Ditemukan 8198 data
107 — 33
berpendapat bahwaalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkaraTerdakwa tidak salan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan atas terbuktinyadakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar, karenadalam mempertimbangkan keterbuktian
dakwaan Penuntut Umumtersebut, Judex Facti telah dengan cermat mempertimbangkan faktafakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum secaratepat dan benar:Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum atas keterbuktian dakwaan yang pada pokoknya mohon agarTerdakwa dinyatakan terbukti bersalan melanggar dakwaan PenuntutUmum Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuaituntutan Penuntut Umum;Bahwa alasan
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa urine penggunaNarkotika masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan yaitu 4(empat) sampai 5 (lima) hari;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, pembuktian judex facti in casu yangmenyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer berdasarkan hasilpemeriksaan urine Terdakwa oleh Sipam Rindam /BB tidak dapat dibenarkan;Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsiNarkotika sabusabu, demikian pula tidak ada saksi yang melihat ataumengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;Bahwa
para saksi di persidangan adalah dalam kapasitas sebagai saksi padasaat pemeriksaan urine Terdakwa oleh Sipam Rindam I/BB dan membawahasil pemeriksaan urine Terdakwa ke BNNK Pematangsiantar untuk legalisasi;Dengan demikian, berdasarkan keadaan tersebut sudah terang dan jelas tidakterdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan OditurMiliter tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PemohonKasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti Pengadilan Militer Tinggi Medan telah mempertimbangkanpembuktian dakwaan Oditur Militer secara tepat dan benar sesuai faktahukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu"penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri Pasal 127 Ayat (1)Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 13 K/Mil/2018Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian
perbuatantersebut;In casu, alasan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu karena ada perintahatasan yaitu Serka Doni adalah tidak dapat dibenarkan karena perbuatanmengkonsumsi sabusabu in casu tidak ada hubungannya denganpelaksanaan tugas keprajuritan, bahkan pada setiap kesatuan semuaatasan/komandan selalu menekankan agar seluruh prajurit TNI untuk tidakmenyalahgunakan Narkotika, dan kepada pelakunya akan dikenakan sanksiyang berat;Berdasarkan keadaankeadaan tersebut putusan judex facti yangmenyatakan keterbuktian
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1804 K/Pid.Sus/2020UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danpenjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6(enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)subsidair pidana penjara 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar, karenadalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan in casu danpemidanaannya judex facti telah mempertimbangkan secara cermatfaktafakta di persidangan dengan memberikan pertimbanganhukumnya secara tepat dan benar sesuai faktafakta
Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut melainkan kepada Terdakwa didakwa melanggarPasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Bahwa sesuai ketentuan hukum acara pidana, dalam melakukanpemeriksaan Terdakwa di persidangan, judex facti mendasarkan padasurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Bahwa /n casu dalam mempertimbangkan atas keterbuktian
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Militer Tinggi Medan yangmenguatkan Putusan Pengadilan Militer O2 Medan baik keterbuktianunsurunsur tindak pidana maupun pidana yang dijatuhkan, telah salahdalam menerapkan hukum khususnya dalam membuktikan dakwaankesatu yaitu Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai narkotika golongan bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 karena tidak terdapat alatbukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP (terdapat2 (dua) alat bukti) untuk menyatakan keterbuktian
Oleh karena putusanJudex Facti in casu harus dibatalkan sepanjang keterbuktian DakwaanKesatu Oditur Militer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaankesatu tersebut, maka alasan kasasi Pemohon Kasasi/PenasihatHukum Terdakwa sepanjang pembuktian Dakwaan Kesatu OditurMiliter in casu dapat dibenarkan;Bahwa terhadap Dakwaan Kedua Oditur Militer yaitu Penyalahgunaannarkotika golongan bagi diri sendiri dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, Judex Facti sudah tepat danbenar dalam
membuktikan Dakwaan Kedua in casu karena berdasarkanfaktafakta hukum di persidangan terdapat alat bukti yang cukup sesuaiketentuan Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan keterbuktian dakwaan incasu yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian denganketerangan Saksisaksi yang menyatakan Terdakwa telahmengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 31 Oktober2016 dan pada tanggal 1 November 2016 bertempat di sebuah rumahkosong di daerah Lingkungan Ill Kelurahan Sidomulyo KabupatenLangkat
PUPUK MAHFUDHON
36 — 3
./1984 tanggal 25 Nopember 1987 yangmenegaskan bahwa Pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapikewenangannya itu hanya terbatas sampai pada halhal yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta tersebut, maka selanjutnyaterkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensi absolut dankompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara
oleh pihak Pemohon, yaitu melalui alatbukti Surat (P1 sampai dengan P5) dan alat bukti saksi (atas nama Amien danJalal)yang diajukannya, yang mana telah ternyata bahwa Biana Artati telahmeninggal pada tanggal 20 Februari 1992;Menimbang, bahwa keberadaan alatalat bukti tersebut secara substansialjuga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telahmemenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdata danKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa keterbuktian
12 — 2
Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
35Tahun 2009, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan in casu dengan alasan terdapat cukup bukti untukmenyatakan kesalahan Terdakwa, yaitu hasil pemeriksaan KesatuanKodim 0827/Sumenep pada tanggal 18 April 2016 yang menyatakan urineTerdakwa positif Methamfetamina;Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hasil pemeriksaanurine oleh kesatuan tidak dapat secara serta merta digunakan sebagaibukti keterbuktian
Putusan Nomor 27 K/Mil/2019nyatakan keterbuktian atas perbuatan sebagaimana dakwaan OditurMiliter in casu.
174 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkaraTerdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan in casu atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhanpidananya yaitu pidana mati sudah tepat dan benar, karena dalammempertimbangkan keterbuktian
faktafaktadi persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secaratepat dan benar;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktiandakwaan in casu yang pada pokoknya mohon untuk membatalkanputusan Judex Facti tersebut dan menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melanggar Pasal 115 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena hanyamerupakan penghargaan pembuktian yang untuk itu tidak tundukpada pemeriksaan kasasi;Bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian
96 — 20
Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau meyembunyikan sesuatu barang: Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsurini;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum dipersidangan pada suatuhari pada tahun 2020 atau sekitar 1 (satu) minggu, atau sebelum memasukibulan puasa
Niko PglIblis memberikan komisi kepada terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus riburupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian keterbuktian dari sub unsur dariunsur Ad.2. menjual sesuatubarang ternyata pada diri terdakwa, sehingga unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan keterbuktiannya ;Ad.3.
Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dankejahatan ; Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN PsbMenimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsurini;Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata bahwa terdakwa dalammenjual sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Xwarna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642, dirangkai
11 — 0
Jubang Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebeswilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan Kutipan AktaNikah Nomor (AKTA NIKAH) tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BrebesKabupaten Brebes, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dikaitkan dengan bukti P. 1 yangmerupakan Kutipan Akta Nikah Nomor (AKTA NIKAH) tanggal 17 Maret 2010 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, maka terbukti bahwa antara Pemohondengan Termohon adalah pasangan suamiistri yang sah yang pernikahannya telahdilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010 menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian
selalu berani dan sering membantah perkataanPemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik sehingga Pemohon merasakesulitan untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, kemudian sejak tanggal10 Juli 2013 Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon sendiri hingga sekarang sudahkurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon danPutusan Nomor 3986/Pdt.G/2014/PA Bbs. 11Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yangMenimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian
46 — 2
Dengandemikian, maka terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suamiistri yang sah7yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2008 menurut hukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkan denganketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2) Angka (9)dan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Ttahun 2006 dan pengubahankedua dengan UndangUndang
telah mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBantarkawung Kabupaten Brebes;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugatdengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakanpada tanggal 18 April 2008 menurut hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian
berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izinPenggugat sejak tanggal tanggal 20 Desember 2011 dan kepergian Tergugat tersebuthingga sekarang sudah selama 2 tahun 7 bulan berturutturut dan selama 2 tahun 7 bulanberturutturut tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat dan bahkanTergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI hinggasekarang;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian
38 — 4
sertamendidik anakanaknya tersebut, maka atasnya Pengadilan juga menilaibahwasanya perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan dengan niatanuntuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana limitasi yang digariskandalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilanmenilai Para Pemohon telah berhasil membuktikan segenap dalildalil positanyamenyangkut petitum kedua di maksud, pola keterbuktian
PRAWITONGATEMIN dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian segenap posita pendukungatas dalil petitum kKedua permohonan Para Pemohon tersebut dalam perkara aquo, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPara Pemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksionalketerbuktian petitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya
ketigapermohonan Para Pemohon yang memohon agar Pengadilan Memberikansalinan putusan ini kepada pemohon untuk di gunakan menguruspencatatan perkawinan para pemohon Kantor Catatan Sipil KabupatenHalaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2016/PN MkdMagelang sesuai dengan register yang di peruntukan untuk hal tersebut,akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada hakekatnya substansi petitum ketiga tersebutadalah bersifat accessoir terhadap substansi petitum kedua permohonan ParaPemohon, di mana keterbuktian
petitum ketiga di maksud, sepenuhnyadigantungkan pada terbukti atau tidaknya (dikabulkan atau tidaknya) petitumkedua permohonan Para Pemohon, atau dengan kata lain petitum ketigatersebut adalah merupakan konsekuensi yuridis dari keterbuktian(dikabulkannya) petitum kedua permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Pengadilan ataspetitum kedua permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka,Pengadilan telah sampai pada penilaian dan kesimpulan bahwasanya petitumkedua
menyangkut kewenangan untuk mencatat data dalamRegister Akta Pencatatan Sipil dan untuk menerbitkan Kutipan Akta PencatatanSipil, dan juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf b PerpresNo. 25 Tahun 2008, yang mengatur bahwasanya terkait adanya pelaporanperkawinan, Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atauInstansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkanKutipan Akta Perkawinan, maka tanpa mengeliminir sedikitoun substansi,makna serta esensi keterbuktian
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Rokan Hilir tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factitidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Pekanbaruyang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananyayaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benarkarena dalam mempertimbangkan keterbuktian
Bahwa dalam putusannya JudexFacti telah dengan cermat mempertimbangkan keterbuktian dakwaanin casu dengan mempertimbangkan secara cermat faktafaktahukum di persidangan.
PUPUK MAHFUDHON
33 — 2
./1984 tanggal 25 Nopember 1987 yangmenegaskan bahwa Pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapikewenangannya itu hanya terbatas sampai pada halhal yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta tersebut, maka selanjutnyaterkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensi absolut dankompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara
diajukan oleh pihak Pemohon, yaitu melalui alatbukti Surat (P1 sampai dengan P5) dan alat bukti saksi (atas nama Amien danJalal)yang diajukannya, yang mana telah ternyata bahwa BAKRI ABADI telahmeninggal pada tanggal 11 Maret 2009;Menimbang, bahwa keberadaan alatalat bukti tersebut secara substansialjuga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telahmemenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdata danKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa keterbuktian
205 — 103
Sebaliknya dalil yang disampaikan oleh PenasihatHukum Terdakwa untuk menolak keterbuktian unsurunsurDakwaan KesatuPasal 378 KUHP bukan sebagai fakta hukummelainkan hanya pendapat semata. Oleh karenanya keberatanPenasihat Hukum Terdakwa pada butir 1 huruf a dan b tersebuttidak dapat diterima.Halaman 7daril6hal. Putusan Nomor 6K/PMT.II/BDG/AD/I/2022Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitandengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusan hal.85 nomor 2.
Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur DakwaanKesatuPasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,dengan rangkaian kebohongan, untuk menyerahkanbarangsesuatu. kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yangterungkap di persidangan Pengadilan Militer IIl12 Surabayadalam perkara a quo sebagai berikut :a.
Bahwa benar setelan Saksi1 mengecek keberadaanyayasan yatim piatu di Banyuwangi ternyata tidak ada,demikian pula masalah hutang piutang Saksi2 tidak bisadiselesaikan sesuai janji Terdakwa kepada Saksi2,sehingga dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwatindakan Terdakwa adalah dilandasi dengan tipu muslihatdan rangkaian katakata bohong oleh Terdakwa sehinggaSaksi2 menyerahkan uangnya sebesar tersebut di ataskepada Terdakwa.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur Dakwaan KeduaPasal 284 Ayat (1) ke2
Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkajiPutusan Pengadilan Militer IIl12 SurabayaNomor 147K/PM.IIl12/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertamadalam mempertimbangkan keterbuktian unsurunsur tindakpidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benarsesuai fakta hukum dan perundangundangan, oleh karena itupembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai
74 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tinggi Il Jakarta dalammembuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukumHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2018yang tepat dan benar berdasarkan faktafakta dipersidangan, dan Terdakwadinyatakan terbukti bersalan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaanOditur Militer yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiridalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi/Penasihat Hukum Terdakwaatas keterbuktian
Berdasarkan halhal tersebut, alasan kasasi PemohonKasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan OditurMiliter harus ditolak;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwaatas pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan pemecatandengan alasan tidak mendidik dan dipandang terlalu berat tidak dapatdibenarkan, karena alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan sematadan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan.
38 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena judex facti in casu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurdalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yangmenguatkan atas keterbuktian
/n casu tidak terdapat bukti yang cukup sesualfakta di persidangan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukanpenyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan hanya berdasarkanpengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lainnya;Bahwa judex facti dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Pasal112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 in casu, telahdidasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkanfaktafakta di persidangan
DrA SRI FAJAR RIYANI
27 — 3
yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabilakepentingan anak itu menghendakinya, maka kekuasaan orang tua yang hidupterlama (langstlevende ouder) sebagai wali demi hukum bagi anak kandungnyayang masih di bawah umur (minderjarig), tidak serta merta berlaku atasperbuatan hukum menyangkut peralihan/pemindahan hak si anak atas sebuahbarang tetap (benda tidak bergerak), terkecuali telah terdapat penilaian secarahukum atas keterbuktian
penjualan tanah berikut rumah peninggalansuami Pemohon tersebut adalah sepenuhnya ditujukan untuk mengurangibeban biaya hidup Pemohon yang sampai dengan saat ini masih menjadi orangtua tunggal bagi kedua anak kandungnya tersebut, dan juga untuk kepentinganbiaya pendidikan kedua anak kandung Pemohon tersebut, maka Pengadilanberpendapat dan menilai bahwasanya secara hukum telah dapat dibuktikan dipersidangan mengenai halhal pokok menyangkut positaposita yangmendukung petitum kedua permohonan a quo, pola keterbuktian
pihakPemohon, yaitu melalui alat bukti surat (P1 sampai dengan P8) dan alat buktisaksi (Saksi BAMBANG UMBONO, saksi GATUT SATRIYO S, saksi RAKABRAHMANTYO ACHYAR, saksi YUDHISTIRA RAGIL INDRASMOKO, saksiTUBAGUS TJAHJA BUANA) yang diajukannya, di mana keberadaan alatalatbukti tersebut secara substansial bersifat saling mendukung dan bersesuaian,dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yang digariskandalam ketentuan KUHPerdata dan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPerdata;Menimbang, bahwa keterbuktian
segenap posita pendukung atas dalilpetitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelasmenjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitpbun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas secara
29 — 8
Menimbang, bahwa pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasalini merupakan bentuk pemberatan dari pasal 263 KUHPidana sebagaipasal pokoknya ; Menimbang, bahwa pemberatan termaksud adalah karena suratSurat yang menjadi obyek kejahatannya adalah suratsurat yangmengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya ; Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis akanmempertimbangkan pasal pokok dari pemalSuan surat, yaknisebagaimana termuat dalam pasal 263 KUHPidana, sehingga apabiladapat dinyatakan keterbuktian
Pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkankerugian ; Menimbang, bahwa unsur "Membuat surat palsu atau memalsukansurat" bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya makadapat dinyatakan keterbuktian secara keseluruhannya ;nn Menimbang, bahwa memalsukan surat adalah perbuatan yangdilakukan dengan cara membuat atau melakukan perubahanperubahantanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan,perubahan mana dapat mengenai tanda tangan maupun isinya, tidakdiperdulikan
ataupun tata urutan proses sepertipengukuran di lapangan sehingga dapat menimbulkan perbedaanukuran antara surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengankenyataan yang ada ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memalsukan suratdapat dinyatakan keterbuktiannya terhadap' diri terdakwa =; Menimbang, bahwa unsur "Dapat menerbitkan suatu hak,menerbitkan suatu peranjian, menimbulkan pembebasanhutang,17diperuntukan guna bukti atas sesuatu hal" juga bersifat alternatif,sehingga cukup dinyatakan keterbuktian
surat itudapat menimbulkan kerugian" yang dimaksud tidak saja kerugian yangbernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian dibidangkekayaan, akan tetapi dapat juga berupa berupa kerugiankerugian yanglainnya seperti dipersukarnya pengawasan (Vide : arrest HR14121936) ; Menimbang, bahwa pengertian dapat menimbulkan kerugianbersifat fakultatif adalah bahwa timbulanya kerugian tidak disyaratkandengan keharusan, namun cukup hanya dinyatakan kemungkinantimbulnya kerugianpun sudah dapat dinyatakan keterbuktian