Yuliantono, S.H. selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Lapas Kelas II Besi Nusakambangan dengan Sdr.H. Wajri selaku pihak ke dua dengan nilai kontrak senilai Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk pengelolaan lahan kebunkaret di wilayah LP BesSl.Dalam pembuatan surat perjanjian sewa lahan kebun karet tersebutterdakwa tidak tahu, namun pada waktu itu terdakwa sudah janjianterlebih dahulu dengan Sdr. Yuliantono, S.H. Sdr. Riyanto, S.H. Sadr.Naryono dan Sdr.

Yuliantono, S.H. selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Lapas Kelas II Besi Nusakambangan dengan Sdr.H. Wajri selaku pihak ke dua dengan nilai kontrak senilai Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk pengelolaan lahan kebunkaret di wilayah LP Besi.Dalam pembuatan surat perjanjian sewa lahan kebun karet tersebutterdakwa tidak tahu, namun pada waktu itu terdakwa sudah janjianterlebin dahulu dengan Sdr. Yuliantono, S.H. Sdr. Riyanto, S.H. Sadr.Naryono dan Sdr.

., keduanya Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan dan Kepatuhan Internal kanwil DJP Riau dan KepulauanRiau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri TanjungpinangNomor 367/SK/VV2016, tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya disebutsebagai TERBANDINGsemula Tergugat;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Juli2017 Nomor 114/Pen.Pdt/201/PT PBR tentang penunjukan MajelisHakim

Kontraktorsetuju untuk menjual dan menyerahkan kepada Pertaminasebagian dari Minyak Mentah bagiannya yang berhak baginyasesuai dengan subbagian 1.3 dan 3.1 dari Bagian VI yang dihitunguntuk setiap Tahun sebagai berikut:i.

dihitung hinggaTahun setelahnya; dengan syarat jika untuk Tahun di mana BiayaOperasional yang dapat diperoleh kembali melebihi selisin total hasilpenjualan dari Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan menurut Kontrakini dikurangi dengan Minyak Bumi Tahap Pertama dan Kredit Investasisebagaimana diatur dalam Bagian VI, Kontraktor dibebaskan dari kewajibanpenyediaan untuk Tahun tersebut;p) Harga Minyak Mentah tersebut diserahkan dan dijual menurut ayat(0) pada subbagian ini senilai 10% dari harga

Kontraktor setuju untukmenjual dan menyerahkan kepada Pertamina sebagian dari MinyakHalaman 34 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUNJKTMentah bagiannya yang berhak baginya sesuai dengan subbagian 1.3dan 3.1 dari Bagian VI yang dihitung untuk setiap Tahun sebagai berikut:i.

Tahun dimana Biaya Operasional yang dapat diperoleh kembali melebihi selisihtotal hasil penjualan dari Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpanmenurut Kontrak ini dikurangi dengan Minyak Bumi Tahap Pertamadan Kredit Investasi sebagaimana diatur dalam Bagian VI, Kontraktordibebaskan dari kewajiban penyediaan untuk Tahun tersebut.p) Harga Minyak Mentah tersebut diserahkan dan dijual menurut ayat (0)pada subbagian ini senilai 10% dari harga yang ditentukan menurut subbagian 1.2 dari Bagian VI Perjanjian

Harga Minyak Mentah tersebut diserahkan dan dijual menurut ayat(0) pada subbagian ini senilai 10% dari harga yang ditentukanmenurut subbagian 1.2 dari Bagian V1 Perjanjian ini.Kontraktor tidak diharuskan untuk mengangkut Minyak Mentahtersebut melewati titik ekspor namun apabila diminta, Kontraktormembantu dalam mengatur transportasi dan bantuan tersebut harusdibebankan tanpa biaya dan risiko kepada Kontraktor.Meskipun telah disebutkan sebelumnya, untuk periode lima (5) tahunyang berturutturut (artinya

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan a quo, yangmenyimpang dari nalar yang sehat (Melanggar larangan Willekeur)sehingga melanggar hak subyektifnya Para Penggugat yaitu haksebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai hak yang sama ataspromosi kenaikan pangkat dan jabatan dan berhak untuk dimasukkandalam pertimbangan usulan Baperjakat untuk jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama KabupatenLumajang;.5.

Lumajang menjadiKepala Subbagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Lumajang ;2.Bahwa,...Bahwa, Tergugat setelah membaca, meneliti dengan cermat gugatan Para Penggugatdan tuntutannya, dengan ini Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalilgugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh PeraturanPerundangundangan yang berlaku ; Bahwa, suatu keputusan Tata Usaha Negara sah apabila proses penerbitannya sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar

Lumajang menjadi Kepala Subbagian TataUsaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Lumajang, ditanda tangani olehpejabat yang berwenang ( Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi JawaTimur) A.n. Menteri Agama Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 1 dan lampiran I No.

sesuai denganpangkatnya dan juga masih menerima wang tunjangan jabatan sesuai denganjabatan yang dijabatnya tersebut di atas dan juga masih tetap menerima uangtunjangantunjangan lainnya (vide daftar lampiran bukti T13);Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil rapat Baperjakat dandaftar pertimbangan Baperjakat Kantor Departemen Agama Kabupaten Lumajangbeserta Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, ternyata ParaPenggugat tidak ikut atau tidak termasuk yang diusulkan sebagai Kepala SubBagian

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaSUPAD AYA); ~~ nne nn nnn nnn nnn nnn13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaSUID AY a) jannen es ene nner ccm nnenccenenencnnnccmammnonon14. R.

ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatPutusan Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 99 HalamanDaerah KotaSUPAD AYE. );n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nenn nena15. RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaSUraD AYA) nn ooo nnn nnn nn neem enn nnn n nc ne nnn16.

VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaSUILAD AYA); nono nnn n nnn ene n ene ne enn nen ne neeKesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/7420/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada:1. SETIJO BOESONO, SH,Ve2.M.

., Kepala Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur;2. MACHSUM ZAIN, S.Ag., M.Si., Kepala Subbagian Informasidan Humas pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur;3. HIKMAH RAHMAN, SH., Kepala Subbag Hukum dan KUB padaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur;4. JOKO YULIYANTO, S.Sos., Analis Kepegawaian Madya padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;5.

., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur;6. ABDUL RAHMAN, SH., Pelaksana Subbag Hukum dan KUBpada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur;Halaman 1 dari 20 halaman.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya; IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN., M., S.H.; MUHAMMAD, S.H.; ==" ==" 272 AHRUL FAHZIAR, S.H.; n omen ennene10.

., Warganegara Indonesia,Pekerjaan Kepala Subbagian Hukum dan PerundangUndanganBawaslu, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat;2. RADITYAS MEGHA W, SH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan StafBagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu, berkedudukan diJalan MH.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro bantuanHukum Kementerian Keuangan, 6. Pangihutan Siagina, S.H.,Kepala Subbagian Hukum IIIC Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, 7. Kingsospol Siregar, S.H.,M.H.,Kepala Subagian Bantuan Hukum IIID Biro bantuan HukumKementerian Keuangan, 8. Eny Susnati, S.Kom.,M.M.,Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pekalongan, 9.Adimas Aryo NKP, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, 10. Bagus Pinandoyo B, S.H.,M.H.

,M.H, : Kepala Subbagian bantuanhukum IIIA Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal kementrianKeuangan;Hikamah Anita,S.H, : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNLJakarta IV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KementrianKeuangan;Triana Handayani,S.H, : Kepala Seksi Hukum kanwil DirektoratJenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta ;Dwi Susianto Guntoro,S.H, : Penangan Perkara IIIA Tingkat II Birobantuan hukum Sekretariat Jenderal Kementrian kkeuangan;Priskila Sura layuk Allo, S.H, : Penangan Perkara IIIA

., M.Si selaku Kepala SubBagian Umum Balai Laboraturium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Sidan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masingmasing selaku Pemeriksa,dengan kesimpulan : Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2019/PT MK.Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwabarang bukti :Cairan bening di dalam botol kaca kode A6 No. 6, Cairan bening didalam botol kaca Kode A7 No. 7, Serbuk warna ungu di dalambungkus plastic bening kode A8.

NAJAMUDDIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor376/AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2018 yangditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala SubBagian Umum Balai Laboraturium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Sidan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masingmasing selaku Pemeriksa,dengan kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwabarang bukti : Cairan bening di dalam botol kaca kode A6 No.

NAJAMUDDIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor376/AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2018 yangditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala SubBagian Umum Balai Laboraturium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Sidan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masingmasing selaku Pemeriksa,dengan kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwabarang bukti : Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS

Kepala SubBagian PerundangUndangan dan JDIH, RAHMAT LATJINALA, S.H.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan PenyuluhanHukum Setdako Batam pada KantorWalikota Batam;SITI JUAHIR, SH., Jabatan Kepala SubBagian Jaringan Dokumentasi HukumBagian Hukum Setdako Batam pada KantorWalikota Batam;AMIRLIT, SH., Jabatan Staf Bagian HukumSetdako Batam pada Kantor WalikotaBatam; SAFNI HADIAH, SH., Jabatan StafBagian Hukum Setdako Batam pada KantorWalikota Batam;berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK14/HK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 selanjutnya disebutSGDA0AT ascommacemmenmcaawcnes

., jabatan Kepala SubBagian Sengketa dan Bantuan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ; Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUNSBY.3. YOSEPH FLORIANUS NAPAL, MM.,jabatan Kepala Sub Bagian Pengamanandan Penyelesaian Sengketa Aset padaBadan Pendapatan dan Aset DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ; 4. YOULA Y. WANGANIA, SH., jabatan Stafpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ; 5. FIDEON G.

. ; Kepala Subbagian Bantuan HukumMineral, Batubara Dan Geologi, SekretarisJenderal Kementerian Energi Dan SumberMineral ; Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, JakartaSatya Hadi Pamungkas, S.T,.M.T. ; : Kepala Seksi Perencanaan Wilayah PertambanganDirektorat Jenderal Mineral Dan Batubara,Kementerian Energi Dan Sumber DayaMineral ; Jl. Prof. Dr.

Hal ini dimungkinkan karena pihak pengolah (Komponen terkait) tidakmenyerahkan arsip dimaksud kepada Subbagian Persuratan danKearsipan Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum.dan pembuktian surat tersebut (vide Bukti P13) tidak dipertimbangkan olehJudex Facti.Halaman 9 dari 13 hal. Put.

Hal ini dimungkinkan karena pihak pengolah (Komponen terkait) tidakmenyerahkan arsip dimaksud kepada Subbagian Persuratan danKearsipan Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum.sebagaimana surat Nota Dinas Kepala Biro Umum Sekretariat JenderalKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/295/Npimtanggal 19 Agustus 2014 perihal Permohonan Penjelasan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 644.1351043 tanggal 18 September 1997(vide Bukti P13)c) Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan

AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH; StafSub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekda Kota Surabaya;10.DJOENEDIE DODIEK, SH; Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekda Kota Surabaya;MUHAMMAD, SH; Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian HukumSekda Kota Surabaya;11.SAHRUL FAHZIAR, SH; Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekda Kota Surabaya;12.BAGUS TIRTA PRAWITA, SH; Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekda Kota Surabaya;13.VIVID YUNI TRININGSIH, SH; Staf SubBagian Bantuan Hukum

BiroBantuan Hukum DepartemenKeuangan :Rizal Alpiani, S.H ;Perumus pada Sub BagianBantuan Hukum Wilayah IIIBiro Bantuan HukumDepartemen Keuangan ;Fransiskus Mangambe,SH; Jabatan : PenanganNamaJabatan :Perkara Tk. pada SubBagian Bantuan HukumWilayah Biro BantuanHukum Departemen KeuanganPangihutan Siagian,Penangan Perkara Tk. 7. Nama:Jabatan :8 NamaJabatan :9.

SARNO, SH.MH, Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi Hukum,Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah2. DJOKO RUSMANTO, SH.MH., Kepala Subbagian PenyusunanNaskah Perundang Undangan Biro Hukum dan Humas Badan UrusanAdministrasi Mahkamah Agung RI; Halaman dari 18 halaman Putusan No. 116/PLW/2013/PTUNJKTKesemuanya adalah Pegawai pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2013selanjutnya disebut ...............

., Kepala Subbagian Penyelesaian Sengketa Hukumpada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.5. Daryatun, SH., Kepala Subbagian Advokasi Hukum pada Biro HukumSekretariat Jenderal KPU.6. Dyah Arniasita, SH., Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.7.