Ditemukan 291032 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-08-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 31-10-2015
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 1719/Pdt.G/2015/PA.Im
Tanggal 19 Agustus 2015 — Penggugat vs Tergugat
50
  • Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan, dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya
    Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 tahunyang lalu; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya
Putus : 23-05-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN BLORA Nomor Nomor : 64/Pdt.P/2014/PN.Bla.
Tanggal 23 Mei 2014 — ANIK PUJIATI.
227
  • dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami olehseseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan namadan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan menambah namaadalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkanperistiwa kelahiran tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undangundang No.23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya
    apabilapermohonan pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon,buktibukti surat, keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon di persidangan5sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itupermohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka
Register : 25-11-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 677/Pid.B/2013/PN.PDG
Tanggal 15 Januari 2014 — BAKHRIZAL Pgl. ZAL
374
  • ZAL, haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan.Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka padanyaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahuluakan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan hukuman =e atasterdakwa;Halhal yang memeberatkan : e perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
    Terdakwa menyesali perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan danmeringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis berpendapat bahwadalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dianggap sudah cukup adildan benar seperti tercantum dalam amar putusan kemudian ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akandicantumkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa karena terdawa dijatuhi hukuman, maka biaya perkaraini sepatutnya
Register : 21-04-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 2353/Pdt.G/2020/PA.IM
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
150
  • Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya
    tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkarabidang perkawinan, oleh
Register : 02-11-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 08-06-2012
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2260/Pdt.G/2011/PA.TA
Tanggal 9 Februari 2012 — Pemohon Termohon
70
  • Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon terhadap nafkah madliyah selama5 bulan sebesar Rp.2.500.000, ( dua juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakimberpendapat tidak berlebihan dan dalam batas kelayakan untuk ukuran kehidupan dimasyarakat desa dan atas pertimbangan diatas pula memperhatikan pendapat ahli fiqihdalam kitab Ianatut Tholibin juz 4 halaman 85 yakni :LrArtinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupunsudah lampau masa maka tuntutan nafkah madliyah tersebut sepatutnya
    untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas majelis hakimberpendapat Pemohon sepatutnya dihukum untuk memberi mutah dan iddah kepadaTermohon ; wePenetapan cMenuebaagn: balboa bexdas Tkan pertimbanganpertimbangan Tersqbur gi, atamanPA.T;ma Ra dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Register : 22-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Bpp
Tanggal 7 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
2411
  • ., menyatakan bahwa Akta otentik merupakan buktiyang sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohondihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh faktabahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon IIyang sepatutnya haruslah sama, dan dokumen tersebut adalah resmidikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Nama Pemohon Il, berbedadengan yang tertulis di dalam Akta Kelahiran, maka untuk kepentingankepastian hukum penulisan identitas
    Pemohon II tersebut haruslah sama,sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitasPemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya samadengan yang tertulis dalam bukti P. 2 dan P.3;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohondidasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon semula tertulis RezaApriliani yang seharusnya nama Pemohon adalah Pemohon2, olehkarena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan
Register : 20-01-2015 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 23-03-2015
Putusan PT KENDARI Nomor 08/PDT/2015/PT.KDI
Tanggal 9 Maret 2015 — - TERGUGAT : LAMBATONG, dkk - PENGGUGAT : H. MUIN AKBAR, B.Sc
2513
  • Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri KendariNomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 09 Januari 2014 yang dimintakanbanding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsimaupun dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatanyang telah disampaikan Pembanding , Il, Ill/Tergugat , Il, Ill dalam memoribandingnya tidak cukup beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya
    pulauntuk ditolak dan dikesampingkan;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak Pembanding , Il, III/Tergugat , Il, Ill tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkatpertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkaradalam kedua tingkat peradilan tersebut sudah sepatutnya pula dibebankankepadanya yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;Mengingat UndangUndang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 2Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang
Register : 07-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Mpw
Tanggal 28 Mei 2019 — Pemohon:
SUYONO
183
  • Halaman 4 dari 6 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang saling berhubungandan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tentang perubahan namatersebut diatas, menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon beralasanhukum sehingga sepatutnya dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dikabulkanmaka sepatutnya petitum permohonan Pemohon dikabulkan pula.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan
Putus : 28-05-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN WATAMPONE Nomor 72/PID.B/2013/PN.WTP
Tanggal 28 Mei 2013 — HALFASMAL alias YONK Bin HAMZAH Dg.NOMPO ;
925
  • ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakanterbukti bersalah maka ia harus dijatuhi pidana, dan agarpidana yang dijatuhkan nanti dapat setimpal denganperbuatannya maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal halyang memberatkan dan meringankan pada diri TerdakwaHalhal yang memberatkaneHalhal yang meringankane Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali ;e Terdakwa masih muda ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumahtahanan negara, maka sudah sepatutnya
    bila masa penahanan yangtelah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidanayang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agarTerdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan tidaklagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka sudahsepatutnya untuk diperintahkan dimusnahkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakanbersalah maka sudah sepatutnya pula bila Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan makasegala
Putus : 21-05-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1744 K/Pdt/2012
Tanggal 21 Mei 2013 — Catry Jintar, SE., MSi., Dkk VS Herry Rudianto als. Sui In,
8144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 03 Maret 2001) bukti T.1dan merupakan pembelaan harta benda milik Tergugat II yang telahdialihkan kepada Tergugat I atas perbuatan Penggugat secara sewenangwenang memanfaatkan tanah Tergugat II yang telah dialihkan tersebutuntuk dilalui kendaraan berat Penggugat berupa lori, sehinggamenimbulkan kerusakan, dimana perbuatan mempertahankan harta bendadibenarkan oleh hukum, bukan merupakan perbuatan melawan hukumsebagaimana dalildalil Penggugat dalam surat gugatan perbuatanmelawan hukum, dan sepatutnya
    gugatan Penggugat tersebut seharusnya dinyatakanditolak atau tidak diterima;4 Gugatan a quo cacat formil:i Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak gugatan a quo yang diajukanPenggugat/kuasa, karena sepatutnya gugatan yang diajukan terhadapTergugat II dan Tergugat VIII menurut hukum tidak dapat digugat,sebab Tergugat III dan Tergugat VIII telah almarhum, meninggal jauhsebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sepatutnya Penggugatmenggugat salah satu ahli waris dari pada sebab Tergugat III, VIII
    Oleh karena itu, tuntutan ganti rugiyang dijadikan Penggugat/kuasa yang berdasarkan hukum dan ketentuanketentuan yang berlaku sepatutnya ditolak;Dalam Rekonvensi:Bahwa berdasarkan Sertifikat No. 1600 dan Surat Ukur No. 0409/MKP/2001 tanggal03 Maret 2001 atas nama Tergugat II, maka secara yuridis masih ada hak Tergugat IImenuntut kepada Penggugat atas tindakan sewenangwenang, dimana tanah yangmasih atas nama Tergugat II tersebut oleh dan akibat perbuatan Penggugat dalamKonvensi menjadikan jalanan
Register : 19-10-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 126/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
ZAMRONI ROSIHAN, S.H., M.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
FELINCE ELISABETH OEMATAN
11366
  • Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa, perlu pula ditegaskan bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut di atas yangmenyatakan : Bahwa, Penggugat baru mengetahui secara nyata tanah milikPenggugat tunpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1079/KelurahanDarmo, tertanggal 19 April 2015 .....0...cccecceceeeteteteeeteeeeeee dstnya.
    Dengan demikian sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalilPenggugat yang menyatakan KTUN obyek sengketa tumpang tindih dengan tanahmilik Penggugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya mengadaada sehingga sudah sepatutnya ditolak seluruhnya ; Hal. 24 dari 58 hal.
    ;Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak ada kepentingan Penggugatuntuk mengajukan gugatan a quo atau Penggugat tidak mempunyai legal standingdalam mengajukan gugatan ini karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikanBahwa, dengan demikian berdasarkan uraian pada huruf A, B dan C tersebut di atas makagugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ; Il. DALAM POKOK PERKARA : 1.
