Bahwa Ketut Darnu mempunyai warisan tanah pusaka yang telahdibagibagi kepada anakanaknya sesuai dengan legitime portie.4. Bahwa Ketut Jaya telah mendapatkan hak nya terhadap warisanpusaka dari Ketut Darnu (alm) sesuai dengan legitime portie seluas 160m2 yang terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar, Provinsi Bali.5.

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, makakeuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajaktambahan di Negara lainnya itu sesual denganperundangundangannya, namun pajak tambahan tersebut tidak akanmelebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelah dikurangidengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yang dikenakan ataspenghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

dilakukanoleh WAYAN JUESNA/PAN PATRA kepada WAYAN WESTRA selakuanak (pertama) dari istri ke2 (dua) nya sama sekali tidak diketahui, tanpapersetujuandan tanpa adanya pembagian terhadap orang. tuaPembanding/Penggugat yang bernama WAYAN PATRA selakuabhliwaris;Bahwa proses hibah seperti itu. adalah sangat merugikanPembanding/Penggugat selaku ahli waris dari WAYAN PATRA (anakpertama dari pasangan WAYAN JUESNA/PAN PATRA bersama istripertamanya yang bernama NYOMAN SURAI) yang berhak atas bagianmutlak(legitieme portie

kekayaanHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 156/Pdt/2019/PT DPSTergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan selamaproses pemeriksaan pengadilan sampai dengan adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tujuan utama agarharta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jualbeli,hibah dan sebagainya.Petitum pada angka (7) :Menetapkan bagian/kadar masingmasing ahli waris dari WAYANJUESNA/PAN PATRA menurut ketentuan UndangUndang yang berlaku;Bahwa prinsif legitime portie

wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya tuntutan dikemudian hari,dalam praktik selalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari anak(anak)kandung Pemberi Hibah, dengan demikian pemberian hibah harus memperhatikanpersetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka, Hakmutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapbkan oleh undangundang untukmasingmasing ahli waris sebagaimana diatur didalam Pasal 913 BW, yangmenyebutkan: Legitieme portie

(Penggugat), yang kemudian tidak dijelaskanataupun didalilkan pula bahwa terhadap anak yang lain dari Ayah Penggugattersebut telah pula mendapat bagian hibah ataupun warisan sesuai haknyamasingmasing (/egitieme portie), sebagaimana diatur didalam Pasal 913 BWsehingga dapat memenuhi' ketentuan Pasal 209 Kompilasi HukumHalaman 17 Nomor:404/Pdt.G/2019/PN.Mks.Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Qs AlAhzab (33): 45, serta Pasal 881 Ayat (2) KUHPerdata, dengan demikian menuruthemat

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muslina Dewi, SH,36MKn hal mana diikuti pula dengan penyerahan suratsuratkepemilikan atas tanah yang menjadi objek penghibahan aquo(vide bukti P3) sehingga menurut Majelis formalitaspenghibahan berikut penyerahan (levering) telah dilakukanoleh penggugat kepada tergugat namun apakah penghibahantersebut telah sah menurut hukum, maka akan dipertimbangkanlebih lanjut 5777Menimbang, bahwa pasal 913 KUHPerdata menyebutkanBagian Mutlak atau legitime portie

terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dariharta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalampewarisan sedianya harus diperolehnya lalu berikutnya jugadisebutkan apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya,maka bagian mutlak itu adalah masingmasing dua pertigadari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masingmasing dalam pewarisan; 77 7777 FrMenimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahuibahwasanya pemberian antara yang masih hidup (hibah) tidakboleh mengurangi bagian mutlak (legitime portie

yangmenyebutkan adanya keinginan para Penggugat untukmembatalkan hibah yang sudah diberikan kepadaTergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3,dengan bukti TT.21 sampai dengan bukti TT.27 sertadihubungkan dengan keterangan saksi Budianto Komala dansaksi Dody Rahmat maka diperoleh fakta bahwasanya Penggugattelah menghibahkan seluruh hartanya kepada Tergugat tanpameninggalkan harta yang lain untuk turut tergugat I sebagaianak kandungnya yang lain sehingga bila dihubungkan denganketentuan legitime portie

Negaramemiliki bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% dari jumlah laba setelah dikurangidengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yang dikenakan ataspenghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Bagian wasiat untuk Kevin Kurniawan adalah bagian dari harta warisan sesuai Legitime Portie (bagian mutlak)2. Maemunah in casu Tergugat (istri alm Teddy Kurniawan) mendapat bagian 3/4:7=3/4x1/7=3/28 bagian dari harta warisan3. Kevin Kurniawan anak kandung dari Teddy Kurniawan hasil dari perkawinan dengan Tergugat mendapat : 7 = x 1/7 = 3/28 bagian dari harta warisan4.

PENGGUGAT I, II, TI, 'V dan V yang harus dilindungi;Bahwa, selain itu, sungguh tidak adil dan tidak patut bilamana seluruh harta milikdaripada tuan Teddy Kurniawan tersebut hanya diwariskan kepada Kevin Kurniawandibawah pengawasan ibu kandungnya Maimunah yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiatdan mengabaikan eksistensi dan kepentingan PENGGUGAT I, II, Ill, V dan V yang merupakan anak kandung tuan Teddy Kurniawan dari istri pertamanya, wasiat manamenurut hukum menyalahi bagian mutlak (Legitimatie Portie

perkawinan kedua,sementara dalam perkawinan pertama ia telah meninggalkan 5 ( lima ) anak yang juga diakuianak sah dalam perklawinannya yang sama dengan anak hasil perkawinan kedua, maka perbutanalmarhum Teddy Kurniawan tersebut bertentangan dengan Pasal 902, Pasal 913 dan Pasal 914BW/ kitab undangundang hukum perdataMenimbang bahwa bedasarkan yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesiayang tetap bahwa apabila wasiat melebihi dari legetimasi portrie maka wasiat itu dianggapsebatas legitmatie portie

BE 2851 BJ dibagikan kepadaPenggugat I, II, HI, 1V,V, Kevin Kurniawan, serta Tergugat dengan pembagian sebagaiberikut :291 Bagian wasiat untuk Kevin Kurniawan adalah % bagian dari harta warisan sesuaiLegitime Portie (bagian mutlak)2 Maemunah in casu Tergugat (istri alm Teddy Kurniawan) mendapat bagian3/4:7=3/4x 1/7=3/28 bagian dari harta warisan3 Kevin Kurniawan anak kandung dari Teddy Kurniawan hasil dari perkawinan denganTergugat mendapat %4 : 7 = 34x 1/7 =3/28 bagian dari harta warisan4 Rudy Kurniawan

yuridis formal Penggugat, Pembanding dan PemohonKasasi dengan itikat baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,memperoleh harta benda tak bergerah dengan memperoleh hak milikpeninggalan ayah menguasai selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, memperolehhak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas hak danPenggugat memperoleh dengan itikat baik mendapat perlindungan hukum.Sebagaimana para ahli waris dalam garis keturunan kebawah, berhak atassuatubagian tertentu bagi anak,,/egi tie portie

Jika anak ada tiga orang lebih maka jumlah /egitieme portie itumenjadi 3 dibagi dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh masingmasingsebagai ahli waris menurut Undang Undang, bukan bagian anak perempuanmendapat warisan dimiliki oleh satu orang saja dengan didasarkan pada suratyang dibuat sendiri tampa diketahui oleh ahli waris yang lain,putusan yangdemikian itu sangat keliru cara memperoleh harta peninggalan, warisanmemiliki cara dengan itikat tidak baik menurut hukum tidak perlu Majelis HakimAgung

Phie Tjoang Seng) yang samasekali belum dipisahkan, lagipula hibah tersebut juga telah mengabaikanatau melanggar hak mutlak (/egitirne portie) dari Penggugat sebagai salahseorang anak ahli waris yang hingga saat ini belum pernah memperolehbagian dari hartaharta peninggalan orangtuanya tersebut; Oleh karenanyahibah atas objek sengketa pertama dari Almarhumah Pr.

