Ditemukan 16369 data
22 — 8
yiArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan halini relevan dengan pendapat lbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutipHal. 14 dari 18 Hal.
DpsMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, makapermohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar
22 — 10
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2017oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan AndiAhkam Jayadi, S.H.M.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H.M.H, Penuntut Umum,dan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Ferdi, S.H.
Chahyan Uun Pryatna, S.H.Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15 putusan pidana nomor 232/Pid.B/2017/PN Bin.
15 — 8
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantuoleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin serta dihadiri oleh Miftahul Jannah S.P., S.H., Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan di hadapan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.
., M.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bin
WIDO LAMINU
Tergugat:
SADERI bin MUSIDI
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH BUMBU
73 — 32
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BatulicinNomor 84/Pdt.G/2021/PN Bin. tanggal 16 Desember 2021, putusan tersebutpada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para HakimAnggota tersebut, Anmad Makasidik Tasrih, S.E. sebagai Panitera Pengganti,serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadirioleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.Hakimhakim
Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Perincian biaya:Li ceccccccceecceeceeecessueeueeeeeeeeeseueeees Meterai Rp 10.000,00Qovccceecececececeauseuuueeuseeneeeeeesuneness Pendaftaran Rp 30.000,00re Proses Rp 50.000,00Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pat.G/2021/PN Bin.Doe eeeeeeeeeeee eee eaeneeteeeeeeeeeenaaeeeees PNBP Rp 30.000,00 By oe ee une nases seneanns ennnnne tans ene nnns tant Panggilan Rp 570.000,00One eecee ec eeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeeeeeeeeaeees
8 — 5
uleArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHalaman 14 dari 17 putusan Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
18 — 8
UlsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
37 — 9
TASRIH, S.E. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG1819(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)(ANDI AHKAM JAYADI, S.H.)(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)
10 — 8
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid 1V Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih
17 — 12
TASRIH, SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, dihadiri oleh DONALD DWI SISWANTO, SH. sebagai Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :1. HARRY GINANJAR,SH. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. 2. DEVITA WISNU WARDHANTI, SH. Panitera Pengganti :A.M. TASRIH, SE.
22 — 7
TASRIH, S.E. Panitera16Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadirioleh DIAN AKBAR WICAKSANA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISFIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. DANAR DONO, SH AGUSTA GUNAWAN, SH.PANITERAPENGGANTIA.M TASRIH,S.E.
10 — 8
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
55 — 10
bahagia yangdiliputi oleh suasana kasih sayang (mawaddah warachmah) antarakeduanya sebagaimana dimaksudkan oleh AlQuran surat ArRum ayat 21dan juga yang dikehendaki oleh jiwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, nyatanya sudah tidak dapat diwujudkanlagi, sehingga majelis tingkat banding berpendapat bahwa perceraianantara keduanya tersebut adalah merupakan jalan keluar yang dipandanglebih baik dan maslahah untuk menentukan kehidupan berikutnya bagimasingmasing yang diharapkan Tasrih
10 — 6
Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:45 jliol Clic ld d390 Vo aire login 2293 pS ub calisl ylsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
PlihPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
9 — 7
Luli ld d590 Vo aire login 2293 J Wb calisl wsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat lIbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi
PlihPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukumdan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohondikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amarputusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugattelah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum
29 — 8
Gu lialld d390 Vy dire login 2295 al Ob alisl olsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2019/PA.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
24 — 15
suami isteriharus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagiterkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimanayang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;2 22220022 n2 one c ec cecenne eeeMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap Tasrih
16 — 8
Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat IbnuSina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyiArtinya :Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetapkumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah buruk dancememperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram
19 — 7
Dalam halini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PengadilanTinggi Agama berpendapat, terhadap putusan Pengadilan Agama dengan
12 — 8
Dalam keadaanseperti ini Al Quran Surat AlBaqoroh ayat 229 mengisyaratkan :Artinya : Talak ( yang dapat dirujuki ) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yangmaruf atau menceraikan dengan cara yang baik.Oleh karena alternatif pertama imsak bil maruf atau mempertahankan perkawinan dengancara yang maruf sudah tidak mungkin lagi, maka alternatif kedua Tasrih bi iksan ataumenceraikan dengan cara yang baik merupakan jalan keluar yang terbaik.Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal
6 — 4
(telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih biihsan, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam KitabAt Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alihsebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadipertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya