Ditemukan 826 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Perizinan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1170 K/PDT/2016
Tanggal 14 September 2016 — AGUS PURNOTO H. VS PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA cq. KANTOR PENANAMAN MODAL dan PERIZINAN TERPADU (KPMPT), KABUPATEN PURBALINGGA, dk.
82 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangditerbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalinggamenerangkan bahwa usaha Penggugat telah memiliki DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Keterangan tersebut dan telahdisahkan pada tanggal 28 Oktober 2014;Bahwa Penggugat menerima Surat Teguran atas usaha karaoke milikPenggugat dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut: Surat Nomor 503/770/2014, perihal Teguran Perizinan
    Usaha, tertanggal15 Desember 2014; Surat Nomor 503/794/2014, perihal Teguran Il Perizinan Usaha,tertanggal 29 Desember 2014; Surat Nomor 503/090/2014, perihal Teguran Ill Perizinan Usaha,tertanggal 9 Februari 2015;Bahwa sebagai tanggapan dari surat teguran dari Tergugat I, makaPenggugat melalui kuasanya telah mengirim surat kepada Tergugat Nomor012/PBB/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 perihal Tanggapan atas suratNomor Surat Nomor 503/090/2014, kepada Tergugat ;Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725 K/PID.SUS/2015
Tanggal 19 Januari 2016 — MULIADI CHANDRA
86 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa tidak pernahmengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan kepada Pemerintahan Daerahsetempat, sehingga perkebunan kelapa sawit yang dikelola Terdakwa itu tanpamemiliki Izin Usaha Perkebunan yang seharusnya berdasarkan PeraturanMenteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Februari2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; terhadap luas arealperkebunan di atas 25 ha wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.
    No. 725 K/PID.SUS /2015Terdakwa melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur;Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 15dan Pasal 17 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalamputusan a quo yaitu dalam pertimbangan putusannya, yakni:Bahwa terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggarPasal 46 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan
    Pasal 9 ayat (2) PeraturanMenteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Majelis Hakim dalamputusannya telah mempertimbangkan halhal sebagai berikut:"Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwaTerdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena sesuai dengan ketentuanPasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan bahwauntuk memperoleh IUPB sebagaimana dimaksud
    Usaha Perkebunan adalah merupakanperaturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan, yang mana secara garis besar, Permentan tersebut hanyamengatur syarat administratif dalam mengajukan/mendapatkan IzinUsaha Perkebunan, dan bukan mengatur Subjek yang wajib memiliki IzinUsaha Perkebunan.
    Usaha Perkebunan yangmenggantikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2, disebutkan sebagai berikut:Pasal 1 angka 8:Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesiaatau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan denganHal. 19 dari 26 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2497 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Cq PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG, diwakili oleh Bupati Tana Tidung Drs. H. UNDUNSYAH, M.Si.M.H VS PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang diwakili oleh VALENTINUS SUWANDI jabatan Direktur Utama
52 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I/2008 tanggal 25 Februari 2008 tersebut,dengan itikad baik dan kepatuhan kepada Pemerintah Kabupaten TanaTidung baik selaku yang menerbitkan perizinan usaha pertambangan batuHal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014bara bagi Penggugat serta dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi maka(PT.
    Bahwa akan tetapi Surat Pj Bupati Tanah Tidung tersebut adalahdidasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, yang sebelumnyaPerda tersebut telah diberlakukan di Kabupaten Bulungan, dan selanjutnyabaru. diberlakukan di Kabupaten Tana Tidung setelah terjadinyapembentukan Kabupaten Tanah Tidung sesuai UndangUndang Nomor 34Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dansetorannya kemudian juga dialinkan ke kas Tergugat mengingat
    Bahwa oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum tersebut di atas belumpernah diajukan pembatalan sesuai mekanisme yang diatur menurutundangundang, maka jelas Gugatan Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi yang terkait dengan Pembayaran KKSDA tersebut adalah masihprematur, karenanya Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasitersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima diterima (niet ontvankelijkeverklaarrd);.
    Usaha Pertambangan Umum;Hal. 23 dari 31 hal.
    Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, terbukti dari Surat buktiPenggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri yaitu Surat bukti P.26 danP.27 yang menganggap bahwa penyetoran KKSDA yang dilakukannya keKas Daerah Kabupaten Tana Tidung atas permintaan Pj Bupati KabupatenTana Tidung sebagai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;.
Pengadilan PN BLANGKAJEREN Pidana Umum
Register : 02-06-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BLANGKAJEREN Nomor 40/Pid.B/LH/2017/PN Bkj
Tanggal 29 Agustus 2017 — PIDANA - Kadir Muliadi Sitorus Bin Manutun Sitorus - Safrika Sardi Bin Almarhum Bahtiar
114 — 20
  • terhadap Para Terdakwa, dimana anggota Polisi Polres GayoLues sudah menanyakan dokumen perizinan usaha pertambangan padaPara Terdakwa namun karena Para Terdakwa tidak memiliki dokumenperizinan usaha pertambangan dan agar usaha pertambangan ParaTerdakwa berjalan lancar dan tidak ada hambatan kemudian Para Terdakwamelakukan perdamaian dengan memberikan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah)/perbulan pada Kasat Reskrim Polres Gayo Lues;Menimbang, bahwa Terdakwa II Safrika Sardi Bin Almarhum
    GayoLues sudah menanyakan dokumen perizinan usaha pertambangan padaPara Terdakwa namun karena Para Terdakwa tidak memiliki dokumenperizinan usaha pertambangan dan agar usaha pertambangan ParaTerdakwa berjalan lancar dan tidak ada hambatan kemudian Para Terdakwamelakukan perdamaian dengan memberikan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah)/perbulan pada Kasat Reskrim Polres Gayo Lues;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut:1.
    Setelah pasir di muat kedalam mobil kemudianSaksi Ali Muhammad selaku sopir mobil menyerahkan uang sebesarRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa Kadir MuliadiSitorus Bin Manutun Sitorus sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) belum dibayar;10.Bahwa sekira pukul 11.00 WIB datang anggota Polisi Polres Gayo Lues11.lalu menanyakan dokumen perizinan usaha pertambangan padaTerdakwa Kadir Muliadi Sitorus Bin Manutun Sitorus dan ternyataTerdakwa Kadir Muliadi Sitorus Bin
    perizinan usaha pertambangan dan agar usaha pertambanganPara Terdakwa berjalan lancar dan tidak ada hambatan kemudian ParaTerdakwa melakukan perdamaian dengan memberikan uang sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/perbulan pada Kasat ReskrimPolres Gayo Lues;12.Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa di daerahAliran Sungai (DAS) Kreung Tripe yang berada di Kalapinang DusunDurin Siku Kampung Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten GayoLues termasuk wilayah pertambangan batuan jenis
    usaha pertambanganpada Para Terdakwa namun karena Para Terdakwa tidak memiliki dokumenperizinan usaha pertambangan dan agar usaha pertambangan Para Terdakwaberjalan lancar dan tidak ada hambatan kemudian Para Terdakwa melakukanperdamaian dengan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah)/perbulan pada Kasat Reskrim Polres Gayo Lues;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya sedari awal ParaTerdakwa yang sudah mengetahui jika usaha pertambangan tidak memilikidokumen perizinan
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Khusus
Register : 18-12-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN Mtw (Migas)
Tanggal 2 Februari 2016 — - AHMAT YANI alias YANI bin MISRAN
29 — 3
  • Barito Utara, anggotaanggota Kepolisian Resor Barito Utaradatang ke kios milik Terdakwa dan di dalam kios ditemukan BBM jenis solarsebanyak kurang lebih 2200 (dua ribu dua ratus) liter yang disimpan pada 13(tiga belas) drum kemudian mereka meminta kepada Terdakwa untukmenunjukan perizinan usaha penyimpanan / niaga BBM namun Terdakwa tidakmampu menunjukannya;e Bahwa semua bahan bakar Minyak ( BBM ) tersebut adalah milik Terdakwa;e Bahwa terdakwa ada memiliki dokumen perizinan ( HO) yang dikeluarkankepala
