetelah tahun buku berakhir.; ~ (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanPerseroan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (2).;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penggugat menerima:a) Surat Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi Nomor 136/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perihal Undangan Rapat PemegangSaham Tahunan PT Blue Bird Taxi;b) Tata Tertib RUPS Tahunan;c) Format Surat Kuasa dari Tergugat;d) Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi Nomor 145/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perinal Undangan Rapat PemegangSaham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi;e) Tata Tertib RUPS Luar Biasa;f) Format surat kuasa

Berdasarkanbutir 3 petitum gugatan, Penggugat menuntut agar RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei2015 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telahterjadi konflik kKepentingan (conflict of interest) antara pemegang sahamdengan Tergugat, selengkapnya dikutip sebagai berikut:Menyatakan RUPS Tahunan jam 10.0011.00 WIB dan RUPS LuarBiasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 yang akanberlangsung di Kantor Perseroan Lantai 5 Jalan Mampang PrapatanRaya

Bahwa sesuai dengan doktrin yang dianut dalam praktik peradilan,gugatan ini masih prematur dan terlampau dini karena RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa belum dilaksanakan namun pihak Penggugatsudah menyatakan pelaksanaannya melawan hukum tanpa didasarioleh bukti dan hukum;3.5.

Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang PerseroanTerbatas, pemegang saham berhak mengajukan gugatan sebagai akibatdari keputusan RUPS. Belum terselenggaranya RUPS dan belumadanya keputusan RUPS menyebabkan gugatan yang diajukan olehPenggugat prematur;4. Berdasarkan halhal di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwagugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima untukdiperiksa sengketanya di pengadilan.

Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS Tahunan dalam 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, dan RUPS lainnya;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajibanbagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakanRUPS Tahunan atau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal99 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenangmewakili Perseroan

, namun beberapa hari kemudian,Tergugat mengundang Penggugat dengan tanggal undangan RUPS 20 Meret2012 untuk melaksakan RUPS tanggal 4 April 2012 dengan AcaraPertanggungjawaban Direksi atas pemberhentian direksi PT.

KASIH BUNDAMULIA terhadap penyimpangan yang dilakukan 2011;.Bahwa setelah RUPS tanggal 4 April 2012 diatas, Tergugat mengundangkembali Penggugat dengan undangan tertanggal 10 April 2012 untuk RUPS IIpada tanggal 24 April 2012 dengan agenda Pertanggungjawaban Direksidan Laporan Keuangan tahun 2011 dan Pengangkatan Pengurus Baru PTKasih Bunda Mulia ;12.Bahwa Penggugat selaku Direktur dan pemegang saham 50%memutuskan tidak datang pada undangan RUPS tersebut diatas (RUPS dan RUPSII), karena dalam RUPS

ijin diselenggarakan RUPS ( ketiga )tahunan PT.

BAMBANG WINARNO,SH.SU, pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut : Bahwa RUPS berdasarkan UndangUndang paling tidak / minimaldiselenggarakan 1 tahun 1 kali, tidak ada maksimal ; RUPS adalah keputusan tertinggi dan PT, apabila ada ketidaksediaan daridireksi/Pemegang Saham, maka RUPS bisa dimintakan melalui PengadilanNegeri ( RUPS tidak terselenggara pasal 18 (2) ) ; Bahwa Pengajuan RUPS kelIIl kepada Pengadilan Negeri tidak memilikikepentingan yang wajar sesuai yang diisyaratkan oleh UndangundangKarena

: Pengajuan RUPS kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur oleh Undangundang telah diadakan 2 (dua) kali RUPS yang tidak memenuhiquorum , dalam hal ini apabila ada RUPS yang telah memenuhi quorummaka permohonan untuk mengadakan RUPS keIll kepada PengadilanNegeri tidak layak untuk diajukan ; Tidak ditemukan alasan yang penting untuk diajukan permohonan RUPS keIll Kepada Pengadilan Negeri, bilamana sudah terjadi RUPS yang telahmemenuhi quorum dan telah mempunyai kesepakatan maka seharusnyakesepakatan

Bahwa RUPS LB yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Akta No. 41/2009 dengansuara bulat memutuskan:a.

LB yang terutang dalam Akta No. 41/2009tersebut melalui RUPS LB PT SPP.

Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang sahamdalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 41tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta;4.

Menetapkan agenda RUPS LB PT. SPP yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegangsaham dalam RUPS LB PT. SPP sebagaimana disebutkan dalam AktaNo. 41 tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;.