Ditemukan 16363 data
RUSNEN HELDAWATI, SH
Terdakwa:
M HAMZAH als ANSAH bin DEYYONG
17 — 14
,M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHalaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 318/Pid.B/2019/PN Bin.Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.
Chahyan Uun Pryatna, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 318/Pid.B/2019/PN Bin.
31 — 16
TASRIH, S.E. PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH, SP,S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa ;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ANDI AHKAM JAYADL S.H. WAHYU IMAN SANTOSO, S.H.M.H DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.HPANITERA PENGGANTI,A. M. TASRIH, SE. Halaman 10 dari 10Putusan Nomor 175/Pid.B /2016/PN. Bin.Form0 1/SOP/001/HKM/2015
26 — 9
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
22 — 15
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
RUSNEN HELDAWATI, SH
Terdakwa:
H ABDUH bin alm H ANANG ASRI
23 — 19
., M.H. dan Alvin ZakkaArifin Zeta, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Anmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Hanindyo Budi Danarto, S.H, PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H Anteng Supriyo, S.H, M.HAlvin Zakka
Arifin Zeta, S.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.EHal.16dari16 Putusan No. 185/Pid.Sus/2018/PN Bin.
18 — 10
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
MAYANG RATNASARI, S.H.
Terdakwa:
BAYU SAPUTRA alias AYUB alias DARE bin ISAI alm
21 — 22
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.
Eryusman, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN Blin.
23 — 1
Luwlolld d3g0 Vg A tro login 2293 oI yb alisl uleArtinya : Maka jika telah terjadi perselisinan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam halini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabig dalamKitab Fikih sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi
PA.MtpPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
27 — 33
., masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh hakimhakim anggota dibantu olehAHMAD M TASRIH, SE., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DONALDWI SISWANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan ParaTerdakwa. 299 222 2n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nanaHakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1.
HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera PenggantiAHMAD M TASRIH, SE.
26 — 9
Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut: ss 1:ta) he As ae lw LeArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
MIFTAHUL JANNAH, SP., SH
Terdakwa:
M YUNUS S bin SABRI
44 — 35
., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna,S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu. oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh WHanindyo Budidanarto,S.H.
,M.HAlvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 14 dari 14 putusan pidana nomor 22/Pid.B/2020/PN Bin.
SURYO KADARGONO, SH.
Terdakwa:
EFENDI als PENDI bin WAGINO
54 — 17
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Herry Setiawan, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapanTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 15 dari 16Putusan 239/Pid.B/2018/PNBIn.Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H. Anteng Supriyo,S.H.
,M.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 16 dari 16Putusan 239/Pid.B/2018/PNBIn.
77 — 26
M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota dibantu olehAHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin serta dihadiri oleh ADI WIRATMOKO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H. ERYUSMAN, S.H.ANDI AHKAM JAYADI, S.H. M.HPanitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15Putusan Nomor242/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
17 — 16
perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat(1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
41 — 19
TASRIH, S.E. PaniteraZe23Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh HANINDYOBUDIDANARTO, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin danTerdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(HARRY GINANJAR, S.H.) (FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. )(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)
27 — 13
., sebagaiHakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh A.M TASRIH, SE., sebagaiPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri olehMUGIONO KURNIAWAN, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin dan dihadapan terdakwa ; Hakim Anggota, Hakim Ketua,1 VIVLINDRASUSISIREGAR, SH.
TASRIH, SE
25 — 3
TASRIH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan dihadiri olehNONIE ERVINA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabarudan Terdakwa ; Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdTRI WAHYUDI, SH AKHMAD JAINI, SH. MHTtdLILIEK FITRI HANDAYANI, SHPanitera Pengganti,TtdAHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE
35 — 8
menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:4g Lael) Gulidlld Bye Vy dae Legin sai al ob Glial glArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
30 — 17
., M.H. danALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 3AGUSTUS 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH,Halaman 14 dari 15.
ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Blin
69 — 5
SH, dan HARRY GINANJAR, SH masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas, dan dengandibantu oleh A.M TASRIH, SE, sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kotabaru, dan dengan dihadiri oleh ENGGAR DIANRUHURI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, danterdakwa.HAKIM KETUA MAJELISt.t.dAKHMAD JAINI, SH.
SHPANITERA PENGGANTIt.t.d1314A.M TASRIH, SE.