Ng Kiem Kie kepada Tergugat II, maka tentunya hibahtersebut adalah melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan danpersetujuan dari Penggugat dan tentunya juga telah mengabaikan ataumelanggar hak mutlak (legitime portie) dari Penggugat sebagai salahseorang anak/ahli waris yang hingga saat ini belum pernah memperolehbagian dari hartaharta peninggalan orang tuanya tersebut. Oleh karenanyahibah atas objek sengketa kedua dari Almarhumah Pr.

Ng Kiem Kie kepadaTergugat Il adalah melanggar hukum sehingga secara hukum patut puladinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;Bahwa, adapun hak mutlak (/egitime portie) Penggugat selaku salahseorang ahli waris atas semua harta peninggalan pewaris yang tidak dapatdikurangi sebagaimana yang dimaksud pada posita sebelumnya di atas,diatur dalam Pasal 914 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlahbagian mutlak

hak tanggungan, aktafiducia dan aktaakta lainnya yang ditetapkan oleh undangundangharus dengan akta pejabat umum dan akta PPAT, Akta Notaris atauAkta Catatan Sipil maka ia harus dengan persetujuan isteri apabilatidak dilanggar hukum jaminan, tidak sekalikali dengan persetujuanisteri sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut apabila si Ahli Warispewaris memberikan ijin hibah atau hibah wasiat dimana harta hibahatau harta hibah wasiat tersebut tidak menyinggung dari si Ahli Warisdalam hal legitimie portie

maka perbuatan hukum hibah dan hibahwasiat tersebut adalah sah berharga dan mempunyai kekuatanhukum mengikat dan apabila ada didalam pemberian akta hibahtersebut atau hibah Wasiat tersebut menyinggung ahli wars terkaitdengan Legitimi Portie apabila si Ahli Waris tidak mempersoalkanatau ketersinggungan atau terlanggarnya legitimite portie tersebutmaka hal itu tidak menjadi soal apabila si Ahli Waris mempersoalkanbarulah hal tersebut menjadi soal dan ketika menjadi soal maka tidakserta merta hibah

atau hibah wasiat tersebut menjadi bataldikarenakan setelah dihitung bagian Legitimit portie ;Bahwa apabila perjanjian pokok batal maka dapat dipastikanperjanjian anak batal apabila perjanjian accesoirnya batal makaperjanjian pokoknya belum tentu batal ;Bahwa apabila didalam penanda tanganan akta perjanjian pihak isteritidak diikut sertakan tetapi ada tercantum disitu mengetahui isteri,karena ini sifatnya produk pejabat umum yaitu legalisasi dimanalegalisasi mempunyai syarat wajib yaitu harus dibacakan

Menetapkan hak dan bagian (legitim portie) masingmasing Penggugat danTergugat sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku;7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari hartabersama (harta gonogini) yang belum dibagi tersebut secara nyata,sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai, makadapat dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara yangberwenang;8.

Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan objekperkara dalam keadaan kosong kepada para penggugat, untukselanjutnya dibagikan kepada para ahli waris yang belum mendapatbagian, yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, danTergugat 1 serta Tergugat 2, secara legitime portie.;9. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk danmematuhi isi putusan ini.;10.

Penggugatasal tidak lengkap para pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima;Bahwa jika dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada SuratKeterangan Hibah tanggal 6 Pebruari 2003 maka Tergugat dengan tegasmembantah bahwa:Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut dibuat tanpa diketahui olehterdakwa maupun keempat orang anak selaku ahli waris yang sah dariFertinatus Sine (almarhum) dan Johanis Imanuel Sine (almarhum)sehingga sangat merugikan para ahli waris dan juga bertentangandengan asas hukum LP (Legitime Portie

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bertentangan dengan asashukum LP (Legitime Portie) menurut Pasal 913 KUHPerdata makagugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas maka jelas gugatanharuslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telahmemberikan Putusan Nomor 134/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 17 Maret 2011yang amarnya sebagai berikut

