Ditemukan 956 data
12 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
18 — 8
Atau Pemohon konpensimengintrospeksi dirinya, maka pastilah dalam rumah tangga aman dantenteram seperti yang didambakan semua ummat Islam, rumah tanggayang mawaddah dan warohmah;14.Bahwa keluarga Termohon konpensi sudah lelah mendamaikanhubungan antara Pemohon dan Termohon, yang membuat keluargaTermohon konpensi lelah adalah sikap Pemohon konpensi yang tidakpernah mau mendengar nasehat serta saransaran keluarga Termohonkonpensi, selalu menyalahkan Termohon konpensi, Pemohon konpensitidak mau berkaca
13 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0131/Padt.P/2019/PA.
26 — 15
Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agarmemberikan kemudahan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebut jugatentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fighiyyah yang selanjutnyadiambil alin oleh Majelis Hakim sebagai berikut :arLaall bosie aiss, le elo Bf aikebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat
11 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
36 — 15
ditunjukan Tergugat kepada Penggugat yang dengantidak pernah merasa bersalah atas tanggung jawab yang diabaikannya, terhadapkebiasaan mabuk dan main perempuan Tergugat tersebut Penggugat pernah dipukulioleh Tergugat hingga memer;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuhadalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan,maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat,padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
10 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqgiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
25 — 5
Blora,adalah milik ummat yang telah dipercayakan kepada takmir masjid AnNur, danterdakwa tidak memintaa ijin sebelumnya kepada takmir Masjid AnNur,sehingga penguasaan terdakwa terhadap uang tersebut adalah bertentangandengan hukum serta kebiasaan yang ada dimasyarakat, dengan demikianunsur inipun telah terpenuhi;Ad. 5.
18 — 3
Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Mei 2010,Tergugat memaksa Penggugat masuk Agama Kristen, karenaPenggugat menolak, Tergugat mengusir Penggugat, dan Penggugatpergi minta perlindungan ke rumah ummat Islam yang tidak jauh darirumah orang tua Tergugat.
17 — 13
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
13 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
15 — 8
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat XXVIII, Tergugat XXII, Tergugat XXIll, TergugatXXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXIX dan eksepsi Tergugat II;Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi1.2.Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;Menetapkan Pembentukan Pengurus DKM Masjid AlKausar,berdasarkan Surat Keputusan Lurah Bintara Jaya, Kecamatan BekasiBarat Kota Bekasi, Nomor 460/07/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016, diLingkungan RW 12, Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi yang dilakukanoleh masyarakat dan ummat
15 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
11 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor0038/Pdt.P/2019/PA.
149 — 45
Padahal tidak bolehdalam hukum (prinsip syariah) dan haram hukumnya melelang barangmilik orang lain yang tidak pernah dimiliki dan /atau berakad 2 kali dalamsatu obyek yang sedang berjalan dengan tidak wajar menyengsarakanorang lain dan diri sendiri, sebagaimana kaidah usul figih LadhararanWala Dhiraran tidak boleh saling menyesatkan, prinsif syariah adalahuntuk kemashlahatan ummat ( Limasholihil ummah);Yurisprodensi Mahkamah AgungRl, No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17April 1975 Jongto.
1.YONART NANDA DEDY
2.Annisa Ratna Kinanti, SH.
Terdakwa:
IKHSAN ARHAM Als ASEP Als ABU ALTAF Als IKHSAN ARHAM Bin ARHAM
172 — 114
yakni Menginginkan tegaknya syariat Islam diIndonesia, dengan menempuh cara jihad fisabilillah mengangkatsenjata (perang) kaum Thougut, Anshor Thogut dan ulama su / ulamajahat, kaum kafir ialah mereka semua yang beragama Non Muslim,kaum Thogut adalah lembaga yang merumuskan Hukum yang di buatmanusia yaitu MPR dan DPR, Anshor Thogut adalah lembagalembagayang menjalankan dan menegakkan hukumhukum pemerintah selainHukum Allah seperti Polisi dan TNI, ulama jahat ialan mereka ulamaulama yang menghalangi ummat
tersebuthanya bisa ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata(perang fisik) terhadap musuh kami yakni kelompok kaum kafir, kaumthogut, anshor Thogut, ulama jahat;Bahwa menurut pemahaman kelompok kami yang tergolong kaum kafir ialahmereka semua yang beragama Non Muslim, kaum Thogut adalah lembagayang merumuskan Hukum yaitu MPR dan DPR, Anshor Thogut adalahlembagalembaga yang menjalankan dan menegakkan hukumhukumpemerintah selain Hukum islam, ulama jahat ialah mereka ulamaulamayang menghalangi ummat
11 — 7
Amanah Ummat, bertempat tinggal di JalanAndi Dai , sebelum Jembatan Simpan lima Kelurahan BinangaKecamatan Mamulju, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalamperkara a quo dipersidangan;DUDUK PERKARANYABahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftarpada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor15/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 11 Januari 2017
17 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
30 — 10
Tlbperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban