Ditemukan 735 data
67 — 22
;Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1),(2) dan(4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jopasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugatagar bisa rukun kembali membina rumah tangganya serta dapat mempertimbangkankembali keinginannya untuk bercerai
29 — 9
telahterbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telahdidasarkan kepada alasan serta bukti yang cukup, makapermohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untukmengucapkan ikrar talak satu raji atas diri Termohonsudah sepatutnya dikabulkan, sesuai dengan ketentuanPasal 70 Undangundan Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dantelah dibah
42 — 10
kedua atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untukmenyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yangyang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta KantorUrusan Agama Kecamatan tempat permikahan mereka dilangsungkan untuk dicatatdalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
11 — 1
diubah dengan Undang12undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mengirimkan salinan putusanint yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudoleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dibah
29 — 6
telahterbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telahdidasarkan kepada alasan serta bukti yang cukup, makapermohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untukmengucapkan ikrar talak satu raji atas diri Termohonsudah sepatutnya dikabulkan, sesuai dengan ketentuanPasal 70 Undangundan Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dantelah dibah
17 — 4
dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
21 — 3
Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kepedudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangNomor 23 tahun 2006 yang telah dibah dengan Undangundang Nomor 24tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon danTermohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara inikepada KUA Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu ;8.
8 — 5
dikaruniai 1 orang anaknamun sekarang anak tersebut telah meninggal;Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukunnamun sejak tahun 2008 tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutkarena Tergugat suka mabuk dan berjudi;Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugatbertengkar saksi hanya mendengar pengaduan dari Penggugat;Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat mabuk dan berjudi ketika diBah
16 — 1
Sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal138 Kompilasi Hukum Islam.
39 — 8
Petasan No. 383 /Pdt.G/7016/04 Sata,PERTIMEANGAN HUKUMNYAMenimbang, batwa Mmaksud dan tumian gugatan Pengquaatsebagaimara telah diuraikan tersebut di atas;Menmbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangtindang Nomor 7tahun 1929 yang telah dibah dan diambah dengan UndangUndang Nomar50 iahun 2009 saiah satu sewenangan Pengadian Agama adaiah mencadiliperkara aniara crangorang yang beragama siem dalam bidang pemikahanpata Tngaai periaina,Mernmbany, batwa berdasarkan pasai 73 avai (1) UndangUndanaNomor 7
11 — 7
berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.Kewenangan Pengadilan Agama TembilahanMenimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undangundang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dibah
7 — 0
maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan makaupaya damai melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapatdilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara MajelisHakim mencukupkan didalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh MajelisHakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah
8 — 3
Nomor : NOMOR PERKARAPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3tahun 2006 dan telah dibah pula dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehatiPenggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugattetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugatdengan Tergugat dari Februari 2008 sering terjadiperselisihan
13 — 7
perubahan kedua dengan undangundang nomor 50 tahun2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untukmengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang danPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY,Kabupaten Enrekang. uuntuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahn 1989 yang telah dibah
15 — 8
itudengan mengingat ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, makagugatan Penggugat dapat dikabulkan; 10Menimbang, bahwa dengan dikabulkannnya gugatan Penggugat tersebut,maka berdasarkan ketentuan Pasal II9 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, makakemudian Majelis kemudian menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat kepadaPenggugat; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(l) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yangtelah dibah
10 — 6
UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugatdan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikahsetelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biayaperkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah
20 — 9
dapatdidamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraiantelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyadapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah
23 — 5
., maka PaniteraMahkamah Syariyah Lhokseumawe diperintahkan untuk mengirimkanSsalinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA Kecamatan tempat tinggalPemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang disediakan ;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dibah lagidengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohondibebankan
8 — 0
Nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makasecara Absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikanperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat berdomisilidalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo, maka berdasarkan ketentuan pasal73 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaaimanatelah dibah
8 — 2
uraian dalam putusan ini menunjuk kepadaBerita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat terbuktiPenggugat adalah penduduk Lingkungan Desa Kolot Pabuaran RT. 003 RW.002 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sesuai Pasal 73UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan dibah