378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Bahwa fakta yang terjadi adalah tidak benar sama sekali telahdilakukannya pemanggilan secara patut terhadap pemohon untukmenghadap kepada BPSK Bogor sebagaimana yang ada di dalampertimbangan BPSK Bogor. Pemohon dengan ini menerangkan danmenegaskan bahwa Pemohon Tidak Pernah menerima surat Panggilanbaik surat panggilan pertama beserta dengan salinan Gugatan maupunsurat panggilan kedua yang ditujukan kepada Pemohon di tempatkediaman sebenarnya pemohon.

Pemohon juga menegaskan bahwaPemohon Tidak pernah sama sekali membubuhkan tanda tangan padasurat Panggilan pertama dan surat Panggilan kedua. oleh karena itu,diakibatkan pemanggilan yang tidak sah dan tidak patut tersebut,pemohon sama sekali tidak mengetahui mengenai persidangan yangtelah ditetapbkan oleh BPSK Bogor yang mana tentu saja sangatmerugikan dan tidak adir bagi Pemohon untuk melakukan pembelaanhakhak pemohon terhadap gugatan dari Termohon di BPSK Bogor;4.

Nomor 378 K/Pdt.SusBPSK/2013Bahwa Putusan dari BPSK Bogor yang menerima gugatan dari Termohonadalah bentuk dari pelampauan wewenang BPSK Bogor terhadap peradilanumum. Hal ini sebagaimana yang telah Pemohon sebelumnya jelaskan dikeberatan dalam eksepsi, bahwa telah ditetapbkan bersama sesuaikesepatakan antara Pemohon dan Termohon didalam menyelesaikanperselisinan yang muncul adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atauPengadilan lainnya di Indonesia menurut Pemohon.

Maka daripada itu,dengan diterimanya gugatan Termohon oleh BPSK Bogor adalah perbuatanpelampauan wewenang yang dilakukan oleh BPSK Bogor itu sendiri;Bahwa putusan BPSK Bogor yang menghukum Pemohon untuk menerimapembayaran sisa hutang Termohon sebesar rincian yang ditetapkan dalamamar putusan adalah tidak dapat dibenarkan.

dan AlternatifPenyelesaian Sengketa;Menimbang, bahwa mengenai pengurangan denda sebagaimana yangsudah diputuskan oleh BPSK Kota Bogor dalam putusannya, Majelis Hakimmeni/ai sudah sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan;Bahwa Judex Facti pertimbangannya tidaklah secara jelas dan lengkapserta Judex Facti juga mengesampingkan fakta yang ada yakni putusanBPSK Bogor yang memutus perkara tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasiadalah bentuk dari dilampauinya wewenang BPSK Bogor.

815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Keberatan Pertama mengenai:Penyelesaian Sengketa Konsumen Perkara Nomor 250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 cacat formil karena melanggar Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/201 tentang Pelaksanaan Tugasdan Wewenang BPSK;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/201 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang berbunyi:Ayat (1): Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui carakonsiliasi

Sebab penyelesaian sengketa konsumenperkara a quo dengan cara arbitrase tanpa persetujuan Pelaku Usaha;Bahwa persidangan dilakukan oleh BPSK Batu Bara tanpa memanggilPelaku Usaha sebagai pihak dalam perkara a quo (tidak ada surat relaaspanggilan sidang) yang mana terhadap hal ini Pelaku Usaha telahmelaporkan ke Menteri Perdagangan RI dan Otorita Jasa Keuangan;Bahwa oleh karena BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketakonsumen melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Permen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001,

maka Putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015.

Nomor 815 K/Padt.SusBPSK/2015Keberatan Kedua mengenai:Majelis BPSK Batu Bara salah menerapkan hukum karena tidak menerapkanUndang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;Bahwa Putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 padahalaman 8 point (3) menyatakan: Menyatakan penarikan 1 (satu) unit MobilMerk Toyota Kijang Inova V Diesel tahun 2005 Nomor Polisi BK 1463 DE,warna silver metalik, Nomor Rangka MHFXS43 G254001213, Nomor Mesin2KD94211864 oleh Pelaku Usaha adalah bertentangan

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;2.

248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

1289 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

mengajukan keberatan atas putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017melalui Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006;Dasar Pengajuan Permohonan Keberatan1.Bahwa Pemohon Keberatan menerima Surat Pemberitahuan Resmi atasPutusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017, yang

Kabupaten BPSK Pemerintah Batu Bara Telah Melampaui Kewenangannyadalam memutus perkara a quo, serta kesalahan dalam pertimbangan danamar putusannya;Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017,karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

Namun demikian,dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri TanjungBalai. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimpemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017;b.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

Kewenanganuntuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada PengadilanNegeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namundalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagilagi telahmengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri.

