.20.000Sebanyak 1 (Satu) Lembar Pecahan Rp. 10.000 Sebanyak 3(Tiga) Lembar Pecahan Rp.5.000 Sebanyak 24(Dua PuluhEmpat) LembarPecahan Rp.2.000 Sebanyak 7 (Tujuh) Lembar1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An.CHRISTINA MUdulSUNARSIH1 (satu) lembar Kartu NPWP An.CHRISTINA MUJI SUNARSIH1 (satu) lembar Kartu Anggota PGRI An.CHRISTINA MUJI SUNARSIHBahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian disertaidengan kekerasan tersebut tersebut setelah sebelumnya saksi ada diteloon oleh saksi Agam Pasla

namun tidak ada yang menjaganya;Bahwa Para pelaku tertangkap 2 (dua) hari kemudian setelah sayamelaporkannya ke pihak Kepolisian;Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu milyarseratus juta rupiah);Bahwa pada bulan April pernah mendapat laporan bahwa ada sparepatyang hilang;Bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil sparepat 7(tujuh) unit mobil tronton tersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan;2.Saksi ROMI PASLA

Willem Pasla Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan oleh Penggugat danTergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Tawaang; Bahwa batasbatas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Nicolas Durant; Selatan berbatasan dengan Lorong;Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pat.G/2017/PN Amr Timur berbatasan dengan jalan desa; Barat berbatasan dengan saluran air/Jansye Wongkar; Bahwa luas dari tanah obyek sengketa kurang lebih 3 (tiga) hektar; Bahwa sepengetahuan

dulusampai dengan sekarang tidak ada perubahan; Bahwa saksi memiliki rumah di dekat obyek sengketa; Bahwa saksi tahu batasbatas obyek sengketa, karena menanyakankepada masyarakat; Bahwa saksi baru kemarin melihat sertifikat tanah obyek sengketa; Bahwa yang memperlihatkan sertifikat adalahpihak keluarga; Bahwa saksi tidak kenal dengan tergugat Il; Bahwa yang menguasai sekarang obyek sengketa adalah anakanakdari bapak Kaunang; Bahwa istri pertama Petrus Wongkar, saksi sudah lupa namanya, tapimarga Pasla

bahwa karena Para Pelawan dinyatakan orangtidak berhak untuk mengajukan Perlawanan, maka dengan sendirinyagugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapatditerima ; oe Menimbang, bahwa karena gugatan Perlawanan Para Pelawanoleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepadaPihak Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam gugatan ini, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ; Mengingat ...Mengingat dan mempertimbangkan pasla

.20.000Sebanyak 1 (Satu) Lembar Pecahan Rp. 10.000 Sebanyak 3(Tiga) Lembar Pecahan Rp.5.000 Sebanyak 24(Dua PuluhEmpat) LembarPecahan Rp.2.000 Sebanyak 7 (Tujuh) Lembar1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An.CHRISTINA MUdulSUNARSIH1 (satu) lembar Kartu NPWP An.CHRISTINA MUJI SUNARSIH1 (satu) lembar Kartu Anggota PGRI An.CHRISTINA MUJI SUNARSIHBahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian disertaidengan kekerasan tersebut tersebut setelah sebelumnya saksi ada diteloon oleh saksi Agam Pasla

Menyatakan Terdakwa DONY KUSUMA Bin WAWAN IRAWANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan berslah melkaukan tindakpidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasiatau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, dalam dakwaansubsidair Pasla 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;3.

menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastikasspy warna hitam yang didalamnya terdapat ganja dengan berat kotor 189,5(seratus delapan puluh sembilan koma lima gram) dan 1 (satu) plastik putihyang berisikan 4 (empat) paket kecil sabusabu dengan berat kotor 0,5 (nolkoma lima) gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Romauli Ompusnggu(Pempimpin Cabang Pegadaian Sibolga), yang menimbang RosdewatiHutagalung;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 112 ayat (1) Jo pasla

penurunanatau perubahan kesadaran, hilangnya kesadaran hilangnya rasa, mengurangisampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantunganyang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalamundangundang, dan zat atau obat yang termasuk dalam narkotika adalah zatatau obat sebagaimana tercantum dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika terdiri dari kelompok Narkotika I sampai III dan Prekosortabel 1 dan tabel II;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU RI No 35 tahun 2009 pasla

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :129 K/Pdt.SusPHI/2014 Tanggal 16 April 2014 menyatakan Bahwa mediasi yangdilakukan dalam perkara a quo bukan kewenangan mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi merupakankewenangan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaanKabupaten/Kota, dengan demikian anjurannya menjadi cacat hukum, sehinggasyarat gugatan tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ketentuan tersebutdiatur dalam Pasla

Pasla. dokter pemeriksapada RSU Bethesda GMIM Tomohon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:1 HasilPemeriksaan :Ditemukan:1) memar dibelakang kepala dengan ukuran + 2 x 2 cm,2) luka robek tidak beraturan didaun telinga kiri belakang ukuran + 3 x 1 cm,3) luka robek tidak beraturan di bibir bawah ukuran + 0,5 x 0,5 cm,4) memar tidak beraturan di daerah hidung ukuran ukuran + 5 x 5 cm,5) Luka lecet tak beraturan di tungkai kiri bawah u'Kuran + 2x 0,5 cm, Ilukuran + 2 x 0,5 cm.2.

Bahwa selama Proses Penggugat dalam kondisi keuangan yang tidakstabil, Tergugat memberikan kuasa kepada Tergugat II, dimana Tergugat IIdengan semenamena dan arogannya menteror Penggugat, danmenyatakan telah mendapat Surat Perintah Kerja dari Tergugat denganNomor:582/LE/PASLA/CLN/XI/2019 tanggal 27 November 2019 untukmelakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek milik Penggugat,mendatangi Penggugat dengan Debt Colectornya, melakukan Ancaman danIntimidasi kepada Penggugat untuk segera mengosongkan

Bahwa dari ancaman dan tindakan tersebut telah dibuktikan dengan suratPemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 582/LE/PASLA/CLN /XI/2019 tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan olehTergugat II dan ditandatangani oleh Alamiyanti Lestari selaku Direktur.Bahwa Penggugatpun telah berkalikali mengajukan keringanandan Penundaan Pembayaran dikarenakan adanya pengingkaran dariHalaman 6 dari 41 halaman putusan nomor 153/Pdt/2021/PT SMGTergugat sehingga membuat kondisi keuangan Penggugat menjadi

melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwatersebut adalah sama, oleh karenanya tindakan sewenangwenang TERMOHON Ildan TERMOHON Ill menunjukan ketidak patuhan akan hukum, padahalTERMOHON II dan TERMOHON Ill sebagai aparat Kepolisian Negara RepublikIndonesia incasu dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contohpada warga masyarakat dalam hal ini pelaksanaan hukum sesuai dengan prosedurprosedur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (hukumpositif)sebagaimana yang dimaksud dalam pasla

Keluarga Assa dan Prang, sebelah Timursaksi lupa dengan siapa; Bahwa seingat saksi dahulu sewaktu dijual masih berupa tanah kosong dansetelah dibeli ditanam kelapa oleh orang tua dari Pemohon, karena orang tuaPemohon mempunyai keahlian di bidang pertanian sehingga dipakai oleh yangmempunyai HGU yang di sebelah Selatan dan disamping orang tua saksimenanam pohon kelapa di tanah HGU juga menanam di tanah yang sekarangmenjadi obyek sengketa; Bahwa luas bidang tanah sekitar 6 (enam) ha lebih; WILLEM PASLA

atau lebih denganbersekutu perbutan tersebut dilakukan para terdakwa dengan Caracarasebagai berikut:Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 dari warga yang mengatasnamakan dari 8 (delapan) desa yang dituakan / pengawas oleh saksi M.HUSIN, saksi ROJALI, saksi A.GANI saksi UYUP, RADJA (belum tertangkap) 23dengan bersamasama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa Ill, terdakwa IV,terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX,terdakwa X, terdakwa Xl, yang dikumpulkan oleh saksi RONI PASLA

(dituntut dalam berkas perkara terpisah) di kediaman saksi RONI PASLA dandiadakan musyawarah yang dipimpin oleh saksi RONI PASLA dimana dalamrapat itu dihasilkan kesepakatan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli2013 akan dilakukan mengambil / memanen buah kelapa sawit dilokasi PT.Brahma Bina Bakti, selain itu dihasilkan juga kesepakatan bahwa paraterdakwa ditunjuk / bertugas sebagai sopir, mengambil / memanen /mengakut buah kelapa sawit di lokasi tersebut ;Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli

55 ayat (1)ke1 (satu) KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dari dakwaan dimaksud makaHal. 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Ttemajelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebin dahulu danbilamana Dakwaaan Primair telah terobukti maka dakwaan subsidair tidak perludipertimbangkan dan bila mana dakwaan primair tidak terbukti maka majelishakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair penuntut umum, terdakwatelah didakwa melanggar pasla

bila diceraikan dari pada dirukunkan dan apabila28dipaksakan untuk rukun kembali akan timbul mudharat yang lebihbesar.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, makamajelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dangantergugat telah pecah sedemikian rupah sehingga tujuan perkawinanuntuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UndangUndangNo 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah penuh mawaddahdan Rahmah (vide pasla

Saksi ROMI PASLA Bin ABDUL RAHMANeBahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014sekira pukul 23.50 Wib saat saksi sedang siaga menjaga Karyawan PT. DM yangsedang berunjuk rasa didepan Area Baung 125 PT. CPI Duri Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis, tibatiba datang saksi Budi Arfan (Security PT. DMG)memberitahukan bahwa ada kejadian pencurian bertempat di Lokasi PenimbunanBesi di Area Baung 125 PT.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :129 K/Pdt.SusPHI/2014 Tanggal 16 April 2014 menyatakan Bahwa mediasi yangdilakukan dalam perkara a quo bukan kewenangan mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi merupakankewenangan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaanKabupaten/Kota, dengan demikian anjurannya menjadi cacat hukum, sehinggasyarat gugatan tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ketentuan tersebutdiatur dalam Pasla

Jumlah PPh yang masih harus /(lebih) dibayar 29.405.600 O 29.405.600 Dasar Koreksi menurut TerbandingBahwa dasar dilakukan koreksi oleh Terbanding adalah:Bahwa berdasarkan Pemeriksaan terhadap Buku Besar, bukti bukti dandokumen yang ada terdapat koreksi Objek PPh Pasla 23 yang kemudiansebagian dibatalkan pemeriksa dalam Ilkhtisar Hasil Pembahasan Akhir.Terhadap selisih koreksi Objek PPh tersebut Pemeriksa menghitung PPhterutang berdasarkan tarif Pasal 23 ayat (1a) Undang Undang Nomor 7 tahun1984

Terdakwa belum pernah dihukum.Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasla 132 ayat(1) UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika serta Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana terutama dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :MENGADILI:1.