Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;2. M. SETIAWAN, M.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenGunung Mas;3. DESYANTI CAROLINA, S.H.

Lembaga; Bahwa untuk mendapatkan dana bansos tersebut ada mekanisme yangharus ditempuh anatara lain adanya usulan yang diajukan MenteriPendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenetapkan Lembaga Penerima Bantuan dengan mendisposisi pemberianbantuan kepada Sekertaris Jenderal UP Kepala Biro Keuangan, Kepala BiroKeuangan menindak lanjuti disposisi tersebut untuk segera diproses sesuaiketentuan kepada Kepala Bagian pembiayaan dan diteruskan Kepada Kepalasubbagian Pembiayaan Il, Kepala Subbagian

menginfut datadata lembagakedalam aplikasi bantuan sosial dan menyerahkan hasil pemeriksaanproposal kepada Kepala sub bagian pembiayaan II, Kepala sub bagian Ilmendisposisikan kepada petugas verifikator untuk dilakukan verifikasiterhadap kelayakan proposal dan RAB, petugas verifikator memferivikasiproposalproposal dan RAB sesuai data didalam proposal serta menilai danmengusulkan beesaran pemberian bantuan sosial yang akan diberikan,proposal yang telah di verifikasi dan dinilai diserahkan kepada kepala Subbagian

Lembaga;Bahwa untuk mendapatkan dana bansos tersebut ada mekanisme yangharus ditempuh anatara lain adanya usulan yang diajukan MenteriPendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenetapkan Lembaga Penerima Bantuan dengan mendisposisi pemberianbantuan kepada Sekertaris Jenderal UP Kepala Biro Keuangan, Kepala BiroKeuangan menindak lanjuti disposisi tersebut untuk segera diproses sesuaiketentuan kepada Kepala Bagian pembiayaan dan diteruskan Kepada Kepalasubbagian Pembiayaan Il, Kepala Subbagian

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasarpembuatan prasurat dan menginput nama lembaga kedalam aplikasibansoskeputusan untuk disetujui oleh pihak pengguna anggaran, (suratkeputusan di tetapkan oleh pengguna anggaran) dan mekanisme melaluikantor pos / diantar langsung ke biro keuangan setjen kemendikbud,pemohon menyampaikan permohonan dan langsung dan menginfut datadata lembaga kedalam aplikasi bantuan sosial dan menyerahkan hasilpemeriksaan proposal kepada Kepala sub bagian pembiayaan II, Kepala subbagian

Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kabupaten Jayapura, beralamat diKantor Bupati Jayapura, Jalan SentaniDepapre Gunung MerahSentani berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Desember 2017 selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2017yang

., Kepala Subbagian SengketaHukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;4. Agus Cahyono, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 65 PK/TUN/20175. Ilham Pribadi, S.H., Staf pada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;6.

pengendalianpersonil yang dalam tugasnya terbagimenjadi tiga sub bagian yang meliputi :1) Subag diapers yang mempunyai tugasdan tanggung jawab penyediaan personilanggota Polri dan anggota PNS dijajaranPolda jateng.2) Subag seleksi mempunyai tugaspendidikan pengembangan anggota Polridan PNS.3) Subag sahlur mempunyai tugasmengurusi pengakhiran dinas bagianggota Polri dan PNS.Bag Binkar atau disebut bagian pembinaankarier bagi anggota Polisi dan PNS di jajaranPolda jateng, yang terbagi menjadi dua subbagian

Bag watpers atau disebut sebagai bagianperawatan personil terbagi menjadi dua subbagian yaitu :1) Subag rohjas mempunyai tugas dalampembinaan rohani dan kesehatan jasmanibagi anggota Polisi dan PNS.2) Subag rilmat mempunyai tugas dalampelayanan hakhak anggota.Bahwa yang diberikan tugas dan tanggung jawab untukmengelola bidang pendaftaran dan penerimaan calonanggota Polri adalah Subag Diapers Bag Dalpers Biro SDMPolda jateng, penanggung jawabnya adalah kapoldajateng, wakil penanggung jawab adalah

., Jabatan : Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, AlamatJalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; 5. KABUL SUTRIYONO, SH., Jabatan : Kepala SubBagian Hak Asasi Manusia pada Biro HukumSekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, AlamatJalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; 6. ILHAM PRIBADI, SH., Jabatan : Staf Biro HukumSekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, AlamatJalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; 7.

;Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAMpada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;AGUS CAHYONDO, S.H. ; Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;SULISTIONO, S.H.;Kepala Subbidang Pembinaan DisiplinDan PerundangUndangan pada BadanKepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah ; Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang ;IRA KUSUMA DEWTL, S.H.

Daerah Kabupaten Aceh Timur di Jalan Darussalam No.68 KotaLangsa, TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur danHalaman 3 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT Bnasebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten AcehTimur memerintahkan dengan cara meminta saksi Danil Ardian Bin Daswirselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DaerahKabupaten Aceh Timur untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) fiktif atas nama para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala SubBagian

DaerahKabupaten Aceh Timur di Jalan Darussalam No.68 KotaHalaman 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2017/PT BnaLangsa, TERDAKWA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur dansebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten AcehTimurmemerintahkan dengan cara meminta saksi Danil Ardian Bin Daswirselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DaerahKabupaten Aceh Timur untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) fiktif atas nama para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala SubBagian

DAVINDO JAYA MANDIRI dan Korpri perihal yang sama, disampaikan kepadabendahara rutin Sekretariat Kota Samarinda untuk dibuatkan Surat Perintah5Pembayaran yang ditandatangani/diketahui oleh Kabag Umum untuk diserahkan keBagian keuangan.Setelah dibagian keuangan Surat Perintah Pembayaran tersebut di verifikasi oleh subBagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) yangditandatangani oleh Kabag Keuangan ( Drs. ALIFITRI NOOR, Msi).

