MUHAMMADNOOR Als ANANG EBEH Bin SELAMAT ACU (yang diajukan dalam berkasterpisah) lalu sabusabu tersebut terdakwa Il masukan kedalam kotak rokok merkDiplomat Mild Menthol, dan terdakwa ll membawa sabusabu tersebut danmenyerahkan sabusabu tersebut kepada terdakwa ditempat yang sama saatterdakwa dan terdakwa Il menyerahkan uang untuk pembelian sabusabu yaknidi dearah Jl. Guntung Jingan Amaco Kel. Loktabat Utara Kec.

DARYANTO selain dijual kepada saksiGAZALI RAHMAN sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) juga telahdijual kepada beberapa penebang kayu di KM 30 Dearah Lendianseharga Rp. 4.300.000, (empat juta tiga ratus ribu rupiah).Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekira pukul 23.00Wita terdakwa didatangi oleh saksi GAZALI RAHMAN yang bermaksudmembayar Narkotika Gol.

21 Desember 2019 yang dibuat oleh Didik Sugiyono dan ditujukankepada Kapolresta BAnyUWaNG ........... 0.0 cee cee cee eee cee cee eee eee eeneeeeeees (Bukti P10);Fotokopi sesuai fotokopi Bukti print out dari pesan Whatsapp tertanggal 21Januari = 2021...... 2... cece cee cece eee eee te ee tee tet ttetteeteetseesaeeeeeee (Bukti P10.A);Fotokopi sesuai fotokopi Tanda Terima dari: Didik Sugiyono, perihal: pengaduan,tertanggal 23 Desember 2019, yang diberikan oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia Dearah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) UU Pemerintanhan Daerah tersebut dapatdisimpulkan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yangdibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah. KewenanganPemerintahan Daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiridalam pelaksanaan asas otonomi hanya yang telah ditentukan menjadiurusan Pemerintahan Daerah.

Putusan Nomor. 54 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.mengenai penyelenggaraan jalan untuk pengangkutan batubara.Padahal kewenangan Daerah Provinsi di bidang Mineral dan Batubarasebagaimana disebutkan dalam lampiran UU Pemerintahan Dearah darihuruf a sampai dengan g sebagaimana disebutkan di atas, sama sekallitidak memberikan kewenangan untuk mengatur tentangpenyelenggaraan jalan untuk pengangkutan mineral

tentang PerusahaanDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan PeraturanDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 tahun 2017tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Takasebagai tersebut pada BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal22 yang menyatakan:Pasal 22Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:a.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 3, Tambahan Lembaran Dearah

KabpatenPenajam Paser Utara Nomor 2); danb.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor :12 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 tahun 2003tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun2012 Nomor : 12, Tambahan Lembaran Dearah KabupatenPenajam Paser Utara Nomor 11); dicabut dan dinyatakantidak berlaku.Halaman 44 dari 94 HalamanPutusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMDBerdasarkan dalildali

mereka memukul korban tersebut danjarak Terdakwa melihat mereka memukul korban sekitar 3 meter.Benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 wibsewaktu itu Terdakwa mendengar warga ada kehilangan kerbau laluTerdakwa mencari bersama sdr Anas dan sdr Ca Am di kebun karetkemudian kami keluar dari kebun karet lalu Terdakwa mendengar ada orangsedang melansir kerbau di Simpang PT.Ayam kemudian Terdakwa bersamasdr Anas pergi ke PT.Ayam tersebut dan sdr Ca Am pulang kerumahsetibanya di Dearah

Il sebagaimana didalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ketentuan MajelisDIKDASMEN Pimpinan Pusat Muhammadiyah BAB Pasal 1 ayat 28berbunyi: Pengawasan penyelengaraan Pendidikan Dasar danMenenggah Muhammadiyah adalah kegiatan Pembinan danPengawasan yang dilakukan oleh Majelis, selanjutnya sebagaimanadiatur dalam ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan MenengahPimpinan Pusat Muhammadiyah No 100/KTN/I.4/V/2017 tetangal 8Ramadhan 1439 H/24 Mei 2018 M, terdapat pada pasal 6 menyatakanPimpinan Dearah

Mangga T, SE selaku Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah DaerahKabupaten Jeneponto (TAPD) menyerahkan Rancangan Kebijakan UmumAnggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (KUA) Kab. Jeneponto TahunHalaman 68 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.

Mangga T, SE selaku Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah DaerahKabupaten Jeneponto (TAPD) menyerahkan Rancangan Kebijakan UmumAnggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (KUA) Kabupaten JenepontoTahun Anggaran 2013 dan Rancangan Priorotas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Kabupaten Jeneponto untuk Tahun Anggaran 2013, Kepada DPRDKabupaten Jeneponto melalui Sekertaris DPRD Kabupaten Jeneponto yangditerima pada tanggal 15 Juni 2012 oleh HJ Bungsuhari (Staf DPRD Kab.Jeneponto); KUA dan PPAS tersebut baru mulai

Mangga T, SE selaku Wakil Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah Kabupaten Jeneponto (TAPD) menyerahkan Rancangan KebijakanUmum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (KUA) KabupatenJeneponto Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Priorotas Plafon AnggaranSementara (PPAS) Kabupaten Jeneponto untuk Tahun Anggaran 2013,Kepada DPRD Kabupaten Jeneponto melalui Sekertaris DPRD KabupatenJeneponto yang diterima pada tanggal 15 Juni 2012 oleh HJ Bungsuhari(Staf DPRD Kab.

Frans Sompie dalampengakuannya telah menyebutkan bahwa penerbitan akta jual beli benardilakukan di Tomohon dan dibuat masih dalam draft/risalah yang kosong(Surat Pengakuan tanggal 14 Mei 2011), sehingga hemat Penggugat aktaakta tersebut sangat tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuanperundangundangan, apalagi tidak dibuat dan ditandatangani dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah di dearah/lokasi objek jual (PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 1250 K/Pdt/1986, 20Juli 1989

DIAH mengarahkansaksi untuk tempat mengantar sabu tersebut sekitar pukul 23.30 wibsaksi Sampai di dearah JI. Gudang Air Kelurahan Dukuh, KecamatanKramat jati, Jakarta Timur dan pada. Dan tidak lama kemudian sdr.DIAH (dpo) menyuruh terdakwa berhenti disebuah warung di dearahJI. Gudang Air, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, JakartaTimur. Dan kemudian sdr.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan Aparatur Sipil Negara adalahprofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangbekerja pada instansi pemerintah; Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugatadalah Pegawai Negeri Sipil dengan mempunyai NIP 19660410 199203 1 006 yangsebelumnya mempunyai NIP 450006379 sebagaimana termuat pada Petikan KeputusanGubernur Kepala Dearah

(lebih kurang enam belas ribu meterpersegi) tersebut di atas, sebelum Penggugat dan Tergugat melakukanperikatan perjanjian sedang dalam proses sengketa antara Penggugatdengan:(1) Gubernur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;(2) Walikota Jakarta Barat;(3) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;(4) Dinas Pekerjaan Umum Dearah Khusus Ibukota Jakarta;(5) Kantor Kodim Jakarta Barat;Bahwa Penggugat dan Tergugat berkehendak saling mengikatkan diridalam perjanjian untuk mengadakan kesepakatan mengurus,Halaman

kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana yangdilakukan oleh terdakwa ; Bahwa saksi ada membeli beras dari terdakwa pada hari Minggu tanggal7 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wita sebanyak 1 (satu) karung berassupermama berat 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp215.000,00 (dua ratuslima belas ribu rupiah) di warung milik saksi di Depan Gardu ListrikSerongga; Bahwa awalnya terdakwa sekira sebulan lalu datang warung nasi miliksaksi di dearah

AG .230/DA.16882 /PB,IX77 perihal SuratKeputusan Gubernut Kepala Dearah Tingkat Lampung No.G/086/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Suratsurat Izin dan atau suratsuratKeterangan atas tanah yang pernag dikeluarkan oleh kepalakepala Negeridan Kepala kepala Kampung;" 20 2020203.

SUTRIS di dearah gelora A.

Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujul Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah; Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan(MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan PimpinanDPRD Kabupaten Bengkalis Nomor

Sebaliknya kerjasama yang aktif a quo berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan yang sama sekali tidak diperhatiakan oleh Majelis HakimJudex facti, terjadi oleh karena adanya kerja sama yang aktif antara saksiKalendi Mananghau selaku Bendahara umum Dearah dengan saksiDenny Untono selaku orang yang menerima/diuntungkan denganpemberian uang panjar sejumlah Rp. 6.250.000.000, (enam milyar duaratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu sudah sepatutnya agar YangMulia Majelis Hakim Tinggi

Bahwa untuk membuktikan teroukti atau tidaknya unsur ini, makaseharusnya Majelis Hakim judex facti memperhatikan fakta hukum yangterungkap di persidangan tentang apakah uang dalam 9 (sembilan)lembar cek yang ditandatangani Terdakwa/Pembanding dan kemudianHal 55 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT KPGdisimpan dalam Brangkas Pemegang Kas Dearah oleh saksi KalendiMananghau telah menyebabkan kerugian keuangan negara ?

. /1.711, April 1994Hal 22 dari 67 hal Putusan No.312/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Dearah Khusus lbukota Jakarta,khususnya pada butir (3) Kesimpulannya, telah menegaskan bahwaPengakuan pemilikan tanah Girik C.103 atas nama Ripun bin Remis dantanah Girik C. 480 atas nama Muhiji bin Saan adalah pengakuan yangtidak didukung data juridis yang kuat atau setidaktidaknya tanahdimaksud pernah dikuasai secara terus menerus dalam jangka waktuyang cukup panjang dan atau misalnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah KotamadyaJakarta Selatan sebagaimana dalam suratnya No. /1.711, April 1994 yangditujiukan kepada Gubernur Kepala Dearah Khusus lbukota Jakarta,khususnya pada butir (3) Kesimpulannya, telah menegaskan bahwaPengakuan pemilikan tanah Girik C.103 atas nama Ripun bin Remis dantanah Girik C. 480 atas nama Muhiji bin Saan adalah pengakuan yang tidakdidukung data juridis yang kuat atau setidaktidaknya tanah dimaksud pernahdikuasai secara terus menerus

hasil laporanpengawasan Inspektorat Aceh, menerbitkan surat Nomor 700/7501 tanggal 20Mei 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Aceh agar memerintahkanKuasa Pengguna Anggaran (Turut Tergugat II) supaya menetapkan tender paketpekerjaan pengadaan bantuan WKSBM (Prasmanan) Kota Langsa sebagaitender gagal (vide Bukti TT Il 3), dan Kepala Dinas Sosial Aceh telahmengeluarkan surat Nomor 467.2/2765/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukankepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Dearah

Frans Sompie dalampengakuannya telah menyebutkan bahwa penerbitan akta jual beli benardilakukan di Tomohon dan dibuat masih dalam draft/risalah yang kosong(Surat Pengakuan tertanggall 14 Mei 2011), sehingga hemat Penggugataktaakta tersebut sangat tidak prosedural dan bertentangan denganketentuan perundangundangan, apalagi tidak dibuat dan ditanda tanganidihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di dearah/lokasi objek jual(Putusan MARI Nomor Reg: 1250 K/Pdt/1986, 20 Juli 1989: Akta jual belliPPAT adalah