Ditemukan 3405 data
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
320 — 171
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
60 — 17
perjanjian lahan /tanah seluas 12 hektar dengan harga Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) setelah tanah sudah dibersihkan / imas tumbang olehsaksi Marudut dan saksi Roni mendapat tanah seluas 8 (delapan)hektar sedangkan terdakwa mendapat bagian 4 hektar ;e Bahwa, saksi, saksi Riki dan Kaswanto juga membeli tanah dariterdakwa sebanyak 1 titik (+ 6 hektar) dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;e Bahwa, saksi tergerak untuk membeli tanah tersebut karena Riadimengatakan pokoknya kamu ngak usah sangsi
193 — 78
penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabutmaka pejabat yang mencabut harus mengirimkan suratpencabutan tersebut kepada perusahan atau pemilik kapal,pelabuhan panggkalan dan pengawas pantai seperti TNIAL,POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan ke kapalyang dimaksud;Hal.21 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN AmbBahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izinpenangkapan ikan (SIPI), maka perusahan atau pemilik kapaldiberikan teguran lisan atau tertulis dan di klarifikasi apabilatidak dipatuhi maka sangsi
KARMINI SYARIFUDIN
Tergugat:
PT. BANK MALUKU MALUT
178 — 75
perilaku yang tertib, rapi, tepat waktu, tidak ingkar janji danmenjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malumelakukan perbuatan yang tidak terpujrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melanggar 9 butir perilakubudaya perusahan khususnya pada butir perilaku budaya perusahaan kesatudan ketujuh;Menimbang, bahwa atas pelanggaran Peraturan Perusahaan tersebut diatas selanjutnya Penggugat telah diberikan sangsi
ERIKSA RICARDO, S.H.
Terdakwa:
PUJI ASTUTI Binti WARIS
140 — 40
Bahwa fakta persidangan terungkap kalau sistem pelaporan keuanganyang ada pada kantor Notaris Hersa Krisna Muslim tidak berjalan dengan baikterbukti ketika saksi ENI NURWATI bagian keuangan tidak mampumemberikan penjelasan secara jelas terhadap sistem pelaporan keuangandan tidak memberikan teguran dan sangsi bagi karyawan yang melakukanpelanggaran management kantor dan atau setidak tidaknya memberitahukankepada atasannya dalam hal ini Hersa Krisna Muslim bahwa apa yangdilakukan oleh terdakwa tidak
439 — 389
kebijakan51ekonomi dan atau menugaskan Termohon untuk menjadi Penasehat Pemerintah, dengandemikian pasal 35 huruf e ini tidak tepat apabila dugunakan Termohon sebagai dasarhukum untuk mensahkan tindakannya memerintahkan Pemerintah dalam hal ini penyidikagar mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar laranganmonopoli termasuk juga tindakan Termohon memerintahkan penyidik untuk mengambiltindakan kepada pelaku usaha atau Pemohon dalam pengadaan tinta sidik jari pemilulegislatif.Bahwa sangsi
yang dijatuhkan kepda Pemohon dalam Putusan Termohon aquo adalahbertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi penegak hukum dan keadilan, sebabTermohon hanya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sangsi kepada pelaku usahasebagaimana ditentukan dalam pasal 36 hurufi UU No. 5 tahun 1999.
No. 5 Tahun 1999Bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) UU No. 5 Tahun 1999, kewenangan Termohon adalahmenjatuhkan sangsi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yangmelanggar ketentuan UndangUndang ini. Apa yang dimaksud dengan tindakanadministratif disebutkan dalam Pasal 47 (2)nya, yaitu :a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampaiPasal 13, Pasal 15, dan pasal 16, dan ataub.
AndreeKumaat, Nucke Indrawan, Musab Muhammad, Melina Alaydroes dan Yulinda dalambentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barangdan atau jasa di KPU maupun KPUD selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannyakePutusan ini.Bahwa dengan amar Putusannya angka 15 diatas, Termohon telah memberikankePutusanyang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undangundang, dalamhal ini pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dikutip diatas, oleh karena tidakdisebutkan dalam pasal 47 tersebut sangsi
102 — 29
seharusnya dapatmenjaga diri namun justru Terdakwa menjerumuskan diridalam penyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruhburuk terhadap kemampuan fisik Terdakwa dalampelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akanmempengaruhi pembinaan disiplin prajurit karena setiapprajurit TNI senantiasa dituntut untuk taat kepada hukumdan memegang teguh disiplin keprajuritan.Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatianserius dari pemerintah dan pimpinan TNI dalam upayapemberantasannya dengan diberikan sangsi
173 — 41
tanggapan butir 02 diatas setelahsebelumnya disampaikan kepada Penggugat pemberian skrosing danselama skorsing Tergugat hanya berkewajiban memberikan upah pokokHalaman 18 dari 40 Putusan Perdata Hubungan IndustrialNomor 5/Pdt.SusPHI/2017/PN Piktanpa mendapat tunjangan makan, tunjangan kehadiran, sehingga dalilpenggugat yang menyatakan telah diPHK pada tanggal 18 Januari 2017adalah dalil yang tidak benar;Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untukbekerja dan/atau memenuhi sangsi
195 — 26
Andi Suwignyo (TERGUGAT Il), danPENGGUGAT mengatakan bahwa disuruh oleh General Manager H.Andi Suwignyo (TERGUGAT Il) untuk memilin dua Opsimengundurkan diri atau diturunkan pangkat/golongan, Pak sinurayaagak kaget dan mengatakan "Laporan Audit belum dimasukkankoq sudah ada sangsi" ;17. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013, PENGGUGAT menerima Suratdari PT. SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO) No.UM/SG/R/1696/13tertanggal 22 Juli 2013 Perihal : Surat Peringatan Keras yangditandatangani oleh General Manager H.
Terbanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD MIFTAH WINATA, SH
602 — 526
walaupun dalampertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban didasarkan karenaadanya perpu nomor 01 Tahun 2016 dan Undang undang Nomor 17 tahun2016 yaitu adanya penambahan 1/3 ( sepertiga) dari ancaman pidana maksimalakan tetapi menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan pidanatersebut terlalu berat, karena adanya Perppu nomor 01 Tahun 2016 tersebutmasih menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat karena di dalamnyajuga mengatur tentang pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku,sangsi
42 — 21
Selama tanah dan bangunan yang dimaksud pada point 1.a.belum terjual maka terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani, seluruh hasil sewa bangsalan 6 pintu yang diterima akandibagi 2 setelah dikurangi biaya ruti (listrik dan air) untuk fasilitasrumah sewa tersebut;Putusan Nomor 1512/Pdt:.G/2016/PA:SMd: sesisesesseeeseeworeess eweniess ener wacom een rae ees 183.2, Apabila terdapat indikasi Tergugat menghalangi rencanapenjualan harta tersebut, maka Tergugat menerima sangsi berupatidak berhak
97 — 42
Eksternal dirampas untuk dimusnahkan ;4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi tertanggal 18 April 2016 yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut:1 Mohon pada Majelis Hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahanpertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa ;2 Mohon kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan sangsi
28 — 3
(Tergugat berharap hal ini dapatmenjadi acuan dalam mencari kebenaran dari Penggugat yangsering kali berbohong dan melakukan fitnah);10.Guna mempertanggungjawabkan semua kesaksian, Sudi kiranya,Hakim Ketua pengadilan, melakukan sumpah terlebih dahulu,diikuti dengan sangsi yang diberikan.
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
111 — 57
Itu artinya TERMOHON harus aktif menindak bawahannya(Kepala Desa Tlogopandogan) yang didalam putusan Peradilan terbukti MelakukanTindakan Melawan Hukum dengan cara menjatuhkan sangsi padanya;76.
93 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
adapun pasal 73 ayat 10 PKB selengkapnya berbunyi,menentang penugasan yang wajar tanpa alasan yang dapat diterima olehatasan langsungnya;Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 73 ayat 10 PKBPT Assab Steels Indonesia periode 20162018 tidak sesuai denganketentuan dalam PKB, karena sanksi yang seharusnya diberikan kepadaTergugat atas pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas berdasarkanketentuan PKB adalah surat peringatan , dan bukan SPIII;Menimbang, bahwa alasan kedua Penggugat memberikan sangsi
94 — 18
kepala desa Karangjambu dijadikan terdakwakarena telah meminam dana ADD yang peruntukannya untuk pembangunansepuluh rumah miskin dan pos pos yang lain seperti perbaikan Balai DesaKarangjambu yang pengembaliannya tersendat menjadikan program pembangunansepuluh rumah miskin menjadi terlambat;" Bahwa anggaran dana ADD dalam tahun anggaran satu tahun misal tahun 2009 yaharus digunakan pada tahun anggaran tahun 2009 tidak boleh lebih dari satu tahun,jadi kalau sampai melebihi dari satu tahu maka kena sangsi
PT. CITILINK INDONESIA
Tergugat:
RICKY LUKMAN
112 — 26
membenahiSDM Citilink Indonesia pada Human Capitol.e Bahwa saksi atau adanya permasalahan para Pilot ini setelah membaca darihasil Audit Internal.e Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pemutusan hubungan kerjakepada Tergugat tertanggal 30 September 2016, maklum saja baru bergabungdi Citilink Indonesia pada bulan April 2018 sedangkan surat PHK kepadaTergugat pada tanggal 30 September 2016.e Bahwa saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugatdikategorikan pelanggaran berat dengan sangsi
95 — 54
Selanjuntyaperjanjian hutang piutang tersebut mengatur mengenai tata cara pembayarannya,akan tetapi tidak memuat sangsi apabila pihak yang berutang tidak memenuhikewajibannya;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Haz Jauhari Saputra (mantanKepala Desa Majangtengah) dan saksi Sugeng Mulyono dapat diketahui bahwaTergugat Il pernah datang ke Kantor Desa Majang Tengah dan ke KantorKecamatan Dampit untuk mengurus Akta Jual Beli obyek sengketa antara orangyang bernama Andy Hermanto dan Henny Susilowati
37 — 15
Kalcukup untuk mengurus Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang, namunhingga batas waktu 6 (enam) bulan atasan Penggugat belum memberikanjawaban baik persetujuan maupun penolakan terhadap permohonan ceraiPenggugat, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majeis Hakim pemeriksaperkara No. 374/Pdt.G/2020/PA.Kdl agar melanjutkan perkara tersebut, danPenggugat bersedia menerima sangsi apapun dari atasan / institusi Penggugat,sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24Agustus 2020
29 — 10
(Konggres Advokad Indonesia ) yang masih berlaku hingga 11 Pebruari 2021serta menunjukakan Berita Acara Pengambilan SumpahNo.Reg:132/HK.ADV/10/2015/PT.SBY tertanggal 19 Oktober 2015 di PTSurabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokatmasih bisa melaksanakan prakteknya, Sepanjang tidak ada pencabutan kuasahukum dari kliennya atau sangsi hukum dari Organisanya terhadap advokatyang dimaksud, dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 18 Tahun