Rejeki Saka Jaya tidak lebih (asas Legitimie Portie) ; Bahwa menurut Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri SurabayaNo. 694/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 25 Maret 2010 adalah berlebihan,sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kurangmemperhatikan fakta dan alat bukti sehingga didalam pertimbanganhukumnya banyak terdapat kerancuan dan menimbulkanpermasalahan baru dalam amar putusannya ; Bahwa karena dasar hukum Terbanding mengajukan gugatan dalamperkara a quo, mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan

Rejeki Saka Jaya, yang kemudianmenetapkan sebagai wali pengampu terhadap Soewito Widjojo lalubagaimana dengan asas legitimie portie atau harta bawaan tidak termasukdalam harta gonogini perkawinan Pemohon Kasasi tetap mengakuibahwa Termohon Kasasi adalah pemegang 15 Lembar Saham PT.

Djong Djun Sjin yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021;

Hal ini kami memahaminya bahwa Para TergugatDengan Etika Tidak Baiknya Menghakki Obyek Sengketa ying Nota Reneadalah ada bagian Milik Ahli Waris yang lain yaitu ahli waris dalam garisketurunan langsung dalam derajat kewarisan yang masih ada dan TIDAKTERHIJAB oleh sebab Kewarisan dan merupakan bagian LEGITIME PORTIE,hal ini sesuai dengan apa yang telah tersirat di dalam Alquran Surat AN NISAAyat 11.Bahwa semenjak masih adanya Orang Tua Para penggugat Berulangkali menyampaikan Kepada Anak angkat Almarhum

Notaris di Denpasar terkaitobyek tanah sengketa SHM No.655/Desa Pedungan tersebutdiatas memuat hibah antara suami istri (antara Tergugat selaku suami dam alm istri ) yang dilarang atau tidak bolehdilakukan menurut hukum (vide pasal 1678 KUHPerdata), olehkarenanya Surat Wasiat tersebut adalah cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat (vide pasal 888jo 890 jo893 jo 895 jo 897 KUHPerdata) selanjutnya wasiat tersebutjugasangat merugikan legitieme portie dari Tergugat ll s/d TergugatV sebagai

Oka) yangjuga merupakan lbu kandung Penggugat sehingga secarahukum Surat Wasiat atau hibah yang dimaksud Penggugatdalam gugatannya adalah cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum(vide pasal888jo 890 jo 893 jo 895 jo 897 KUHPerdaita);Bahwa adapun terkait skema pembagian tanah yang dimaksudoleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan barusebatas rencana pemberian atau pembagian tanah yangtidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan faktanya melanggarlegetieme portie

memenuhi syaratformil pembuatan suatu akta(vide pasal 1320KUHPerdata)maupunsyaratsyarat sahnya suatu wasiat (pasal 888 jo 890 jo 893 jo895KUHPerdata), juga bertentangan dengan pasal 36 UU No.1 tahun1974 ttg Perkawinan yang berbunyi Mengenai harta bersama, suamiatau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ,bahwa Surat Wasiat tersebut diatas juga memuathibah antara suami istriyang diarang untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 1678KUHPerdata serta sangat merugikan Jlegitieme portie

Penggugat dalamRekopensi/Para Tergugat dalam Konpensi uraikan tersebut diatassehingga dengan mempertimbangkan keutuhan dan kerukunan keluargadiantara Para Penggugat dalam Rekopensi/Para Tergugat dalamKonpensi maka Penggugat dalam Rekopensi/Para Tergugat dalamKonpensi mencabut semua pernyataan dan persetujuan maupun segalasesuatu yang berhubungan dengan rencana pembagian tanah tersebutdiatas karena selain bertentangan dengan aturan serta hukum waris adatyang berlaku juga sangat merugikan legitime portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, makakeuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajaktambahan di Negara lainnya itu sesual denganperundangundangannya, namun pajak tambahan tersebut tidakakan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelahdikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yangdikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut;Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari production sharingcontract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Ssesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie