• Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/284/V/2017/ Ditreskrimumtanggal 30 Mei 2017, diberi tanda T1.C ;Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 14 Juni 2017, perlara Laporan PolisiNomor : LPB/602/V/2017/UM/JATIM tanggal 19 Mei 2017, diberi tandaT1.D ;Laporan Hasil Gelar Perkara penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor :LPB/602/V/2017/UM/JATIM tanggal 19 Mei 2017, diberi tanda T1.E ;Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/1629/VII/2017/Ditreskrimum tanggal7 Juli 2017, diberi tanda T2.A;Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik

  /1186/VII/2017/ Ditreskrimumtanggal 7 Juli 2017, diberi tanda T2.B ;Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/438/IX/2017/Ditreskrimumtanggal 6 September 2017, diberi tanda T2.C ;Nota Dinas Nomor : B/ND1208/XII/2017/Ditreskrimum tanggal 28Desember 2017, diberi tanda T2.D ;Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/333/I/2018/ Ditreskrimsus tanggal25 Januari 2018, diberi tanda T2.E ;Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/225/I/2018/ Ditreskrimsustanggal 25 Januari 2018, diberi tanda T2.F ;Hal.10 Putusan

• dengan jelas, telah terjadi tindakan kesewenangwenangan atau maladministrasi yang dilakukan;Bahwa sangat jelas Laporan Pidana atau Perkara Pidana Tersebut sangatdipaksakanolehTERMOHON, Sehingga Penetapan Tersangkatersebutmerupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan oleh Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo:Bahwa dengan dasar hukum dan Fakta Hukum yang telah diuraikan diatasmaka jelas bahwa TERMOHON Praperadilan menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik

  TERMOHON TIDAK MEMILIKI ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI YANGCUKUP UNTUK MEMENUHI UNSURUNSUR TINDAK PIDANA YANGMENJADI DASAR PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA.1.2.4.Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/3O/III/2021/ReskrimTanggal 29 Maret 2021, Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor: B/10/11/2021/ReskrimTanggal 30 Maret 2021, dan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan NomorB/10.a/V/2021/ReskrimTanggal 25 Mei 2021 sekaligus menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan

  Menyatakan bahwa segala tindakan TERMOHON berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/30/III/2021/Reskrim Tanggal 29 Maret 2021,Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/10/111/2021/ReskrimTanggal 30 Maret 2021, dan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/10.a/V/2021/Reskrim Tanggal25 Mei 2021 sekaligus menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atasHalaman 22 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Prndugaan Tindak Pidana Menghalanghalangi atauMengganggu KegiatanUsaha

  Penyelidikan (FOTOCOFY DARI ASLI);T 5.2 Surat Kapolres Balangan Nomor : B/29.bA1.2/VIII/2020/Reskrim, tanggal 01Agustus 2020 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(FOTO COFY DARI ASLI);T 6 Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 01 Desember 2020 (FOTO COFYDARI ASLI);T 7 Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 17 Maret 2021 (FOTO COFY DARI ASLI);T8 Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/30/III/2021/Reskrim, tanggal 29 Maret2021 (FOTO COFY DARI ASLI);T9 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

  tersebut dibuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)dilanjutkan dengan gelar perkara untuk dapat tidaknya ditingkatkan ke tahappenyidikan, dalam perkara ini berdasarkan hasil penyelidikan terhadap pemohonpenanganan perkara ditingkatkan ke penyidikan;e bahwa dari hasil gelar sepakat untuk ditingkatkan ke Penyidikan kemudianTermohon melakukan penyidikan dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah TugasNomor : Sp.Gas/30/III/2021/Reskrim, tanggal 29 Maret 2021 (Bukti T 8) danSurat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

• ReskrimPerihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)dengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LPA/164/X1/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018 danSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat.Reskrim tanggal 02 April 2018.

  Dan SPDP tersebut TIDAKPERNAH DITERIMA oleh Pemohon sampai dengan saat ini.Selain SPDP tersebut diatas Termohon juga mengeluarkan SPDPyang lain dengan Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrimdengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LPA/164/X1/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018, SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrimtanggal 02 April 2018, SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 05April 2018.

  Reskrim tanggal 2 April 2018 dan Surat perintahPeyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 2 April 2018yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkaitperistiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

  Reskrim, tanggal 2 April2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat.

  Reskrim, tanggal 2 April 2018 sebagaimana yangdidalilkan oleh Pemohon, tetapi Hakim Praperadilan justru menemukan SuratPerintah Peyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim, tanggal 2 AprilHalaman 68 dari 76 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj2018 (vide T.2) dan Surat Perintah Peyidikan Nomor:Sp.Sidik/16.a/VIII/2018/Sat.

• SIDIK/ 29/IV/2016 /RESKRIM danselanjutnya dilimpahkan ke Polda NTT di Reskrimum Polda NTT pada tanggal 17luni 2016 dan atas pelimpahan kasus tersebut, DIREKTUR RESERSE KRIMINALUMUM mengeluarkan Surat Perintah penyidikan lanjutan Nomor : SP.SIDIK/LA5/VV2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 22 Juni2016;Bahwa penyidikan dilanjutkan berdasarkan pelimpahan perkara yang disampaikanoleh Penyidik Polres TTU kepada Penyidik Ditreskrimum Polda NTT dandidapatkan Cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

  Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/29/1V/2016/Reskrim,tertanggal 18 April 2016 diberi tanda T.2 sesuai dengan asli ;3. Foto copy pelimpahan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadapkorban atas nama DOLVINA ABUK, Tertanggal 17 Juni 2016 diberi tanda T.3sesuai dengan asli ;4. Foto copy Hasil Laporan Gelar Perkara, tertanggal 14 Juni 2016 diberi tanda T.4sesuai dengan asli ;5.

  Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 145/ IV/ 2016/Ditreskrimum, tertanggal 23 Juni 2016 diberi tanda T.5 sesuai dengan asli ;6. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum,tertanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Penangkapan Tertanggal 24 Jum 2016diberi tanda T.6 sesuai dengan asli ;7.

  SIDIK/ 29/V/2016 /RESKRIM danselanjutnya dilimpahkan ke Polda NTT di Reskrimum Polda NTT pada tanggal 17Juni 2016 dan atas pelimpahan kasus tersebut, DIREKTUR RESERSE KRIMINALUMUM mengeluarkan Surat Perintah penyidikan lanjutan Nomor : SP.SIDIK/145/VV2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 22 Juni 2016 dan dikarenakandidapatkan Cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dimanayang menjadi korban adalah DOLFINA ABUK, selaku TKI yang direkrut olehPemohon untuk dipekerjakan di Negara Malaysia;Bahwa

  /29/V/2016/Reskrim, tertanggal 18 April 2016 dan buktiT.4 berupa: Hasil Laporan Gelar Perkara, tertanggal 14 Juni 2016 serta bukti T.5 : SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 145/ IV/ 2016/ Ditreskrimum, tertanggal 23 Juni2016 , ternyata TERDAPAT ADANYA PERSESUAIAN HUKUM dengan bukti T.11yang diajukan oleh TERMOHON di persidangan a quo yakni berupa : Berita AcaraPemeriksaan Saksi atas nama Johan Pandie Alias Jon, tertanggal 11 Mei 2016 serta46Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan perincian

• SP.Sidik/75/II/2018/Dit Reskrim Um tanggal 19 Februari2018, oleh karena itu Termohon telah keliru menempatkan surat gugatan sebagaisurat palsu yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP, sedangkan pengertian dantinjauan hukumnya surat gugatan adalah:1) Bahwa surat gugatan adalah syarat formal yang ditentukan dalam hukumacara, yang berisi dalildalil (oosita) dan permohonan putusan (petitum)kepada Hakim, dan itu merupakan hak azasi setiap orang untuk mencarikeadilan melalui Pengadilan yang dilindungi oleh

  perundangundangan yang berlaku;Yang mana proses penyelidikan tersebut telah Termohon tuangkan dalamLaporan Hasil Penyelidikan tertanggal 5 Februari 2018 dan berdasarkanHasil Gelar Perkara tanggal 7 Februari 2018 perkara Laporan Polisi No.LPB / 1177 / XII / 2017 / JABAR tanggal 21 Desember 2017, Termohontelah menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan;Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tertanggal 7 Februari 2018tersebut, selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

  T9 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 75 / II / 2018 / DitReskrimum tanggal 19 Februari 2018;10. T10 : Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 75a / II / 2018 / DitReskrimum tanggal 19 Februari 2018;11. T11 : Foto copy Surat Nomor : B / 54 / Il / 2018 / Dit Reskrimum tanggal 19Februari 2018;12. T12 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor Sdr. Sulaeman Subanditanggal 5 Maret 2018;13. T13 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sdr.

