Ditemukan 830 data
22 — 5
PA Mkdrekonpensi hanya mengirim pada Penggugat rekonpensi sekitar Rp. 2.000.000,sampai Rp. 5.000.000,Menimbang bahwa didalam repliknya Tergugat rekonpensi telahmembenarkan yaitu pada point 3 (bahwa pemberian kebutuhan pokok yang sudahdiakui oleh Termohon setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000 tidak dapat dikeloladengan baik oleh Termohon), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gaji danpenghasilan Tergugat rekonpensi sebagai Pelayar setiap bulan lebih dari Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang
Terbanding/Terdakwa : Subakri Bin Mashadi
102 — 37
Syahbandar Jepara sehingga tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar(SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagai syarat Nahkoda dalammenjalankan kapal ; Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kapal jonson Ita Jaya yang terdakwakemudikan tidak memiliki Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal PenangkapIkan karena tidak memenuhi persyaratan Keselamatan dan Pengawakan Kapal dibawah GT.7 antara lain yaitu pelampung penolong dengan tali 30 meter minimal2 (dua) buah, baju penolong yang tersedia untuk seluruh pelayar
43 — 14
pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkanatas perbuatan pidananya, baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurutPasal 1 angka 14 Undangundang Nomor. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 UndangundangNomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nakhodamerupakan pimpinan diatas kapal dan bertanggung jawab ataskeselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar
20 — 2
devitamala pada saat berlayar dankapal lagi bersandar di Pelabuhan;e Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohonbertengkar ; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan 3bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah saksi; Bahwa selama pisah rumah Pemohon hanya memberi nafkahsatu kali pada bulan Agustus sekitar tiga juta rupiah ;e Bahwa ketika masih tinggal satu rumah Pemohon memberikannafkah kepada Termohon sebesar tujuh juta rupiah ;e Bahwa profesi Pemohon sebagai seorang pelayar
63 — 29
Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepadaSaksi1 karena belum pernah ketemu lagi, sepengetahuanTerdakwa pekerjaan Saksi1 adalah pelayar.17. Bahwa sebagai anggota INI, Terdakwa mengetahui bahwatidak boleh melakukan persetubuhan dengan isiri orang lain.18. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangiperbuatan itu lagi.19. Bahwa selain dihotel, Terdakwa juga pernah bersetubuhdengan Saksi3 di rumah Saksi3.20.
62 — 15
TRF 1156.Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwaselaku nahkoda kapal dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yangdilakukan.Menimbang, bahwa pasal 1 angka 41 UndangUndang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan Nahkoda merupakanpimpinan diatas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan, kKeamanandan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadikewajibannya.
1.PIETRA YULY F,SH
2.DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
AHMAD MUHADI Bin SURATMAN Alm
342 — 344
pasal 1 butir 41 menerangkan Nakhoda adalah salahseorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal danmempunyal wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai denganperaturan perundangundangan.Bahwa Tanggung jawab seorang Nakhoda kapal diatur dalam pasal 137UU NO. 17 tahun 2008 tentang pelayaran yaitu : (1) Nakhoda untuk kapalmotor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebin memilikiwewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar
, dan barang muatan; (2) Nakhodauntuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh lima GrossTonnage) dan untuk kapal tradisional ukuran kurang dari GT 105 (Seratuslima Gross Tonnage) dengan konstruksi sederhana yang berlayar diperairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan danketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan; (3) Nakhoda tidakbertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumenmuatan kapal; (4) Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepadainstansi
71 — 35
Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 21 Tahun1992 tentang pelayaran menyebutkan Nahkoda merupakan pimpinan diatas kapal danbertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barangmuatan yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa selakunahkoda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional kapal KM.
67 — 8
(lima) paket besar, 20 (duapuluh) paket sedang, 3 (tiga) paketkecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabusabu adalah milk sdr.Jhon(DPO);Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr.Jhon mendapatkan sabusabu tersebut;Bahwa benar Jhon datang ke rumah Terdakwa sejak bulan Desember 2015 dantinggal di rumah Terdakwa, karena tidak ada mempunyai tempat tinggal danuntuk sementara ia menumpang dirumah Terdakwa;Bahwa benar Terdakwa mengenal Jhon di Bengkalis ketika itu dia bekerjasebagai Pelayar
9 — 4
Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:Xxxxx binti Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi 18 Oktober 1986, umur 34tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawanswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi;, sebagaiPenggugat;lawanXxxxx bin Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan 11 Maret 1984, umur 36tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pelayar
22 — 2
PUTUSANNomor 30/Pid.B/2014/PN.KgnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkaraperkara pidana pada peradilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa : 222 ono nn nnn nnn nnn nnnNama Lengkap : YYADI Bin MURSIDITempat lahir : NegaraUmur/Tgl Lahir : (27 Tahun/1986Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Pelayar Rt.04 Rk.II Desa Parigi,kKecamatan DahaSelatan
41 — 3
PUTUSANNomor 226/Pid.B/2014/PN.KgnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : : IRMANSYAH Bin MASKURTempat lahir : : NegaraUmur/tanggal lahir :22 Tahun / 26 Juni 1992Jenis kelamin : Lakilaki: IndonesiaKebangsaan/kewarganegaraan: Jalan Pelayar Desa Parigi Rt.03/ II Kec.
15 — 2
(alBaqarah: 241);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pulamempertimbangkan kedudukan Penggugat rekonpensi yang telahmendampingi Tergugat rekonpensi selama 12 tahun lebih, yaitu sejakpernikahannya 04 Maret 2007 hingga sekarang dan kemampuan TergugatRekonpensi yang bekerja sebagai Pelayar yang berpenghasilan perbulandiatas ratarata, maka untuk menentukan nominal mutah ini, keduakondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karenaitu Majelis Hakim sependapat dengan dalil
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
Terdakwa:
VO VAN LUAN
90 — 22
BV 5209 TS;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwaselaku nahkoda kapal dapat mempertanggung jawabkan tindak pidanayang dilakukan;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 41 Undangundang Nomor 17Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nahkoda merupakanpimpinan diatas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yangmenjadi kewajibannya.
262 — 82
UndangUndang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaranmengatur bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yangmenjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dantanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 137 UndangUndang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran: Ayat (1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima GrossTonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum sertabertanggung jawab atas keselamatan, kKeamanan, dan ketertiban kapal,pelayar
, dan barang muatan; Ayat (2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tigapuluh lima Gross Tonnage) dan untuk kapal tradisional kurang dari GT105 (seratus lima Gross Tonnage) dengan konstruksi sederhana yangberlayar di perairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan; Ayat (3) Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan ataukebenaran materiil dokumen muatan kapal;Pasal 1389 UndangUndang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
karena dalam keadaan darurat, dimana hal tersebut sejalandengan penjelasan Pasal 7 a ayat (6) UndangUndang Nomor 17 tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanandan juga sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 137 ayat 1 Undangundang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Nahkoda untuk kapalmotor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih memilikiwewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar
P.A JUANDA PANJAITAN,SH.
Terdakwa:
IRAL BUSTAMI Bin BUSTAMI
94 — 41
Pasal 137 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaranyang menyatakan Nahkoda kapal motor ukuran kurang dari GT 35dan untuk kapal tradisional kurang dari GT 105 dengan konstruksisederhana yang berlayar di perairan terbatas, bertanggungjawab atasHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Agmkeselamatan, kKeamanan dan ketertiban kapal pelayar dan barangmuatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal303 Ayat (3)UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Juncto Pasal
EDI SUTOMO, SH
Terdakwa:
RESTU KURNIAWAN
205 — 63
Nomor 03/Pid.Sus/Prk/2018/PNTpg Hal 22dari 28merupakan pimpinan diatas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadikewajibannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa RESTU KURNIAWAselaku Agen Pengurus Kapal KECAPI 2 ; dan BUDI SANJAYA AZ selaku nahkodabertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional kapal KM.
13 — 1
PdlgHakim dalam perkara a quo, mengingat Tergugat selama bersama denganPenggugat bekerja sebagai pelayar dan mengingat pemenuhan hajat hidupkedua anak Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri tidakboleh diabaikan hanya karena tidak ada bukti nyata yang harus dipaksakan dariPenggugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak kuasa lagi mengajukan alatbukti, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan mendasarkanpada kepatutan dan keadilan dari pemenuhan kebutuhan pokok yang salahsatunya
100 — 34
Dan bagi nakhodahal tersebut jelas telah melanggar kewajibannya untuk mematuhi alurpelayaran dan sistem rute; 22 Bahwa Pasal 137 UU No.17/2008 menyatakan: Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima GrossTonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum sertabertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal,pelayar, dan barang muatan;Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh limaGross Tonnage) dan untuk kapal tradisional ukuran kurang dari GT
105(seratus lima Gross Tonnage) dengan konstruksi sederhana yang berlayardi perairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan1123242526ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan; Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaranmateriil dokumen muatan kapal;Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yangberwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengandokumen muatan;Bahwa berdasarkan Pasal 137 UU No.17/2008 ayat (1), Nakhodabertanggung
64 — 13
terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yangdiajukan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah nahkodayang mengoperasikan kapal KM. 5162 TS;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakahterdakwa selaku nahkoda kapal dapat mempertanggungjawabkan tindakpidana yang dilakukan;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 41 Undangundang Nomor17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nahkoda merupakanpimpinan diatas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan dan ketertiban kapal, pelayar