Ditemukan 4351854 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 B/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — PT PUTERA KADE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-09-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 2 September 2016 — IR. SUDIRMAN WAHAB
328 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
328 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUDIRMAN WAHAB. bersamasama denganABDUL GAFFAR,S.Pd (dilakukan penuntutan secara terpisah), diatur dandiancam pidana menurut ketentuan Pasal 8 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang RI. Nomor 20Hal. 12 dari 45 hal. Put.
Pasal 18ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.Membebaskan Terdakwa Ir. SUDIRMAN WAHAB sebagaimana dalamDakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Ir.
SUDIRMAN WAHAB terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 3jo.
Pasal 18 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair kami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.
No. 423 K/Pid.Sus/2016Tindak pidana yang di pandang terbukti Judex Facti (Hakim Pertama danHakim Banding) ialah Pasal 3 Jo.
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 B/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — PT PUTERA KADE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 917 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Maret 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARUNIA CATUR PERKASA
44 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Maret 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARUNIA CATUR PERKASA
46 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-01-2010 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 207/PID.B/2009/PN.MRK Tanggal 7 Januari 2010 — LAURENSIUS LATENG
289 — 281
289 — 281
Menyatakan terdakwa LARENSIUS LATENG YAMLEAN alias ATENG terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencuriansebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke4e KUHP;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LARENSIUS LATENG YAMLEAN aliasATENG karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan;3.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancammenurut Pasal 363 ayat (1)ke3 dan ke4eKUHP. 22222222 22 nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn reneeSUBSIDAIRBahwa ia terdakwa LAURENSIUS LATENG YAMLEAN alias ATENGbersmasama dengan saksi GILANG IRJAYANTO alias TOET(dalamberkas terpisah) dan ANTONIUS LEBANG alias ANTON (belumtertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagisekitar jam 03.00 WIT pada akhir bulan Juni 2009 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancammenurut Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP..2Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telahmengerti dan membenarkannya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akanmengajukan eksepsi/ keberatan;Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya tersebut, PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi dipersidangan, yaitu bernama saksi PETERARIS YAIMAN, saksi GILANG IRJAYANTO, saksi ARDIAN HARI SUSANTO,Saksi EKO SUPRAYITNO, masingmasing
363 ayat (1)ke3 dan ke 4e KUHP dan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, sehingga untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka pertamatamayang harus diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan apabila tidakterbukti barulah dakwaan Subsidair dibuktikan, namun apabila dakwaan Primairsudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanPrimair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke 4e KUHP
193 ayat 2 sub b KUHAPkepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal222 ayat 1 KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah danakan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnyaakan disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke 4e KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lainnyayang bersangkutanMENGADILI1
Upload : 09-12-2019
Putusan PN TOLITOLI Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN TLi 636 — 407
Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana;DANKEDUA Bahwa ia TERDAKWA IWAN K.
Pasal 64 ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana. Adapun unsurunsurnya sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
Hakim Tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali dengansekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinanbahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwa yangbersalah melakukannya (Vide Pasal 183 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentangKUHAP);3. Pihak yang diadili mempunyai Hak ingkar terhadap Hakim yang mengadiliperkaranya (Vide Pasal 17 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);4.
Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat,Petunjuk, Keterangan Terdakwa (Vide Pasal 184 ayat 1 KUHAP) dan Halhalyang secara Umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (Vide Pasal 184ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP);. Keterangan saksi yang dinyatakan didalam persidangan (Vide Pasal 185KUHAP);. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwaTerdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal185 ayat (2) KUHAP;.
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo.
Register : 05-12-2011 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 14-02-2014
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 178/Pid.B/2011/PN-LSM Tanggal 13 Maret 2012 — Adnan Noer Bin Ibrahim
155 — 36
155 — 36
saksisaksi dan terdakwa di persidangan;e Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;e Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) dari Penuntut Umum dipersidangan tanggal 17 Oktober 2010 yang pada pokoknya berisi sebagaiberikut:1 Menyatakan terdakwa ADNAN NOER Bin IBRAHIM terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan tidakmenyenangkan terhadap orang lain sebagaimana dakwaan keduapasal 335 ayat (1) ke1 Jo Pasal
ayat (1) UU No. 12/DRT/1951tentang senjata api dan bahan peledak Jo Pasal 55 (1) Ke1 KUHPidanakedua : Pasal 335 ayat (1) Ke1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;2 Menjatuhkan hukuman yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yang telahdisampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis, Penuntut Umummenyatakan secara lisan tetap pada tuntutannya, begitu pula halnya denganPenasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap dengan pledooinya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah
1 ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951 jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP atau kedua melanggar pasal 335 ayat(1) Ke1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu@ Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan pertama melanggar Pasal ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951 jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Barang siapa ;Hal. 51 dari 592 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai, membawa
1 ayat (2) UndangUndang No. 12/Drt/1951, LN.195178 tentang Senjata API : yang dimaksudkan dengan pengertianSenjata Api dan Munisi adalah termasuk juga segala barang sebagaimanaditerangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan Senjata Api(Vuurwapenregeling : in uit, doorvoer en lossing) 1936 (stbl.1937 No. 170)yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 mei 1939 (stbl.
197, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 192 ayat (1)Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang No. 4Tahun 2004 yang telah perubahan Undangundang No. 38 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman serta peraturanperaturan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa ADNAN NOER Bin IBRAHIM tersebut diatas tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum ;2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 914 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Maret 2023 — PT KARUNIA CATUR PERKASA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-08-2011 — Upload : 30-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 231 /PID.B/2011/PN-SBG Tanggal 24 Agustus 2011 — AHMAD RAMLI PANJAITAN
323 — 178
323 — 178
didampingi oleh penasehat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta menelitibarang bukti dalam perkara ini;Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agarMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:1 Menyatakan terdakwa AHMAD RAMLI PANJAITAN terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal
Fahrul Rozi pada hariMinggu tanggal 27 Februari 2011 kemudian setelah terdakwa menjual sepeda motor merkJupiter MX BK 6788 SV milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa sampai sekarangtidak pernah kembali menjumpai saksi korban yang ditinggalkan terdakwa di Desa SitiristirisKecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli tengah;Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah) Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pada Pasal
tersebut kepada terdakwa;Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atasperbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur yang didakwakanoleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila pebuatan yangdilakukannya telah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
bahwa sebelum hukuman dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu halhal memberatkan dan halhal meringankan bagiterdakwa yaitu :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;e Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;Halhal yang meringankan : Terdakwa bekum pernah dihukum;e = Terdakwa berlaku sopan, dan berterus terang di persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;Mengingat, ketentuan pasal
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Maret 2023 — PT KARUNIA CATUR PERKASA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5279 B/PK/PJK/2022 Tanggal 16 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARYA SUMIDEN INDONESIA
34 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 918 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Maret 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARUNIA CATUR PERKASA
39 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-03-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MUARO Nomor 95/Pid.B/2011/PN.MR Tanggal 14 Maret 2011 — MALIN LEMAN Pgl MALIN
156 — 88
156 — 88
Sijunjung Kab.Sijunjung, atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentuyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, orangyang melakukan, menyuruh melakukan = atau turut melakukanperbuatan usaha penambangan mineral jenis emas tanpa izin IUP,IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atauayat (5) Undangundang No 04 tahun 2009 tentang Minerba,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Pada mulanya
Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalampasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat(1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan perbuatan ituAd. 1. Setiap orangYang dimaksud dengan setiap orang adalah Siapa sajamanusia sebagai subjek hukum yaitu) pendukung hak dankewajiban.
40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1),pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satuunsur telah terpenuhi berarti telah memenuhi unsur.Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi Agusman,saksi Turdiyanto Pgl Si Tur, saksi P.
Sijunjung dimana termasuk dalam daerah Kab.Sijunjung maka Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) tersebutdikeluarkan oleh Bupati Sijunjung melalui DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Sijunjung hal inisesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 1 UU No. 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara danberdasarkan data yang ada pada Dinas Pertambangan danEnergi Kab.
pasal undang undangkhususnya Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, dan Undang Undang No.8Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang undanganlainnya yang bersangkutan ;MEN GA Dt tL I.
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Maret 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KARUNIA CATUR PERKASA
47 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-08-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 273/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 8 Agustus 2012 — SULAIMAN HALAWA
205 — 134
205 — 134
Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakandi muka persidanganTelah mendengar keterangan saksisaksi yang diucapkan di bawah sumpah dipersidangan;Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umumyang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolgamemutuskan:1 Menyatakan terdakwa SULAIMAN HALAWA terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan TINDAK Pidana Pencurian,sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal
dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan jenis siam miliksaksi korban Efendi Zendrato tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri olehterdakwa dengan cara dipelihara dan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiriyang dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Efendi Zendrato ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsurketiga Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsurunsur dari pasal
dengan nomor polisi BB 2524MO, 3 (tiga) ekor ayam jantan jenis siam diperintahkan agar dikembalikan kepadapemiliknya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patutdijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang bahwa sebelum menjatukan hukuman terhadap terdakwa, makaterlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan bagi diri terdakwa :Mengingat pasal
Putus : 12-12-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1128 K/Pid/2018 Tanggal 12 Desember 2018 — YANSEN ALISON BINTI
245 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
245 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 Ayat (1) ke1atau ke2 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan NegeriJakartaBarat tanggal 22Mei 2018, sebagai berikut :1. Menyatakan TerdakwaYansen Alison Binti terbukti bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja menyuruh menimbulkan kebakaran yangdilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pasal 187 ke1KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;2.