    Barito Utara, anggotaanggota Kepolisian Resor Barito Utara yangsedang melaksanakan tugas kepolisian datang ke kios milik Terdakwa dan didalam kios milik Terdakwa ditemukan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih2200 (dua ribu dua ratus) liter yang disimpan pada 13 (tiga belas) drumkemudian anggotaanggota Kepolisian meminta kepada Terdakwa untukmenunjukan perizinan usaha penyimpanan / niaga BBM namun Terdakwa tidakmampu menunjukannya;Bahwa semua bahan bakar Minyak ( BBM ) tersebut adalah milik Terdakwa
    anggotaanggota Kepolisian Resor Barito Utara datang kekios milik Terdakwa untuk melaksanakan tugas kepolisian dan di dalam kios milikTerdakwa ditemukan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 2200 (dua ribu dua ratus)liter yang disimpan pada 13 (tiga belas) drum yang mana semua BBM jenis solar milikTerdakwa yang nantinya BBM tersebut akan dijual lagi kepada Orang lain yang akanmembelinya;Menimbang, bahwa kemudian anggotaanggota Kepolisian Resor Barito Utarameminta kepada Terdakwa untuk menunjukan perizinan
    usaha penyimpanan / niagaBBM namun Terdakwa tidak mampu menunjukannya dikarenakan Terdakwa tidakmemiliki izin dimaksud;Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan BBM subsidi pemerintah jenis solartersebut dengan cara membeli dari pelangsir dan dari kapal tugboat lalu terdakwamengumpulkan dan menyimpan BBM subsidi pemerintah jenis solar tersebut di lantingkios milik terdakwa kemudian terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak subsidipemerintah jenis solar tersebut kepada pembeli;Menimbang, bahwa berdasarkan
    usaha penyimpanan / niagaBBM namun Terdakwa tidak mampu menunjukannya dikarenakan Terdakwa tidakmemiliki izin dimaksud;Menimbang, bahwa terdakwa ada memiliki dokumen perizinan ( HO) yangdikeluarkan kepala kantor pelayanan perizinan terpadu , dan Ijin Reklame yangdikeluarkan oleh kepala kantor pelayanan perijinan terpadu tetapi sejak tanggal 4Oktober 2013 sampai saat ini semua surat Ijin tersebut tidak bisa di perpanjang masaberlakunya;Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan BBM subsidi pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/PID.SUS/2015
Tanggal 19 Januari 2016 — WILLIAM alias ACONG
248 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 9 ayat (2)Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sesuai Dakwaan Kumulatif kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM alias ACONG denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denganperintah agar Terdakwa ditahan;3.
    No. 722 K/PID.SUS /2015Terdakwa melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur;Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 15dan Pasal 17 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalamputusan a quo yaitu dalam pertimbangan putusannya, yakni:Bahwa terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggarPasal 46 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan
    Pasal 9 ayat (2) PeraturanMenteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Majelis Hakim dalamputusannya telah mempertimbangkan halhal sebagai berikut:"Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwaTerdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena sesuai dengan ketentuanPasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan bahwauntuk memperoleh IUPB sebagaimana dimaksud
    Bahwa terkait adanya sengketa kepemilikan telahkami uraikan pada Penjelasan Poin 1 di atas, disamping itu menuruthemat kami Majelis Hakim juga telah salah dan keliru dalam menafsirkanUndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sertaPeraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adalah merupakanperaturan pelaksana dari UndangUndang
    Usaha Perkebunan yangmenggantikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2, disebutkan sebagai berikut:Pasal 1 angka 8:Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesiaatau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan denganskala tertentu;Pasal 3 ayat (1):Hal. 22 dari 31 hal.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 26-06-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 168 /Pid.Sus/2014/PN.Plw.
