TASRIH, S.E. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri ERLIA HENDRASTA, S.H. sebagai JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa dantanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,l. HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. DANARDONO, S.H.ll. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, S.E.

TASRIH,S.E. PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh AGUNG WIBOWO,S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Para Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(FERDI, S.H.) (VIVI INDRASUSISIREGAR, S.H.)(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH,S.E.)22

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

., M.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 5 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaHalaman 16 dari 17 putusan pidana nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bin.Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., PenuntutUmum, dan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.

., M.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 17 putusan pidana nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bin.

TASRIH, SE sebagai PaniteraPengganti, pada Pengadilan Negeri Kotabaru dengan dihadirioleh ARIE PRASETYO PANCAATMAJA, SH Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Batulicin, dan dengan hadirnya Terdakwa.Hakim Ketua tut. dAKHMAD JAINI, SH, MHHakim Anggota, Hakim Anggota,t.t.d t.t.dAGUNG SULISTIONO, SH LILIEK FITRI HANDAYANI, SHPanitera Pengganti,t.t.dA. M. TASRIH, SE

,M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan ParaTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 293/Pid.B/2019/PN Bin.Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.HAlvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 293/Pid.B/2019/PN Bin.

TASRIH, S.E.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh AGUNGWIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapanTerdakwa;HAKIM KETUAA. ZAMRONI, SH. MHum.HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA IIVIVI INDRASUSI SIREGAR S.H. DEVITA WISNU WARDHANT, S.H.PANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, S.E.

dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Batulicin, pada hari : RABU, tanggal 8 Pebruari 2017, oleh kami ANDI AHKAMJAYADI, S.H sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H dan ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidanganyang terobuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 PEBRUARI 2017 oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AHMADMAKASIDIK TASRIH

oleh penasihat hukumnya;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,FERDI,S.H ANDI AHKAM JAYADI, S.H ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.HPanitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E. Halaman22 dari 22PutusanNomor 357/ Pid. Sus /2016/ PN Blin

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 (ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHujjah Syar'iyyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi;Mom La I!

selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut:aflls nolall ats sll lero 5J amy jJI arc, prc rial slyArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

adalah merupakan fakta hukum yangcukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan pasal82 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabutanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Anmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H Wahyu Widodo,S.H.

,M.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN BinHalaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bin

TASRIH, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ADI WIRATMOKO, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa didampingiPenasihat Hukumnya ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. FERDI,S.H. GUNAWAN, S.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor : 320 Pid. Sus / 2016 / PN Bln

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

No. 3617/Pdt.G/2017/PA.Grtdalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat ahliHukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil IslamiyahWal Qonun

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

kediamanbersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupanbersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yangcukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Pemohontelah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam halini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat(2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan(2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyta tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevandengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Talaq min Asy SyariatilIslamiyati wal Qonun halaman 40 yang dimbil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbuny!

cekcok, hidup berpisah, tidakdalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975,maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih