Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2009 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1099 K/PID.SUS/2009
Tanggal 10 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi ; KATIMAN, SH.
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Msi (AsistenPemerintahan) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Drs.WIYONO, M.H (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwang)),sedangkan terdakwa sendiri yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan juga selaku PPTK (Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan), dan sebagai Bendahara Pembantu adalah saudara Drs.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 25-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 936/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 16 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Andik Susanto
Terdakwa:
MISNAN
168 — 31
  • Priok I.e Tahun 2005 s.d. 2007 Kepala Seksi Kepabeanan IV padaKPBC Tipe A Malang.e Tahun 2007 s.d. 2008 Kepala Subbagian Keuangan padaKanwil DJBC Jawa Timur I.e Tahun 2008 s.d. 2011 Kepala Subbagian Tata Usaha danKeuangan pada Kanwil DJBC Jawa Timur I.e Tahun 2011 s.d. 2014 Kepala Seksi Perbendaharaan padaKPPBC TMP Juanda.e Tahun 2014 s.d. 2017 Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanandan Cukai V pada KPPBC TMP B Gresik.e Tahun 2017 Kepala Seksi Pengawasan Administrasi padaKanwil DJBC Bali.e Tahun 2018 sampai
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-11-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Mtp
Tanggal 13 Juni 2016 — HASPANI bin ABDUL HAMID R EL HUSNI FALIAN ZOREN, BA.,M.M ISRO, Dkk
73 — 7
  • ,M.H selaku Kepala Bagian Hukum PemerintahKabupaten Banjar dan SRI MULIANA Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 NovemberKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukan diJalan Menteri Empat Nomor 17, Kecamatan MartapuraKota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yangdiwakili oleh Drs.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 12/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 27 Juli 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HELMI ABDUL AZIZ, SH
Terbanding/Terdakwa : H. SYAIFANNUR, S.H., M.M. Bin SYAMSUDIN UBIT
88 — 38
  • Daerah Kabupaten Aceh Timur di Jalan Darussalam No.68 KotaLangsa, TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur danHalaman 3 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bnasebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten AcehTimur memerintahkan dengan cara meminta saksi Danil Ardian Bin Daswirselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DaerahKabupaten Aceh Timur untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) fiktif atas nama para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala SubBagian
    DaerahKabupaten Aceh Timur di Jalan Darussalam No.68 KotaHalaman 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT BnaLangsa, TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur dansebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten AcehTimurmemerintahkan dengan cara meminta saksi Danil Ardian Bin Daswirselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DaerahKabupaten Aceh Timur untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) fiktif atas nama para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala SubBagian
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-11-2013 — Putus : 05-09-2014 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda
Tanggal 5 September 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : AGUS SUPRIYANTO, SH Diwakili Oleh : SUTRISNO MARGI UTOMO, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. YUSRADIANSYAH, M.Si
104 — 51
  • DAVINDO JAYA MANDIRI dan Korpri perihal yang sama, disampaikan kepadabendahara rutin Sekretariat Kota Samarinda untuk dibuatkan Surat Perintah5Pembayaran yang ditandatangani/diketahui oleh Kabag Umum untuk diserahkan keBagian keuangan.Setelah dibagian keuangan Surat Perintah Pembayaran tersebut di verifikasi oleh subBagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) yangditandatangani oleh Kabag Keuangan ( Drs. ALIFITRI NOOR, Msi).
    Setelah dibagian keuangan Surat Perintah Pembayaran tersebut di verifikasi oleh subBagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) yangditandatangani oleh Kabag Keuangan ( Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 25 September 2014 — IBRAHIM ALI, BA
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu Terdakwa juga tidakpernah memeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga subbagian verifikasi padaBagian Pembiayaan Pemkot Singkawang menolak menerima SuratPertanggungjawaban (SPU) tersebut ;Bahwa dari 51 SPM yang diterbitkan dengan total nilai sebesar Rp5.965.223.350,00 terdapat SPJ penggunaan anggaran yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, yaitu
    Disamping itu Terdakwa tidak pernahmemeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh PemegangKas sehingga subbagian verifikasi pada Bagian Pembiayaan PemkotSingkawang menolak menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ)tersebut ;2.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 01-11-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 68/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat:
Budi Maryono
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
133 — 63
  • ;Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAMpada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;AGUS CAHYONDO, S.H. ; Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;SULISTIONO, S.H.;Kepala Subbidang Pembinaan DisiplinDan PerundangUndangan pada BadanKepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah ; Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang ;IRA KUSUMA DEWTL, S.H.
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Migas
Register : 16-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Mtp
Tanggal 31 Mei 2017 — HASAN ASYARI bin H. IMANSYAH
97 — 7
  • ., keterangannya dibacakan dipersidangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah PNS yang menjabat sebagai analis hukum pada SubBagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumiyang bertugas menyusun pertimbangan hukum terhadap permasalahnpermasalahan hukum dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi; Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Hilir Migas berdasarkanPasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-06-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 120/B/2014/PTTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2014 — GUBERNUR BALI vs I NENGAH PRADANA PUTRA , S.Sos
73 — 33
  • ., Warganegara Indonesia, Kepala SubBagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Ham SetdaProvinsi Bali, Tempat Kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti MandalaDenpasar ;4. KETUT AYU BUDISETIAWATI, S.H.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 171/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST.
Tergugat:
Bupati Batu Bara
90 — 72
  • tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telahdiubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenanguntuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Tata UsahaNegara ini ;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN1.Bahwa Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 510/BKD/2018tanggal 21 Desember 2018 sebagai Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) yang menjadi objek gugatan diketahui olehPenggugat pada tanggal 19 Maret 2019 melalui Kepala SubBagian
    sebagaistaf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBatu Bara, Penggugat mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala yangditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daera Nomor:822.3/025/BKD/2018 tanggal O05 Januari 2018 terhitung mulaitanggal 01 Januari 2018 ;Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan kembali sebagaiStaf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBatu Bara Pemerintah menilai Penggugat bekerja dengan baiksehingga Penggugat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-04-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 9 Agustus 2017 — DARLUNG MINTO Melawan CAMAT KURUN.
91 — 73
  • Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;2. M. SETIAWAN, M.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenGunung Mas;3. DESYANTI CAROLINA, S.H.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 25-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN
Tanggal 23 Januari 2018 — Nama Lengkap : ROHMAN Bin ARJAYA; Tempat Lahir : Pandeglang; Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 26 September 1973; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kp.Cikayas Rt.01/01 Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; II. Nama Lengkap : ELVIE SUKAESIH, S.Pd Binti H. SANTAYA; Tempat Lahir : Pandeglang; Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 10 Juli 1976; Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kp.Cikayas Rt.01/01 Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta;
146 — 60
  • Lembaga; Bahwa untuk mendapatkan dana bansos tersebut ada mekanisme yangharus ditempuh anatara lain adanya usulan yang diajukan MenteriPendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenetapkan Lembaga Penerima Bantuan dengan mendisposisi pemberianbantuan kepada Sekertaris Jenderal UP Kepala Biro Keuangan, Kepala BiroKeuangan menindak lanjuti disposisi tersebut untuk segera diproses sesuaiketentuan kepada Kepala Bagian pembiayaan dan diteruskan Kepada Kepalasubbagian Pembiayaan Il, Kepala Subbagian
    menginfut datadata lembagakedalam aplikasi bantuan sosial dan menyerahkan hasil pemeriksaanproposal kepada Kepala sub bagian pembiayaan II, Kepala sub bagian Ilmendisposisikan kepada petugas verifikator untuk dilakukan verifikasiterhadap kelayakan proposal dan RAB, petugas verifikator memferivikasiproposalproposal dan RAB sesuai data didalam proposal serta menilai danmengusulkan beesaran pemberian bantuan sosial yang akan diberikan,proposal yang telah di verifikasi dan dinilai diserahkan kepada kepala Subbagian
    Lembaga;Bahwa untuk mendapatkan dana bansos tersebut ada mekanisme yangharus ditempuh anatara lain adanya usulan yang diajukan MenteriPendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenetapkan Lembaga Penerima Bantuan dengan mendisposisi pemberianbantuan kepada Sekertaris Jenderal UP Kepala Biro Keuangan, Kepala BiroKeuangan menindak lanjuti disposisi tersebut untuk segera diproses sesuaiketentuan kepada Kepala Bagian pembiayaan dan diteruskan Kepada Kepalasubbagian Pembiayaan Il, Kepala Subbagian
    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasarpembuatan prasurat dan menginput nama lembaga kedalam aplikasibansoskeputusan untuk disetujui oleh pihak pengguna anggaran, (suratkeputusan di tetapkan oleh pengguna anggaran) dan mekanisme melaluikantor pos / diantar langsung ke biro keuangan setjen kemendikbud,pemohon menyampaikan permohonan dan langsung dan menginfut datadata lembaga kedalam aplikasi bantuan sosial dan menyerahkan hasilpemeriksaan proposal kepada Kepala sub bagian pembiayaan II, Kepala subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — ADI RAHMAWATY VS MENTERI KESEHATAN RI;
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Perjanjian pada Biro Hukum danOrganisasi;5. SULASTYONO WAHYUDI, S.H., M.K.M., jabatan KepalaSub Bagian Peraturan Kepegawaian pada BiroKepegawaian;6. AMIEN GEMAYEL, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;7. NINA ARYANI, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;8. FITRIANA DINARWATI, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;9.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 26-01-2012 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 22-05-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 02/G/2012/PTUN-BKL
Tanggal 12 April 2012 — RINALDI melawan BUPATI REJANG LEBONG dan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
96 — 62
  • ., kKewarganegaraan Indonesia,pekerjaan/ jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD Pasar, alamat di Jalan S.Sukowati No. 16 Curup, Telp. (0732)Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 511.2/70/DPD/B.1/2012 tertanggal 16 Februari 2012 ;Selanjutnya disebut S@Dagal ............
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 262/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat II : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Terbanding/Penggugat I : Patimah Binti H.Muhammad
Terbanding/Penggugat II : Marali, SH Bin H Sabeni
Terbanding/Penggugat III : Mardani, S Ag Bin H Sabeni
Terbanding/Penggugat IV : M Sibli Bin H Sabeni
Terbanding/Penggugat V : Abdul Holik Bin H Sabeni
Terbanding/Penggugat VI : M Rusli Bin H Sabeni,
Terbanding/Penggugat VII : Koswati ,SE Binti H Sabeni
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
313 — 108
  • ., Kepala Subbagian AdvokasiHukum Bina Marga dan Pengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat ;Pujiono, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Subdit Pengadaan Tanah, Direktorat Jenderal BinaMarga, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;Mursalim, S.Pd., S.T., M.Si., Kepala SubbagianPengamanan dan Penertiban BMN, Biro PengelolaanBMN Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat;Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 262 /B / 2020 / PT.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Tender
Register : 02-12-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 38/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 4 Februari 2014 — PT. GRACIA INDAH IEL.; VS KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA
108 — 38
  • ., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundangundangan Setditjen Sumber daya Air KementerianPekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;. ARIEF BUDI YULIANTO, SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundangundangan Setditjen Sumber daya Air KementerianPekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa No.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-05-2008 — Putus : 15-10-2008 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 15 Oktober 2008 — 1. Agus Gunadi, S. Kom, 2. Johanes Darsono;Kepala Badan SAR Nasional
59 — 56
  • . : Kepala SubBagian Hukum dan Organisasi BadanSAR Nasional.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKK.01/VII/2008, tertanggal 4 Juli2008, selanjutnya disebut sebagaiLeweees TERGUGAT,Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal26 Mei 2008, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal26 Mei 2007 dibawah Register Perkara Nomor65/G/2008/PTUNJKT dan telah diperbaiki pada tahappemeriksaan persiapan tanggal 10 = Julii
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 04-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — DINAS PERTIMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA vs STEFANUS DONI;
297 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Kukar;Drs. IRIYANDA, M.M., jabatan Kepala Bidang Minyak danGas Bumi Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenKukar;SURATNO, S.H., jabatan Staf Bantuan Hukum SekretariatKabupaten Kukar;H. HARMAN, S.H., jabatan Staf Bantuan Hukum SekretariatKabupaten Kukar;ENDRI ROSANDI, S.Sos, jabatan Kepala Sub BagianPenyusunan Program Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Kukar;Halaman 1 dari 18 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-05-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 PK/TUN/2015
Tanggal 14 September 2015 — MENTERI KEUANGAN RI VS RINA MELINA SIMANIHURUK;
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;5. Pangihutan Siagian, S.H., pekerjaan Kepala SubbagianBantuan Hukum IllIC pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;6. Kingsospol Siregar, S.H., M.H., pekerjaan KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;7. Dwi Susianto Guntoro, S.H., pekerjaan Penangan PerkaraIIIA Tingkat Il pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;8.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-05-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 22 Agustus 2011 — DR. Agus Sikwan, SH. M. HUM;Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
51 — 23
  • Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum III, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Sumarni, S.H., MH. Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum , Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Dyah Kisworini , S.H Jabatan Staf padaBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Affan Mohammad, S.H.