Tanggal 24 September 2014 —
345 — 23
  • melakukan tindak pidana karenakelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan denganluasan tanah tertentu. dan/atau usaha industri pengolahan hasilperkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usahaperkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1),sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) UndangUndang RI No. 18Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 6 JoPasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan
    Usaha Perkebunan, sesuaiDakwaan Alternatif Kedua Subsidair kami ;2.
    Usaha Perkebunan ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melaluiPenaasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami isidakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukanEksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan Saksisaksi yang masingmasing yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masingmasing,yaitu sebagai berikut :1.
    Usaha Perkebunan dengan unsurunsur sebagai berikut :1.
    Usaha Perkebunan ;Halhal yang meringankan : e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehinggamemperlancar jalannya persidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat, ketentuan Pasal 46 Ayat (2) UndangUndang RI No. 18Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 9Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Pasal 197 ayat 1 KUHAPserta peraturan perundangundangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 21-09-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2012
Tanggal 21 September 2012 — BUPATI KUTAI BARAT vs PT. PERKEBUNAN SENTAWAR MEMBANGUN
79 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkebunan Sentawar Membangun) yang diterbitkan olehTergugat adalah tidak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor357/Kpts/HK.350/5/2002 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (selanjutnyadisebut sebagai KEPMEN No.357);Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka secara jelas dan terbukti haltersebut telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf (a) UndangUndang PengadilanTata Usaha Negara yang antara lain menyatakan bahwa
    Perkebunan Sentawar Membangun telah sesuai dengan Pasal 17 PeraturanMenteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan , lalu dijadikan alasan hukumMembatalkan putusan Hakim Pertama.
    Usaha Perkebunan yangmenyebutkan :Perusahaan perkebunan yang telah memiliki ITUP, IUPB, atau IUPPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib : menyelesaikan hak atastanah selambatlambatnya 2 (dua) Tahun sejak diterbitkannya IUP, IUPBatau IUPP ;e Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 huruf aPeraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka hal iniberarti PT.
    Perkebunan Sentawar Membangun selaku Pemegang Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kelapa Sawit tidak serius melaksanakan kewajiban yangditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;21e Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 huruf aPeraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, makaberpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :503/428/Eko.TUP/X1I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP
    Usaha Perkebunan,Mayoritas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa tindakan Tergugatmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa keputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.943/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan BupatiKutai Barat Nomor : 503/428/Eko.TUP/XI/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan(IUP) Kelapa Sawit PT.Perkebunan Sentawar Membangun telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-06-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 06-02-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 15 Januari 2014 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS); melawan BUPATI KUTAI TIMUR;
218 — 102
  • Usaha Perkebunan pada pasal 10 butir e, f dan k, yangmana lokasi/areal Izin Usaha Perkebunan PT.
    Bukti T4 : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai TimurNomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja DinasPerkebunan Kabupaten Kutai Timur ;5.Bukti T5 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Menteri PertanianNomor: 357/Kpts/HK.350/3/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;6.
    Bukti T6 : Foto copy sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 261Tahun 2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Di Kabupaten KutaiTimur ;7.Bukti T7 : Foto copy dari foto copy Undangundang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ;Halaman 27 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUNSMD .....8.Bukti T8 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai TimurNomor 6 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Kutai Timur ;9.
    Bukti T9 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/10.LI.12.12.Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;Bukti T10: Foto copy sesuai asli Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 525.26/K.258/2010 Tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor 548/02.188.45/HK/X/2007 Tentang Izin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.
    Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa SawitHalaman 43 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUNSMD .....seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal16 Desember 2008 (vide bukti P 4 = T1);Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkanbahwa IUP, IUPB, atau UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi arealbudidaya atau dan
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 20-09-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN PADANG Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.QUARTA FITRAZA,SH,ST,MH
2.DIANA FEBRITA SARI, SH.
Terdakwa:
SANGAJI PGL. SANGAJI BIN BALUMBUK
45 — 37
  • 2 (dua) lembar Perizinan Usaha berbasis Resiko Lampiran Izin 30092100286760004.
  • 1 (satu) lembar perizinan berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan lampiran PB-UMKU 300921002867600020001 Nama penangguangjawab Satria Nurrahmat
  • 1 (Satu) PAS Besar Nomor AL.520/02/04/KSOP/SKL/2002,A.n Kapal KM.Langkah Satria
  • 1 ( satu ) lembar surat ukuran dalam Negeri Nomor 9679/Bc.
  • 1 (Satu) Lembar Sertifikat Kelaikan Kapal Peikanan No.B.1469/PPSB/PI.21/III/2003;
  • 1 (Satu) Lembar Perizinan Usaha Berbasis Resiko Induk Berusaha 3009210028676. Nama Pelaku usaha SATRIA NURRAHMAT;
  • 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar No. 28-0004-001-IV-SPB-KP-2023,Tanggal 29 April 2023;

    • Dikembalikan kepada saksi SATRIA NURRAHMAT .

Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum Penipuan
Register : 07-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 205/Pid.B/2017/PN Sgl
Tanggal 30 Mei 2017 — ANDRY PALIANDRA Als ANDRI Als ANDA Als HENDRA Bin H HASAN ADARI Alm
28 — 3
  • usaha pangkalan Gas elpiji 3 Kg di kelurahanLubuk Kelik dan saksi Riko sebagai Pemohon dan terdakwa berjanjiakan menyelesaikan surat izin tersebut pada bulan Januari 2017,Hal 13 dari 21Putusan Pidana No.205/Pid.B/2017/PN.Sglnamun kenyataannya surat izin tersebut tidak keluar sedangkan uangyang terdakwa minta dari saksi Riko tidak bisa dikembalikandikarenakan sudah habis digunakan untuk kebutuhan seharihari; Bahwa saksi Riko Yakin menyerahkan uang yang terdakwa mintauntuk hal pengurusan Perizinan
    Usaha Pangkalan Agen Gas elpiji 3Kg yang terdakwa tawarkan dikarenakan terdakwa mengaku bekerjadi Badan Pengawasanan Migas dan Pertamina dan terdakwamenjanjikan kepada saksi Riko bisa mengurus SITU, SIUP, HO,NPWP, dan Administrasi untuk membuka Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg,dengan dasar itulah saksi Riko merasa yakin dan menyerahkan UangSebesar Rp.9.200.000, (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Sungailiat 15 Desember2016 (Asli) merupakan bukti pembayaran uang
    (delapan juta rupiah) untuk pembayaran biaya administrasi Migas danpertamina; Bahwa benar terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada saksiRiko sebesar Rp.9.200.000, (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)untuk pengurusan Perizinan usaha pangkalan Gas elpiji 3 Kg dikelurahan Lubuk Kelik dan saksi Riko sebagai Pemohon danterdakwa berjanji akan menyelesaikan surat izin tersebut pada bulanJanuari 2017, namun kenyataannya surat izin tersebut tidak keluarsedangkan uang yang terdakwa minta dari saksi Riko
    tidak bisadikembalikan dikarenakan sudah habis digunakan untuk kebutuhanseharihari; Bahwa benar saksi Riko Yakin menyerahkan uang yang terdakwaminta untuk hal pengurusan Perizinan Usaha Pangkalan Agen Gaselpiji 8 Kg yang terdakwa tawarkan dikarenakan terdakwa mengakubekerja di Badan Pengawasanan Migas dan Pertamina dan terdakwaHal 15 dari 21Putusan Pidana No.205/Pid.B/2017/PN.Sglmenjanjikan kepada saksi Riko bisa mengurus SITU, SIUP, HO,NPWP, dan Administrasi untuk membuka Pangkalan Gas Elpiji 3
    Usaha Pangkalan Agen Gas elpiji 3 Kgyang terdakwa tawarkan dikarenakan terdakwa mengaku bekerja di BadanPengawasanan Migas dan Pertamina dan terdakwa menjanjikan kepada saksiRiko bisa mengurus SITU, SIUP, HO, NPWP, dan Administrasi untuk membukaPangkalan Gas Elpiji 3 Kg, dengan dasar itulah saksi Riko merasa yakin danmenyerahkan Uang Sebesar Rp.9.200.000, (sembilan juta dua ratus riburupiah);Hal 18 dari 21Putusan Pidana No.205/Pid.B/2017/PN.SglMenimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 06-01-2021 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS/2021/PT BJM
Tanggal 14 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : RYAN MANOI, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SURIADI ALS.. PAMAN BIN JAMHARI. ALM
81 — 19
  • Bahwa berdasarkan keterangan ahli BASTIAN WIBOWO, yang bisamendapatkan izin usaha harus berbentuk badan usaha yang telah memenuhipersyaratan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alammelalui Dirjen Migas dan selebinnya mengenai peraturan perizinan usaha diaturdalam peraturan lain, serta penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niagabahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tidak dibenarkan karenamelanggar ketentuan undangundang.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur
    Bahwa berdasarkan keterangan ahli BASTIAN WIBOWO, yang dapatmendapatkan izin usaha harus berbentuk badan usaha yang telah memenuhipersyaratan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alammelalui Dirjen Migas dan selebinnya mengenai peraturan perizinan usaha diaturdalam peraturan lain, serta penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niagabahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tidak dibenarkan karenamelanggar ketentuan undangundang.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur
    Bahwa berdasarkan keterangan ahli BASTIAN WIBOWO, yang dapatmendapatkan izin usaha harus berbentuk badan usaha yang telah memenuhipersyaratan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alammelalui Dirjen Migas dan selebinnya mengenai peraturan perizinan usaha diaturdalam peratur lain, serta penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahanbakar minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi tidak dibenarkan karenamelanggar ketentuan undangundang;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 24-05-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 19/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 27 September 2016 — PT. SERIMBA RAYA MAKMUR; melawan BUPATI MALINAU;
179 — 105
  • Serimba Raya Makmur, juga bertentangan denganketentuan pasal 38 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Pertanian Nomor.26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yangberbunyi sebagai berikut :(1).
    Serimba Raya Makmur selaku pemegang izin usaha perkebunan telahmemiliki TUP, TUPB, atau TUPP, dan dalam menjalankan usahanya telah memenuhiketentuan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b, c, e,f, gdan atau h, Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan PT. Serimba Raya Makmur tidak pernahmelanggar ketentuan tersebut yaitu:b.
    Serimba Raya Makmur melanggar ketentuan pasal 38ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor.26/Permentan/OT. 140/2/2007, tentang Pedoman Perizinan usaha Perkebunan , makaTergugat ( Bupati Malinaau ) harus terlebih dhulu memberikan peringatan palingbanyak 3 (tiga) kali kepada PT.
    Usaha Perkebunan;Menimbang, bahwa adapun kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 34Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adalah :Perusahaan perkebunan yang telah memiliki UP wajib :a.
    Serimba Raya Makmur (vide bukti P7), selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa in casu telah melakasanakan prosedur peringatan terlebih dahulu sebagaimanadiatur dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor.26/Permentan/O T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan atau tidak?
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 84/PID.SUS/2019/PT PLK
Tanggal 12 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMAD PUNDING JAHARI Bin JAHARI Alm
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : UJANG WIJANARKO, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : YOGI NATANAEL CHRISTANTO, SH
286 — 185
  • Akan tetapi perbuatan terdakwa yang melakukankegiatan perkebunan diatas lahan milik terdakwa sendiri tanpa ijin usahaperkebunan (IUP) ataupun Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB) ialan termasuk dalam pelanggaran administratif sebagaimanapelanggaran terhadap ketentuan PERMENTAN Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha PerkebunanPasal 2 ayat 2 huruf h ialah bersifat sanksi administrasi bukan sanksiPidana.Perbuatan Terdakwa yang mengerjakan, menduduki dan
    Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk kegiatan Perkebunanyang berbentuk perseorangan bukan~ berbentuk perusahaanperkebunan harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian(PERMENTAN) Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana pendapatahli KISWANDHONO, SH., MH Bin SOEKISNO TIRTOSUGONDO danahli GEREK, S.Hut., MP bin KEON SINAR dan ahli DR. SADINO, SH.
    ,MH, yakni perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar harusmemiliki Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB) (vide Pasal5 ayat 1 PERMENTAN Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 Tahun2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan) sedangkan luasperkebunan 25 hektar atau lebih wajib memiliki Ijin Usaha Perkebunan(IUP) (vide Pasal 8 PERMENTAN Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan).
    ., MH menerangkan bahwa Pekebun (perseorangan) yangtidak memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau Ijin UsahaPerkebunan ialah termasuk pelanggaran administrasi (putusan halaman50), sehingga berkesesuaian dengan asas pemberlakuanPERMENTAN Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 2 ayat 2 huruf hyang menegaskan bahwa ruang lingkupnya ialah sanksi administrasi.Hal 14 dari 25 hal Putusan No. 84/PID.LH/2019/PT.PLKMaka dengan demikian, bilamana
    mengacu' pada ketentuanpemberlakuan PERMENTAN Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 2ayat 2 huruf h, maka dakwaan maupun Tuntutan yang memuatrumusan perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan perkebunantanpa Ijin Usaha Perkebunan ataupun Surat Tanda Daftar Budidaya(STDB) ialah termasuk dalam pelanggaran administrasi bukanperbuatan pidana;Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian dan alasan pertimbangantersebut di atas, Pemohon Banding (Terdakwa
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 30-09-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 17-12-2022
Putusan PN LUWUK Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 7 Desember 2022 — Penuntut Umum:
NUGROHO SATYA BASUKI, S.H.
Terdakwa:
Sulbar alias Lucky
79 — 7

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Sulbar Alias Lucky tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Usaha sebagaimana dalam dakwaan primer;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Umum
Register : 14-08-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan PN CIBADAK Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Cbd
Tanggal 31 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
2.ANDI ARDIANI, S.H.,L.L.M.
3.AJI SUKARTAJI, S.H.
Terdakwa:
ARIF MUNANDAR Als ARIF Bin M. YAKOB
45 — 0
  • Yakob tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan usaha sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  • Menetapkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 15-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/Pid/2020
Tanggal 15 Juni 2020 — SUSANTO DASLIM alias SUSANTO alias AHIEN Anak LIM CENG UI
173 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya disepakati lagibahwa semua perizinan usaha pengolahan kayu menggunakan Izin UsahaPO. Diant Gagas Lestari dan CV. Dian Macan Raya milik saksi HaryonoWok, serta CV.
    disetorkansebesar Rp548.000.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta rupiah),dan minta pembayaran penggantian sebesar Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah), Terdakwa pun keberatan atas permintaan Herry Budiantotersebut, karena Herry Budianto sebelumnya telah mengetahui bahwa uangdisetorkan tersebut digunakan untuk membangun tempat usahapengolahan kayu, penimbunan tanah lokasi pabrik, pembelian mesinmolding, mesin Ben Saw, Mesin Genset, biaya operasional, biaya survey,biaya penebangan kayu, biaya perizinan
    usaha, pembelian kayu,pengangkutan kayu dan lainlain; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevantersebut, maka hubungan hukum sedemikian rupa itu antara Terdakwadengan saksi Herry Budianto, Adhiyanto, Haryono Wok dan AmbrosiusMawardi adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secarayuridis harus diselesaikan dihadapan Hakim perdata.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 19-09-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 22-11-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lwk
Tanggal 21 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
Agusjayanto, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Mohamad Haidir Alias Idil
45 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Haidir Alias Idil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Usaha sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 09-05-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2012/PTUN.ABN
Tanggal 12 September 2013 — PT. MOROTAI MARINE CULTURE Sebagai Penggugat Melawan BUPATI PULAU MOROTAI Sebagai Tergugat
141 — 155
  • Usaha Pembudidayaan Ikan.
    UndangUndang nomor : 45Hal. 67 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABNtahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang nomor : 31 tahun2004 tentang Perikanan tertanggal 29 Oktober 2009 dan yang lainnyaharus sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8Mei 2007 ;Menimbang, bahwa UndangUndang tentang Perikanan Nomor 31tahun 2004 jo.
    Usaha Pembudidayaan Ikantertanggal 8 Mei 2007 mengatur sebagai berikut : ;Pasal 1 angka (4) : Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnyadisebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimilikiperusahaan perikanan untuk melakukan usahaperikanan dengan menggunakan sarana produksiyang tercantum dalam izin tersebut ;Pasal 2 : Jenis perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikanmeliputi :a.
    Usaha Pembudidayaan Ikan tertanggal 8Mei 2007 pada pasal 47 ayat (2) knhususnya menyangkut sarana usaha.Oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan beberapa izin yangHal. 73 dari 79 halaman Putusan Perkara No.17/G/2012/PTUN.ABNdipermasalahkan oleh Tergugat adalah termasuk sarana usahasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha PembudidayaanIkan tertanggal 8 Mei 2007 pada pasal 47 ayat (2) ;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum
    Maka Majelis Hakim berpendapatberdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanannomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikantertanggal 8 Mei 2007 pada pasal 47 dan pasal 48 dimana Tergugatyang secara hukum tidak memiliki kKewenangan untuk menerbitkanKeputusan Tergugat nomor 500/33/PM/2012, tentang PenghentianSementara Kegiatan Usaha PT.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 15-04-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 08/G/ 2015/ PTUN.PLK.
Tanggal 30 Juni 2015 — PT. DUTA SAWIT KALIMANTAN Melawan BUPATI BARITO SELATAN
125 — 77
  • Kewenangan tersebutdibatasi cakupan bidang atau materi wewenang; dan bertentanganpula dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,karena di dalam lampiran Z (Pembagian Urusan PemerintahanBidang Pertanian dan Ketahanan Pangan) Sub bidang perkebunanSub Sub Bidang Perizinan Usaha, menyatakan bahwa PemerintahKabupaten / Kota tidak mempunyai wewenang untuk mencabut IzinUsaha
    Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketadalam perkara a quo, nyata dan jelas bertentangan dengan Pasal 63Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan karena Rujukan dariSurat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa perkara aquo, nyata tidak berdasarkan hukum, karena TERGUGATmenggunakan Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentar/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan, sebagai landasan atau dasar Surat
    Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1)Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, karena denganmengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya Izin UsahaPerkebunan Penggugat masih tetap berlaku mengingat Penggugatmasih melaksanakan kegiatan usaha perkebunan sesuai denganperaturan perundangundangan sebagaimana dalam Pasal 20 ayat(1) Permenten No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan, sebab IUPB, IUPP atau
    ;Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1)Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan :Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan(SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau IzinTetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelumperaturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku; Bahwa esensi dari Ketentuan Peralihan dapat dilihat dalam LampiranIl UndangUndang
    Bahwa adanya ketidaksesuaian peraturan antara Permentan Nomor :26/Permentan/OT.140/2/2007 dengan Permentan Nomor98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;f. Bahwa penerbitan Izin Usaha Perkebunan oleh Tergugat telah tidakprosedural, selain itu.