HIA menggelar RUPS pada tanggal 27Februari 2008 dengan Akta Nomor 5 tanggal 6 Maret 2008 yang dibuatoleh Notaris Henry Sinaga, S.H(BT.8)Bahwa RUPS tanggal 27 Februari 2008 ini adalah RUPS yang tidak sahkarena Pengurus PT. HIA tetap memaksakan kehendak nya untuk tetapmenggelar RUPS yang walaupun sudah ada protes dan tidak setujudigelar RUPS dari beberapa Pemegang Saham yaitu Terdakwa, dr.Salome Girsang, dan Jonggi Darma Situngkir.

HIA, dengan tidak dipenuhinya pasalpasal hukum yangdiatur dalam UndangUndang PT dan UndangUndang WDP, maka sangatjelas RUPS tanggal 27 Februari 2007 tidak diperbolehkan melaksanakanRUPS selanjutnya termasuk RUPS 27 Februari 2008 karena tidak memilikilegal standing untuk menyelenggarakan RUPS 27 Februari 2008, AktaNomor 5 Tanggal 6 Maret 2008 tentang penyelenggaraan RUPS 27Februari 2008 #sesuai klarifikasi Direktur Perdata NomorAHU.2/AHA.01.09.213 862 Tanggal 22 Februari 2011 tidak ada dilaporkanke

Bahwa Judex Facti juga sama sekali tidak cermat dan teliti di dalammemahami RUPS 27 Februari 2008 yang diselenggarakan oleh PengurusPT.HIA hasil RUPS 27 Februari 2007 adalah tidak sah dan cacat hukumserta tidak berlaku lagi, sehingga keputusankeputusan yang diambildalam RUPS adalah cacat hukum atau batal demi hukum.Bahwa jelas RUPS 27 Februari 2008 adalan RUPS yang dipaksakansebab sesuai hukum yang berlaku pengurus yang tidak memenuhi dantidak tunduk kepada pasalpasal yang disebutkan UndangUndang

HIA otomatis tidakdapat menggelar RUPS.

HIA hasil RUPS 27Februari 2007 dan 2/7 Februari 2008 apalagi membenarkannya dandikuatkan lagi dengan kepengurusan RUPS 2007 dan 2008 tersebutsama sekali tidak mau mematuhi dan mentaati segala peraturan hukumyang berlaku terutama AD PT.

diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk olehRapat Umum Pemegang Saham.Bahwa bertolak belakang dengan ketentuan tersebut, Termohon telahmenyampaikan suatu Laporan Keuangan Tahunan, yang tidak sesuaidengan ketentuan dalam anggaran dasar karena tidak disampaikandalam RUPS Tahunan dan tidak diperiksa oleh auditor yang ditunjukoleh RUPS;Bahwa akibat dari tidak pernah dilaksanakannya RUPS Tahunantersebut Pemohon tidak dapat memastikan bagaimana sebenarnyakeadaan keuangan dari Termohon;Bahwa disamping itu

Surat Nomor C.Tel. 20/UM 000/COPA0200000/2012 tertanggal13 Januari 2012 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2012Anak Perusahaan (Vide Bukti P14);c. Surat Nomor Tel. 168/UM 000/COPA0000000/2012 tertanggal 29Oktober 2012 Perihal Permintaan RUPS PT CSM Tahun 2012(Vide Bukti P15);d. Surat Nomor C.Tel.5/KU 000/COPA0200000/2013 tertanggal 15Januari 2013 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2013 AnakPerusahaan (Vide Bukti P16);e.

Tahunan kepada Termohon;Bahwa dengan tidak diadakannya RUPS Tahunan tersebut, tidakpernah ada Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemohonselaku Pemegang Saham, dan tidak pernah ditunjuk auditor untukmengaudit Laporan keuangan Termohon;Bahwa dengan tidak pernah dilaksanakannya RUPS TahunanTersebut praktis Pemohon tidak mengetahui kondisi keuanganTermohon, atas hal tersebut Pemohon beberapa kali mengajukanpermintaan informasi mengenai kondisi perseroan danpenyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Termohon

Tahunan walaupun sudahberkalikaliPEMOHON meminta untuk diselenggarakan RUPS Tahunan padaTERMOHON..dst merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;49.Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (1), (2), (8) UU No.40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang dapat kami kutip sebagai berikut :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggara RUPS dapat mengajukan permohonan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atauanggaran dasar, dan/atau;b.

) LuarBiasa PT QDC Technologies serta menunjuk sendiri Notaris untukpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies;Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat ataudengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasionalsesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang

berlaku;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies;Halaman 2 dari 8 hal.

Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untukmenyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies serta menunjuk sendiriNotaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies ;4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa PT.

QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan denganSurat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yangHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2018terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;5. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies ;6. Menetapkan agenda rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT.

Nomor 2928 K/Pdt/2018Bahwa sedangkan permintaan Pemohon untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies, Pemohon harus menyelesaikan kewajibannya sebagaipembeli dan Pemegang Saham PT QDC Technologies yang belumdilunasi kepada Termohon Ill sebesar Rp18.360.000.000,00 (delapanbelas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), sehingga tepat JudexFacti alasan Pemohon meminta izin mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies adalahtanpa

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT,sebagai berikut : Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa

Dewan Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, atau permintaan kembalipemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan (videPasal 80 ayat (1) UU PT);Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuanPasal 86 pada ayat : (1), RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu

perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapatdiadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harusHalaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pat.P/2018/PN Btmdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4)RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

RUPS ketigaharus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan olehketua pengadilan negeri; Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada Ketua PengadilanNegeri, pendapat mantan Hakim Agung Yahya Harahap memberikan uraian mengenaihalhal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon, sebagaiberikut :1.

lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kKecuali UndangUndangdan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam halkuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakanHalaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btmpemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkanbahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

PST.ada aset pribadi/aset keluarga yang di atas namakan sebagai asetperusahaan;Bahwa saksi menghadiri RUPS LB PT. DharmakaryaDhikaalambhana pada tanggal 13032013 dan saksi bertindak sebagaiMC atas permintaan Pak Rafiq Radinal;Bahwa RUPS LB dilaksanakan di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakartadimana RUPS LB diselenggarakan untuk pembelaan dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan menindaklanjuti mengenaipemberhentian sementara Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

tersebutdisetujui dengan suara bulat.Bahwa didalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), (4) tidak ada satupun yang dipenuhidalam RUPS tersebut maka RUPS tertanggal 01082012 dianggap tidak sahdan batal demi hukum.b.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat.(4).Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat.Bahwa dalam RUPS dimaksud tidak disertai dengan Surat Undangan RUPStertanggal 01082012, sehingga tidak terdapat pula mata acara rapatyang akan dibahas dalam RUPS tersebut, oleh karena itu dengan tidakterpenuhinya ketentuan pasal dimaksud jelas

BangkitCipta Mandiri untuk menyelenggarakan RUPS karena sifatnya hanyaformalitas dan tidak adanya surat undangan untuk RUPS pada tanggal 01082012.Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas,penyelenggaraan RUPS tertanggal 01082012 adalah nyatanyatamerupakan suatu tindakan yang melawan hukum.8.

Bahwa selain daripada itu, Surat Undangan RUPS tertanggal 01082012tidak pernah ada dan hal itu tentunya bertentangan dengan UUPT,Pemanggilan RUPS dalam hal ini melalui Surat Undangan RUPS tidak dapathanya dilakukan oleh seorang Komisaris, karena ketentuan UUPTmensyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh DewanKomisaris.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) namun pada kenyataan Tergugat dan Tergugat II tidak pernahmengadakan RUPS, namun telah terbit Berita Acara RUPS PT Bangkit CiptaMandiri nomor O01 dan pada tanggal yang sama juga 01 Agustus 2012 dibuatakta jual bell saham dengan Tergugat Il.

Namun faktanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diam sajadan termasuk setelah RUPS dilakukan.

Halini adalah sesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakanbahwa, Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny Jualiana Lintang,pada saat RUPS berlangsung Sdri.

Sehubungan dengan pengalihanRUPS telah disetujui oleh peserta RUPS, maka pimpinan RUPS menyatakandalam RUPS, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2004, susunan PemegangSaham PT. Komponen Futaba Nusapersada ditetapkan sebagai berikut: PT.Dirgantara Mitra Mandiri, PT. Buana Motorindo Nusantara, Bapak RemielHerald Eman dan PT. Futaba Industrial Co. Pengalihan Hak Atas Saham yangtelah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu jugaoleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H.

dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut.Dalam RUPS tersebut, Sdri.

Hal ini adalahsesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakan bahwa,Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny JualianaLintang, pada saat RUPS berlangsung, Sdri.

Bahwa RUPS Luar Biasa di Hotel Pangeran Beach tanggal 11 Juli 2011tersebut dipimpin oleh Drs. Ibrahim Hassan (almarhum) dan NotulenRUPS Luar Biasa dibuat oleh Setiawan, S.H., in casu Tergugat III;4. Bahwa kemudian hasil RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011oleh RUPS Luar Biasa dikuasakan kepada Tergugat untuk diaktanotariskan yang kemudian oleh Tergugat Ill diterbitkan Akta Nomor 4,tanggal 9 Agustus 2011.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 15November 2010 yang dibuat oleh Drs. Hamzah (versi Hamzah) incasu Tergugat II halaman 2 butir 2 antara lain disebutkan bahwa YBSsedang menghadapi kesulitan likuiditas berat dalam membiayaikelangsungan hidup STIEPI dan semakin berat karena PT AMT tidaklagi mampu membantu YBS dalam hal pendanaan.:c. Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa tanggal 11 Juli 2011 yangdibuat oleh Drs.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011yang dibuat oleh Drs. H.

Bahwa dasar RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 30 Juli 2012 adalah AktaNomor 8, tanggal 5 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Yenita Asmawel,S.H., Notaris di Padang, bukan Akta Nomor 4, tanggal 9 Agustus 2011:2. Bahwa RUPS Luar Biasa PT AMT pada tanggal 30 Juli 2012 diadakandengan agenda:a.

Bahwa peristiwa rapat tersebut terjadi pada tanggal 11 Juli2011 diadakan RUPS Luar Biasa PT Andalas Merapi Timber bertempat diHotel Pangeran Beach Jalan Ir. H.

Nomor 1830 K/Pdt/2017Pradiksi Gunatama telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)) Kedua dengan agenda yangsama dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama namunRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kedua tidak memenuhi kuorumkehadiran karena PT. Minerindo Lestari (20%) dan Trisuryo Garuda NusaPte. Ltd. (32%) selaku pemegang saham PT.

Menyatakan dan menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)) Ketiga adalah sah dan dapatdilangsungkan dengan dihadiri oleh paling sedikit 45% dari seluruh jumlahsaham dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Ketiga tersebut dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit45% dari seluruh jumlah saham;3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Ketiga PT. PradiksiGunatama dapat dilaksanakan dan menyatakan menyutujui agenda rapatyang ditetapkan;4.

Bahwa adapun /egal standing Pemohon yang bertindak dalammengajukan penetapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dalam kapasitas selaku direktur (direksi) dari perseroan in casuPT Pradiksi Gunatama yang mempunyai kewenangan untukmelaksankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukmempertanggungjawabkan laporan keuangan perseroan harus dalamforum yang berbentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sedangkan kapasitas Termohon Kasasi yang hanya selaku pemegangsaham perseroan kewenangan yang dimilikinya

curang),dengan bukti fakta saat Termohon Kasasi mengajukan permohonanpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (qq PenetapanReg.

Nomor 1830 K/Pdt/2017Pemegang Saham (RUPS) adapun pengaturan jangka waktu 3 (tiga) tahunhanya bersifat mengatur batasan waktu berlakunya masa jabatan direksisaja yang dapat diartikan bahwa pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) untuk mengakhiri jabatan direksi secara sah dapat diadakanminimal setelah 3 (tiga) tahun bertugas dan dapat dimungkinkan lebih dari 3(tiga) tahun kalau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum jugadilaksanakan, berakibat terbukti ada kekhilafan pertimbangan hukum dariJudex

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

Hery Prianto Muchrodji dan apakah nantinyamenjadi pemberhentian tetap;Bahwa pada saat RUPS LB diselenggarakan saksi yang membacakantata tertib RUPS LB;Bahwa yang hadir adalah Bapak Rafig Radinal sebagai kuasa dari BapakTjatja, lou Ridha Endarani Radinal, kuasa hukum dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan kuasa hukum dari Bapak Junanto dimana pada saat itupeserta yang hadir mengisi daftar hadir; Bahwa pada saat itu RUPS LBdibuka oleh saksi, pada saat itu kuasa hukum dari Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

,dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOTPPAT/IIII06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS No. 03 tanggal 4 Oktober 2004. --------------------------------------------------------------------------------------4.

Bank Pembangunan Daerah SulawesiTengah berdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita AcaraRapatUmum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tengah Nomor 03 tangga 104 Oktober 2004;5.

"Pemutusan perjanjian kerjasama tersebut,sesungguhnya dilakukan oleh tergugat sejak tahun 2010 dan tahun2011, karena RUPS tahun 2010 dan RUPS tahun 2011 penggugatse/aku rekanan yang masih terikat dengan perjanjian tidakdiundanglagi oleh tergugat (vide putusan No. 19/Pdt.G/2011/PN.PL), haltersebut,dilakukan oleh tergugat karena itikad buruknya untuk menghindaripembicaraan pembayaran jasa penggugat dalam RUPS tahun 2009,karena janjijanji tergugat setiap kali penggugat menagihpembayaranjasa pada RUPS

tahun 2009, jawaban tergugat nanti dibicarakandalam RUPS, itulah sebabnya sehingga gugatan mengenaiwanprestasi (vide putusan No. 11/Pdt.G/2011/PN.PL); .

Betapa tidak, pada bagian awal / komparasiakta, serta pada bagian akhir Akta Nornor : 13 /DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan nomor : 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yang merupakantindaklanjut Akta Berita Acara RUPS nornor 26 tanggal 17 Mei Tahun 2004dan Akta Berita Acara RUPS nornor 3 tanggal 4 Oktober 2004, tertulisjelas namanama kornisaris dan Direksi PT.

Kehilangan pendapatan penggugat dalam pembuatan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untukpembagian Laba dan Pengesahan Neraca. Adapun dasarperhitungan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan Pembagian Laba (deviden) dan Pengesahan Neracatahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 12tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT. Bank Sultengadalah sebesar Rp 19.917.000.000.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/ ataub.

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Bilamana Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka menurutPasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, telah ditegaskan, bahwa :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;b.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Dewan Komisaris yang menerima surat permintaan dari Pemegang Saham,wajib melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal79 ayat (7) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yaitu bahwa:Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanPemegang Saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat dengan ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/atau;b.

ITG untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan alasan Pemohon sudah mengundurkan diri dari Perseroan PT.ITG, namun atas surat permohonan tersebut Direktur Utama Perseroan PT.

Bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 80 UU nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Dalam hal Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa

Bentuk RUPS Luar Biasa;b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham yaitu :L. Penerimaan Pengunduran diri Direktur atas nama ASIS RIYANTOper tanggal tanggal 22 januari 2019;il. Pengunduran diri saya (ASIS RIYANTO) selaku PemegangSaham Perseroan PT ITG;iil. Penjualan seluruh saham milik pribadi ASIS RIYANTO sebanyak25 lembar saham senilai Rp 25.000.000, selaku pemegang saham diperseroan PT. ITG di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroanPT. ITG;c.

Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS;d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ITG wajibhadir dalam RUPS;6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;7.

Indo Tata Graha, tertanggal 11Maret 2020, diberi tanda P4;5.Fotocopy Berita Acara Penyerahan, atas nama Asis Riyanto,tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P56.Fotocopy Surat Terima Tanggapan RUPS, tertanggal 07 April2020, diberi tanda P6;Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA7.Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggapan RUPS, tertanggal 07April 2020, diberi tanda P7;8.Fotocopy Surat Tanggapan Kedua RUPS, tertanggal 22 Juni2020, diberi tanda P8;Menimbang, bahwa surat bukti

Pasal 79 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan :Pasal 78 ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhirPasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

Bentuk RUPS, Mata Acara RUPS sesuai dengan PermohonanPemegang saham, Jangka waktu Pemanggilan RUPS, Quorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilanKeputusan RUPS, serta penunjukan Ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang ini atauanggaran dasar dan/atau ;b.

alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan olehpemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Halaman 27 dari 32 PENETAPAN Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN BksDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayata) (5) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertaHalaman 28

NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT)GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010,mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHOyang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpon kepada saksiThomas Wio selaku Notaris dengan katakata sebagai berikut : Pak Thomas iniada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notarisuntuk membuat Berita Acara RUPS.

No. 82 K/Pid/2016saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatantersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidakmenghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat puntidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan.

Terlebih lagi kalau dilihat Judul AktaNo. 3 tanggal 07 Mei 2010 seolaholah pada tanggal 07 Mei 2010 ada RUPS,sedangkan dalam isinya RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran pemegang saham tidak memenuhi kuorum, sehingga akan membuat orangyang membaca judul akta tersebut menjadi keliru.

tetapi Terdakwa mengusulkan dalam rapat tersebut agar usulan tersebutdibahas pada RUPS tahun yang akan datang antara lain:1.

Aktadimaksud dibuat oleh Notaris berdasarkan hasil RUPS atau RUPS LB yangtelah disepakati oleh para pemegang saham dan tercapai kuorum.

Namun demikian apabila Penggugat hendakmempermasalahkan mekanisme RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015 dan juga hasil keputusannya,maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.

Golden Bird Metro merupakan akta otentikdan sah berlaku secara hukum, yang juga dihadiri olen Penggugat sesuaidaftar hadir dan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT.

Golden Bird Metro merupakan akta otentik dan masih sahberlaku secara hukum dan merupakan keputusan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa PT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015, yangdihadiri oleh Penggugat dan Penggugat juga mengakui bahwapenyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT.

Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa melalui iklanpada Harian Suara Karya tertanggal 21 April 2015.Bahwa pemanggilan/undangan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud pada angka 5.3 di atas telah memenuhiketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal82 UU PT, yang mengatur sebagai berikut :Pasal 82 UU PT(1)(2)(3)(4)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal

Perjanjian Kredit 140 senilai Rp 8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah)disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 1;Addendum 1 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) disebutkanrnendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29: Addendum 2 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) disebutkanmendapatkan persetuju~an RUPS sesuai dengan

Akta RUPS Nomor 29;Addendum 3 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) disebutkanmendapatkan persetujuaan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Perjanjian Kredit 529 dimana Tergugat memberikan kredlit atau pinjarnansebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;

dengan jenispinjaman yang disetujuiAkta RUPS Nomor 29yaitu "tambahanplafondKreditPinjaman Tetap".Addendumperanil Akta RUPSan Nomor 29kredit 529 Jumlah tambahanpinjaman sudahmelewatijumlah yang disetujui AktaPerjanjian Rp 1.000 Rp 11.000 Installment Akta RUPS RUPS Nomor 29; danKredit lean Romer 9 Jenis pinjamannya yaitu924 Installment Loan, tidaksesuai dengan jenispinjaman yang disetujuiAkta RUPS Nomor 29yaitu "tambahanplafondKredit Pinjaman Tetap.GrandTeel Rp.19.000 Rp 11.000 Akta RUPS Nomor 29

Bahwa dengan demikian Tergugat telah menandatangani seluruh Perjanjian Kreditdengan Penggugat dengan jumlah yang JAUH MELEBIHI apa yang telah disetujuioleh RUPS Penggugat melalui Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29.Dengan kata lain, Tergugat menandatangani seluruh Perjanjian Kredit diluarkewenangan dan persetujuan yang diberikan RUPS kepada Direksi Penggugatmelalui Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29; Halaman 11 dari 65 halaman Putusan No.286/Pdt.G/2018/PN Dps 18.

Kredit No. 924/2015, Addendum No 715/2015, Addendum No. 1370/2015serta Addendum No. 1370/2015 pada persetujuan RUPS yang baru (Akta RUPS No 29tanggal 27 April 2015) dan bukan memakai Akta RUPS yang lama yaitu Akta No 1tanggal 02 Maret 2015 ?

Nomor 334 K/Pdt/2015 Dengan demikian, mengingat RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007sabagaimana dituangkan dalam akta RUPS ke2 Nomor 2 tanggal 1 oktober2007 hanya dihadiri oleh 60 % (enam puluh persen) saham yang telahdikeluarkan atau kurang dari 2/3 (kurang dari 66,66 % (enam puluh enamkoma enam puluh enam persen) maka RUPS dimaksud tidak mencapaikuorum untuk melakukan perubahan modal dasar sehingga RUPS tidakdapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan, olehkarena itu Rapat Umum pemegang

saham tanggal 1 oktober 2007 yangdituangkan dalam akta RUPS ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 dibuatdihadapan Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 a quosebagaimana diterbitkan oleh Turut Tergugat II tertuang dalam KeputusanMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenaiketidakabsahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan olehTergugat I, namun hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak bolehmerugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelengaraan RUPS ke2tersebut samasekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat VII danTergugat VI secara yuridis samasekall tidak turut terlibat dalampenyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak relevan dantidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan

mengikat sertamenyatakan pula Akte RUPS tersebut batal demi hukum.Adapun kesalahan/ kekeliruan putusan Pengadilann Tinggi Jakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang salahmenerapkan hukum perseroan tentang keabsahan RUPS ke2 Tergugat (PT.Kodeco Timber) Tanggal 1 Oktober 2007 itu dapat dilihat dalamfaktafakta hukum sebagai berikut:a.

Sebagai contohdalam kasus ini ialah Keuputusan RUPS a quo mengenai pengakuanutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) kepada H.Parlin Riduansyah.

yang wajar untuk diselengarakannya RUPS.

PPA Consultants) ; Bahwa saksi tahu ada RUPS di PT.

PPA Consultants pada tanggal 18Juli 2017 ; Bahwa saat RUPS di laksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 saksisebagai kesekretariatan pengurus RUPS yang bertugas membuatundangan 2 minggu sebelum RUPS di laksanakan dan juga membuatdaftar hadir ; Bahwa saksi membuat undangan pelaksanaan RUPS termasuk yangtercatat yaitu Para Pemohon ;Hal 34 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.SelBahwa saksi di rumahkan pada bulan April 2018 dan setahu saksiPara Pemohon tersebut saat itu masih berstatus sebagai

pemegangsaham;Bahwa pada pelaksanaan RUPS tanggal 18 Juli 2017 , benar telah dibuatkan hasil rapat RUPS yang di perlinatkan di Notaris sesuaidengan bukti P14 yang diperlinatkan di persidangan ;Bahwa setelah dilakukan RUPS pada tanggal 18 Juli 2018, hasil rapatmemutuskan bahwa Direktur utama adalah bpk.

Utama dan Bpk Jauharisebagai Administrasi Keuangan ; Bahwa setelah RUPS bulan Juli 2017 tersebut tidak ada lagipermintaan dana anggaran pelaksanaan RUPS ; Bahwa setahu saksi tidak ada penggantian management setelahpelaksanaan RUPS bulan Juli 2017 ; Bahwa sebagai kasir di PT.

ALI SINAR SEJATI),maka menurut hukum para Pemegang Saham harus segera untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);5. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali meminta dan mendesakTergugat untuk ikut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)akan tetapi Tergugat tidak mau melakukan Rapat Umum PemegangSaham tanpa memberikan alasan yang berdasarkan hukum;6.

akan13tetapi Tergugat tidak pernah mau menghadiri RUPS tersebut meskipun sudahdipanggil berulang kali.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham atau disingkat RUPS;b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

ALISINARSEJATI dan oleh karena harus dilakukan penawaran sehingga ahli wariswajib hadir dalam RUPS tersebut.

ALI SINARSEJATI tanpa dihadiri Tergugat adalah sah, tidakpernah dapat dibuktikan oleh para Penggugat telah dilakukan RUPS tersebut19dengan agenda apa?