MENGADILI :

1. Mengabulkan Pernyataan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang mengadili dan memeriksa Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan nomor Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tanggal 12 Juni 2023;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg.

55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg

930 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Namun ganti kerugian dimaksud tidak sesuai dengan rasakeadilan karena BPSK telah membatasi jangka waktu penghitungannyahanya sampai waktu putusan itu dijatunkan BPSK;Padahal BPSK sudah mengetahui secara pasti, tanah dan bangunan rumahyang menjadi objek sengketa belum diserahterimakan oleh Termohonkepada Pemohon pada saat putusan tersebut dijatunkan, bahkan hinggasaat ini, karena belum selesai dikerjakan oleh Termohon sementara seluruhbiaya jual beli telah lunas diterima oleh Termohon.

Untuk itu menuruthemat kami, BPSK telah tepat dalam putusannya diktum ketiga yangmenyatakan Termohon melanggar Pasal 19;Namun ternyata, BPSK tidak menjatuhkan sanksi administratif kepadaTermohon berdasarkan Pasal 60 UUPK sehingga menurut hemat Pemohonputusan BPSK telah tidak mencerminkan upaya terbaik BPSK untukHalaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 930 K/Padt.SusBPSK/201619.menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepadakonsumen.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3.

Nomor 930 K/Padt.SusBPSK/201611.12.13.kami ajukan sebagai dasar keberatan terhadap putusan BPSK.

PadahalJudex Facti berwenang menilai faktafakta, apalagi menilai normanormahukum yang terdapat di dalam putusan BPSK;Bahwa, dalam persidangan di tingkat pertama (BPSK) maupun pada tingkatKeberatan di Pengadilan Negeri Tangerang, pada hakikatnya Hakim telahmenemukan pokok perkara yang menjadi dasar sengketa konsumen antaraPemohon Kasasi selaku konsumen dengan Termohon Kasasi selakuPelaku Usaha, yaitu:1) Tentang klausula baku:denda keterlambatan;2) Tentang kalimat dan/atau dalam diktum putusan BPSK

Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor Putusan : 09/Arbitrase/BPSK-BB/I/2015 pada tanggal 22 Februari 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menolak Keberatan Pemohon selain dan selebihnya;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu tertanggal :aSurat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 65/PG/BPSK/1/2016 tertanggal 12 Januari 2016, Perihal PanggilanPersidangan kepada Pimpinan PT.

Mandiri Tunas FinanceKantor Cabang Rantau Prapat, Pada Hari Selasa/tanggal19 Januari 2016Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor : 68/PGARBI/BPSK/BB/I/2016 tertanggal 19Januari 2016, Perihal Panggilan Persidangan kepadaPimpinan PT.

Dengandemikian BPSK secara absolute tidak memiliki wewenang (kompetisi absolut)untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.

Sengketa Konsumen (BPSK)yang ditujukan Kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor 3 point f menegaskan Terhadapproduk hukum yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi atau lembaga lain,BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukumdimaksud,sehingga seharusnya BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksadan memutus perkara a quo ;Bahwa berdasarkan dalil angka 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18(delapan belas) diatas, jelasjelas Putusan

) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat.d Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 19 Januari2016;e Dalam Undangundang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan Irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha EsaSehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini.f Bahwa dengan melakukan Penarikan/pengambilan

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang denganNomor 62/BPSKPTS/A/IX/2012, adalah sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:.

Peradilan Arbitrase dan/atau BPSK Kota Padang, tidakberwenang mengadili Perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012 tertanggal 18Hal. 16 dari 34 hal Put.

Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013berkekdudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal SudirmanKavling Jakarta;Bahwa sesuai dengan salinan putusan BPSK Kota No.62.BPSKPDG/PTS/A/IX/2012 tertanggal 19 September dalam perkara konsumen No.62/P3K/VII/2012 halaman pertama, yang nota benenya dipermasalahanPemohon in casu perkara a quo, sudah sangat cukup Jjelas ditegaskanbahwa yang menjadi Tergugat dalam putusan BPSK dimaksud adalahPT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tok berkedudukan Jalan Dobi No.1Padang,

UU No.20 tahun 1947 (vide halaman 2 alinea pertama), dalam perkarakeberatan terhadap putusan BPSK tidak ada upaya banding, maupunkontra memori banding;Hal. 19 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/20132. Hukum Acara Tingkat Banding (vide halaman 2 angka 2), dalam perkarakeberatan terhadap putusan BPSK tidak ada hukum acara tingkatbanding;3.

(undue proces);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telahmemberi putusan Nomor 128/Pdt.G /BPSK/2012 /PN.

694 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Negeri paling lambat 14 (empat belas hari)setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut*; Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen menyatakan:ayat (2) : dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakputusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usahayang bersangkutan wajib menyatakan menerima atau menolakputusan BPSK;ayat (3) : Konsumen

keberatan terhadapPutusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 146/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tersebut di KepaniteraanPengadilan Negeri Kisaran, dengan demikian pengajuan gugatankeberatan ini masih memenuhi tenggang waktu dan tata cara/syaratsyarat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku;Ill.

Nomor 694 k/Padt.SusBPSK/2017putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumenkepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum konsumen tersebut*;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam putusan BPSK Kabupaten BatuBara Kabupaten Batu Bara Nomor 146/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor112/PP/CUMB/SBPG/IX2014 tanggal 30 September 2014 yangdiperbuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan,alamat/kedudukan Termohon Keberatan berada

olehketentuan yang berlaku, dengan demikian BPSK Batu Bara telahmengeluarkan putusan yang melebihi kewenangan yang diberikan undangundang (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 336K/Pdt.Sus.2012tanggal 25 Juli 2012), dimana salah satu pertimbangannya menyatakan:Halaman 7 dari 16 hal.

sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan Pemohon Keberatan, jelasbahwa Termohon Keberatan tidak mempunyai dasar mengajukanpermasalahan yang terjadi atas Surat Perjanjian Pinjaman Nomor112/PP/CUMB/SBPG/IX2014 tanggal 30 September 2014 antaraPemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan kepada BPSK, danjuga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus

416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

ganti rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Barasecara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sahsecara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangantersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanhukum sama sekali

Tentang Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraB. Bahwa, adapun Putsuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pdt.Aro/BPSKBB/VIII/2016tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana tersebut di atas;C.

Mengingat Pasal 2 Keputusan Persiden Nomor 18Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalamhal ini BPSK Kabupaten Batu Bara adalah BPSK terdekat dari domisiliPemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan. Dan sebagai WargaNegara Indonesia Pemohon Kasasi berhak mendapatkan perlindunganhukum dimanapun diwilayah NKRI;. Bahwa, BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa, mengadilidan memutuskan perkara a quo berdasarkan pada:1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010tentang Pembentukkan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada Pasal(2)nya menyatakan "Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempatdomisili konsumen atau BPSK yang terdekat";Juncto Pasal 43 ayat (1) Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor350/MPP/Kep/1 2/2001 ;"ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diaturdalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSk"; Bahwa, Putusan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 110/PtsArb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 8Agustus 2016 tersebut;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;3.

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Unit Layanan Pelanggan Kuranji;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 14/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/IX/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

244/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg

445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby

208 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 208 K/Padt.SusBPSK/2017Pekanbaru sendiri mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) beralamat di Jalan Teratai No.83 Pekanbaru , sedangkan BadanPenyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara (BPSK Kab. BatuBara) berkedudukan di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.Jelas dengan demikian BPSK Kab.

:Pasal 40:(1) Putusan BPSK dapat berupa:a.

Bahwa mengingat Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salahdalam menafsirkan undangundang dalam pertimbanganpertimbangan maupun amar putusan Majelis BPSK Kota Batu Baraterkait dengan proses lelang atas objek perkara, karenanya sangatlayak untuk dikesampingkan dan menggambarkan secara jelasketidakmampuan dan kurangnya kompetensi dan pengetahuanMajelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa danmemutus sengketa konsumen (debitur) pembiayaan, dengandemikian Putusan Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016

Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara a quo;5. Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016;6.

Menyatakan secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara a quo;3.

417 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Apabila diktum VI tidak dijalankan oleh pihakTergugat, BPSK menyerahkan putusan ini kepadapenyidik untuk melakukan penyidikan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;e 2.

Putusan BPSK Nomor 014/P.BPSK/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013yang amarnya sebagai berikut:Karena pihak Tergugat 3 (tiga) kali tidak menghadiriundangan yang disampaikan oleh BPSK yakni sidangpertama tanggal 4 Maret 2013, sidang kedua tanggal 11Maret 2013, dan sidang ketiga dengan pemanggilanmelalui PPNSPK tanggal 18 Maret 2013;Hal. 3 dari 24 hal Put. Nomor 417 K/Pdt.SusBPSK/2013Il.

Apabila diktum VI tidak dijalankan oleh pihakTergugat, BPSK menyerahkan putusan ini kepadapenyidik untuk melakukan penyidikan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;e 5.

