Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Ijin rups Permohonan Pmh Permohonan rups
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-03-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1776 K/PID.SUS/2016
Tanggal 8 Maret 2017 — Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati;
180 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., seluas 285 M2, terletakdi Desa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007:1 (satu) buah lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai takLoyal:1 (satu) buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukankepada Bapak Wayan Candra;1 (satu) buah Surat Perihal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006tertanggal 10 Mei 2006;1 (satu) buah Amplop yang berisi:1 (satu) bendel Rekap Rangking Hasil Tes Sesuai Formasi CPNS PadaPemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;1 (satu) buah map atas
    Gopala Bhakta Sakti, Nomor pendaftaran: 414790,tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen KehakimanRepublik Indonesia;1 (satu) gabung Bahan RUPS LB PT.
    ) menjadi Perseroan Terbatas (PT)Bank BPD Bali.1 (satu) buah Surat Persetujuan Istri atas nama Ni Wayan Ringin untukmenjaminkan dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah SertifikatNomor atas nama Wayan Candra, S.H.MH SeLuas 285 M2, terletak diDesa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007.1 (satu) buah lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai takLoyal.1 (satu) buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukankepada Bapak Wayan Candra.1 (satu) buah Surat Perihal Agenda RUPS
    Putusan Nomor 1776 K/PID.SUS/2016683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen KehakimanRepublik Indonesia.1 (satu) gabung Bahan RUPS LB PT.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum Penipuan
Putus : 01-12-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1508/Pid.B/2014/PN.Jkt.Brt
Tanggal 1 Desember 2014 — TERDAKWA HERMAN GOZALI
79 — 0
  • Heny Singgih ;2. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 34 tanggal 29 Juni 2007 Notaris Atina Indira Ibrahim ; 3. 1 (satu) bundel Akta No. 8 tanggal 4 April 2008 Notaris Atina Indira Ibrahim, SH tentang kesepakatan bersama antara HARJONO KESUMA dengan GEORGE MOHANHAL HARJANI dan 3 (tiga) lembar copy perjanjian jual beli saham PT. Rimo Indonesia Lestari tanggal 19 Oktober 2007; 4. 1 (satu) bundel Akta No. 34 tanggal 27 Juni 2008 Notaris Lenny Janis Ishak, SH. ; 5.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 10-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
SANDUR BETTY MAULI BAKARA
Tergugat:
PT. GENERASI SULUH INDONESIA atau Taman Kanak Kanak Mutiara
172 — 35
  • Sebagaimana diatur dalam Pasal1 angka 6 huruf a & b untuk selanjutnya disebut Tergugat;Tidak ada akta pendirian maupun akta pernyataan keputusan RUPS PT.Generasi Suluh Indonesia yang dalam pasal 1 menyatakan halsebagaimana disebutkan Penggugat dan tidak ada pula Pasal 1 yanglebih dari 2 angka.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 22-04-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 26 April 2016 — Nama : HANDY GUNAWAN Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Pluit Selatan VI No. 03 Rt. 014/Rw.06 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I Nama : N A T A L I A Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Pluit Selatan VI No. 03 Rt. 014/Rw.06 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;
282 — 367
  • Jkt.Sel.Bahwa akte di bawah tangan dibuat oleh para pihak dan hanya mengikatkepada pembuatnya asalkan terpenuhi syarat pasal 1320 BW ;Bahwa dalam akte ini ditandatangani oleh para pihak dan apabila dilanggarmaka dapat dituntut oleh orang yang merasa dirugikan ;Bahwa ahli pernah membuat akte RUPS yang di dalamnya ada penjualansaham yang kesemuanya itu di atur dalam UndangUndang PT Nomor 40Tahun 2007 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, Termohondi persidangan telah mengajukan
Pengadilan PN MALANG
Register : 21-05-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 20-10-2015
Putusan PN MALANG Nomor 111/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 9 Juni 2015 —
146 — 186
  • Notaris / PPAT Kota Malang, diberi tandaTIL4 ;5 Foto copy berita acara RUPS PT. Sumber Rejeki Ekonominomor 54 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan EkoCahyono,SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — I. MARCELIUS KURNIAWAN, DKK lawan FREDERICK RACHMAT dan 1. WAHYUNI, S.H, DKK
144 — 651 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wanprestasi atas Risalah RUPS Luar BiasaPT Sumber Daya Menamas dengan jaminan: Sertifikat Gedung Perkantoran di RasunaOffice Park (ROP) Unit YO 10 danYO11; SHM~ atas Satuan Rumah SusunApartemen Rasuna Tower 7 Nomor1180/BI/7/Menteng Atas, Setiabudi;Penggugat danTergugat V Wanprestasi atas perjanjian lisanPenggugat danTergugat VI Ketidakabsahan penerbitan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan Nomor SPMP01/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009dan Surat Permohonan Blokir Nomor S24/WPJ. 06/KP.0304/2009
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 371/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 172
  • Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau DewanKomisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 (1) dan (2) seta Pasal 99 ayat (1)dan (2) sebagaimana disebut diatas, maka dalam pekara aquo yang dapat betindak untukmewakili kKepentingan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — YAYASAN KESEHATAN PGI CIKINI VS Dr. RADJA B.S SIMANJUNTAK, Sp.An., M.M
80 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimanapertimbangan hukum MA dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telahbenar menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi selaku Direksi Perseroanyang diangkat berdasarkan RUPS sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi sebagaiorgan perseroan yang berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupundiluar pengadilan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 201/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.Pt. Chandrabhakti Jasatama
2.Pt. Suryandra Nusa Bhakti
3.Pt. Mecosuprin Grafia
4.Pipit Kurnia Wibisana
5.Tolly Patrice Putih
6.Pt. Subendwipa Jaya
Tergugat:
Pt. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
330 — 188
  • Kawasan Berikat Nusantara (Persero) diangkat dandiberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danpengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapbkan oleh Menteri selakuPemegang Saham dan sesuai Pasal 11 UndangUndang Badan Usaha MilikNegara, PT.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 18-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PN Ckr
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
PT. Lambgabe Mulia Perkasa yang diwakili oleh Pengurus Kuasa Soni Hasiholan
1018 — 560
  • Organ Perseroan yang disebut RUPS adalah organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau DewanKomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atauanggaran dasar. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Register : 18-09-2015 — Putus : 09-03-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tpg
Tanggal 9 Maret 2016 — PT PIONEER OFFSHORE INDO ( Penggugat ) MISLAN ERLANGGA, CS ( Tergugat)
246 — 68
  • Fotocopy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Pioneer Ofshore IndoRaya No. 86 tanggal 24 Februari 2010, selanjutnya diberitanda P1;2. Fotocopy surat Personal Data Para Tergugat Mislan Erlangga dkk,selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Pioneer Ofshore Indo Raya Periode20132015, selanjutnya diberitanda P3;4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Keberadaan Serikat No. 2B/PUKSPPJMFSPMIVV/BTM/2015 tanggal 28 Januari 2015, selanjutnyadiberitanda P4;5.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 3361/Pid.Sus/2018/PN Sby
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
OLIVIA. BR SEMBIRING, SH.MH
Terdakwa:
PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
239 — 60
  • Terminal PetikemasSurabaya, sebagai Finance Director, menjabat sejak tanggal 1 Nopember2009, sesuai dengan surat pengangkatan berdasar Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Terminal Petikemas Surabaya ;Bahwa, Tugas Nur Syamsiah sebagai Finance Director di PT. TerminalPetikemas Surabaya adalah :a. Menjaga fungsi keuangan PT. Terminal Petikemas Surabaya ;b. Membangun organisasi dan menjaga dengan standart yang tinggihubungan kerja dengan stakeholder PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Waris
Register : 21-03-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 405/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Mei 2013 — NY CARITA SMITH MELAWAN: 1. AHLI WARIS NY. MAULI REGINA SIAHAAN (NY. MAULI REGINA SCHULZ SIAHAAN). 2. AHLI WARIS HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ. 3. AHLI WARIS RUDOLF ARMAND CHRISTIAN SCHULZ. 4. AHLI WARIS NY LITA AURELIA DEWI SCHULZ. 5. AHLI WARIS BONAR PAULUS SALOMO SCHULZ. 6. AHLI WARIS NY CAROLINA NUSANTARI SCHULZ. 7. AHLI WARIS NY VIDIA VICIA SCHULZ. 8. PT SAC NUSANTARA. 9. PT SACNA GRAHA EKA. 10. PT SOELINA INTER KARYA PROCESSING 11. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI cq KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA.
388 — 136
  • Bahwa Tergugat VIII dalam menjalankankegiatannya selalu mengacu kepada UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dimana pertanggungjawaban direksi101112terhadap jalannya perseroan hanya disampaikan kepada Para Pemegang saham dalamforum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan setiap tahunnya.Sedangkan Penggugat sendiri secara hukum tidak tercatat sebagai pemegang sahamTergugat VIII.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PDT/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DKK VS Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd DKK
548 — 421 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2659 K/Pdt/2015Bungbulang (DL), guna melakukan likuidasi terhadap PD BPRBungbulang (DL);Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 24Tahun 2004, LPS dapat melakukan penyelesaian dan penangananBank gagal dengan kewenangan mengambil alih dan menjalankansegala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak danwewenang RUPS;Bahwa untuk menjadikan terang perkara ini yaitu mengenai kebenarandan validitas dokumen yang diajukan Para Penggugat dan ParaTergugat dalam pemeriksaan perkara
    T.I.IV21, T.Ill8 dan T.III9,diperoleh fakta hukum bahwa Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD BPR LPK) Bojongpicungtelah dicabut izin usahanya (vide bukti T.I.IV1 dan T.IlIIl8), danberdasarkan bukti T.I.IV21 yang sama dengan bukti T.IIIl9 berupa pressrelease Nomor Press019/LPS/IX/2011 antara lain dinyatakan bahwadalam rangka likuidasi PD BPR LPK Bojongpicung, LPS akan mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham,termasuk hak dan wewenang RUPS
    rangka pengamanan aset Bank sebelumproses likuidasi;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentangLembaga Penjamin Simpanan telah berlaku efektif (dengan beberapaperubahan) dengan beberapa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan,antara lain Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008tentang Likuidasi Bank khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakanbahwa:Terhitung sejak izin Usaha Bank dicabut, LPS mengambil alin danmenjalankan hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hakwewenang RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 PK/Pdt/2017
Tanggal 6 September 2017 — SERIPADUKA SULTAN DELI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA , Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, DKK
218 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini direksibertugas menjalankan perseroan berdasarkan mandat yang diperolehdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);16. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak (dalam hal ini PTAngakasa Pura II) sebagai Tergugat Ill karena tidak dengan tegasmenyebutkan Direksi Perseroan sebagai subyek hukum yang bertindakmewakili perseroan di dalam pengadilan sehingga gugatan Penggugaterror in persona;C.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2015 — Drs.HARIYONO, AAAI-K Bin WISNU S.
109 — 74
  • Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin PropinsiKalimantan Selatan281. 1 (Satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa Anjar SarapatTengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas PropinsiKalimantan Tengah.282. 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM No. 416, 836,835283. 1 (Satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-09-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 50/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 26 Januari 2017 — PT. SINAR TIMUR SEJAHTERA VS 1. PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
102 — 61
  • Bukti P3 : Surat Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Sinar TimurSejahtera, Nomor : 50, Tanggal 24 April 2014 (Fotocopy sesuai denganasli) ; 222222 ono ona enn nnn nnn nnn nnn na =4. Bukti P4 : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2015 — Drs. MARTHIN FITHER SIMARMATA, MM
185 — 341
  • SelKecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.281 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa Anjar Sarapat Ten:Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.282 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18 November 2dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167 Semarang dan Bukti Tanda TerSHM No. 416, 836,835.283 1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Nesselaku Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
329 — 158
  • PARINDOKARYA PRIMA adalah tindakan melepaskan/memisahkan kepemilikanharta tersebut untuk sepenuhnya menjadiharta kekayaan PT.PARINDO KARYA PRIMA (Pemisahan harta dengan harta pribadi).Tidakan yang dilakukan A MASTURO ini sah setelah mana pemasukanmodal kedalam perusahaan ini mendapatkan persetujuan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) atau Dewan komisaris, hal ini sesuaiketentuan pada Pasal 41 Undangundang No. 40/2007 TentangPerseroan Terbatas, yang menyebutkan penambahan modal harusberdasarkan persetujuan
    RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atauDewan komisaris.Bahwa selanjutnya, untuk proses penyetoran modal dalam bentukasset seperti yang dilakukan A Masturo ini, jika tidak dilakukan padawaktu pendirian Perseroan terbatas (PT), maka harusdilakukan perubahan anggaran dasar dan menqubah komposisi kepemilikan saham dalam PT dimaksud dan perubahan ini haruslah diberitahukan kepada Kementrian Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan pada pasal 42 Undangundang No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, .Halaman 119
    PARINDO KARYA PRIMA sesuai hasil RUPSyang dituangkan dalam akta berita acara RUPS No. 10 tanggal 07 Mei2015, dan hal tersebut telah pula diberitahukan kepada KementrianHukum dan HAM RI dan telah dicatat dalam system administrasi badanhukum pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHUAH.01.030930260 tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana telahdijelaskan sebelumnya dibagian atas.Bahwa penegasan status asset milik PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 26-11-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 06-01-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 379/PID/2020/PT BDG
Tanggal 6 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. DENNY DARMATIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGGA INSANA HUSRI , SH. MH
553 — 207
  • MEGA DUTAPEMBANGUNAN.Bahwa Terdakwa tidak melakukan Rapat umum Pemegang saham (RUPS)terlebih dahulu di PT Muliasari darma untuk meminta jjin kepada parapemegang saham/ investor yaitu saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULISUDRAJAT perihal perizinan yang sudah keluar untuk digunakan kerjasamadengan PT MEGA DUTA PEMBANGUNAN.Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang investor milik Saksi WAWAN HERMAWAN dan saksi JULI SUDRAJAT, dikarenakan belum ada kesepakatanuntuk jumlah nilai rupiah yang harus Terdakwa kembalikan