Setelah dibagian keuangan Surat Perintah Pembayaran tersebut di verifikasi oleh subBagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) yangditandatangani oleh Kabag Keuangan ( Drs.

Terdakwa juga menandatangani kolom tandatangan Kepala UPTD PSPD Kuaro seolaholah tanda tangan tersebutadalah tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaro serta membubuhkanstempel yang Terdakwa buat sendiri kedalam daftar permintaanpembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2011 bulan Januari s/d Maret 2011 ke SubBagian

Terdakwa jugamenandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaro seolaholah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaroserta membubuhkan stempel yang Terdakwa buat sendiri kedalam daftarpermintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2013 bulan Januari s/d Maret 2013 ke SubBagian

juga menandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPDKuaro seolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan KepalaUPTD PSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buatsendiri kedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Ill Tahun 2014 bulan Juli s/d September 2014 ke SubBagian

juga menandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPDKuaro seolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan KepalaUPTD PSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buatsendiri kedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan IV Tahun 2014 bulan Oktober s/d Desember 2014 ke SubBagian

Kuaroseolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala UPTDHalaman 131 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN SmrPSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buat sendirikedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2015 bulan Januari s/d Maret 2015 ke SubBagian

., kKewarganegaraan Indonesia,pekerjaan/ jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD Pasar, alamat di Jalan S.Sukowati No. 16 Curup, Telp. (0732)Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 511.2/70/DPD/B.1/2012 tertanggal 16 Februari 2012 ;Selanjutnya disebut S@Dagal ............

., jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Perjanjian pada Biro Hukum danOrganisasi;5. SULASTYONO WAHYUDI, S.H., M.K.M., jabatan KepalaSub Bagian Peraturan Kepegawaian pada BiroKepegawaian;6. AMIEN GEMAYEL, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;7. NINA ARYANI, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;8. FITRIANA DINARWATI, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;9.

ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala SubBagian Jaringan Dokumentasi HukumBiro Hukum dan Humas Badan UrusanAdministrasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia ; 3.

pidana maka kemudian Pemohonkeluar rumah;Bahwa kemudian perselisihan tersebut terjadi hingga ber angsur angsur, hingga pada saat sepulangan Pemohon berencana untukmengklarifikasi kembali terkait masalahn perselingkuhan Termohondengan lelaki tersebut kepada instansi terkait, namun Ternyata masalahperselingkuhan tersebut sudah ditindak lanjuti terlebih dahulu oleh kantorKementrian agama, dilanjut lagi Pemohon mendapat surat panggilanmenghadap untuk diperiksa/ untuk dimintai keterangan oleh Kepala SubBagian

Disamping itu Terdakwa juga tidakpernah memeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga subbagian verifikasi padaBagian Pembiayaan Pemkot Singkawang menolak menerima SuratPertanggungjawaban (SPU) tersebut ;Bahwa dari 51 SPM yang diterbitkan dengan total nilai sebesar Rp5.965.223.350,00 terdapat SPJ penggunaan anggaran yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, yaitu

Disamping itu Terdakwa tidak pernahmemeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh PemegangKas sehingga subbagian verifikasi pada Bagian Pembiayaan PemkotSingkawang menolak menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ)tersebut ;2.

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telahdiubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenanguntuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Tata UsahaNegara ini ;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN1.Bahwa Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 510/BKD/2018tanggal 21 Desember 2018 sebagai Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) yang menjadi objek gugatan diketahui olehPenggugat pada tanggal 19 Maret 2019 melalui Kepala SubBagian

sebagaistaf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBatu Bara, Penggugat mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala yangditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daera Nomor:822.3/025/BKD/2018 tanggal O05 Januari 2018 terhitung mulaitanggal 01 Januari 2018 ;Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan kembali sebagaiStaf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBatu Bara Pemerintah menilai Penggugat bekerja dengan baiksehingga Penggugat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala SubBagian

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundangundangan Setditjen Sumber daya Air KementerianPekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;. ARIEF BUDI YULIANTO, SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundangundangan Setditjen Sumber daya Air KementerianPekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa No.

., Kepala Subbagian AdvokasiHukum Bina Marga dan Pengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat ;Pujiono, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Subdit Pengadaan Tanah, Direktorat Jenderal BinaMarga, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;Mursalim, S.Pd., S.T., M.Si., Kepala SubbagianPengamanan dan Penertiban BMN, Biro PengelolaanBMN Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat;Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 262 /B / 2020 / PT.

., jabatan Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Kukar;Drs. IRIYANDA, M.M., jabatan Kepala Bidang Minyak danGas Bumi Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenKukar;SURATNO, S.H., jabatan Staf Bantuan Hukum SekretariatKabupaten Kukar;H. HARMAN, S.H., jabatan Staf Bantuan Hukum SekretariatKabupaten Kukar;ENDRI ROSANDI, S.Sos, jabatan Kepala Sub BagianPenyusunan Program Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Kukar;Halaman 1 dari 18 halaman.

., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;5. Pangihutan Siagian, S.H., pekerjaan Kepala SubbagianBantuan Hukum IllIC pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;6. Kingsospol Siregar, S.H., M.H., pekerjaan KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;7. Dwi Susianto Guntoro, S.H., pekerjaan Penangan PerkaraIIIA Tingkat Il pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;8.