Disamping itu juga harus sesuaidengan ketentuan KEPMENPERINDAG No.350/MPP/Kep/l2/2001, yangmana terdapat ketentuan bahwa setelah menerima permohonanpengaduan Ketua BPSK memeriksa berkas permohonan apabilakonsumen atau pelaku usaha ada tidaknya kesepakatan bilamana adakesepakatan maka keduabelah pihak dalam menentukan carapenyelesaiannya (mediasi/ arbitrase/ konsiliasi) Ketua BPSK selanjutnyamenentukan majelis, melakukan panggilan para pihak dan melanjutkanke persidangan;12.Bahwa pihak BPSK Kota Malang

Bahwa putusan yang keluarkan oleh BPSK tersebut tidak dapatdinyatakan batal demi hukum karena BPSK merupakan lembagapemerintah yang dibentuk oleh Negara dan bertugas menangani danmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia No.13/MDA G/PER/3/2013 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK dan Sekretariat BPSKPasal 1,

379 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

menerapkan hukum dalam Putusan Arbitrase Nomor722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016;Bahwa apabila Pengadilan Negeri Kabanjahe cq Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mengenaikewenangan mengadili sebagaimana dalam keberatan pertamapermohonan keberatan, maka Pemohon Keberatan mengajukan keberatankedua mengenai BPSK Batu Bara salah menerapkan hukum dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 yaitu sebagai berikut:1.

Bahwa dalam Putusan Arbitrase BPSK Batu) Bara NomorHalaman 5 dari 12 hal Put. Nomor 379 K/Padt.SusBPSK/2017722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 pada halaman 21 Nomor 7 yangberbunyi ......

Dengan demikian BPSK Batu Bara salah menerapkanhukum. Oleh karena itu, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tidak dapat dipertahankan lagi,Halaman 6 dari 12 hal Put.

Surat pernyataan keberatan tentang memilin arbitrase di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);d.

;Bahwa oleh karena permasalahan ini adalah hubungan perjanjianpembiayaan konsumen dalam hal wanprestasi, maka penyelesaiansengketa merupakan kewenangan pengadilan umum bukan BPSK.

102 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 192 tidak laku terjual;13.Bahwa selanjutnya, dalam petimbangan hukumnya BPSK menyatakansebagai berikut:Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cernat meneliti sengketaa quo, maka mejelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yangberkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumensecara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 4huruf e dan begitu pula Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajibannyasebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun1999

Konsumen atas namaMuhammad Nasir tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusandilakukan tanpa persetujuan dan bahkan tanpa sepengetahuan dariPemohon keberatan;16.Bahwa sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentukuntuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai UndangUndangbukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampauikewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukanpemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk kedalam ranah keperdataan;Namun, apabila perkara a quo diperiksa dan ditelaah dari sisi hukumdengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukanpelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo,yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara

Para pihak telah sepakat sejakPerjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akandiselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kisaran;Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan keBPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh TermohonKeberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpadidasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksadan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut

Nomor 102 K/Pdt.SusBPSK/201617.namun agenda persidangan baru berjalan tahun 2015, bahkan PemohonKeberatan baru memperoleh Putusan BPSK Batubara tersebut sesuairegister surat masuk yaitu tanggal 7 September 2015, sehingga sangatterlihat jelas kecacatan secara administrasi dan ketidakkonsistenan dalampembuatan tersebut ataupun memang disengaja dengan itikad tidak baikdalam pembuatan putusan BPSK Nomor 181/Arbitrase/BPSKBB/X/2014oleh pihakpihak terkait;Dengan demikian pemeriksaan sengketa dan bahkan

313 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

BPSK) Nomor 066/Arbitrase/BPSKBB/II/2015 tanggal 5 OktoberHalaman 2 dari 20 hal.

Majelis Hakim BPSK Batu Bara lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;1.Bahwa surat panggilan pertama yang dikirimkan oleh Majelis HakimBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebutBPSK) Nomor 860/PG/BPSK/BB/IV/2015 tanggal 13 April 2015 (BuktiP2) yang isi surat a quo pada intinya memanggil Pemohon Keberatan(dahulu Teradu) untuk menghadiri persidangan pertama di BPSK BatuBara pada

fakta sidang yang telah dilaksanakan oleh BPSK;.

Bahwa Putusan BPSK Nomor 066/Arbitrase/BPSKBB/II/2015 tanggal5 Oktober 2015 (Bukti P3) dibuat melebihi jangka waktu 21 hari kerjasejak gugatan diterima yakni tanggal 16 April 2015, yang manaberdasarkan perhitungan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu)Putusan BPSK a quo dibuat dalam jangka waktu 117 hari kerja sejakgugatan diterima. Oleh karena itu Putusan BPSK a quo tidakHalaman 6 dari 20 hal. Put.

Yang mana hal tersebut menunjukkankontradiktif antara pengaduan Termohon Keberatan (dahuluPengadu) dengan Putusan BPSK Batu Bara;14.Bahwa Majelis Hakim BPSK Batu Bara dalam pertimbangannya padahalaman 7 Putusan BPSK a quo menyatakan bahwa Perjanjian KreditHalaman 7 dari 20 hal. Put.

PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE VS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN/BPSK

157 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Fakta yang terjadi, BPSK/Termohon tetapmenjalankan sidang tersebut dengan mendengar dalildalil atauargumentasi dari para pihak, dan hal ini berlangsung hingga pada sidangyang kedua. Secara tidak langsung BPSK/Termohon mengakui kehadiranperwakilan Pemohon. Andai saja pada saat sidangsidang tersebut terjadikesepakatan diantara para pihak, apakah BPSK/Termohon tetapmenganggap Pemohon tidak hadir di persidangan? Pertimbangan hukumapakah yang dipergunakan oleh BPSK/Termohon?

terhadap Putusan BPSK,khususnya pada Pasal 3 ayat (8) yang berbunyi dalam hal diajukankeberatan, BPSK bukan merupakan pihak; Dengan demikian sangatlah jelas bahwa BPSK Kabupaten Bojonegoroadalah bukan sebagai pihak Termohon dalam perkara keberatan tersebut;Demikian juga menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyioemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK danberkas perkara.

Ketentuan ini sangat jelas bahwa materi obyek keberatanhanya terhadap putusan BPSK dan berkas perkara yang dalam perkara iniPemohon mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK KabupatenBojonegoro Nomor: 126/P/BPSK/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, dimana isidari putusan BPSK tersebut merupakan kepentingan hukum pihakkonsumen dan pelaku usaha, sedangkan BPSK sebagai institusi yangmengeluarkan putusan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap isiputusan tersebut, oleh karenanya BPSK Kabupaten Bojonegoro

2 PERMA Nomor 1Tahun 2006 berbunyi keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusanarbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK;Bahwa, Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menginterpretasikanhukum acara di BPSK.

Keberatan yang Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatanajukan merupakan keberatan atas Putusan BPSK yang bukan PutusanArbitrase, oleh sebab itu tetap bisa diinterpretasikan bahwa BPSK bisaditarik menjadi pihak. Di luar Putusan Abitrase, PERMA Nomor 1/2006 tidakmengatur secara tegas dan jelas bahwa BPSK bukan merupakan pihak;Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan tetap teguh terhadappendirian bahwa Putusan BPSK yang Pemohon Kasasi ajukan keberatan diHalaman 9 dari 13 hal. Put.

709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

) Kabupaten Kuantan Singingi,sebagaimana tertuang dalam surat yang terdaftar pada Sekretariat BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan SingingiHal. 2 dari 11 Hal.

Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 April 2015 Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selamaproses pemerikasaan berlangsung;Atau, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telahmemberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Rgt., tanggal 17 Juni2015 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;2.

Menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April2015;3.

Putusan Nomor 709 K/Pdt.SusBPSK/2015Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor17/Pdt.Sus/BPSK/2015/2015/PN.Rgt., tanggal 17 Juni 2015 yang menguatkanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Rengattidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;2.

619 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Dalam hal mana Perjanjian pembiayaanKonsumen Nomor 0012009056001.telah mengikat bagai Undangundangbagi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut (Asas Hukum pactumSun Servanda);Bahwa Majelis BPSK kota Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskanperkara ini terdahulu telah keliru dalam membuat pertimbangan tentangPerlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.Dalam hal mana putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/

Kota Pekanbaru Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/2014untuk seluruhnya;3.

Kota Pekanbaru dan sekitar termasukkedudukan/domisili BPSK Kota Pekanbaru, dan oleh karenanya sudahseharusnya Permohonan ini di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Nomor 030/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN BKN, karena bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang tetapi KewenanganPengadilan Negeri Kota Pekanbaru;.

Put.No.619 K/Pdt.SusBPSk/2015terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan PemohonKasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusanPengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.SUS/BPSK/2014/PN Bkn;2.

30.Pdt.Sus/BPSK/2014/PN Bkn., tanggal 10 Februari 2015 yang menguatkan putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/ 2014 tanggal 29September 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quodengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/ TermohonHal. 9 dari 11 hal.