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo.
Bahwa namun demikian putusan judex facti perlu diperbaiki mengenaiayat dalam pasal perbuatan pidana yang terbukti dalam pidana yangdijatuhkan, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaantunggal melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 atau ke2 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana,dengan kualifikasi Dengan sengaja menyuruh melakukan perbuatanmembakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang yangdilakukan secara berlanjut.
Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPidana jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, karena menyuruh melakukan perbuatanpidana Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, disyaratkan yang disuruhadalah orang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya;. Bahwa oleh karena yang disuruh Terdakwa adalah orang yang bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya maka pasal dan ayat pidanayang lebih tepat terbukti terhadap Terdakwa adalah Pasal 55 Ayat (1)ke2.
Meskipun ayat dalam pasal tersebut tidak didakwakan,akan tetapi karena ayat tersebut serumpun dengan tindak pidanayang didakwa maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan Pasal 55 Ayat(1) ke2 KUHPidana;Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1128 K/Pid/20186.
Putus : 14-03-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN MUARO Nomor 16/Pid.B/2011/PN.MR Tanggal 14 Maret 2011 — SUGINO Pgl DEGEL
SUPRIADI Pgl PLEKEK
529 — 430
529 — 430
Menyatakan mereka terdakwa SUGINO Pgl DEGEL dan terdakwaSUPRIADI Pgl PLEKEK bersalah melakukan Tindak PidanaUsaha Penambangan Tanpa Izin (PETI) sebagaimana diaturdalam Pasal 158 UndangUndang No. 4 Tahun 2009 Jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana .2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa SUGINO Pg!
menangkap mereka,karena kegiatan penambangan yang dilakukan mereka terdakwatersebut telah merusak ekosistem serta pencemaran lingkunganhal 3 dari 18 hal Put No.16/Pid.B/2011/PN MR4dan juga tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK sebagaimana syaratyang diperlukan untuk melakukan penambangan tersebut. hal inijuga terhadap Negara dirugikan yaitu) PNBP (Pendapatan NegaraBukan Pajak) menyangkut lyuran Tetap dan lyuran Royalticee cee Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana sesuai bunyi Pasal
Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdenganunsur unsur sebagai berikutSetiap Orang Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta Unsur Setiap Orang :Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagaisubjek hukum atau pelaku yang melakukan tindak pidanayang kepadanya dapat dipertanggungjawaban
Terdakwa menyesali perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama iniberada dalam tahanan, maka lamanya penahanan tersebut akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukandipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai denganamar putusan dibawah iniMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalahdan harus' dipidana, maka terhadap terdakwa dibebani untukmembayar biaya perkara;16Mengingat dan memperhatikan pasal
pasal undang undangkhususnya Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, dan Undang Undang No.8Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang undanganlainnya yang bersangkutan ;MEN GA Dit tL I1.
Putus : 08-09-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 K/PID.Sus/2016 Tanggal 8 September 2016 —
284 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 ayat (1)KUHAP, Pasal 155 ayat(1), (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harusdibatalkan;2.
185 ayat (1), (4) KUHAP juncto Pasal 184ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimanadimaksud Pasal 187 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP serta didukungpula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janjisebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) juncto Pasal 186 KUHAP makadinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184ayat (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh PenuntutUmum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim
Pasal 2 dan Pasal 3 undangundang tersebut;Kemudian, di dalam penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 dijelaskan sebagai berikut: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsurunsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindakpidana tersebut.Pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yangmeringankan.Kemudian
143 ayat (1)KUHAP, Pasal 155 ayat (1), (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harusdibatalkan;2.
160 ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (1), (4)KUHAP juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat buktisurat sebagaimana dimaksud Pasal 187 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf cKUHAP serta didukung pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksatelah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) junctoPasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai KeteranganAhli sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yangdiajukan oleh Penuntut Umum tersebut
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 B/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — PT PUTERA KADE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap