Rap.perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis Hakim menyimpulkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat (Sesuaiketentuan undangundang) tanpa alasan yang jelas sehingga rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hiduprukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugattersebut telah memenuhi

Mudahmudahan (sesudah itu)Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya,barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9

ylArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :Uw Lleol cuasizg) 9IEII esl (glo pr oj Lagi

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

# 794 /017 # $ A # &" ($ ((" 3 1& & # gs & ( WH##S B" 0" &serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidakberhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi ihsan: , hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapatdalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonun naiam an 40 yangdiam bil alih sebagai bahan pertim bangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagaiberikut;Artinya:Sesungguhnya sebab diperbolehkannya

sebaliknya juga termasukperkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidupdalam rumah tangga, kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnyatujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran,surat ArRum, ayat 21, dan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

harus bercerai, dan sebaliknya jugatermasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteriharus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagiterkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimanayang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan Undangundang Nomor i 1 tahunMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimBanding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukansekehidupan berikutnya Tasrih

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IVHalaman 204:5390 Vo A tro login 12793 oI yb alisl ule45 la oJ CuwlollsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisinan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih bi thsan, oleh karena itu permohonan Pemohonpatut untuk diterima dan dikabulkan;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensisebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukanbersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum tahap pembuktian,sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg.

menyatukan kembali, maka kondisidemikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, berarti perkawinan danrumah tangga mereka juga sudah pecah, maka terpenuhilah maksud pasal19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib,sunnah dan mubah, sedangkan dalam perkara ini karena antara suami isterisudah terjadi saling menyalahkan dan saling menuduh halhal yang tidakbaik, maka perceraian dianggap sebagai tasrih

., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H. dan CHAHYANUUN PRYATNA, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingipara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E, PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh ADIMASHARYOSETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh PenasihatHukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,FERDI, S.H ANTENG SUPRIYO,S.H., M.H.CHAHYAN

UUN PRYATNA, S.H.Panitera Pengganii,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 13 dari 13Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PNBin..

PLhArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi :ay, leo cuasiig) SETI isl (glo pid!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh ERIK E.BMUDIGDHO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,. ANDI AHKAM JAYADI, S.H. AGUSTA GUNAWAN, S.H.ll. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKM/2015

Fotokopi Akta Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Janapria KabupatenLombok Tengah Nomor : 315/25/V/2013 tertanggal 05 Mei 2013 yang telahdibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkansaksisaksi sebagai berikut :Saksi pemohon : Rajul Wadi bin Tasrih, lahir di Sumbawa, 30 Desember 1987,agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Bugis Rt. 01 Rw. 01 DesaLabuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa

Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yangberdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohonbenar sebagai suami isteri sah sehingga telah terpenuhi /egal standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1)merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi buktitentang identitas dan jati diri pemohon;Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat, Pemohon juga telah mengajukansaksi yakni Rajul Wadi bin Tasrih

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh HANINDYOBUDIDANARTO, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin,serta dihadapan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.) (FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI1818(A.M. TASRIH, S.E.)

M TASRIH, SE Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dandengan dihadiri oleh ANWAR RISA ZAKARIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin, serta dihadapan terdakwa.HAKIM KETUA,HERU KUNTJORO, SH, MHHAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,AGUNG SULISTIONO, SH. HARRY GINANJAR PANITERA PENGGANTI,A.M TASRIH, SE

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:45 jliod Luwlicl ld d3q0 Vo aire login 2293 J ub calisl wlsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, HARRY GINANJAR, S.H. dan DEVITA WISNUWARDHANTL, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidangtersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh AM TASRIH, S.E PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN, S.H.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG18

(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(AM TASRIH, S.E.)18

TASRIH, SE., Panitera Pengganti dan dihadiri pulaoleh PRIHANANTO, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapanTerdakwa dengan dihadirioleh Penasehat Hukumnya ; Hakim Anggota I, Hakim Ketua Majelis,HARRY GINANSJAR, SH. A.ZAMRONI, SH.MHumHakim Anggota II,HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera Pengganti,AM. TASRIH, SE.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6DESEMBER 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh RUSNEN HELDAWATI,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. FERDI, S.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,Halaman 14 dari 15.

Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Bin.AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Bin.