    Putusan No. 126/G/2017/PTUN.SBY.kesemuanya dibuat dihadapan Notaris JUSTIANA, S.H, berkedudukan di KotaSurabaya, terhadap tanah seluas 310 m2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) setempatdikenal di Jalan Setail No. 52, Kelurahan Darmo, ..............cc:000008 dstnya ; Bahwa, dalil Penggugat tersebut di atas sudah sepatutnya ditolak seluruhnya karenatidak berdasarkan hukum ; Bahwa, dalil Penggugat malahan membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki alashak terhadap obyek yang terletak di Jl.
    atas sudah sepatutnya ditolak seluruhnya karenatidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum ; Bahwa, pengukuran atas tanah tersebut telah dilakukan secara transparan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan, termasuk melibatkan aparat PemerintahanKelurahan Darmo, dan juga ditandatangani tetangga terdekat.
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN PALOPO Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Plp
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
Aziz Bustam
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya Gerindra cq Ketua Partai Gerindra Sulawesi Selatan cq Ketua Partai Gerindra Kota Palopo
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
3.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo
12199
  • Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatanPenggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima(NIET ONVANKELIJKVERKLAARD).lll. Gugatan Penggugat Salah Pihak1.
    Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatanPenggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima(NIET ONVANKELIJKVERKLAARD);GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat ditujukan kepada DPP PertaiGerindra cq Ketua DPD Partai Gerindra Selawesi Selatan cqKetua DPC Partai Gerindra Kota Palopo selaku Tergugat ;2.
    Bahwa terang dan jelas Pengadilan Negeri tidak berwenangmengadili karena penyelesaian sengketa internal telah tercapaipenyelesaiannya dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakimmenyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkaraaquo;ll. Gugatan Penggugat Premature Diajukan1.
    Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatanPenggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima(NIET ONVANKELIJKVERKLAARD);V. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat ditujukan kepada DPP PertaiGerindra cq Ketua DPD Partai Gerindra Selawesi Selatan cqKetua DPC Partai Gerindra Kota Palopo selaku Tergugat I;2.
Register : 06-02-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Pkl
Tanggal 6 Agustus 2012 — ABDUL BASYETH; MASY’ARIL CHAROM; MUSTAMIL; LUKMAN HAKIM; MUSTAHIDIN; MUJTAHIDAH; (PARA PENGGUGAT) MELAWAN PT. Bank Mega Syariah Pekalongan (TERGUGAT I); KPKNL Pekalongan(TERGUGAT II); AGUS RAHARJO(TURUT TERGUGAT)
10127
  • selanjutnya Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan jawabannya yang diterima di persidangan pada tanggal 15 Mei 2012 yangpada pokoknya sebagai berikut :DALAM KONVENSI:I DALAM EKSEPSI:1 Gugatan Salah Pihak (Eror in Persona)Bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan ParaPenggugat dalam peralihan/pendaftaran objek hak atas tanah yang diklaimsebagai milik Para Penggugat.Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat telah salah PihakTerhadap Gugatan yang salah pihak sudah sepatutnya
    Bahwa Para Penggugat tidak menjadikan M.Nizwan selaku pihakdalam Gugatan perkara ini sehingga dengan demikian Gugatan ini nyata kurangpihak.Terhadap Gugatan Yang Kurang Pihak sudah sepatutnya untuk ditolakGugatan Daluwarsa :Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan setelah sita eksekusi selesaidilaksanakan.
