No. 1178 K/PID/2017Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 78/PID/2017/PT BNA tanggal 20 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Maret2017, Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bir.

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pat.P/2019/PN Bgl

Panyaguan Rt 01 Rw 01 Desa KalibunderKecamatan Kalibunder, Kabupaten SukabumiPara Terdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11Januari 2014 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengantanggal 22 Februari 2014 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan

Tipikor Bandung sejak tanggal 23 Februari2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor TingkatBanding sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor TingkatBanding kedua sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SASTRIANTAANDREAS SEMBIRING,SE.SH.

2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi JawaBarat Nomor : 862/829/Kesdis tanggal 21 September 2018hal klarifikasi pemblokiran data PNS Pemerintah ProvinsiJawa Barat, yang ditujukan kepada kepala kantor Regional IIIBadan Kepegawaian Negara di Bandung (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi JawaBarat, Nomor: 188/1050/Kesdis tanggal 14 Desember 2018Hal Laporan Perkembangan Tindak Lanjut SKB 3 Menteritentang tentang Tipikor

BuktiT4 Daftar PNS yang terlibat TIPIKOR pada Pemerintah ProvinsiJawa Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:821.15/Kep.988BKD/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentangPembebasan dari Jabatan Struktural atas Nama Ir. AsepSukarno, M.Si., MT.

(fotokopi sesuai dengan asli);Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG10.11.12.13.Bukti T5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Surat Badan Kepegawaian Negara kantor Regional III Nomor: 771a/1/KR.III/X11/2018 tertanggal 31 Desember 2018 PerihalTindak Lanjut data PNS yang terlibat TIPIKOR.

Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDGkebawah maka tidak sah sebab dia tidak mempunyai kewenangan untukmemerintahkan dampaknya tidak sah dan orang yang diperintah bisa saja menolak;Bahwa ahli menyatakan jika seorang ASN kemudian terkena perkara Tipikorsangat dimungkinkan ada hukuman tambahan berupa Administrasi tetapi tergantung dasar dari tuntutan jaksa;Bahwa ahli menyatakan apabila ada sebuah kasus dalam PutusanTipikornya tidak ada hukuman tambahan kemudian diberikan hukumandiluar Pengadilan Tipikor

pemberhentian tidak dengan hormattersebut, Jika tidak dilakukan sesuai dengan juklis maka disitu adakesalahan prosedur, prosedurnya SK ini harus dicabut dulu ternyata tidak;Bahwa ahli menyatakan diberhentikan sementara kemudian dicopot laludiangkat kembali itu sudah merupakan sanksi administrasi;Bahwa ahli menyatakan mengenai dua Putusan dalam bentuk hukumankemudian dalam bentuk sanksi digabung, Karena Pasal 10 itu membukapeluang ada hukuman tambahan disitu maka itu juga memberikan peluangkepada Hakim Tipikor

2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgI. dan permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umumsesual Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 29 Juli 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima MemoriBanding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 5 Agustus 2019 dan memoribanding Jaksa Penuntut Umum tersebut

telah diberitahukan secara sah kepadaPenasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 6 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukanMemori Banding tertanggal 07 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam TandaTerima Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN Bgl., tanggal 08Agustus 2019 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai

AktaPemberitahuan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 12Agustus 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda TerimaKontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 16 Agustus2019 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan KontraMemori Banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN

Bgl., tanggal 16 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana tersebut dalamTanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/ 2019/PNBgl.

,tanggal 15 Agustus 2019 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai AktaPemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl.

., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. Ttd./Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,M.HumNip. 19600613 198503 1 002 Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2603 K/Pid. Sus/2018

XXX/Pid.Sus/20XX/PN.Tipikor.Smg dipengadilan tipikor Semarang dengan vonis 4 tahun 6 bulan;4. Bahwa selama mempunyai tanah dan bangunan seperti terurai padaposita no. 2, bahwa buku sertifikat hak milik no.XXXX atas nama penggugatdi bawa oleh istri syah dari penggugat;5.

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR BANDUNGJL. L.L.R.E. MARTADINATA 7480 Telp. (022) 4231827 Fax.(022) 4217945 Bandung40114Web Site : www.pnbandung.go.id Email : pnbdg@yahoo.com PUTUSANNomor :1255/PID.B/2014/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri KL.IA Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalamperkara terdakwa :WM PWNPNama lengkap : KUSNADI Als.

Puuwatu, Kota KendariAgama : IslamPekerjaan : PNS pada Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi Wilayah Sulawesi TenggaraPendidikan S1 (Strata satu);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan suratperintah/penetapan penahanan dari:Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, Pembantaranpenahanan Terdakwa karena sakit, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan29 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, pengalihanjenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 30 Maret 2021sampai dengan 14 April 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;Terdakwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dipersidangan

Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiYusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telahdidaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 118/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 23Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi

Umum Nomor Reg.Perkara: PDS01/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan sebagai berikut:1.

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiripula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SHHal. 186 dari 186 Hal. Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kdi

untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palusesuai Relas Memeriksa Berkas Perkara masingmasing pada tanggal 24Oktober 2019 dan 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 18 November 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriPalu, tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya mengatakan:Halaman 26 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PT PAL1.Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor

Bahwa pasal hukuman pasal yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengdailan Negeri Palutidak sesuai dengan halhal meringankan dan memberatkan yang terungkapdipersidangan dan tuntutan rasa keadilan masyarakat baik dilihat dari segiedukatif, preventif, korektif maupun represif,3.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/12964/HK.07/8/2021, tertanggal 9 Agustus2021 kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwadan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto;3.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor: W14.U.1/13125/HK.07/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwa danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto;5.

Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor: W14.U.1/13126/HK.07/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Mojokerto telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan IndustrialPalangka Raya Kelas A Nomor : 207/Pdt.G/2020/PN.Plk, Tanggal 14 Juli2021.3.

Tipikor/2017/PT.Bna tanggal 10Juli 2017 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi danmenjalani hukumannya sebagai Narapidana di Lembaga PemasyarakatanKelas IIA Banda Aceh dan begitu pula dengan saksi Kafrawi D Bin Dewi (Alm)yang juga dinyatakan bersalan melakukan tindak pidana korupsi olehPengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor : 11/Pid.Tipikor/2017/Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT BNA.PT.Bna tanggal 11 Juli 2017 dan menjalani hukumannya sebagai Narapidanadi

Rp.150.000,SAYED MAHFUD, SHUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPit. PaniteraH. SAID SALEM, SH.MH. PUTUSANSalinanNomor : 54/ PDT / 2007 / PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara perkara perdata dalamPeradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :1.

Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta padatanggal 24 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagaiberikut :1. MURDIMIN ZAHRI;2. H.BUDI ANTONI AL JUFRI;3. SUZANA BUDI ANTONI;4. RISNA HASRILIANTI;5. RIKA FATMAWATI;6. MUCHTAR EFFENDI;7. IWAN SUTARYAdi;8. MICO FANJI TIRTAYASA.3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN: MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta padatanggal 27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagaiberikut: Eftiyanti; Romiherton; Masyitoh; Mamatsurahmat; Heri Ashari;Hery Purnomo; Ki Agus M.

Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta padatanggal 27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagaiberikut: Eftiyanti, Romiherton, Masyitoh, Mamat Surahmat, Heri Ashari,Hery Purnomo, Ki Agus M.

Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakartapada tanggal 24 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalahsebagai berikut :1. MURDIMIN ZAHRI;2. H.BUDI ANTONI AL JUFRI;3. SUZANA BUDI ANTONI;4. RISNA HASRILIANTI;5. RIKA FATMAWATI;6. MUCHTAR EFFENDI;7. IWAN SUTARYAdi;8. MICO FANJI TIRTAYASA.3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN: MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakartapada tanggal 27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalahsebagai berikut Eftiyanti, Romiherton, Masyitoh, Mamat Surahmat,Heri Ashari, Hery Purnomo, Ki Agus M.

., dalam jabatannya sebagai Bupati Waropen, didugadan didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan perkarayang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas A Jayapura dengan registerperkara Nomor : 73/Pid.SusTPK/2014/PN.JAP Tanggal 2 Desember2014, sebagaimana keterangan yang juga diuraikan dalam KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.9197 Tahun 2015Tanggal 3 Februari 2015 pada halaman 2 dan 3 yang menyatakan:Memperhatikan : Surat Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Kelas

A Jayapura pada Pengadilan Negeri Kelas AJayapura Nomor W30U1/93/HK.07/1/2015 tanggal 14Januari 2015 perihal Pemberitahuan Nomor RegisterPerkara Tipikor an.

Bukti T3 : Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura Tahun2014 Nomor : 73/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap tanggal 14 April2014 (fotokopi dari fotokopi);4. Bukti T4 : Surat Gubernur Papua Nomor : 32/SusGub Papua/V/2015tanggal 13 Mei 2015 Perihal Mengaktifkan Kembali BupatiWaropen Provinsi Papua (Ssesuai dengan aslinya);5.

yangmeringankan dan memberatkan dalammenjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.Terlepas dari alasanalasan kasasi Terdakwa danJaksa Penuntut Umum, Judex Facti telah salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya yaitu kurang sempurnadalam menjatuhkan hukuman atau pemidanaanseharusnya mempertimbangkan dan menjatuhkanhukuman pidana tambahan sebagaimana diatur danditentukan dalam Pasal 17 UndangUndangTipikor No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

,bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, Terdakwa dapat dijatuhipidana tambahan sebagaimana ditentukan dalamPasal 18 Tipikor No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 ;Ternyata Terdakwa telah menerima dan menikmatiuang sebesar Rp.112.000.000, yang diperolehsecara tidak sah melalui pemotongan danahibah PSSI Kabupaten Jombang yang telah dicairkan tahap pertama pada tanggal 30April 2008 sebesar Rp.300.000.000,.Akibat perbuatan Terdakwa bersamasama denganH.

Samsul Rakan Chaniago, SH.MH.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut,dan Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum. ttd.ttd/H.Samsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.H.M.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 16/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal 04 Oktober 2013,tentang Penunjukan Majelis2) Setelah ... 22). Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor16/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal09 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;3). Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;4). Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi,5).

/2013/PN.Gtlo atas namaTerdakwa Semuel Massie alias Derek, perkara No.15/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.Gtlo atas namaTerdakwa Muzna Mustafa alias Una, dan perkara No.16/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.Gtlo atasnama Terdakwa Zulaiha Dai alias Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pengadilan tindak pidanakorupsi ... 88korupsi karena dituduh oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimanasurat dakwaannya, yaitu :e Primair: melanggarPasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat

Perbuatan yang tercela menurut pasal 2 Undangundang Tipikor adalahperbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.

Namun karena kecerobohan itu sehingga ada uangnegara dalam proyek PNPM itu yang hilang dan tak bisa dipertanggungjawabkan;won nnn n= Menimbang, bahwa oleh karena norma yang dianut UndangUndang Tipikor itu bersifatstrict (kaku) dan juga menganut ajaran sifat melawan hukum formil, maka sekalipun dalam halitu Semuel Massie tersebut tidak ada maksud dalam sikap batinnya (mens rea) untuk melanggarUndangUndang Tipikor tersebut, atau tidak tahu bahwa ada aturan hukum yang mengatur halyang seperti itu, namun

Hal itu disebabkan, karena sifatmelawan hukum yang dianut dalan UndangUndang Tipikor ini adalah sifat melawan hukum131formil.

., tanggal 28 Agustus 2012:Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Bdg., tanggal 04 Oktober 2012;Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari para Terdakwa PerkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan BendaSitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012:Daftar

Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telahdiperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012;10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para TerdakwaPerkara Bansos Nomor RBB3/28/ST/IX/2012 dari RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal21 September 2012;11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012:12.

Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Bdg., tanggal 04 Oktober 2012;10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa PerkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan BendaSitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;12.

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 06/TIPIKOR/2013/PT.BDG., tanggal 26 Maret 2013 juncto putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.

Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung);Bahwa, hal tersebut dipertegas dengan keterangan di bawah sumpahdari saksi Dr.

Hal 2 dari 70 halPasal 2 ayat (1) UU Tipikor : Setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

;Pasal 3 UU Tipikor : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dir!sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah KonstitusiRI Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk dapatmenetapkan seseorang sebagai tersangka harus telah diperolehminimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184Berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dipersangkakanterhadap PEMOHON, dapat diuraikan sebagai berikut :> Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor : Setiap orang yang secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau oranglain atau Suatu

Hal 13 dari 70 halpidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);0 ne nnenonc ne nne nee> Pasal 3 UU Tipikor :"setiap orang yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau