Ditemukan 1326 data
6 — 0
pertimbanganpertimbangantersebut, maka permohonan para Pemohon atas perubahan biodatamengenai nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/18/I/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KabuhKabupaten Jombang, tanggal 06 Januari 1986, patut untuk dikabulkan.Dan kepada para Pemohon diperintahkan untuk segera mencatatkanperubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KabuhKabupaten Jombang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidahhukum yang berbunyi:adrbadbl bois
15 — 5
Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengansendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali hakim, yang dalamhal ini adalah Kepala KUA setempat ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifigih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :arbladh bois ac JI de pLYl 925Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbagan di atas, makapermohonan
43 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :aabadlh bois ac Jl ds ebyl saiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat
8 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :adrbladh bois asc Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
10 — 4
Bukhari)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alin isi dan maksud dalil naqli tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:arbacl b bois ac JI We ol VI 9 faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa untuk mengedepankan kemaslahatan, sebagaimanadimaksud dalam
28 — 8
tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.PlhMenimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:oe arbaoh bois
7 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :dabadlh bois auc JI ds ebyl saiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (8) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka PegawaiPencatat
11 — 2
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqihyang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac Jl We pLYl 9 a5Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonan paraPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka Pegawai Pencatat
12 — 3
Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengansendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali hakim, yang dalamhal ini adalah Kepala KUA setempat ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifiqihn dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :arbacl bois as JI We eLYl 9 paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashiahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbagan di atas, makapermohonan
7 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :drbadh bois ac JI le elo!
8 — 0
Dan kepada Para Pemohon diperintahkan untuk segeramencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidahhukum yang berbunyi:arbacsJbl bois ac J We eLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya exparte, seluruhkepentingan berada pada Para Pemohon, sehingga biaya seluruhnyadibebankan kepada Para Pemhon yang jumlahnya akan disebutkan
11 — 5
fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidak adahalangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakanpersetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yang diambilalin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:% axbadll bois
8 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :aabadh bois ac JI le ploy!
8 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yangberbunyi sebagai berikut :anbadl bois ac Jl ole ploy!
10 — 6
Dalam kaidah lain juga dijelaskan bahwagta Iu l> Yow Tyee artinusbahwe mencegahbeberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapakemaslahatan (alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , hal. 87);Menimbang, bahwa selain tersebut di atas, kaidah ushul lainnyamenyatakan bahwa ax Loa Jb bois acl w1e ela YI 2sfang artinyabahwa pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan (alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , hal. 121);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangantersebut
6 — 1
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut ;arbadh bois as JI le ploy!
9 — 1
karenanya permohonan pegasuhan anakyang diajukan oleh Pemohon tersebut berdasarkan pasal 156 KompilasiHukum Islam cukup beralasan ;Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan hakasuh anak atas kedua anaknya yang bernama Xxxxxx yang lahir 24 Juli 2010dan Xxxxxx yang lahir 23 Desember 2011 perlu mendapatkan pelayanan daripenguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui Pengadilan Agama sebagaipelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan gaidah fiqhiyyah yangberbunyi :aga orxclal) aaliac) b bois
12 — 2
Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengan sendirinyayang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali hakim, yang dalam hal iniadalah Kepala KUA setempat ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapat ahlifigih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :arbadh bois as JI le ploy!
16 — 1
KartuKeluarga dan sebagainya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebutdi atas, untuk adanya kepastian dan agar tidak menimbulkan keraguanbagi instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan identitasatau biodata nikah Pemohon dan nama suaminya, perlu diadakanperubahan biodata sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan AktaNikah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fighiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :drbass Lb bois
14 — 8
Agama Kecamatan (KUA) KecamatanKuripan, Kabupaten Barito Kuala untuk dilakukan perubahan pada register AktaNikah milik para Pemohon tersebut, dengan mengubah nama orang tuaPemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon , serta tanggal lahir Pemohon Il,sehingga dalam Kutipan Akta Nikah akan tertulis Sesuai dengan KTP dan KartuKeluarga para Pemohon, serta ljazah Pemohon ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah figh danmengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:drbacsJk bois