    Dengan demikiansudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat, sejalan ketentuan Pasal 200 (10)dan (11) HIR atau Pasal 218 RBg; dapat melakukan pengosongan Tanah DanBangunan.Bahwa karena terbukti perbuatan melawan hukum dari Penggugat I maka mohonkepada Majelis Hakim memerintahkan Para Penggugat dan/atau Penggugat I dan/atau Pihakpihak ketiga lainnya yang menempati rumah tanpa hak serta menguasaisecara melawan hukum, untuk meninggalkan rumah tersebut tanpa syarat suatuapapun.Bahwa karena dalildalil
    Niswan (atau. menurut Para Penggugat M.Nizman) telah menyetujui pembebanan hak tanggungan terhadap objeksengketa sebagai jaminan kredit kepada Tergugat I.Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya apabila dalam gugatannya, ParaPenggugat mengikut sertakan M. Niswan (atau menurut Para PenggugatM. Nizman) karena yang bersangkutan adalah pihak yang melakukanperjanjian kredit dengan Tergugat I.Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan M. Niswan (ataumenurut Penggugat M.
    Bij Vooraad).34 Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekalisehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan SuratEdaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionildengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta(Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yangdiatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun
Putus : 10-03-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 293-K/PM II-08/AL/XI/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — HERIYANTO RUSLI SERMA
5545
  • ribu tiga belas atau setidaktidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Kalanada No.74 RT 06 RW 01Komplek TNI AL Dewa Kembar Cilincing Jakarta Utara, atau setidaktidaknya di tempat yang termasuk daerahhukum Pengadilan Militer II08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya
    harus diduga diperoleh darikejahatan.Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalamkata diketahui dan delik culpa yang tersurat dalam katakata sepatutnya harus diduga yang keduanyadisenafaskan.
    Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.Bahwa kendati unsur kesalahan yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa) ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus)atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun padakenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan
    Dalam hal tersebut Terdakwa sepatut dapat menduga mobil tersebutdigadaikan oleh orang yang tidak layak untuk itu karena penggadai dalam hal ini Saksi1 (Brigadir MuftiFahmi) bukanlah sebagai pemilik mobil sesuai dengan STNK mobil tersebut yaitu Sdri Endah Larasati.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga Diketahui dan sepatutnya harusdiduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, MajelisHakim
    Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwaTerdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :Barangsiapa menerima gadai sesuatu benda padahal diketahui dan sepatutnya harus diduga diperoleh darikejahatan.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 480 ke1 KUHP.Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelisingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta halhal lain yangmempengaruhi
Register : 24-09-2018 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.Bji
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
DIANA AMELIA Binti SYAHFRUDDIN S
Tergugat:
M. NIRWANSYAH PUTRA Bin ABD. RAJAK
729
  • Bahwa oleh karena itu sebagai akibat hukum dari putusnya pernikahanPenggugat Dr. dan Tergugat Dr. maka sepatutnya terhadap seluruh hartabersama Penggugat Dr. dan Tergugat Dr. tersebut diatas ditetapkansebagai harta bersama Penggugat Dr. dan Tergugat Dr., dimana terdapathak milik masing masing Penggugat Dr. dan Tergugat Dr. sebagianatau sebesar 50 % (lima puluh prosen).Bahwa oleh karena itu sebagai akibat hukum dari putusnya pernikahanPenggugat Dr. dan Tergugat Dr. maka sepatutnya terhadap hutangPenggugat
    (Satumilyard rupiah) sebagaimana tersebut diatas ditetapkan menjaditanggung jawab Penggugat Dr. dan Tergugat Dr. untukmengembalikannya / menyelesaikannya.Bahwa sebagai akibat hukum dari putusnya pernikahan Penggugat Dr.dan Tergugat Dr. maka telah sepatutnya pula ditetapkan bilamanaPenggugat Dr. dan Tergugat Dr. kesulitan dalam mengembalikan besaranpinjaman sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000.
    Bji13.14.15.16.kepada Penggugat Dr. dan sebagian atau sebesar 50 % (lima puluhprosen) kepada Tergugat Dr.Bahwa agar gugatan Penggugat Dr. tidak nihil dan dalam rangkamenjamin hak hak Penggugat Dr. atas harta bersama Penggugat Dr.dan Tergugat Dr. maka telah sepatutnya terhadap seluruh harta bersamaPenggugat Dr. dan Tergugat Dr. tersebut diatas diletakkan sita jaminan /penjagaan atau sita marital.Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Dr. disertai bukti bukti konkret dan berlandaskan hukum
    Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih dapatdipertahankan serta terbentuk keluarga Sakinah, Mawaddah danWarahmah sepanjang Penggugat senantiasa dapat merubah sikap danprilaku Penggugat serta melaksanakan tuntunan ajaran agama Islamsesuai tujuan pernikahan sehingga sepatutnya pernikahan Penggugatdan Tergugat tidak putus karena perceraian (Talaq satu Bain Sughra)terlebin memiliki anak yang membutuhkan keberadaan Penggugat danTergugat kecuali Penggugat berkehendak lain..
    Bahwa dengan demikian pula akibat hukum perceraian mengenai halperwalian anak anak tidak sepatutnya berada pada Penggugatsekalipun dengan alasan Penggugat bahwa anak anak masih dibawahumur dan alasan lainnya.10.Bahwa hal perwalian anak sepatutnya didasarkan semata kepadapertimbangan demi kebaikan dan masa depan serta kepentingan anak anak (perkembangan akal yang belum sempurna) dimana anak anakdalam masa perkembangan tubuh dan akal, belum sempurna dalambertindak, anak anak belum mampu menggunakan
Register : 12-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 24-05-2015
Putusan PN RANAI Nomor 11/Pid.B/2015/PN Ran
Tanggal 7 April 2015 — ADE IRAWAN Als YOGA Bin JONTRA POLTA
7324
  • dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN Als YOGA Bin JONTRAPOLTA bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,yang diketahui atau sepatutnya
    20.30 WIB, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di warungSaksi Muhammad Zein di Jalan Rintis Desa Tarempa Selatan atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya
    Pasal480 ayat 1 KUHPidana.ATAUKEDUA Bahwa ia Terdakwa Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta pada hariMinggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di warungSaksi Muhammad Zein di Jalan Rintis Desa Tarempa Selatan atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menarik keuntungandari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya
    denganmemperhatikan faktafakta hukum ttersebut diatas akan langsungmempertimbangkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut yang sesuaidengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, sebagaimana diaturdalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Barang siapa;2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah,Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan,Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau MenyembunyikanSesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya
    644151dengan nomor mesin JF51E1649416 merupakan motor milik Saksi Supardi BinBachtiar dengan menunjukan suratsurat kepemilikan motor tersebut sepertiSTNK dan BPKBnya kehadapan Saksi Muhammad Zein Bin Basir, sehinggaPutusan Nomor I1/Pid.B/2015/PN RanHalaman 17 dari 22Saksi Muhammad Zein Bin Basir mengembalikan sepeda motor tersebut kepadaSaksi Supardi Bin Bachtiar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat unsur Menggadaikan Sesuatu Benda, YangDiketahui Atau Sepatutnya
Putus : 03-12-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1214 K/PDT/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — TONY PURWANTO VS AHAD RAMEAN, DKK
4233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukanpenyerobotan, memasuki, menguasai tanpa hak serta mendirikan bangunan di obyeksengketa, akan tetapi di dalam gugatannya Penggugat tidak menarik serta melibatkanAhli Waris Almarhum Hendrik Purwanto sebagai subyek Penggugat dalam perkara ini,yang seharusnya apabila Penggugat dalam gugatannya menjelaskan bahwa Ahli WarisAlmarhum Hendrik Purwanto merasa dirugikan akibat tindakan Para Tergugat yangpenyerobotan, memasuki, menguasai tanpa hak serta mendirikan bangunan di obyeksengketa tersebut, maka sepatutnya
    Tergugat:Bahwa di dalam gugatannya pada posita butir 6 dan 7, Penggugat menyebutkan TergugatXV dan Almarhum La Hasirun telah melakukan penyerobotan dan menguasai,menempati serta mendirikan bangunan dan mengalihkan sebahagian Obyek Sengketakepada TERGUGAT I, I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XT, XIV, XV, XVI,XVII, XVIII, XIX, XX, XXI XXII dan XXIII pada tahun 2003;Bahwa dalam kenyataannya yang melakukan pengalihan hak atas obyek sengketa kepadaPara Tergugat adalah Almarhum La Hasirun, maka sepatutnya
    Almarhum La Hasirun sebagai Tergugat;e Gugatan Penggugat yang telah terjadi kesalahan yang mendasar serta kekeliruanyang nyata karena salah menyebutkan mengenai luas obyek sengketa;e Gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan dan menyebutkan letak, luas danbatasbatas areal tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat I, II, II, 1V, V, VI, VI,VII, IX, X, XI, XI, XIU, XIV, XV, XVI, XVI, XVII XVII, XIX, XX, XXIXXII dan XXIII;Maka dengan sendirinya menyebabkan gugatan Penggugat cacat hukum/cacat formil,sehingga sepatutnya
    Putusan Nomor 1214 K/Pdt/20141212akibat tindakan Para Tergugat yang penyerobotan, memasuki, menguasai tanpa hakserta mendirikan bangunan di obyek sengketa tersebut, maka sepatutnya di dalamgugatannya Penggugat harus melibatkan dan mencantumkan Ahli Waris AlmarhumHendrik Purwanto sebagai Subyek Penggugat dalam perkara ini, sehingga hal inijelas di dalam gugatan Penggugat terjadi kekurangan Subyek Penggugat, sehinggadengan sendirinya menyebabkan gugatan Penggugat cacat hukum dan berakibatgugatan Penggugat
    Tergugat:Bahwa di dalam gugatannya pada posita butir 6 dan 7, Penggugat menyebutkanTergugat XV dan Almarhum La Hasirun telah melakukan penyerobotan danmenguasai, menempati serta mendirikan bangunan dan mengalihkan sebahagianobyek sengketa kepada TERGUGAT I, II, Ill, IV, V, VI, VII, VUI, IX, X, XI, XII,XIU, XIV, XV, XVI, XVI, XVUOI, XIX, XX, XXI XXII dan XXIII pada tahun 2003;Bahwa dalam kenyataannya yang melakukan pengalihan hak atas obyek sengketakepada Para Tergugat adalah Almarhum La Hasirun, maka sepatutnya
Register : 13-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN STABAT Nomor 666/Pid.B/2021/PN Stb
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
Baron Sidik S.SH
Terdakwa:
Aldi Wiranata Perangin Angin Alias Aldi
7641
  • Menyatakan terdakwa ALDI WIRANATA PERANGIN ANGIN Alias ALDItelah terbukti bersalan melakukan tindak pidana Membeli, menyewa,menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1)KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami;2.
    dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Halte SimpangPor Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini Barang siapa membeli, menyewa, menukar, Menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya
    Bahwa terdakwa ALDI WIRANATA PERANGIN ANGIN Alias ALDI padahari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Halte SimpangPor Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yangdiketahuinya atau sepatutnya
    Membeli, menyewa, menukar atau menerima gadai, menerima hadiah atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari suatukejahatan penadahan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam unsurini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa
    diproses sesuai denganHukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Fahri Novan Franstiramengalami kerugian sebesar RP.40.000.000,(empat puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat unsur Membeli, menyewa, menukar atau menerima gadai,menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahuinya atau sepatutnya
Putus : 22-03-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN AMUNTAI Nomor 76/Pid.B/2016/PN Amt.
Tanggal 22 Maret 2016 — - EKO SANTOSO Als EKO Bin RAHMAN
274
  • RINomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah termasuk kewenanganPengadilan Negeri Amuntai untuk memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YamahaJupiter, Nopol : DA 3068 FR, Tipe STP model solo Tahun 2004 warna perak Noka :MH35TP0054K169140 Nosin:5TP519435 , yang diketahui atau sepatutnya
    DA 3068 FR seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan harga yang jauhdibawah harga pasaran dan terdakwa juga mengetahui bahwa setiap jual belisepeda motor harus dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan kendaraanbermotor (BPKB) namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut yanghanya dilengkapi dengan STNK dan terdakwa juga mengetahui bahwa sepedamotor yang ditawarkan oleh saksi SAMERI Als MERI Bin JUHRANmerupakan barang patahan sehingga terdakwa sudah sepatutnya mengetahuijika
    faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaanTunggal, yaitu : Pasal 480 ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :1 Barang Siapa;2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yangdiketahui atau sepatutnya
    Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan faktafakta sebagaimanaterurai dan telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yangdapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalamdelik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatubenda yang diketahui atau sepatutnya
    bahwa setiap jual belisepeda motor harus dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor(BPKB) namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut yang hanya dilengkapidengan STNK dan terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor yang ditawarkanoleh saksi SAMERI Als MERI Bin JUHRAN merupakan barang patahan yaitu sepedamotor yang kreditnya telah macet atau telah dipindahtangankan baik dengan cara dijualatau digadaikan tanpa ijin dari dealer atau perusahaan pembiayaan sehingga terdakwasudah sepatutnya
Register : 31-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 16/G/2016/PTUN.DPS
Tanggal 27 Februari 2017 — PENGGUGAT: -IDA BAGUS NYOMAN PUTRA; TERGUGAT: -KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI;
TERGUGAT II INTERVENSI: -I NYOMAN AGUS ROSSENA.
14664
  • :::eeeeeeee etersOleh karenaituKeputusan Tata Usaha Negara Nomor0119/PBT/BPN.51/2014 Tanggal 23 Juni 2014 sudah sepatutnya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;34.Bahwa keputusan Tergugat Nomor 0119/PBT/BPN.51/2014Tanggal 23 Juni 2014 dalam halaman 5 Keputusan tersebut,Tentang; Mengingat; Peraturan Presiden Nomor. 63 tahun 2013dalam poin 5 yang berbunyi: Peraturan Pemerintah TentangPelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui PendekatanWilayah adalah sangat tidak tepat, karena saudara Nyoman
    RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2011 tanggal 0422011 tersebut telahdiganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun2016 tertanggal 2132016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan.. j 22222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn n nn nn nnn n ne nnnnnnneDidalam peraturan tersebut sudah sangat jelas pertimbangannyadalam pasal 13 angka (3) huruf (b), yang berbunyi Sengketa danKonflik dengan karakteristik tertentu dan melibatkan banyak pihakMaka sudah sepatutnya
    :sceeeee eee eee eesOleh karena itu.Keputusan Tata Usaha Negara Nomor0119/PBT/BPN.51/2014 Tanggal 23062014 sudah sepatutnya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah; 37.Bahwa sesuai pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan TataUsaha Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia No. 11 tahun 2016 yang berbunyi : Keputusansebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat, wajib dilaksanakankecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaannya;Selanjutnya, oleh karena dalam pasal 33 ayat
    2 huruf (a) PeraturanMenteri Agraria dan Tata Usaha Negara/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tersebutberbunyi: sertifikat yang akan dibatalkan sedang dalam statusdiblokir atau disita oleh kepolisian,kejaksaan, Pengadilan dan/ataulembaga penegak hukum lainnya......................c cece cece eee neeOleh karena itu sudah sepatutnya keputusan tata usaha NegaraNomor 0119/PBT/BPN.51/2014 Tanggal 23 Juni 2014 patutditangguhkan, karena sertifikat hak milik Nomor 2125
    Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnyaperalihan hak atau batalnya peralihan hak .....................::::020eOleh karena putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor53/Pdt.Plw/1999/PN.Gir tanggal 24 Agustus 2000, sama sekalitidak ada amar putusan berbunyi: membatalkan sertifikat hak milikNomor 2125/Desa Bitera atas nama Ida Bagus NyomanPutra/Penggugat maka sudah sepatutnya Keputusan Tata UsahaNegara Nomor 0119/PBT/BPN.51/2014 Tanggal 23 Juni 2014harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah