Oktober 2021 Terhadap Pemohon II;

menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pra PeradilanHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Skt.Pemohon sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan dariPemohon pada pokoknya adalah menyatakan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : Sp.Sidik

permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebutpihak Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakanmenolak permohonan praperadilan dari Pemohon Pra Peradilan dengan alasanbahwa perbuatan Tersangka Hasan Baraja Bin Muhammad Abdurrohman sudahhapus karena daluwarsa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (3) KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP);Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohondiatas, timbul suatu pertanyaan apakah benar Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : Sp.Sidik

surat TL sampai dengan T25, namun tidakmengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa tentang buktibukti tertulis (buktibukti Surat) yangdiajukan Termohon akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya denganperkara ini, dan buktibukti tertulis (buktibukti Surat) yang diajukan olehTermohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akandikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukanpermohonan Pra Peradilan tentang tidak sahnya Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor : Sp.Sidik

pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa dari pengertian penyidikan tersebut di atas, dapatdiketahui bahwa selain tujuan penyidik mencari serta mengumpulkan bukti dandengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi,maka tujuan yang lain dari penyidik dalam melakukan penyidikan adalahmenemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tuntutan pokok dari Pemohonpraperadilan adalah menyatakan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : Sp.Sidik

permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon dalamjawabannya dengan didukung bukti surat T24 dan T25, maka berdasarkanpasal 77 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) proses penyidikanterhadap tersangka Hasan Baraja Bin Muhammad Abdurrohman dengansendirinya hapus atau gugur;Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan terhadap tersangkaHasan Baraja Bin Muhammad Abdurrohman hapus atau gugur, maka tuntutanpokok dari Pemohon Praperadilan yaitu. menyatakan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangkadengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/607/X/2015tanggal 28 Oktober 2015, yang berdasarkan bukti permulaanpremature, serta dengan sangat sederhananya menetapkanPemohon menjadi Tersangka.. Bahwa Pemohon ditetapkan jadi tersangka oleh Termohonkarena Pemohon tidak lagi mau membayar angsuran kreditpada Bank Mega Syariah yang berkantor di Bukittinggi, atasnama Mintaria Sitanggang (Pelapor Laporan Polisi Nomor. Pol:LP/350/K/VII/2015)..

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/607/X/2015 tanggal28 Oktober 2015, yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka olehTermohon terkait peristiwa pidana penipuan dan pengelapan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 378 jo 372 KUHP adalah tidak sah dan tidakberdasarkan atas hokum dan oleh karenanya Penetapan Aquo tidakmempunyai kekuatan mengikat.3.

Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 1 s/d 11 yangmenyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan status tersangka20dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/607/X/2015 tanggal28 Oktober 2015 yang menurut dalil Pemohon bahwa; bukti permulaanpremature, dengan sangat sederhananya menetapkan Pemohonmenjadi tersangka, perbuatan Pemohon' berhubungan denganmembayar angsuran kredit pada Bank Mega Syariah a.n.

/607/X/2015, Reskrim tanggal 28Oktober 2015.Bahwa setelah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNo.Pol: SP.Sidik/607/X/2015,Reskrim, Termohon melakukanpemanggilan dan pemeriksaan kepada Pelapor az.n.MINTARIA SITANGGANG pada tanggal 2 November 2015yang pada intinya menerangkan bahwa sekira akhir tahun2013 Pemohon a.n.

Pol: LP/350/K/VII/2015 sebagai mana yang diaturdalam pasal 378 jo 372 KUHP, Termohon menetapkan Pemohon sebagaitersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/607/X/2015tanggal 28 Oktober 2015, yang berdasarkan bukti permulaan premature,serta dengan sangat sederhananya menetapkan Pemohon menjadiTersangka;2.

Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan

Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.

Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.

SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

tersangka darikeluarga para PEMOHON yang bernama Amin WahyoeBagiyo, Harjani binti Dardjo Pawiro, dan Anggoro DiantoBin Soewito adalah cacat hukum dan tidak sah;11.Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April 2016 atas nama Pelapor LUMENSUKIANTO, TERMOHON menindak lanjutinya dari tahappenyelidikan ke tahap penyidikan dan selanjutnyaTERMOHON menetapkan PEMOHON menjadi Tersangkadengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yaitu : SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik

uang dengan total Rp. 23.000.000, denganjanji akan meluluskan istri PEMOHON sebagai PNS dari jalur knususatau kebijakan, namun pada kenyataannya SK Pengangkatan PNSyang diberikan kepada PEMOHON adalah Palsu.Bahwa atas dasar fakta fakta tersebut diatas TidakMendasar TERMOHON Menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April 2016 atas namaPelapor LUMEN SUKIANTO dari tahap penyelidikan untukditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

Incasu dalam perkara ini bahwa TERMOHON dalam menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka dengan mengeluarkan SuratPerintah Penyidikan SP.Sidik/134/IV/2016/ Ditreskrimumtanggal 19 April 2016.28.Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan TERMOHONterbukti telah menyalahgunakan kewenangan dan melanggarHak Asasi Manusia sehingga bertentangan dengankonstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945 serta peraturanperundangundangan Hak Asasi Manusia (HAM).merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusionalPEMOHON selaku

Bahwa, dengan berdasarkan atas Laporan Polisi atas laporanpolisi Nomor : LP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April2016 atas nama Pelapor LUMEN SUKIANTO, TERMOHONmelakukan penyelidikan dan menjadi penyidikan sesuaidengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/134/IV/2016/Ditreskrimum tanggal 19 April 2016 terhadapPEMOHON Aprianto dengan status sebagai saksi danselanjutnya TERMOHON meningkatkan status Saksi menjadiTersangka terhadap PEMOHON sesuai dengan, Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

/134/IV/ 2016/Ditreskrimum tanggal19 April 2016 berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April 2016 atas namaPelapor LUMEN SUKIANTO dan menetapkan PEMOHON menjaditersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor :SP.Sidik/ 134/IV/2016/ Ditreskrimum tanggal 19 April 2016dengan berdasarkan alat bukti berupa surat (Slip Setoran Pengirimanuang oleh Lumen Sukianto kepada Kasmin Yunus) bukanlahmerupakan suatu alat pembuktian sehingga CACAT HUKUM danTIDAK SAH.Maka sudah

Bahwa sebagaimana perkap Yang ada Termohon juga melengkapinyadengan Surat perintah Penyidikan antara lain : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.b/ I/ 2016/Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2016 ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ Il/ 2017/Ditreskrimum, tanggal 6 Februari 2017;Halaman 10 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Smg Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ VII/ 2018/Ditreskrimum, tanggal 5 Juli 2018 ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

T2.a) ;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Lidik/ 08/ II/ 2016/ Ditreskrimumtanggal 16 Februari 2017 (Bukti T2.b) ;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Lidik/ 08/ VII/ 2018/ Ditreskrimumtanggal 5 Juli 2018 (Bukti T2.c) ;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Lidik/ 08/ I/ 2019/ Ditreskrimumtanggal 3 Januari 2019 (Bukti T2.d) ;Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/ O8.a/ I/ 2016/Ditreskrimum tanggal 6 Januari 2016 (Bukti T3) ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

/ 08.b/ I/ 2016/Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2016 (Bukti T4.a) ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ II/ 2017/Ditreskrimum, tanggal 6 Februari 2017 (Bukti T4.b) ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ VII/ 2018/Ditreskrimum, tanggal 5 Juli 2018 (Bukti T4.c) ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ I/ 2019/Ditreskrimum, tanggal 3 Januari 2019 (Bukti T4.d) ;Foto copy Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama M.Noer Hidayat

T2.a), Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Lidik/ 08/ II/2016/ Ditreskrimum, tanggal 16 Februari 2017 (Bukti T2.b), Surat Perintah TugasNomor : Sp.Lidik/ 08/ VII/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 5 Juli 2018 (Bukti T2.c),Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Lidik/ 08/ I/ 2019/ Ditreskrimum, tanggal 3Januari 2019 (Bukti T2.d) ;Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/ 08.a/ I/2016/ Ditreskrimum tanggal 6 Januari 2016 (Bukti T3) ;Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

/ 08.b/ I/2016/ Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2016 (Bukti T4.a), Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 08.a/ II/ 2017/ Ditreskrimum, tanggal 6 Februari 2017(Bukti T4.b), Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ VII/ 2018/Ditreskrimum, tanggal 5 Juli 2018 (Bukti T4.c), Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 08.a/ I/ 2019/ Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2019 (Bukti T4.d) danselanjutnya melakukan gelar perkara sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkarapada tanggal 24 Februari 2016, 14

Bahwa setelah Termohon mengeluarkan Surat Perintahn Penyidikan Nomor :SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 11 Mei 2017 tersebut, Termohonselama lebih kurang 6 (enam) bulan kemudian baru mengeluarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) NomorB209/V/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 15 Mei 2017 (Bukti P.4), yang sengaja dibuatdengan tanggal dimundurkan ke 15 Mei 2017, setelah Pemohon Praperadilanmelalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Nomor : 072/SK/KHAYCW/XI/2017,tanggal 10 November 2017

Tentang Obyek Pra Peradilan yang dimaksud oleh Pemohon dalamgugatannya yaitu agar sidang pra peradilan menyatakan Surat PerintahPenyidikan Nomor :SP.Sidik/159/V/2017/Ditreskrimum tanggal 11 Mei2017 haruslah dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum,dengan dasar apa Pemohon meminta agar Surat Perintah Penyidikantersebut dinyatakan tidak sah;Adapun sebagaimana kita ketahui tentang Obyek Pra Peradilan baik yangdimaksud dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan perluasanObyek Perkara Praperadilan

Tentang penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)Nomor : 8209/V/2017/Dit.Reskrimum tanggal 15 Mei 2017 yang dikatakan olehPemohon baru dikeluarkan oleh Termohon 6 (enam) bulan setelah keluarnyaSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum tanggal11 Mei 2017, agar Pemohon tidak membuat penafsiran sendiri denganmendalilkan bahwa SPDP dibuat untuk merespons surat Pemohon kepadaTermohon.

Bahwa oleh karena itu, proses penyidikan yang dilakukan olehTermohon Praperadilan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/19.a//2018/Reskrim tanggal 10 Januari 2018 atasLaporan Polisi Nomor : LP/17/I/2018/Res Manwar tanggal 10 Januari2018 haruslah dinyatakan tidak sah karena bertentangan denganhukum ;Tidak perlu kami tanggapi, karena Termohon merasa bingung perkara yangmana yang dimaksud Pemohon, karena Termohon adalah bagian InstitusiPolda Papua Barat bukan Polres Manokwari, hal ini

Bukti Surat Bertanda P.4 ini dari perihalsuratnya jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon Praperadilantelah mengingatkan Termohon Praperadilan tentang waktu lebih dari 6(enam) bulan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 11 Mei 2017, sesungguhnyaTermohon Praperadilan Belum Sama Sekali Menerbitkan SPDP sebagaididalilkan dalam pokok permohonan Pemohon Praperadilan;5.

Menyatakan penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon didasarkan pada :Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/202/I/2015/Diskrimum tanggal 22 Januari 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat;3. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;4. Membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.

SP.Sidik/55/III/RES.1.8./2019/Reskrim tanggal 18 Maret 2019, makasesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXII/2015tanggal 15 Nopember 2016 dan tanggal 9 Januari 2016 yang diucapkan dalamsidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 11 Januari2017 : "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintahdimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban /Halaman 4 dari 16 halamanPutusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Gst.17.pelapor dalam waktu paling lambat

PelaporNORMA SAMOSIR als MAMAK TIUR adalah tidak sah menurut hukum.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/55/III/RES.1.8/2019tanggal 18 Maret 2019 Tentang Penyidikan dugaan tindak pidana pencuriandengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4edan 5e Sub Pasal 362 KUH. Pidana, berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. :LP/53/11/2019/NS tanggal 6 Pebruari 2019 An.

Pelapor NORMA SAMOSIR Als MAMAK TIUR;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan :Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur dalam undangundang ini.Bahwa untuk kepentingan Penyidikan tindak pidana maka Termohonmengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 55 / Ill / RES.1.8 /2019 / Reskrim tanggal 18 Maret

suratperintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan.=" Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan :Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yangmerupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu. kepadapenuntut umum.Bahwa berdasarkan ketentuan pada point tersebut diatas maka Termohonsejak menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan olehTermohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 55 / III /RES.1.8 / 2019 /Reskrim tanggal 18 Maret 2019 adalah Sah Menurut Hukum;4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohonterhadap Pemohon adalah Sah Menurut Hukum;5.

SP.Sidik/1231/VIII/RES. 1.2/2021/Ditreskrimum, tanggal 9 Agustus 2021 cacat dan tidak sah ;

SP.Sidik/1231/VIII/RES. 1.2/2021/Ditreskrimum, tanggal 9 Agustus 2021 ;

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana berdasarkan : Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022 atas nama Richard Chandra Als Chandra anak dari Adi Chandra, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/65/XII/RES.1.11

BABEL tanggal 17 Agustus 2021 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

Sah dengan segala Akibat Hukumnya;

EROS ROSMIYATI dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrim tanggal 03 November 2020, tidakpernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akantetap Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon,sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasiterhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.

Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon,bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui olehPemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka olehTermohon kepada Pemohon dengan Nomor LP/566/X/2020/JABAR/ POLRESTABOGORKOTA tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Pelapor Sdri.EROS ROSMIYATI dan Surat Perintanh Penyidikan Nomor SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrim tanggal 03 November 2020.

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30Desember 2020, akan tetapi pada tanggal 04 Maret 2021 Pemohonmasih dimintai keterangan dan dilakukan Berita Acara PemeriksaanTambahan untuk yang kedua kalinya oleh Termohon kepada Pemohondengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat.Reskrim.2.

/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrimtanggal 3 Nopember 2020 (yang diperbaharui dengan Surat PerintahTugas Nomor: SP.Gas/288A/III/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 1Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/288A/III/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 1 Maret 2021).

Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrim tanggal 3 Nopember 2020, diberi tanda T9;10.Fotocopy Surat Nomor: SPDP/233/XI/RES.1.24/2020 tanggal 3 Nopember2020, diberi tanda T10;11.Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/288A/III/RES.1.24/2021/SatReskrim tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda T11;12.Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/288A/III/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda T12;13.Fotocopy Resume perkara Laporan Polisi

Menyatakan Penghentian Penyidikan tindak pidana atas nama TersangkaAgung berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) nomor: SP.Sidik/311.a/II/2012 / Ditreskrimum tanggal 16 Pebruari 2012 adalahtidak sah dan tidak berdasarkan3. Memerintahkan Termohon Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengahuntuk membuka dan melanjutkan kembali penyidikan tindak pidana atasnama tersangka Agung berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/216/X/2011/SPKT tanggal 03 Oktober4.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 01Oktober 2013 sampai dengan diucapkannya putusan dimaksud padatanggal 17 Oktober 2013, membuktikan Hakim Praperadilan yangmemeriksa dan memutus perkara aquo tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat(1) huruf c KUHAP pemeriksaan praperadilan mana telah dilakukanselama 16 hari.Bahwa, motivasi Pemohon Praperadilan perlu dipertanyakan oleh karenasejak diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikannomor :SP.Sidik

:Sp.Sidik/36/III/2020/Reskrim tanggal 5 Maret 2020, dan Pemohonditangkap selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2020 hinggatanggal 26 Maret 2020;Bahwa sesampainya di Kantor Termohon pada hari itu juga sekira Pukul22.30 wib Pemohon langsung diperiksa sebagai Tersangka oleh PenyidikPembantu pada Kepolisian Sektor Bangko, akan tetapi Pemohon menolakHalaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020.

perkarayang dipersangkakan oleh Termohon kepada Pemohon' merupakanpengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana Kehutananyang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira Pukul 10.30 wibdi Pinggir Jalan Satria Tangko, Bagansiapiapi, Kelurahan Bagan Kota,Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, atas namaTersangka Johan Siregar alias Johan dengan Laporan Polisi No.LP/39/A/III/2020/Riau/Polres Rokan Hilir/Polsek Bangko tanggal 5 Maret2020, dan Surat Perintah Penyidikan No. : Sp.Sidik

terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana yang dipersangkakandengan peristiwa penangkapan Pemohon oleh Termohon;Bahwa sebelum dan setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka olehTermohon, Pemohon tidak pernah menerima tembusan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan/atau suratpemberitahuan penetapan Tersangkaatas perkara yang dipersangkakankepada Pemohon dari Termohon, padahal Surat Perintah Penyidikanperkara tersebut telah diterbitkan Termohon pada tanggal 5 Maret 2020dengan No. : Sp.Sidik

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dan/atau surat pemberitahuan penetapan Tersangka atas perkarayang dipersangkakan kepada Pemohon, maka dengan demikian penetapanTersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tersebut tidak sah danmelawan hukum, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabilatindakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon denganberdasarkan Laporan Polisi No. : LP/39/A/III/2020/Riau/Polres RokanHilir/Polsek Bangko tanggal 5 Maret 2020, dan Surat Perintah PenyidikanNo. : Sp.Sidik

Pasal 87 ayat (1)UndangUndang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan Laporan Polisi No.LP/39/A/III/2020/Riau/Polres Rokan Hilir/Polsek Bangko tanggal 5 Maret2020, dan Surat Perintah Penyidikan No. : Sp.Sidik/36/III/2020/Reskrimtanggal 5 Maret 2020, segera setelah permohonan praperadilan inidikabulkan dengan tanpa syarat apapun;Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN RhlI8.

Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesian Nomor 3209) tidak mempunyaikekuatanhukummengikat sepanjang tidak dimaknaitermasuk penetapantersangka, penggeledahan, dan penyitaan;2 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;3 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Bahwa oleh karena penetapan tersangka sebagaimana disebutkan dalamSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

MIg8.Termohon terhadap Pemohon karena tidak sesuai dengan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUUXIII/2015tanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa Pemohon adalah sebagai Tersangka sebagaimana Laporan PolisiNomor : LP/17/III/2018/Jatim/Polres Batu, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah dilakukan penyidikan oleh Termohon sebagaimana Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret2018

umum, terlapor, dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah perintah penyidikan;3 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;4 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Bahwa berdasarkan poin 17 (tujuh belas) dan poin 18 (delapan belas)tersebut diatas, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dari Termohon setelah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) oleh Termohon setelah Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22Maret 2018, halmana dibuktikan bahwa selama ini Pemohon tidak pernahmenerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dariTermohon, maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaranterhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangkaterhadap SUPRAPTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2018 dengan segala akibathukumnya;Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadapSUPRAPTO (Pemohon) sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2018;Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkanoleh

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/245/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/245/IX/2022 tanggal 20 September 2022, tentang Penghentian Penyidikan adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya permohonan

Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan

Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.

Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.

SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan tidak sah penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon dalam Penyidikan perkara sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813.a/RES 1.24/I/2020/Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp0,00 (Nihil);

Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan

Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.

Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.

SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.