Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan

yakni Menginginkan tegaknya syariat Islam diIndonesia, dengan menempuh cara jihad fisabilillah mengangkatsenjata (perang) kaum Thougut, Anshor Thogut dan ulama su / ulamajahat, kaum kafir ialah mereka semua yang beragama Non Muslim,kaum Thogut adalah lembaga yang merumuskan Hukum yang di buatmanusia yaitu MPR dan DPR, Anshor Thogut adalah lembagalembagayang menjalankan dan menegakkan hukumhukum pemerintah selainHukum Allah seperti Polisi dan TNI, ulama jahat ialan mereka ulamaulama yang menghalangi ummat

tersebuthanya bisa ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata(perang fisik) terhadap musuh kami yakni kelompok kaum kafir, kaumthogut, anshor Thogut, ulama jahat;Bahwa menurut pemahaman kelompok kami yang tergolong kaum kafir ialahmereka semua yang beragama Non Muslim, kaum Thogut adalah lembagayang merumuskan Hukum yaitu MPR dan DPR, Anshor Thogut adalahlembagalembaga yang menjalankan dan menegakkan hukumhukumpemerintah selain Hukum islam, ulama jahat ialah mereka ulamaulamayang menghalangi ummat

Fotokopi bukti kwitansi pembayaran ke Toko Fortune atas pengambilanbarang Hand Phone sebesar Rp 2.725.000, (Bukti T.3);4) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran ke Toko Fortune atas pengambilanbarang hand phone sebesar Rp 2.000.000, (Bukti T.4);Halaman 20 dari 48, Putusan Nomor 0144 /Pdt.G/2017/PA.Kds.5) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran (titipan pengambilan barang HandPhone) ke Toko Graha Phone sebesar Rp 3.000.000, (Bukti T.5);6) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran angsuran BPKB mobil di KSPPSMutiara Ummat

kemudian saksi tanyakan kepada Pemohon, ada persoalan apa, lalu dijawaboleh Pemohon, ada persoalan hutang piutang ;Bahwa saksi tidak tahu hutang Termohon dengan siapa dan berapajumlahnya, yang saksi ketahui Termohon tidak boleh lagi bekerja di CounterHP ;Bahwa saksi tahu yang membayar hutang Termohon itu, Pemohon dan saksijuga ikut membayar hutang tersebut sejumlah Rp 5.000.000,(lima jutarupiah) dan Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah) yang diperoleh daripinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Ummat

didasarkan pada bukti tertulis T11 dan T12;Menimbang, bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan dalampembayaran tersebut diri Termohon dan pihak lbu kandung Termohon juga ikutmembantu dalam pembayaran hutang, diperkuat dengan keterangan saksi, Ny.Sunarti binti Sadimin selaku lou Kandung Termohon yang menyatakanTermohon dan saksi ikut membayar hutang sejumlah Rp 5.000.000,(lima jutarupiah) dan Rp 11. 200.000, (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yangdiperoleh dari pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Ummat

Kalaubegitu benarbenar dengan sengaja Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengganti kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuanyayasan, sedangkan kegiatan usaha yang menunjang maksud dantujuan oleh Pendiri YARSIS yang termuat dalam Akta Nomor 35 tanggal2/ November 1970 tersebut adalah murni aspirasi, kehendak, dan citacita luhur dari para Pendiri dan Ummat Islam Surakarta dalam memenuhiHalaman 29 dari 49 hal. Put.

Nomor 2530 K/Pdt/2017citacita dan kehendak Ummat Islam untuk memiliki Rumah Sakit Islamsendiri yang dikelola memenuhi dan sesuai dengan ajaran Islam.Rumusan maksud dan tujuan YARSIS pasal 2 akta Nomor 35 tahun1970, pasal 3 ayat 1 Akta Nomor 10 Tahun 2006 merupakan kesimpulandari keinginan, kehendak dan citacita Iunur Ummat Islam dan PendiriYARSIS yaitu Rumah Sakit Islam Surakarta.

Dengan hilangnya katanama Rumah Sakit Islam Surakarta dan kata dijalankan sesuaidengan ajaran Islam pada Akta Nomor 002 tahun 2011, benarbenartelah menyimpang, melenceng atau menyalahi citacita luhur paraPendiri dan Ummat Islam Surakarta yang pada tahun 1970 benarbenardengan susah payah berusaha mendirikan Rumah Sakit IslamSurakarta. Oleh Karena itu Akta YARSIS Nomor 002 Tahun 2011 harusdibatalkan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan semuladidirikan YARSIS tahun 1970.

Tlbtambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diaturdalam peraturan

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariatislam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat fautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Maielisberpendapat bahwa perkawinan

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal.

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya merupakan syarat administratif yang harus ditaati oleh setiap warga NegaraIndonesia yang melangsungkan pernikahan demi terwujudnya dan terjaminnya tertibhukum perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesia padaumumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya seperti yang dimaksud undangundangtersebut Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat ,perkawinan Pemohon I dan

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturanHal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0057/Pdt.P/2018/PA.Rkstambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan

Apalagi jika diberi amanah untukmemimpin ormas Islam, maka sebagai pemimpin mempunyaikewajiban untuk membela dan melindungi ummat Alloh,Hal. 17 dari 21 hal. Put.

./2010yaitu. ummat Islam, bukan sebaliknya sebagai pemimpinmalah mempergunakan amanah itu untuk menindas ummatIslam dengan bersembunyi di balik pengalihan persepsihukum, karena setahu Pemohon Kasasi / Terdakwa danwarga, bahwa suatu' kasus sengketa tanah secara perdataapapun pelaksanaannya harus selalu) berdasarkan keputusanhukum tetap dari pengadilan untuk mengeksekusinya.Bagaimana mau menegakkan hukum di lain pihak melanggarhukum dengan dalih punya hukum juga, sama saja denganmenegakkan benang basah

Tergugat tidak menuduh Penggugat menjalin hubungandengan suami teman sekantor dengan Penggugat tersebut justruyang memberitahu Tergugat adalah perempuan itu sendiri ;Bahwa posita gugatan nomor 6 benar , akan tetapi yang berkaitandengan KDRT tidak benar ;Bahwa posita angka 7 benar ;Bahwa posita gugatan angka 8 benar dan Tergugat menerimadengan ikhlas dan tidak keberatan atas gugatan Perceraian yangdiajukan oleh Penggugat dengan ketentuan hubungan persaudaraanantara Penggugat dengan Tergugat sebgai ummat

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0131/Padt.P/2019/PA.

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal.

Atau Pemohon konpensimengintrospeksi dirinya, maka pastilah dalam rumah tangga aman dantenteram seperti yang didambakan semua ummat Islam, rumah tanggayang mawaddah dan warohmah;14.Bahwa keluarga Termohon konpensi sudah lelah mendamaikanhubungan antara Pemohon dan Termohon, yang membuat keluargaTermohon konpensi lelah adalah sikap Pemohon konpensi yang tidakpernah mau mendengar nasehat serta saransaran keluarga Termohonkonpensi, selalu menyalahkan Termohon konpensi, Pemohon konpensitidak mau berkaca