  SP.Tugas/19a/I/2018/Dit Res Krim Um tanggal 8 Januari 2018(vide bukti T5 dan bukti T6) Termohon telah melakukan penyelidikan, kemudianmembuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 5 Pebruari 2018 dan melakukangelar perkara tanggal 7 Februari 2018 dan menaikan status penyelidikan menjadipenyidikan (vide bukti T7 dan buikti T8);Bahwa selanjutnya Termohon telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/75/II/2018/Dit Reskrimum tanggal 19Februari 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas

• tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

  /1999,tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusanAkademi Kepolisian T.A. 1998/1999; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku UtaraNomor : Kep/154/VV2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari danpengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik; 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

  Jati Land Kelurahan Gamalama KecamatanTernate Tengah Kota Ternate dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN,SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur ReskrimumPolda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XV/2016/Ditreskrimum tanggal 09November 2016 dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yangterjadi di PT.

  Jati Land Kelurahan Gamalama KecamatanTernate Tengah Kota Ternate dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN,SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur ReskrimumPolda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/Xl/2016/Ditreskrimum tanggal 09November 2016 dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yangterjadi di PT.

  TUANANY, SH, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017,mendatangi Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk mendampingi saksiRUSMINI SADARALAM, SE untuk diperiksa sebagai tersangka dan untukbertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku Utara Nomor :SP.Sidik/132.a/XV 2016/Ditreskrimum dalam perkara Tindak Pidana pengrusakandan penghasutan yang terjadi di PT.

• IMEI I : 869711036428599;

Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL Als UJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARA tanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

IMEI : 869711036428599;Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL AlsUJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/A/74/VIII/2021/SPKTISATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARAtanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor :Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021.5.

IMEI 1 : 869711036428599;bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatandan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapimasih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangkaALAN EDOL IQBAL Als UJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana LaporanPolisi Nomor : LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDAKALTARA tanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKANNomor : Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021,

IMEI 1 : 869711036428599;Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL AlsUJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARAtanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor :Sp.Sidik/95/X1/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung

• Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SP.Sidik/138/VI/2021/Reskrim, tertanggal 18 Juni 2021 Jo. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/111/VI/2021/Reskrim, tertanggal 18 Juni 2021 dan hasil gelar Perkara Sat.

• 1. Menyatakan tindakan Termohon yang membawa dan mengamankan Pemohon di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 18 Juli 2018 adalah tidak sah menurut hukum;------
  2. Menyatakan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018, Surat Perintah Penyelidikan No.Pol SP.Lidik/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018, Surat Perintah Penyidikan No.Pol SP.Sidik/19/VII/2018/Reskrim, tanggal 18 Juli 2018, Surat Perintah Penangkapan No.Pol SP.Kap/15/VII

• . : SP.Sidik/03/II/2014/Res Narkoba kepada AipdaAidil Putra Tanjung, Bripka Yusuf Rizal dan Briptu RION SAPUTRAtertanggal 27 Maret 2014 ;e Bahwa saksi RION SAPUTRA adalah orang yang aktif melakukanteknik penyidikan pembelian terselubung (under cover buy) saat itupangkatnya adalah Briptu (Brigadir Satu Polisi) ;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang untuk memilikdan menguasai Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta sebagaimana yang telahditerangkan diatas, maka selanjutnya

  diajukanoleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Muaro, Majelis Hakim menemukan adanyaSurat Perintah Tugas Nomor : Springas/05/III/2014/Res Narkoba yang dikeluarkan olehAjun Komisaris Besar Polisi Bondan Witjaksono, SH, SIK, MM, Kepala KepolisianResor Dharmasraya selaku Penyidik, pada tanggal 24 Maret 2014 kepada Hendri, dkk.untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaannarkoba;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara aqguo juga terdapat Surat PerintahPenyidikan No.Pol: SP.Sidik

  Pol. : SP.Sidik/03/III/2014/Res Narkoba kepada Aipda Aidil PutraTanjung, Bripka Yusuf Rizal dan Briptu RION SAPUTRA tertanggal 27 Maret 2014.Berdasarkan tanggal kedua surat perintah tersebut, undercover buy yang dilakukan saksiRION SAPUTRA sebelum penangkapan Terdakwa tidak ada didukung dengan keduasurat perintah tugas tersebut.

• tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

  /1999,tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusanAkademi Kepolisian T.A. 1998/1999; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku UtaraNomor : Kep/154/VV2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari danpengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik; 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

  Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XV2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.

  Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XV/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.

  Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.

  TUANANY, SH, pada hari Kamis tanggal 26 Januari2017, mendatangi Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk mendampingisaksi RUSMINI SADARALAM, SE untuk diperiksa sebagai tersangka dan untukbertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku Utara Nomor :SP.Sidik/132.a/XV 2016/Ditreskrimum dalam perkara Tindak Pidana pengrusakandan penghasutan yang terjadi di PT.

• LP/820/XII/2019/SPKT/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2019, yang menjadikan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah ;

• Menyatakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24/I/2020/Dit Reskrimum tanggal 14 Januari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/84/VIII/2020/Dit Reskrimum dan lanjutanya dalam perkara a quo harus dihentikan ;
• Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
• Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL ;

• Bahwa selanjutnya Termohon Menindaklanjuti Laporan Polisi tersebutdengan menerbitkan Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik/432.a/VIII/Res 1.24/2019/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2019, yangdidahului dengan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan KepadaKepala Kejaksaan Kota Gorontalo bedasarkan surat NomorB/69.a/VIII/Res 1.24/2009/ ResGtlo Kota tanggal 19 Agustus 2019.Dalam hal ini terdapat beberapa kejanggalan administratif sebagaiberkut;a) Antara Laporan Polisi dan Penerbitan Surat Perintah Penyidikanbaru

  menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilanyang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2019/PN.Gto.Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik

  pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalamperkara Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 23 April 2015 yang menyatakanbahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, merupakanObjek dari Pra Peradilan, dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontaloberwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum 2 (dua)permohonannya, Pemohon memohon agar menyatakan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik

  gunamenemukan tersangkanya, sedangkan penetapan sebagai tersangka biasanyaditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain yaitu melalui Surat penetapansebagai tersangka;Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan tidak termasuk sebagaiobjek praperadilan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga cukup beralasanhukum untuk menolak petitum 2 (dua) permohonan pemohon praperadilan;Menimbang, bahwa dalam petitum 3 (tiga) permohonannya, Pemohonmemohon agar menyatakan Surat Perintan Penyidikan dengan Nomor :SP.Sidik

  Mokoginta, S.H tertanggal 12Maret 2018 (bukti T11);Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dengan memperhatikanketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana yang kemudian telah disempurnakandengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUUXII/2014,tanggal 28 April 2015 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon telahmemiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangkaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik

• Yang artinya sampai dengan lewat masa 7(tujuh) hari dari terbitnya Sp.Sidik/41/V1/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26Juni 2019, pihak Kejaksaan tidak menerima pemberitahuan mengenaipenanganan pelaporan atas PEMOHON.

  Oleh karena itu maka penyidikanLaporan Polisi Nomor LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu,tertanggal 30 April 2019, tidak sesuai dengan Putusan MK No. 130/PUUX111/2015;Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 130/PUUX111/2015 penyidikWAJIB paiing lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah PenyidikanNomor Sp.Sidik/41/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tanggal 26 Juni 2019,menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKejaksaan Negeri Kampar, TERMOHON dan Saksi Korban/Pelapor.

  Sp.Sidik/41/V1I/2019/SekTapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 sebelum TERMOHON menetapkanPEMOHON sebagai tersangka seharusnya TERMOHON melakukan gelarperkara dan demi kepastian hukum dan transparannya suatu penyidikanlazimnya TERMOHON mengundang PEMOHON dalam gelar perkaratersebut, namun TERMOHON tidak pernah mengundang PEMOHONdalam proses gelar perkara tersebut dan tibatiba saja ditetapkannyaPEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON sehingga PEMOHONsangat dirugikan karena hakhak PEMOHON sebagai Tersangka

  Sp.Sidik/41/VI/2019/SekTapung Hulu tanggal 26 Juni 2019 atas nama PEMOHON yangditerbitkan TERMOHON adalah tidak sah, cacat hukum dan tidakberdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangkaterhadap diri PEMOHON tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/18/V1/2019/Sek.

  Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkndimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undangundang HukumPidana yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/80/IV/2019/RIAU/RES KAMPAR/SEK TAPUNG HULU, tanggal 30 April 2019 adalah sahsecara hukum;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik/41/V1/2019/Sektapung hulu, tanggal 26 juni 2019 oleh penyidik reskrim Polsek TapungHulu adalah Sah secara Hukum;Menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:SPDP/18/V1/2019/Sek.

• Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/10/IX/2017/ Reskrim,tangal 6 September 2017;d. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/61/IX/2017/Reskrim, tanggal 12 September 2017;e. Surat KapolresAceh Utara Nomor : B/52/X1/2017/Reskrim, tanggal 21November 2017 tentang pengiriman berkas perkara;f. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor : B388/N.1.20/Epp.1/02/2018, tanggal 19 Februari 2018 (P21);g.

  tidakada menghadirkan saksisaksi dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP119/IX/2017/SPKT, tanggal 6 September2017, diberi tanda bukti TI.1;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/141.a/IX/2017/Reskrim,tanggal 6 September 2017, diberi tanda bukti TI.2;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

  BL3728KN, atasnama pemilik Adam Taib (P.4), menerangkan bahwa benar Pemohon Adam Taib BinTaib adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Verza BL3728KN;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP119/IX/2017/SPKT, tanggal 6 September2017 (TI.1), Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor:Sprin.Gas/141.a/IX/2017/Reskrim, tanggal 6 September 2017 (TI.2), Foto copySurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/141/IX/2017/Reskrim

• mengakibatkan kerugian materil dan imaterilyang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastianhukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang dideritaadalah sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah);Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudahseharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kendariberkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

  Sri Mulyani, telah dicocokkan dansesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T 8);Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/252/VIII/2019/SULTRA/RES KENDARI,tertanggal 31 Agustus 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermateraicukup, diberi tanda (T 9);Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/870/IX/2019/Reskrim,tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinyabermaterai cukup, diberi tanda (T 10);Fotokopi Surat Nomor : B/204/IX/2019/Reskrim tertanggal 23 September 2019Perihal

  Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PeraturanKapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwaPenyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan suratperintah penyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Nomor :B/157/Il/2019/Reskrim tertanggal 25 Februari 2019 perihal Laporan Pengaduandari MUCHDAR MT (bukti T 1) dan Laporan Polisi NomorLP/252/VIII/2019/SULTRA/RES KENDARI (bukti T 9), Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik

• . ; LP/44/II/RES/2.5/2021/KAKLBAR/SPKTRes Sambas tanggal 18 Pebruari 2021 dan Surat Perintah PenyidikanNomor ;SP.SIDIK/44/II/2021/Reskrim 18 Pebruari 2021, dan SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/21/II/Res2.5/2021/Reskrim tanggal 23 Pebruari 2021. yang kemudian menetapkanSdr.

  S.Tap/44.b/ VI/2021 Reskrim tanggal 8 Juni 2021 yangdikeluaran oleh Termohon adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP.Sidik/44/II/RES.2.5/2021/ Reskrim tanggal 23 Pebruari 2021 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon berkaitan dengan laporan polisi sebagaimanaLaporan Polisi: LP/44/II/RES.2.5/2021/KALBAR/ISPKT Res Sambastanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan

  ,M.T. tanggal 6 Februari2021, selanjutnya diberi tanda (T8);Fotocopy Laporan Hasil Perkembangan Penyelidikan tanggal 17 Februari2021, selanjutnya diberi tanda (T9);Fotocopy Gelar Perkara dan dokumentasi tanggal 17 Februari 2021,selanjutnya diberi tanda (T10);Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/44/II/RES.2.5/2021/KALBAR/SPKTRES SAMBAS tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda (T11);Fotocopy Surat Perintah Peyidikan Nomor : Sp.Sidik / 44 / Il / 2021 /Reskrim tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya

• TERMOHON telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 24November 2019.TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan denganNomor : Sp.Sidik/ 312/X1I/2017/ Reskim tanggal 10 November 2017 (T3).3. Bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Kejaksaan NegeriPalembang mengenai Dimulainya Penyidikan terhadap PEMOHONRIDWAN AZ dengan Nomor: SPDP / 152 / XI / 2017 / Reskrim tanggal14 November 2017 (T4) kKemudian TERMOHON mengirimkan SPDPtersebut kepada PELAPOR dan TERLAPOR.4.

  Fotokopi dari aslinya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik/312 / XI / 2017 / Reskim tanggal 10 November 2017., diberi tanda T3;4. Fotokopi dari aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadapPEMOHON RIDWAN AZ Kejaksaan Negeri Palembang dengan Nomor :SPDP / 152 / XI / 2017 / Reskrim tanggal 14 November 2017 diberitahukankepada PELAPOR dan TERLAPOR, diberi tanda T4 ;5.

• Bahwa sebagaimana yang dikatehui Pemohon dalam Perkara Pidanayang dipersangkakan Kepadanya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/150/X/2018/Sultra/ResBauBau, Tanggal 10 Oktober 2018 dankemudian telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan bernomor :SP.Sidik / 101/XI/2018/Reskrim yang dikeluarkan pada Tanggal 8November 2018 yang mana kemudian penyidik melayangkan SuratPanggilan Ke1 kepada Pemohon dengan NomorS.Pgl/186/XII/2018/Reskrim tertanggal 5 Desember 2018, untuk Hadirpada Hari Sabtu Tanggal 8

  laporan atau pengaduan tentangtejadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wayibsegera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, dan senyatanyasetelah menerima laporan dari saudara RUDIANTO CHANDRA di atas,Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikanyang kemudian hasil dari penyelidikan dimaksud Termohon meyakini telahterjadi Suatu tindak pidana, sehingga pada tanggal 08 November 2018diterbitakanlah Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: = Sp.Sidik

  Fotokopi surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/101/X1/2018/Reskrimtanggal 8 November 2018 diberi tanda surat bukti T3 ;4.

  Suratlaporan Polisi Nomor : LP/150/X/2018/SULTRA/RES.Baubau tanggal 10Oktober 2018 (bukti T1), berdasarkan laporan tersebut Termohon pada hari dantanggal itu. juga telah menerbitkan Surat Perintan PenyelidikanNomor:SP.Lidik/54/X/2018/Reskrim tanggal 10 Oktober 2018 (vide bukti T.2);Menimbang, bahwa setelah pihak Termohon menemukan ada peristiwapidana pada perkara tersebut, maka termohon telah meningkatkan statustersebut menjadi penyidikan yaitu dengan dikeluarkannya surat perintahpenyidikan No : SP.Sidik

  laporan ataupengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakantindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan,dan senyatanya setelah menerima laporan dari saudara RUDIANTO CHANDRAdi atas, Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukanpenyelidikan yang kemudian hasil dari penyelidikan dimaksud Termohonmeyakini telah terjadi suatu tindak pidana, sehingga pada tanggal 08 November382018 diterbitakanlah Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: Sp.Sidik

• Adapun SPDP baru diterimaoleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaan tambahantersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulah Pemohon barumengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDPdiberitahukandandiserahkan oleh Termohon kepada Pemohonmelebihi batas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangkadan/ataupenyidikan terhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah.Bahwa berdasarkan

  Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang diterbitkan berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal19 Agustus 2019.6.

  Reysen Mahadi Sipayung (anggota TNIYonarhanud 2/Kostrad) dan 1 (satu) orang lainnya yangidentitasnya belum diketahui, dari hasil penyelidikan tersebutkemudian Termohon meningkatkan status perkara daripenyelidikan ke penyidikan karena terdapat 2 (dua) orangtersangka maka terhadap Pemohon dilakukan penyidikan olehTermohon dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim, sedangkan terhadap sdr.

  Adapun SPDP baruditerima oleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaantambahan tersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulan Pemohonbaru. mengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDP diberitahukan dan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon melebihibatas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangka dan/atau penyidikanterhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah, sebagai berikut