Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 12-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
PT.BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
ROBY ROY FRANDANA
96 — 61
  • Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat padaPosita 11 dalam Surat Gugatannya, karena tidak benar Penggugatmempunyai alasan mendesak untuk mem PHK Tergugat.Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah melakukan perbuatanperbuatansebagaimana yang dituduhkan Penggugat dan Tergugat selama ini pulatidak pernah mendapatkan teguran maupun peringatan baik secara tertulismaupun secara lisan dari Penggugat dan Tergugat juga selama ini tidakpernah menerima sangsi disiplin berupa Turun Jabatan dari Penggugat.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-04-2015 — Upload : 05-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 April 2015 — ROSIDI VS PT NEWMONT NUSANTARA TENGGARA, DKK
80 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena kalau sampaimenghentikan pembayaran upah sebelum ada putusan pengadilan yangbersifat final dan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonpensitelah melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003Pasal 93 ayat 2 huruf F pekerja/ouruh bersedia melakukan pekerjaan yangtelah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karenakesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindaripengusaha dan akan dikenakan sangsi pidana sebagaimana pasal 186UndangUndang Ketenagakerjaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2014 — Pidana Korupsi : - SELVIANA WANMA
224 — 89
  • Ada UU No.15, tahun 2004, UU No.1, tahun 2004, UUNo. 17, tahun 2003 yang menyatakan bahwa kerugian negara untukdana alokasi umum, dana lainlain itu ditentukan kerugiannya oleh BPK,hasil sangsi dari BPK adalah 2 (dua) : 1. administrasi., 2. Pidana danuntuk pemeriksaan Kepala Daerah itu dasarnya Kep Mendagri No. 29dan BPK memang berhak menghitung kerugian negara ;Hal 249 dari 483 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt.
    Kemudian apa yang dilakukan oleh BPKP itu bisa dijadikansebagai rujukan untuk menentukan terjadinya Kerigianan KeuanganNegara atau tidak, Jelas ini Institusi Gegabah, melakukanpemeriksaan apalagi keluar dalam bentuk Opini Wenyatakan terjadikerugian keuangan negara, Silahkan baca Undangundangkewarganegara, disitu ada ancama sangsi Pidana 3 tahun bagi institusiyang tidal punya kewenangan atau melampaui kewenangan melakukanpemeriksaan ; Bahwa mengenai Ketua Mahkamah Agung dapat mengadakan tindakanadministratif
    , karena yang namanyaNorma Hukum Adminstrasi itu dia memiliki Karakteristik tersendiri, diapunya asas sendiri, dia punya norma sendiri, dia punya sifat sendiri dandia punya sangsi sendiri, kalau mengenai Pengadaan Barang dan Jasasesungguhnya peraturan yang mengatur tentang Pengadaan Barangdan Jasa mulai dari Kepres No. 80, tahun 2003 sampai denganperubahanperubahan dan bentuk Perpres terakhir tahun 2012, ituadalah norma hukum administrasi, karena disitu mengatur tentang halhal yang bersifat prosedural
    Pst.efektif, berat sebetulnya kalau menggunakan sangsi administratif,ketimbang sangsi Pidana :Saksi Ahli 2: Drs.
Pengadilan PN SUKABUMI
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SUKABUMI Nomor 8/PDT.G/2016/PN Skb
Tanggal 27 September 2016 —
87 — 18
  • sepihak kerjasama pembebasan tanah wajibmemberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;Bahwa kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitelah diatur dalam suatu perjanjian berdasarkan kwitansi sebagaimanapengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan konvensi, sehingga jelaskerjasama yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi terikat dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHperdata, yang manaapabila para pihak ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut, maka akanditerapkan sangsi
    Bahwa kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitelah diatur dalam suatu perjanjian berdasarkan kwitansi sebagaimanapengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan konvensi, sehingga jelaskerjasama yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi terikat dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHperdata, yang manaapabila para pihak ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut, maka akanditerapkan sangsi yang tertera dalam KUHPerdata;6.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 02-10-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 06-04-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1123/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
221 — 115
  • laporanlaporan tersebut tidak sampai ke Bank, padakonteksnya dalam kredit dengan jumlah yang besar harus dilakukanpengawasan oleh bank;Bahwa Cara Bank untuk membuktikan adanya penyimpangan harusdilakukan audit apabila dalam prakteknya tidak ada laporan ke bankserta tidak ada pengawasan, karena dengan audit bisa diketahuipenyalahgunaannya;Bahwa terkait dengan on the spot survey ke lokasi yang diperiksatentunya ada tidaknya proyek disitu, lokasinya dimana, kemudianmencari informasi yang dianggap berguna;Bahwa sangsi
    bank yang mengatur beberapaaspek yaitu kehatihatian, bagaimana pengajuan kredit, bagaimanadokumentasinya, sampai dengan bagaimana apabila kreditnyabermasalah;Bahwa SOP dalam pemberian kredit wajib dilakukan denganketentuan peraturan Bank Indonesia, alasannya karena sesua denganUndangUndang perbankan agar bank tersebut mengikuti kebijakanyang ditentukan BI ;Bahwa dalam prakteknya selaku OJK (Otoritas Jasa Keuangan)setelah mengetahui adanya penyimpangan kebijakan maka diberikanteguran sebagai bentuk sangsi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 87/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 22 April 2014 — SUPRIJANTO, S.Sos Bin SASTRO SAKAT ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN ;
101 — 95
  • Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkapdan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yangtelah ditetapkan dalam APBD,Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari 2009Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau dan sangsi
    Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah danPasal 122 angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBD, Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari 2009Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau dan sangsi
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 13-03-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 10-K/PM I-04/AD/I/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — Serda Achmad Basyuny Praka Palatansa
82 — 39
  • Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur tentang pengajuan suratLapbangpri yaitu dari satuan yang bersangkutan mengirimkan surat Lapbangpriyang ditujukan kepada Danrem 044/Gapo dengan lampiran Skep kumplin atauKeputusan Dilmil, surat keluar tahanan, surat sangsi administrasi dan dapen,setelah dikirim ke Danrem 044/Gapo kemudian staf Intelrem 044/Gapo membuatsurat Lapbangpri yang ditujukan ke Pangdam II/Swj U.b. Asinteldam U/Swjdisertai lampirannya.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
2.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
Hj. Puji Lestari, A.Md. Rad
166 — 164
  • yang tidak mengandung unsur tindak pidana.Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsin danKPU Kabupaten untuk ditindak lanjuti.Meneruskan temuan dan laporan yang bukan~ menjadikewenanganya kepada instansi yang berwenang.Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan Rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan pemilihan umum.Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslutentang pengenaan sangsi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 07-04-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Prap/2016/PN.Dps
Tanggal 19 April 2016 — I MADE DAPIR melawan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH BALI
1191 — 834
  • Bahwa Dengan penghilangan klausula tersebut berakibat sangatmerugikan PEMOHON/PELAPOR karena tidak adanya batas waktupembayaran oleh pembeli dan tidak ada sangsi hukum yang tegas JjikaPembeli wanprestasi (tidak mampu membayar kewajibannya).
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SUWITO LAWINATA LAUW
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA, TBK cq PT. BANK UOB INDONESIA, TBK DIVISI RETAIL CREDIT MANAGEMENT
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
77 — 42
  • Bahwa Tergugat III dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatunkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggar PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan.2.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG
Register : 17-02-2011 — Putus : 19-08-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.KSP
Tanggal 19 Agustus 2011 —
47 — 11
  • Seharusnya 45meter persegi, ternyata meleblhi 45 meter persegi.Bahwa Pasal 5 butir 2 pada Surat Perjanjlan Kerja (SPK) No. 021/MJP/SPK/III/2010 tanggal29 Maret 2010 telah menegaskan tentang sangsi yang dapat dikenakan terhadapPENGGUGAT apabila melanggar syaratsyarat dan ketentuan sebagalmana disebutkan dalampasal tersebut yaitu "Material Ibahan sesuai dengan standar spesitikasi yang ditentukan dalamRKS dan addendumnya serta sesui dengan gambar kerja."
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PDT.SUS/2011
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK; SULADI, DKK.
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaantidak ada satupun ketentuan yang memberikan sangsi atas tidakdilaksanakannya pelaporan a quo sementara Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dengan memberikan kesimpulan dan sangsi atas dasarketiadaan pelaporan tersebut, padahal jelasjelas tidak ada peraturanperundangan yang mengatur hal itu selain dari ketentuan yang mengatursecara limitatif syarat peralinan hubungan kerja secara demi hukumHal. 69 dari 101 hal. Put.
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 19-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN POSO Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pso
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
1.Ny. Jamalia Binti Lasamu Damapolii
2.Tuan. SAFRIN BIN LASAMU DAMAPOLII
3.Ny. RIANO BINTI LASAMU DAMAPOLII
4.Ny. INDRAWATI BINTI LASAMU DAMAPOLII
Tergugat:
Bank Rakyat Indonesia Cq Kantor Cabang Pembantu Ampana
Turut Tergugat:
Ny. Dewi Murtafia Estetika Rini, SH., MKN
83 — 18
  • Bahwa apabila Tergugattidak taat dengan undang undang A quo dan Undang Undang Lain yang adakaitan dengan Perbankan maka selain sanksi Pidana juga ada sangsi dendaminimal Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);19.Bahwa tindakan tergugat dengan cara menghalang halangi paraPenggugat dalam mengambil obyek sengketa padahal utang kredit Alm.MUHIDIN Bin DAMOPOLII telah lunas bertentangan Pasal 49 Ayat 2 Huruf (B)Undang Undang Nomor; 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor; 07 Tahun 1992
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 13-12-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — SURANTINI VS PT. NIAGATAMA ARSARAYA
182 — 73
  • satpam di Hotel Grnad Candisaksi tidak mengamati apakah Penggugat datang apa tidak ;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 tahun 2002 satpam harusmemenuhi asas legalitas sebagai satpam ;Bahwa untuk pembinaan satpam dibagi 2 yaitu untuk Satpam PNSmengenai hubungan kerja tunduk pada UndangUndang PNSnya danuntuk Satpam pada swasta itu hubungan kerja dan sistem kerja tundukpada UndangUndang Ketenagakerjaan;Bahwa satpam yang tidak mengikuti sosialisasi dalam Berita ditelegram itutidak menyebut adanya sangsi
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
219 — 198
  • harian atau Pelaksana tugas untukmelaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;Menerbitkan izin,dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai denganPeraturan PerundangUndangan;Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalammenjalankan tugasnya;memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayahkewenangannya;Menyelesaikan upaya admistratif yang diajukan masyarakat atasKeputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; danMenjatuhnkan sangsi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 628/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hernan Kamdani alias Kam How Giok Diwakili Oleh : Tjutjut Suliyatno, S.H., Rita Wati, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Sriyati Diwakili Oleh : Tjutjut Suliyatno, S.H., Rita Wati, S.H.
Terbanding/Tergugat I : P.T. Bank Panin, TBK, KCU Menara Imperium Special Asset Management
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian ATR BPN C.q Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bekasi C.q Kantor Badan Pertanahan Nasional Bekasi
108 — 46
  • Sembilan Desember Dua Ribu Tiga Belas) jangka waktupinjamanselama 180 (Seratus delapan puluh) bulan atau 15 (Lima Belas) Tahun,Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 628 /PDT/2020/PT.BDG.terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 (sembilan Desember qua ributiga belas) sampai dengan 9 Desember 2028 (sembilan Desember duaribu dua puluh delapan) adalah kesepakatan awal yg mengikat dan apayang dituangkan dalam Perjanjian Kredit tersebut mempunyai kekuatanhukum, mulai jangka waktu, denda keterlambatan dan sangsi
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 26-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 09-04-2015
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 75-K/PM I-07/AD/IX/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — Terdakwa-I : Supriyanto Praka / 31060814030685 Ta Kompi Tank Denkav-1/MTC Terdakwa-II : Salomo Solin Praka / 31060837970685 Ta Kompi Tank Denkav-1/MTC
98 — 44
  • Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara , sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Khusus
Register : 30-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Krg
Tanggal 29 September 2020 — Penuntut Umum:
SRIKANAH, SH
Terdakwa:
ADI BUDIARTO Alias BUDI JENGGO Bin Alm. HADI PUJOSUTOYO
115 — 16
  • Sangsi hukumnya sesuai dengan pasal 25 huruf(b) jo pasal 32 ayat (1) pidana penjara selamalamanya 1 ( satu) tahundan atau denda setinggitingginya Rp 1.000.000, ( satu juta rupiah ).Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan2.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-04-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 19 April 2017 — SARIFUDDIN BIN DAMAN HURI
34 — 6
  • ./2017/PN.1Trg.jenis sabu saksi tidak memberitahukan atau mengimpormasikan kepada petugas pihak yangberwajib saksi akan dapat sangsi hukum, sehingga dengan ketidak tahuan saksi, ada temansaksi bernama MUTAKIN telpon saksi minta dicarikan barang sabu, maka saksi menjadiperentaranya MUTAKIN untuk membeli barang sabu, setelah itu saksi membawa MUTAKINuntuk bertemu dengan Om MASMULYADI untuk mengambil barang sabu, yang akhirnyasaya menerima barang 1 (satu) poket kecil sabu yang dibungkus menggunakan
Pengadilan PA KALABAHI Perdata Agama
Register : 02-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PA KALABAHI Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Klb
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 39
  • Bahwa meskipun Replik Pemohon pada point 10 tidak Pemohon bantahitu Ssudah membuktikan kalau Pemohon membenarkan jawaban bantahanTermohon atas permohonan Pemohon kalau Pemohon sadar penuh bahwaPemohon sudah mendapatkan surat izin atasan untuk melakukanperceraian akan tetapi juga telah mendapatkan sangsi administrasi berupadinonjopkan dari jabatan menjadi staf karena Pemohon telah memilikiwanita idaman lain dan sampai sekarang hubungan mereka masih berlanjutsampai sekarang.7.